Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    BNN dan PP Muhammadiyah perkuat sinergi dakwah antinarkoba

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat memperkuat sinergi dakwah antinarkoba dalam audiensi di Jakarta pada pekan lalu.

    Kesepakatan tersebut seiring dengan penguatan kerja sama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    “Saya menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya peran dai dalam meningkatkan literasi P4GN di masyarakat,” ujar Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, Suyudi meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti perpanjangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan segala pembaruan literasi narkotika saat ini.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selama ini telah mengintegrasikan pesan-pesan P4GN dalam kegiatan dakwah, terutama kepada generasi muda dan keluarga sebagai garda terdepan.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BNN dan PP Muhammadiyah selama ini.

    Dia menegaskan lembaganya siap untuk mendukung literasi antinarkotika melalui pelatihan dai dengan membawa misi P4GN.

    Arifin menjelaskan PP Muhammadiyah memiliki jaringan dai yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

    Berlandaskan nota kesepahaman antara BNN dan PP Muhammadiyah beberapa waktu silam, jaringan dai PP Muhammadiyah sedang aktif memberikan penyuluhan narkotika di masyarakat maupun di lembaga pemasyarakatan hingga saat ini.

    Berakhirnya nota kesepahaman tersebut pada akhir 2023 lalu mendorong Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah untuk kembali melakukan pembaruan agar kerja sama strategis tersebut dapat terus berjalan.

    Dalam audiensi, para Deputi BNN turut memberikan masukan, di antaranya terkait persiapan draf perpanjangan MoU, penguatan komunitas dai anti narkoba, pemanfaatan media dakwah Muhammadiyah, serta pengembangan layanan rehabilitasi berbasis keagamaan dan program pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan narkoba.

    Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam upaya P4GN melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan, serta kolaborasi berkelanjutan antara BNN dan PP Muhammadiyah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi dengan berbagai kampus Islam untuk mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

    Upaya ini diwujudkan melalui dukungan produk dan layanan perbankan kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangkaian Synergy Roadshow 2025 region Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya Bank Muamalat untuk menguatkan fondasi ekonomi syariah dari lingkungan akademik.

    “Pendidikan adalah investasi besar untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan mulia di masa depan. Kami memahami pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas sebagai perwujudan maqashid syariah, yakni menjaga kecerdasan dan keberlanjutan generasi,” ujar Imam.

    Dalam sinergi tersebut, Bank Muamalat memberikan fasilitas layanan akun virtual dan tabungan untuk Unismuh Makassar, serta layanan akun virtual dan co-branding kartu ATM bagi Yayasan Wakaf UMI.

    Kemitraan tidak berhenti pada penyediaan layanan perbankan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sosial dan keuangan.

    “Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung. Keduanya memiliki fondasi nilai Islam yang sama untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia,” katanya.

    Imam menerangkan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, memiliki ekosistem lengkap yang mendukung sektor pendidikan.

    Mulai dari Muamalat Institute untuk pelatihan dan pengembangan SDM, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, hingga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berperan sebagai lembaga amil zakat dan nazir wakaf nasional.

    Rektor Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan misi kampus dalam mencetak lulusan berkualitas melalui interaksi positif dengan mitra strategis.

    “Kolaborasi kita mendukung pendidikan Islam insya Allah melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Unismuh percaya ilmu, teknologi dan ukhuwah adalah sarana memajukan peradaban menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Masrurah Mokhtar menilai kerja sama tersebut mencerminkan semangat inovasi dan kepeloporan dari dua institusi yang sama-sama menjadi pionir di bidangnya.

    “Semoga semangat pelopor dan inovator membuat sinergi ini semakin erat dan produktif. Selama ikhtiar ditujukan untuk kemajuan dan kemuliaan masyarakat, hasilnya insya Allah membawa keberkahan,” kata Masrurah.

    Adapun Kegiatan Synergy Roadshow 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat untuk memantau kinerja bisnis tujuh region Bank Muamalat di lima kota besar, dengan Makassar sebagai penutup rangkaian setelah Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.

    Forum tersebut menjadi ajang komunikasi langsung antara manajemen pusat dengan pimpinan cabang di daerah untuk memperkuat arah strategi dan menumbuhkan semangat optimisme.

    Sepanjang semester pertama 2025, refocusing bisnis Bank Muamalat pada segmen ritel menunjukkan hasil positif.

