Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
“Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
“Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
“Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
“Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: Muhammadiyah
-
/data/photo/2025/09/22/68d0df0a980c0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
Nasional
22 September 2025")
Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025
-
HNI gaungkan kolaborasi untuk majukan ekonomi umat dan bangsa
Jakarta (ANTARA) – Halal Network International (HNI) terus menggaungkan kolaborasi lintas sektor untuk memajukan perekonomian umat dan bangsa sekaligus menjayakan negeri di usianya yang menginjak 13 tahun.
Direktur Utama PT HNI Agung Yulianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan, meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi global, namun produk-produk HNI tetap bertumbuh.
Menurut dia, kunci keberhasilan ini adalah kolaborasi, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para pendiri bangsa Indonesia.
“Rasulullah selalu berkolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat dalam membangun peradaban, baik di bidang pemerintahan maupun ekonomi. Pendiri bangsa kita juga melakukan hal yang sama, seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Indonesia,” katanya.
Agung mengatakan, HNI telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk 100 pesantren, Universitas YARSI dalam riset herbal, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).
“Kami tidak hanya menjadi jaringan produk halal, tetapi juga membangun platform kolaborasi untuk kemajuan umat,” ujar Agung.
Perusahaan yang kini memiliki jutaan mitra dan ribuan Halal Mart di seluruh Indonesia ini akan terus mengembangkan jaringan bisnisnya dengan menghadirkan produk halal, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Terkait seruan boikot produk afiliasi Israel, Agung menyebut HNI mendapat berkah dari situasi tersebut karena menjadi alternatif utama bagi konsumen yang ingin meninggalkan produk-produk terafiliasi dengan Israel.
“Alhamdulillah, HNI memfasilitasi konsumen yang ingin benar-benar mendukung produk asli Indonesia. Produk kami 100 persen lokal, sehingga selain halal juga membantu mengurangi ketergantungan impor dan menjaga devisa negara,” paparnya.
Tokoh nasional sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang hadir dalam acara tersebut juga mendorong HNI untuk memperluas pasar, termasuk ke generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha.
Apalagi, generasi muda adalah segmen potensial yang membutuhkan pendekatan digital dan kreatif.
“Gen Z sangat kritis dan detail dalam memilih produk. Mereka ingin tahu kehalalan dan kualitas sebuah produk secara transparan. HNI bisa memanfaatkan peluang ini dengan membangun platform kolaborasi digital yang menghadirkan konten inspiratif, produk berkelanjutan, serta memberi dampak sosial positif,” kata Sandiaga.
Dia optimistis HNI terus melebarkan sayap melalui inovasi dan strategi pemasaran yang relevan dengan gaya hidup generasi muda.
Sebelumnya, HNI merayakan Milad ke-13 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Minggu (21/9).
Perayaan ini mengusung tema “Kolaborasi Menjayakan Negeri” yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat ekonomi umat dan bangsa.
Dalam acara yang dipandu Arie Untung dan Denny Chandra serta dimeriahkan penampilan Wali Band tersebut juga dihadiri Ketua ICMI Pusat Arif Satria, Sekjen APLI Ina H Rahman, dan Ketua Umum BKsPPI KH. Didin Hafidudin.
Acara itu juga mengumpulkan donasi untuk saudara Muslim di Palestina dengan total Rp3,4 Miliar.
Sebagai bentuk apresiasi di acara Milad, HNI memberikan penghargaan Annual Awarding HNI 2025 kepada mitra berprestasi.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wamentan ajak Muhammadiyah sinergi perkuat ketahanan pangan
Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Muhammadiyah bersinergi memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi penguatan produktivitas, inovasi, dan dukungan nyata agar pertanian Indonesia semakin maju serta memberi manfaat besar bagi bangsa.
“Saya kagum dengan Muhammadiyah yang mengurus pendidikan terbaik. Insya Allah dengan Muhammadiyah terjun mengurus pertanian, pertanian juga bisa terbaik seperti pendidikan yang ditangani selama ini,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (21/9).