    Pembiayaan konsumer tumbuh mencapai Rp3,4 triliun, dengan peningkatan signifikan pada produk Prohajj Plus, multiguna, KPR iB Hijrah, dan Solusi Emas Hijrah.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp17,5 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp44,8 triliun, dengan total aset Rp60,6 triliun, dan laba sebelum pajak Rp10,8 miliar.

    “InsyaAllah transformasi bisnis yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami bertekad menumbuhkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Selain penguatan kinerja bisnis, Bank Muamalat juga tengah menginternalisasi lima simpul maqashid syariah dalam aktivitas perbankannya, mencakup peningkatan iman, perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan (people and planet), peningkatan kecerdasan finansial, keberlanjutan generasi melalui ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan umat.

    “Itulah sebabnya kami meneguhkan visi baru ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’. Visi ini menjadi kompas penuntun Bank Muamalat untuk mencapai maqashid syariah dan kembali ke khittah,” kata Imam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Robohnya Gedung Ponpes Al Khoziny, Muhammadiyah Jatim Bakal Audit Kelayakan Bangunan Pendidikan

    Usai Robohnya Gedung Ponpes Al Khoziny, Muhammadiyah Jatim Bakal Audit Kelayakan Bangunan Pendidikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Peristiwa ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, menjadi perhatian serius bagi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim).

    Menyikapi musibah yang menelan korban jiwa tersebut, PWM Jatim akan segera menginventarisasi dan mengaudit kelayakan seluruh bangunan pendidikan dan pesantren di bawah naungannya di Jatim.

    Ketua PWM Jatim, Sukadiono menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah di Sidoarjo. Sebagai langkah antisipatif agar kejadian serupa tak terulang, PWM Jatim mengambil inisiatif untuk melakukan pendataan menyeluruh.

    “Pertama, kita ingin inventarisasi berapa jumlah pondok dan sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, akan ada investigasi terkait kelayakan bangunan, apakah sudah sesuai standar dan layak untuk dihuni,” jelas Suko di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (4/10/2025).

    Untuk memastikan kajian kelayakan berjalan profesional, PWM Jatim akan melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang memiliki program studi Arsitektur dan Teknik Sipil. Tim ahli ini akan berkolaborasi dengan Majelis Dikdasmen dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah.

    Menurut Suko, perencanaan bangunan pendidikan harus memperhitungkan banyak aspek, terutama karena Jatim termasuk daerah rawan gempa. “Karena itu, perlu perhitungan matang dari para ahli, mulai dari kekuatan fondasi hingga struktur bangunannya,” imbuhnya.

    PWM Jatim mencatat terdapat delapan PTM di wilayahnya yang memiliki prodi terkait. Dosen-dosen dari kampus tersebut akan dikerahkan untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

    Langkah tegas ini diambil sebagai upaya penting untuk mencegah terulangnya musibah seperti yang dialami Pondok Pesantren Al-Khoziny. [ipl/ian]

  • 6 Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan Nasional

    6 Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan Nasional

    Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momentum meneguhkan iman, persaudaraan sejati, kasih sayang, serta bela rasa.
    Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, kata Fajar, merupakan negara yang telah tiga kali dikunjungi oleh Paus.
    Pertama terjadi pada 1970 oleh Paus Paulus VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini). Kemudian pada 1989, oleh Paus Yohanes Paulus II (Karol Józef Wojty?a). Terakhir pada 2024 oleh Paus Fransiskus (Jorge Mario Bergoglio).
    “Ini hal unik di mata Vatikan. Indonesia negara mayoritas Muslim, tetapi bukan negara Timur Tengah. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, sejak awal hubungan antaragama kita tumbuh dan lahirlah Pancasila sebagai kalimatun sawa atau “common platform” bagi bangsa ini,” ujar dalam peluncuran buku
    Faith, Fraternity and Compassion: Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia 3–5 September 2024
    yang digelar Kompas Gramedia di Kantor KWI, Jumat (3/10/2025).
    “Kunjungan Paus di Indonesia menjadi cermin kehidupan beragama yang penuh keterbukaan,” sambung Fajar.
    Fajar mengingatkan, Islam di Indonesia itu arus utamanya adalah mengedepankan kasih sayang, seperti yang digerakkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
    Secara teologis, kata Fajar, hal ini sama dengan nilai-nilai kerahiman yang ada di umat Katolik.
    “Bagi saya pribadi, kunjungan Paus ke Indonesia bukan di ruang kosong, adanya saling bela rasa yang sudah muncul dari masyarakat kita sendiri adalah keunikan bangsa ini,” ujar Fajar.
    Ia mencontohkan, hal tersebut terjadi ketika Muktamar Muhammadiyah pada 2022, di mana umat Katolik ikut mendukung, menyediakan gereja sebagai tempat parkir, transit, dan menyumbang konsumsi bagi peserta.
    “Isu konvergensi sudah selesai, tantangan kita kini adalah bagaimana agar bela rasa ini menguatkan gerakan bersama antar umat beragama untuk menjawab berbagai persoalan,” ujar Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
    Buku Kristen Muhammadiyah pun disinggung Fajar, yang merupakan risetnya bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
    Isi buku itu mendokumentasikan interaksi historis dan praksis antara umat Kristen dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia, sebagai model dialog dan kerja sama lintas iman yang nyata.
    “Saat ini, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Abdul Mu’ti nilai-nilai itu kami bawa ke kebijakan pendidikan dasar dan menengah agar lahir generasi yang unggul secara kognitif dan sosial-emosional, peka pada keberagaman, dan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan,” ujar Fajar.
    Ia juga menekankan pesan Paus Fransiskus bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, menumbuhkan kesadaran ekologis, dan memperkuat keseimbangan antara aspek kognitif dan sosial-emosional.
    “Di Kemendikdasmen kami ingin membangun generasi unggul bukan hanya dari sisi kognitif, tapi juga aspek sosial, emosional, menumbuhkan empati dan mengatasi kesenjangan. Pendidikan adalah alat untuk keadilan. Ini mandat yang akan kami tegakkan,” ujar Fajar.
    Fajar pun mengajak semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk terus menghidupkan pesan positif kunjungan Paus.
    Terutama pesan untuk menarasikan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan bela rasa, terutama di ruang digital yang saat ini menjadi sumber informasi bagi generasi muda.
    Dalam acara yang sama, Romo Kardinal Ignatius Suharyo menambahkan bahwa Paus Fransiskus merasa sangat senang berada di Indonesia karena selalu disambut wajah-wajah penuh senyum, bukan wajah muram atau marah.
    Dalam perjalanan bersamanya, Paus Fransiskus sempat meminta sopir berhenti untuk memberi permen kepada anak-anak, menunjukkan perhatian sederhana yang menyentuh hati.
    Adapun Fransisca Christy Rosana, jurnalis
    Tempo
    yang ikut dalam penerbangan bersama Paus Fransiskus, juga menceritakan pengalamannya.
    Ia menuturkan bahwa Paus Fransiskus sangat ramah kepada jurnalis, membuka diri menjawab berbagai pertanyaan, dan menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial-ekonomi negara-negara berkembang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Kapan Puasa 2026? Simak Jadwal Awal Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

    ​Kapan Puasa 2026? Simak Jadwal Awal Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

    Jakarta: Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah akan segera tiba pada awal tahun 2026. Bagi umat Muslim di Indonesia, pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun adalah kapan tepatnya puasa akan dimulai? 

    Penetapan resmi awal puasa di Indonesia akan diumumkan melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menjelang akhir bulan Syaban. Sidang ini melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, serta lembaga terkait lainnya, dengan penentuan tanggal berdasarkan hasil rukyatul hilal.
    Awal Puasa Menurut Muhammadiyah
    Mengutip dari situs resmi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah melakukan peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi terhadap parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Perlu dicatat bahwa metode hisab Muhammadiyah kadang berbeda dengan metode rukyatul hilal pemerintah, sehingga dapat menghasilkan perbedaan tanggal. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan dan kriteria dalam melihat posisi hilal.

    Penetapan Resmi Pemerintah Melalui Sidang Isbat

    Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil Sidang Isbat untuk menetapkan tanggal awal puasa secara resmi. Sidang ini dilakukan menjelang akhir Syaban dengan pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Keputusan resmi dari pemerintah bertujuan untuk menjaga keseragaman pelaksanaan Ramadan di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, Sidang Isbat juga melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pengawasan dan kajian yang matang, penetapan tanggal awal puasa akan memastikan seluruh umat Muslim di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak.
     

     

    Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Libur Panjang 2026
    Dengan perkiraan awal puasa tersebut, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dan mudik.

    Rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026

    Berikut rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri dikutip dari akun Instagram @kemensetneg.ri:

    Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah akan segera tiba pada awal tahun 2026. Bagi umat Muslim di Indonesia, pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun adalah kapan tepatnya puasa akan dimulai? 
     
    Penetapan resmi awal puasa di Indonesia akan diumumkan melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menjelang akhir bulan Syaban. Sidang ini melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, serta lembaga terkait lainnya, dengan penentuan tanggal berdasarkan hasil rukyatul hilal.
    Awal Puasa Menurut Muhammadiyah
    Mengutip dari situs resmi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah melakukan peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi terhadap parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
     
    Perlu dicatat bahwa metode hisab Muhammadiyah kadang berbeda dengan metode rukyatul hilal pemerintah, sehingga dapat menghasilkan perbedaan tanggal. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan dan kriteria dalam melihat posisi hilal.

    Penetapan Resmi Pemerintah Melalui Sidang Isbat
     
    Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil Sidang Isbat untuk menetapkan tanggal awal puasa secara resmi. Sidang ini dilakukan menjelang akhir Syaban dengan pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Keputusan resmi dari pemerintah bertujuan untuk menjaga keseragaman pelaksanaan Ramadan di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Selain itu, Sidang Isbat juga melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pengawasan dan kajian yang matang, penetapan tanggal awal puasa akan memastikan seluruh umat Muslim di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak.
     

     

    Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Libur Panjang 2026
    Dengan perkiraan awal puasa tersebut, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dan mudik.
     
    Rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026
     
    Berikut rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri dikutip dari akun Instagram @kemensetneg.ri:
     
    Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Arkan, Si Mungil Berotak Cemerlang Perancang Robot Sumo hingga Memborong Kejuaraan Internasional Surabaya 2 Oktober 2025

    Arkan, Si Mungil Berotak Cemerlang Perancang Robot Sumo hingga Memborong Kejuaraan Internasional Surabaya 2 Oktober 2025

    Arkan, Si Mungil Berotak Cemerlang Perancang Robot Sumo hingga Memborong Kejuaraan Internasional
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Bukan hal yang aneh melihat anak-anak bermain robot. Namun apa yang ada di benak anda ketika melihat bocah sekolah dasar (SD) bisa merancang robot?
    Ini yang dilakukan Arkanevo Alenzo Aliando, bocah kelas VI SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Ia berhasil merancang robot sumo hingga meraih gelar juara di kancah internasional.
    Pada usianya yang baru 11 tahun, Arkan, sapan akrabnya, berhasil menyabet juara kategori Sumobot 1 Kg dan 3 Kg dalam event Elektronics and Robotics Innovation Competition, di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta.
    Tidak hanya itu, ia juga pernah memborong juara autonomus driving firststep U12, juara I Supertim Firststep U12, dan juara III Influencer award dalam Robocup Singapore Open 2024, di Singapura.
    Ia menceritakan bahwa sejak kecil sangat suka melihat seseorang yang memainkan drone.
    Lalu, saat berada di kelas III SD, Arkan berkesempatan melihat langsung simulasi robot. Sejak saat itu dia memutuskan untuk menggeluti ekstrakurikuler robotika.
    Tanpa disangka, di dalam tubuh mungilnya itu tersimpan otak cemerlang yang dapat menghasilkan beragam rancangan robot-robot kreatif.
    “Biasanya kalau di luar lomba latihannya itu setiap hari Sabtu, tapi kalau mau persiapan lomba biasanya latihannya bisa nambah seminggu tiga kali,” kata Arkan saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Seperti pada kejuaraannya yang terakhir, Arkan berhasil mengalahkan ratusan peserta dari berbagai usia melalui rancangan robot petarung sumo miliknya.
    “Kalau sumo kan biasanya dorong-dorongan, tapi ini beda, dia ada blade-nya tajam di bagian depan untuk dimasukkan ke robot musuh dan didorong sampai robot musuhnya keluar (dari area ring),” jelasnya.
    Menurutnya, bagian tersulit dalam lomba robotika bukanlah merancang robot, melainkan meyakinkan diri sendiri untuk menang.
    “Jadi tergantung mentalku itu gimana. Kalau mentalku deg-degan, aku ya enggak bakalan bisa menang. Kalau lomba kemarin itu misalnya mentalku belum siap, ya aku pasti kalah,” tuturnya.
    Di balik berbagai penghargaan yang ada, Arkan juga pernah harus menghadapi kenyataan tidak bisa ikut tanding karena robot Sumobot 0,5 kg miliknya rusak saat sesi presentasi kepada juri.
    “Tapi dari situ aku belajar celahnya di mana, jadi meskipun kalah aku coba lagi dan sekarang ini bisa berhasil,” ujarnya.
    Sementara itu, Weni Yuliati, ibu Arkan mengaku pada mulanya tidak mengetahui bahwa putranya memiliki bakat cemerlang di bidang robotika.
    Sebab, sejak awal dia membebaskan Arkan mengikuti berbagai kegiatan yang disukainya.
    “Sebelumnya juga Arkan sempat mencoba beberapa esktrakurikuler, seperti paduan, suara, tapak suci, band, tapi memang yang paling focus di robotika ini,” kata Weni.
    Ia menuturkan, di tengah gempuran perkembangan teknologi digital, robotika dapat menjadi tempat terbaik untuk mengarahkan minat anak-anak terhadap gadget.
    “Kan kadang anak zaman sekarang tuh suka enggak sabar, suka mau yang instan. Nah, mereka jadinya terbantu terstimulasi dengan adanya ekstrakurikuler robotika ini,” terangnya.
    Menurutnya, tantangan terbesar sebagai orang tua yakni tetap disiplin dan konsisten dalam membimbing Arkan.
    “Apalagi saya mencoba untuk mengikutkan dia berbagai kegiatan, saya enggak maska, seengakya dia pernah mencoba, kalau gak cocok yasudah berhenti saja gak apa,” ujarnya.
    Sebab, baginya pengembangan sofyskill seorang anak menjadi modal berharga untuk masa depan mereka nanti.
    “Jadi memang softskillnya harus dikuatkan dulu apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang kita enggak tahu berapa puluh tahun lagi pergeserannya akan seperti apa,” ucapnya.
    Ia berharap melalui bakat dan minatnya, Arkan dapat menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
    “Kadang orang itu cuek banget dengan kondisi sosial, tapi saya berharap anak-anak saya dengan pembekalan yang dari keluarga kami semoga ke depannya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Perusahaan sawit wajib jalankan aturan dalam kegiatannya