Hal itu disampaikan Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono, dalam Jambore Nasional ke-1 Jamaah Tani Muhammadiyah, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Mas Dar menilai organisasi tersebut memiliki potensi besar mendorong kemajuan, sebagaimana kiprahnya yang telah terbukti dalam pendidikan.
Wamentan juga menyampaikan apresiasi atas keseriusan Muhammadiyah terjun ke dunia pertanian. Ia optimistis, kiprah organisasi ini dapat menghadirkan kemajuan dan kualitas pertanian yang terbaik sebagaimana bidang pendidikan.
Sebagai dukungan konkret, Wamentan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa lima unit traktor roda dua dan 20 unit handsprayer guna mendukung peningkatan produktivitas serta pemanfaatan inovasi pertanian.
Wamentan menegaskan latar belakangnya sebagai anak petani membuatnya memahami langsung kebutuhan petani, mulai dari pupuk, benih, hingga kepastian harga dan pasar yang menjamin keberlanjutan usaha tani.
“Untuk itu, kami terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak,” ujarnya pula.
Baginya gotong royong dan kolaborasi nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan, sehingga ketahanan pangan Indonesia semakin kokoh.
Dia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aktif dari masyarakat petani, hingga organisasi kemasyarakatan.
Wamentan juga menegaskan pekerjaan pertanian tidak bisa hanya dibebankan kepada Presiden atau pemerintah, melainkan harus menjadi kerja bersama seluruh elemen bangsa untuk mencapai swasembada pangan. “Swasembada pangan itu harus keroyokan,” katanya lagi.
Menurutnya, peran utama menanam ada di tangan petani, masyarakat, serta semua pihak yang memiliki inisiatif, sementara pemerintah berkewajiban hadir memberi dukungan penuh agar pertanian semakin kuat.
Ia menekankan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, karena selama kebutuhan pangan rakyat tercukupi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional.
Dia menilai, keamanan pangan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dengan negara lain secara gagah, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional dalam kondisi terkendali.
Wamentan menambahkan, capaian produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan masyarakat. Adapun produksi beras hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton.
Ia menambahkan, surplus tersebut ditopang oleh kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan berupa kemudahan akses pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya, agar produksi pangan terus meningkat dan swasembada beras dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wamentan: Pangan fondasi kedaulatan bangsa perkuat posisi RI di global
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pangan merupakan fondasi kedaulatan bangsa yang menjamin kebutuhan rakyat, memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan nasional secara berkelanjutan dan kokoh.
“Pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. Selama kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono, dalam Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah Ke-I di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ia menjelaskan Indonesia saat ini berada pada jalur yang benar, yang mana ketahanan pangan nasional yang terjaga akan memperkuat kepercayaan diri Presiden Prabowo Subianto dalam percaturan global.
Ia menilai, keamanan pangan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dengan negara lain secara gagah, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional dalam kondisi terkendali.
“Kita pada track yang benar. Presiden Prabowo sangat confidence dalam percaturan dunia internasional karena pangannya aman, rakyatnya tidak kelaparan, sehingga gagah bernegosiasi dengan negara lain,” ujar Sudaryono.
Wamentan memaparkan capaian produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan masyarakat. Adapun produksi beras hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton.
“Saya laporkan Insya Allah, produksi beras kita surplus 3 hingga 3,5 juta ton sampai dengan Desember (2025),” bebernya.
Ia menambahkan, surplus tersebut ditopang oleh kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memastikan dukungan berupa kemudahan akses pupuk bersubsidi dan sarana produksi lainnya, agar produksi pangan terus meningkat dan swasembada beras dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
“Ini diiringi dengan kesejahteraan petani melalui penetapan harga pembelian gabah Rp6.500, kemudahan pupuk bersubsidi, dan dukungan sarana produksi lainnya,” kata Wamentan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Beda Pandangan Penggunaan Food Tray Mengandung Minyak Babi, Muhammadiyah Minta Dihentikan, NU Bolehkan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik food tray (ompreng) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.
Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mengeluarkan pandangan yang berbeda soal dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah makan tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan pemerintah harus segera memastikan apakah benar food tray yang digunakan dalam program MBG mengandung unsur babi.