    Anggota DPR: Perusahaan sawit wajib jalankan aturan dalam kegiatannya

    pemerintah saat ini sedang berupaya menghidupkan perekonomian rakyat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa, namun cita-cita tersebut sulit tercapai apabila perusahaan tidak patuh pada regulasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Soedeson Tandra menegaskan perusahaan sawit wajib menjalankan aturan dalam kegiatannya dan jangan sampai merampas hak rakyat.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Rabu (1/10), ia menyebutkan kewajiban perusahaan, termasuk perusahaan sawit, sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai setiap perusahaan perkebunan yang wajib menyerahkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat.

    “Kalau sampai perusahaan menanam di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) itu bukan hanya melanggar aturan, tetapi sama saja merampok uang rakyat dan uang negara,” ucap Soedeson, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun RDPU Komisi III DPR dilakukan bersama masyarakat Desa Teluk Bayur, Desa Pelanjau Jaya, dan Desa Suka Karya, kembali menyoroti praktik perusahaan sawit yang diduga merugikan masyarakat adat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Menanggapi berbagai pokok masalah yang disampaikan oleh DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) RDPU, ia mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya menghidupkan perekonomian rakyat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa, namun cita-cita tersebut sulit tercapai apabila perusahaan tidak patuh pada regulasi.

    Dia menekankan perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air seharusnya tunduk pada hukum dan aturan pemerintah.

    “Kalau mereka tidak patuh, itu sama saja menghina bangsa ini. Kita tidak boleh biarkan rakyat terus diperlakukan tidak adil,” ujarnya.

    Maka dari itu, Soedeson mendukung langkah Panja Mafia Tanah Komisi III DPR untuk segera memanggil direksi PT Prakarsa Tani Sejati (PTS), PT Budidaya Agro Lestari (BAL), dan PT Sandika Nata Palma (SNP), bersama Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimantan Barat dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Ketapang.

    Menurutnya, perjuangan masyarakat tiga desa yang bersatu melawan kesewenang-wenangan perusahaan merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan agraria di Indonesia.