Ia berpendapat bahwa bila terbukti, maka penggunaannya wajib dihentikan.
Ia juga mengingatkan, konstitusi sudah menegaskan pentingnya menjamin kebebasan beribadah, termasuk menjaga kehalalan makanan dan minuman bagi umat Islam.
Anwar mengacu pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah sesuai agamanya.
Ia menarik kesimpulan bahwa soal kehalalan makanan adalah bagian dari ibadah.
Muhammadiyah juga menyerukan agar pemerintah memberi jaminan halal pada setiap program yang menyangkut konsumsi masyarakat luas.
Sementara itu, PBNU mengambil posisi berbeda. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menyebut food tray tetap bisa dipakai selama dibersihkan sesuai kaidah fikih NU.
PBNU juga menilai program MBG sangat bermanfaat bagi santri dan pesantren.
Karena itu, mereka berharap pelaksanaannya tetap berjalan dengan lebih higienis dan dijamin kehalalannya.
Meski demikian, PBNU tetap meminta klarifikasi resmi dari pemerintah, terutama terkait proses produksi dan lokasi temuan dugaan minyak babi yang dipakai saat pencetakan wadah tersebut.
-
Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB
Yogyakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al Fadhat mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tampil lebih vokal membela Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato.
“Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau ‘two-state solution’,” ujar Faris kepada ANTARA di ruang kerjanya itu, Sabtu.
Dia menilai Indonesia memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, di tengah melemahnya upaya diplomasi sejumlah negara Arab.
Menurut Faris, peran itu penting karena perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan, serta Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
“Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris,” katanya.
Faris melihat negara-negara Arab tidak lagi serius menyuarakan secara vokal, bahkan dalam rekomendasi PBB terbaru justru lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel tanpa menyertakan kecaman terhadap negara yang terus membombardir Gaza itu.
“Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” ujarnya.
Selain mendorong Indonesia bersikap lebih vokal di PBB, lanjut Faris, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global.
“Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina. Saat ini proses pembentukan dan mendiskusikan opsi nama, mungkin Palestine Center for Global Peace. Pusat studi ini akan fokus pada riset, advokasi kebijakan luar negeri, dan edukasi publik soal perjuangan Palestina,” ungkap Faris.
Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, dia menyebut gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan, salah satunya lewat konser amal di Inggris yang berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina.
“Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada bahkan AS mulai bersuara. Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global,” katanya.
Faris menuturkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon jika tidak ada desakan kuat agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.
“Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak diakui dan diperlakukan setara. Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung,” tutup Prof Faris.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/20/68ce97157a681.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Makna Mentari, Varietas Padi Muhammadiyah yang Siap Saingi Padi Unggul Nasional
Regional
20 September 2025")
Makna Mentari, Varietas Padi Muhammadiyah yang Siap Saingi Padi Unggul Nasional Regional 20 September 2025
Makna Mentari, Varietas Padi Muhammadiyah yang Siap Saingi Padi Unggul Nasional
Tim Redaksi
KEBUMEN, KOMPAS.com –
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara resmi meluncurkan varietas padi unggul bernama Mentari dalam rangkaian acara Jambore Nasional Jama’ah Tani Muhammadiyah (JATAM) I yang digelar di Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO), Kabupaten Kebumen, Sabtu (20/9/2025).
Peluncuran ini ditandai dengan penanaman perdana padi Mentari, sebagai simbol dimulainya gerakan pertanian berkemajuan berbasis kemandirian, inovasi, dan nilai-nilai Islam.
Dalam sambutannya, Haedar Nashir menyatakan bahwa peluncuran padi Mentari merupakan momen penting bagi Jama’ah Tani Muhammadiyah (JATAM) dalam meneguhkan komitmen terhadap kedaulatan pangan nasional dan penguatan sektor pertanian umat.
“Hari ini adalah hari penting bagi keluarga JATAM se-Indonesia untuk memulai menanam padi unggul, yaitu varietas padi berkemajuan,” ujar Haedar.
Nama Mentari dipilih karena memiliki filosofi mendalam yang lekat dengan identitas Muhammadiyah dan kehidupan para petani yang sangat bergantung pada sinar matahari.
“Mentari tidak hanya menggambarkan cahaya dan harapan, tetapi juga erat kaitannya dengan semangat petani yang tak kenal lelah dalam bekerja di bawah terik matahari,” jelas Haedar.
Menurut Haedar, peluncuran padi Mentari menjadi langkah konkret Muhammadiyah dalam membangun pertanian yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
“InsyaAllah, ke depan, varietas ini akan menjadi unggulan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ini bagian dari gerakan Muhammadiyah membangun kedaulatan pangan,” tuturnya.
Acara peluncuran juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan perwakilan pemerintah yakni Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, Ketua MPM PP Muhammadiyah, Muhammad Yamien, Ketua PWM Jawa Tengah, Rektor UNIMUGO, dan Jajaran Pemerintah Daerah Kebumen.
Jambore Nasional JATAM I ini menjadi momen konsolidasi besar bagi seluruh elemen petani Muhammadiyah se-Indonesia. Acara ini dirancang sebagai ajang:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Din Syamsuddin Sarankan Wapres Gibran Mundur
GELORA.CO – Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden agar terhindar dari konflik berkepanjangan soal gugatan ijazah SMA-nya.
“Kalau betul-betul ada bukti ijazah SMA-nya palsu, ini menjadi skandal politik. Kalau ijazah tidak sesuai syarat maju sebagai Capres-Cawapres, lebih bagus mundur sebelum rakyat marah memundurkannya,” kata Din Syamsuddin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 19 September 2025.
Ia juga menyoroti proses administrasi saat pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 di KPU. Jika terbukti ijazah Gibran tidak sesuai prosedur dan penyelenggara pemilu tidak berbenah, ia khawatir Indonesia akan rusuh.
“Apalagi jika terbukti KPU ingin bermain-main. Katanya kalau KPU telat meralat akan di-Nepalkan (rusuh). Saya tidak begitu paham. Tapi jangan bermain-main dengan isu kejujuran,” pungkasnya.
Gibran digugat secara perdata ke PN Jakarta Pusat oleh warga sipil bernama Subhan dengan nomor perkara: 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut, KPU turut dicantumkan sebagai tergugat.
“Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi, (karena) Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia,” ucap Subhan menjelaskan alasan gugatannya, Rabu, 3 September 2025.
-
/data/photo/2025/09/19/68cd62127121a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta
Regional
19 September 2025")
Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta Regional 19 September 2025
Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta
Tim Redaksi
BUTON, KOMPAS.com
– Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis (18/9/2025).
Laporan ini diajukan setelah bupati sulit ditemui dan disebut tidak masuk kantor juga tidak ada di rumah dinas dalam berapa pekan terakhir.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, menjelaskan bahwa laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Kami melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan maupun di kantornya,” ungkap Muzli.
Mahasiswa dan warga meminta aparat kepolisian segera mencari keberadaan Bupati Buton agar dapat kembali hadir di tengah masyarakat.
“Berdasarkan aturan dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, kami memohon kepada Polres Buton untuk mencari Bapak Bupati Buton kami untuk dihadirkan kembali di tengah-tengah kita,” tambahnya.
Muzli juga menyampaikan bahwa ketika mereka mencoba mengonfirmasi ke pemerintah daerah, jawaban yang diterima bervariasi.
“Konfirmasi kami dari pemerintah daerah hanya mengatakan Bupati Buton tidak berada di tempat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Bupati Buton berada di wilayah Jawa, dan tidak tahu apa alasannya berada di sana,” jelasnya.
Selain melaporkan orang hilang, warga dan mahasiswa juga memasang pamflet orang hilang di tempat umum.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, membantah anggapan bahwa Bupati Buton hilang.
“Pak Bupati, Pak Alvin Akawijaya Putra, saat ini sedang berdinas di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian disebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar,” tegas Syarifudin.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Bupati di luar daerah adalah bagian dari kepentingan dinas pemerintah daerah.