    Bersama masyarakat Desa Suka Karya, Teluk Bayur, Pelanjau Jaya, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam agenda RDPU, hadir pula perwakilan mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), dan Universitas Atmajaya.

    Perwakilan dari Unpam, Irwansyah menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengadvokasi masyarakat yang terganggu berbagai hak konstitusinya.

    Dia mengungkapkan masyarakat pada ketiga desa tersebut sudah puluhan tahun hidup dengan kekhawatiran karena lahan adat mereka dengan luas ribuan hektare sampai hari ini dieksploitasi oleh perusahaan yang melanggar batas-batas pada HGU yang diterbitkan.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan UPN, Joxin menyatakan pendampingan tersebut bentuk solidaritas mahasiswa sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk turun langsung kepada masyarakat.

    Bagi pihaknya, perjuangan masyarakat selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Hal ini tentunya merupakan landasan utama yang menggariskan arah pembangunan nasional demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Joxin.

    Ia pun menegaskan kembali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, dikuasai negara, dan wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir oligarki maupun korporasi asing.

    Oleh karenanya, kata dia, Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi suatu kepastian dalam pelaksanaan yang konkret sebagai semangat keadilan sosial sesuai amanat pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UMY: Usulan UU MBG jamin keberlanjutan program gizi anak

    Pakar UMY: Usulan UU MBG jamin keberlanjutan program gizi anak

    Program ini sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting jika diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman menyebut usulan pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi strategis menjamin keberlanjutan program gizi anak di Indonesia.

    King Faisal dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan dasar hukum dalam bentuk undang-undang akan memberikan legitimasi lebih kuat sekaligus menjawab berbagai persoalan tata kelola yang selama ini masih lemah.

    “Program ini sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting jika diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin,” ujar dia.

    Pembentukan UU MBG itu sebelumnya diusulkan oleh anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid.

    Menurut dia, keberadaan UU MBG akan membawa implikasi penting dalam pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait mekanisme pendanaan dan tanggung jawab daerah.

    “Misalnya soal alokasi anggaran, jangan hanya dibebankan pada APBN. Perlu ada porsi dari APBD agar pembagian tanggung jawab lebih proporsional,” katanya.

    King menilai sejumlah kasus keracunan makanan yang belakangan ini muncul menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh.

    Tanpa dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan akan sulit ditegakkan, terutama terkait keterlibatan pihak swasta yang menjadi mitra pelaksana program.

    Meski demikian, ia menambahkan aspek substansial harus diperhatikan agar UU MBG tidak sekadar normatif.

    Beberapa poin penting yang harus masuk antara lain tata kelola, mekanisme pengawasan, alokasi anggaran, hingga keterlibatan masyarakat.

    “Undang-undang ini jangan hanya normatif. Harus jelas soal tata kelola, siapa mengawasi siapa, bagaimana mekanisme anggarannya, dan bagaimana masyarakat bisa ikut serta,” kata dia.

    Partisipasi masyarakat, menurut dia, sangat penting karena selain memperkuat pengawasan, juga bisa membuka lapangan kerja baru sehingga dampaknya bukan hanya pada gizi, tapi juga ekonomi.

    Selain itu, menurut dia, pengaturan sanksi hukum juga penting untuk mencegah penyalahgunaan. Potensi penyimpangan di lapangan, mulai dari kontrak hingga standar penyediaan makanan, harus dapat diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera.

    Jika hanya menggunakan Peraturan Presiden (Perpres), menurut dia, tidak ada ruang mengatur sanksi pidana, bahkan sanksi administrasi pun lemah.

    “Karena itu, pengaturan sanksi administratif maupun pidana sebaiknya dimasukkan dalam UU. Dengan legitimasi hukum yang kuat, pengawasan bisa lebih efektif dan tidak ada lagi vendor yang bermain-main dengan kontrak, apalagi sampai membahayakan kesehatan masyarakat,” kata King.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Viral Duel Empat Pelajar SMP, Kepala Sekolah Turun Tangan

    Video Viral Duel Empat Pelajar SMP, Kepala Sekolah Turun Tangan

    Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Surade, Yuli Setiani Dewi, memberikan klarifikasi resmi.  Dia memastikan kasus perkelahian yang melibatkan siswanya dengan pelajar dari sekolah lain telah diselesaikan secara damai.

    “Dengan ini saya klarifikasi terkait video viral perkelahian anak SMP Negeri 6 Surade dan MTS Muhammadiyah Surade dan MTs Cidahu Cibitung, bahwa kasus perkelahian tersebut telah diselesaikan dengan semua pihak yang terlibat serta dengan orang tua siswa,” ujar Yuli Setiani Dewi dalam keterangannya, Kamis (02/10/2025).

    Musyawarah disaksikan langsung Kapolsek Surade beserta perwakilan guru dari pihak sekolah yang terlibat, serta seluruh orang tua/wali siswa. Bahkan, Kepala Desa setempat turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Pertemuan damai ini berlangsung pada Senin, 29 September 2025, pukul 09.00 sampai dengan 10.30 WIB, bertempat di SMP Negeri 6 Surade,” ungkapnya. 

    Dengan adanya penyelesaian ini, pihak sekolah berharap kejadian serupa tidak terulang dan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan serta pembinaan karakter kepada seluruh siswa.

  • Mediasi Konflik Yai Mim VS Tetangga Buntu, Salahkan Undangan Mendadak dan Bantah Isu SARA

    Mediasi Konflik Yai Mim VS Tetangga Buntu, Salahkan Undangan Mendadak dan Bantah Isu SARA

    Malang (beritajatim.com) – Upaya mediasi untuk menyelesaikan perseteruan antara eks dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau Yai Mim, dengan warga di Jalan Joyogrand, Kota Malang, berakhir buntu. Mediasi yang dijadwalkan pada Senin (29/9/2025) terpaksa ditunda lantaran Yai Mim dan tim kuasa hukumnya tidak hadir.

    Pertemuan yang digagas di Kantor Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru itu sejatinya telah dihadiri oleh berbagai pihak. Tampak di lokasi Camat Lowokwaru Rudi Cahyono, Lurah Merjosari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Ketua RT dan RW setempat. Sahara, tetangga yang berseteru dengan Yai Mim, juga hadir bersama warga lainnya.

    Meski seluruh unsur pimpinan wilayah dan warga telah berkumpul sejak pukul 15.00 WIB, mediasi gagal dilaksanakan. “Hari ini sebenarnya kami bermaksud memediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, karena salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi terpaksa ditunda,” ungkap Camat Lowokwaru, Rudi Cahyono.

    Rudi menjelaskan, pihaknya akan segera menjadwalkan ulang mediasi agar konflik yang berlarut-larut ini dapat menemukan titik terang. “Informasi yang kami dapat, Pak Imam (Yai Mim) masih berada di Jakarta. Sementara kuasa hukum yang akan mewakili mengabari berhalangan hadir,” tambahnya.

    Meski mediasi gagal, pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh pihak kelurahan untuk menggali informasi lebih dalam dari warga sebagai bahan pertimbangan pada mediasi selanjutnya.

    Menanggapi ketidakhadiran mereka, tim kuasa hukum Yai Mim, Agustian A. Siagian Law Firm, merilis siaran pers pada hari yang sama. Mereka menyatakan bahwa undangan mediasi diterima secara mendadak pada pukul 09.00 WIB untuk pertemuan pada pukul 15.00 WIB, sementara posisi mereka sedang berada di luar kota.

    “Sebetulnya kami tidak dapat menghadiri undangan tersebut karena masih berada di luar kota. Namun, kami tetap menghormati proses mediasi ini sebagai upaya restorative justice,” tulis Agustian A. Siagian dalam rilisnya.

    Klarifikasi Yai Mim (Foto: Istimewa)Dalam klarifikasinya, pihak Yai Mim juga menegaskan beberapa poin penting. Pertama, bukan isu SARA, permasalahan ini murni bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA), maupun organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

    Pihak Yai Mim menyayangkan tindakan pengusiran. Tim kuasa hukum sangat menyayangkan tindakan pengusiran oleh warga, yang mereka anggap sebagai kemunduran nilai kemanusiaan dan pelanggaran hak kliennya untuk tinggal di rumahnya yang sah.

    “Kami juga mengajak menghormati hukum. Pihaknya memohon masyarakat untuk mengawal kasus ini dengan bijak dan menyerahkan prosesnya sepenuhnya kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk mendapatkan kepastian hukum,” bunyi pernyataan pers tersebut dikutip beritajatim.com, Rabu (1/10/2025).

    Tim kuasa hukum juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga toleransi, kearifan lokal, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kerukunan di Kota Malang. (dan/ian)