“Urusannya kepentingan dinas, ya urusan dinas itu pasti disertai dengan administrasi. Setahu saya beliau ke Jakarta untuk urusan kepentingan pemerintah daerah juga,” tambahnya.
Syarifudin berharap masyarakat tetap tenang dan mendoakan agar Bupati Buton segera kembali.
“Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Mudah-mudahan dalam waktu satu atau dua hari sudah kembali ke Buton,” harapnya.
Sementara itu, berdasarkan akun media sosial Facebooknya, Alvin Akawijaya Putra terus memposting kegiatan dinasnya selama berada di Jakarta.
Dalam beberapa hari terakhir, ia melakukan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta menghadiri kegiatan Forum Jaringan Pemerintah Daerah (PNLG) PEMSEA 2025 di Jakarta.
Pada Jumat (19/9/2025), ia juga menghadiri rapat bersama para pemilik usaha aspal Buton untuk menanggapi keresahan masyarakat terkait pengangkutan aspal yang kerap berjatuhan di jalan dan merugikan banyak pihak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Komisi II tampung usul Muhammadiyah tentang jalan tengah sistem Pemilu
“Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menerima audiensi Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ridho Al Hamdi bersama tim yang datang untuk menyampaikan usulan reformasi sistem pemilu bertajuk Jalan Tengah Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia: Tawaran Gagasan Wasathiyah.
Zulfikar menyatakan apresiasinya terhadap gagasan yang dibawa Muhammadiyah dan akan segera mempelajari secara detail usulan tersebut.
“Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi,” kata Zulfikar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan DPR saat ini memang tengah membuka ruang untuk mencari formula terbaik bagi sistem pemilu di Indonesia
“Kita jadikan bahan untuk kajian. Kita memang sedang mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia. Ini menambah bahan kajian kita,” tambahnya.
Dalam paparannya, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi menegaskan pentingnya mencari terobosan baru di tengah perdebatan panjang antara sistem proporsional terbuka (OLPR) dan proporsional tertutup (CLPR).
“Keduanya punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kita perlu jalan tengah agar demokrasi tidak terus tersandera oleh tarik menarik ekstrem ini,” kata Ridho.
Sejak 1955 hingga 2004 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, sebelum kemudian beralih ke proporsional terbuka sejak 2009 hingga Pemilu 2024.
Menurut analisis Muhammadiyah, sistem terbuka memang lebih baik dibandingkan tertutup, tetapi tidak lepas dari kelemahan mendasar.
“Politik uang, lemahnya kelembagaan partai, hingga intervensi elite tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh sistem pemilu,” tegas Ridho.
Karena itu, Muhammadiyah mengusulkan Moderate List Proportional Representation (MLPR) atau sistem proporsional daftar moderat sebagai jalan tengah.
Sistem ini mengakomodasi kekuatan partai sekaligus kandidat, dengan pemilih diberi opsi memilih partai, caleg, atau keduanya. Ambang batas parlemen pun diusulkan berada pada kisaran 2,5–3 persen, lebih rendah dari 4 persen saat ini, agar suara rakyat tidak banyak terbuang.
“Ambang 4 persen terlalu tinggi. Pada Pemilu 2019, lebih dari 21 juta suara rakyat hangus. Sistem jalan tengah ini bisa meminimalisir wasted vote,” jelasnya.
Ridho menekankan, sistem MLPR juga dapat menjadi ruang evaluasi bagi partai politik dalam memetakan kekuatan basis dukungan mereka, apakah berbasis identitas partai atau personal kandidat.
Selain itu, simulasi menunjukkan sistem ini lebih adil dalam mendistribusikan kursi DPR dibandingkan CLPR. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa reformasi sistem pemilu harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu.
“Kalau regulasi lemah, rekrutmen penyelenggara bermasalah, dan budaya politik uang dianggap biasa, maka sistem apapun tidak akan efektif. Karena itu, sistem jalan tengah ini harus berjalan seiring dengan reformasi regulasi dan tata kelola pemilu,” ujarnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.