Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Wacana Judi Online Dipungut Pajak, Ini Kata Praktisi Hukum

    Wacana Judi Online Dipungut Pajak, Ini Kata Praktisi Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mewacanakan judi online dipungut pajak dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. Wacana tersebut muncul karena aliran uang yang terbang ke luar negeri lewat judi online mencapai US$9 miliar, setara Rp150 triliun.

    Wacana tersebut memantik beragam tanggapan dari banyak pihak. Terutama dari para praktisi hukum.

    Wakil Ketua Peradi Surabaya, Johanes Dipa Widjaja mengatakan, memajaki judi online sama saja melegalkan dan memfasilitasi perjudian.

    “Lama-lama, peredaran narkoba nanti juga dipajaki, usaha ilegal kok dikenai pajak,” ujar Johanes Dipa.

    Dia menambahkan, dampak buruk usaha ilegal perjudian ke masyarakat sangat luar biasa. Bahkan ada kasus orang sampai bunuh diri karena judi.

    “Lha ini mau dilegalkan. Ini wacana orang mabuk,” tegas Johanes Dipa.

    Advokat Eduard Rudy menyampaikan hal senada. Menurut dia, pelegalan perjudian tentunya sangat bertentangan dengan hukum yang dianut di Indonesia.

    “ Karena ini bertentangan dengan hukum, sebagai praktisi hukum maka saya harus melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintag tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian, lanjut Eduard Rudy, apabila pemerintah tetap bersikeras memberlakukan pemungutan pajak terhadap judi online tentunya itu tidak serta merta dilakukan. Perlu ada perppu yang mengatur dan tentunya nanti melibatkan DPR.

    “Sebagai praktisi hukum, saya tegaskan menolak segala macam bentuk perjudian di Indoensia,” ujarnya.

    Sementara Majelis Pembinaan kesejahteraan sosial ( MPKS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya yang bergerak di sektor sosial kemasyarakatan juga angkat bicara

    Ferry Yudi Antonis Saputro sebagai Ketua MPKS PDM Surabaya menyampaikan bahwa judi tidak bisa dibiarkan dan harus diambil langkah tegas dan itu dimulai dari internal keluarga masing-masing. Orangtua harus tegas kepada putra putrinya, selalu dimonitor perilaku anaknya.

    Menurut data yang diambil dari paparan Menko Polhukam Hadi Thajanto judol disampaikan bahwa diketahui dua persen pelaku judol ialah anak anak dibawah usia 10 tahun.

    “Bayangkan itu kan masih duduk di bangku sekolah dasar”, ungkapnya.

    Lebih lanjut pria yang juga motivator remaja ini melanjutkan,dia berharap orangtua benar-benar memperhatikan tiga hal, yang pertama teman-temannya, nasehati anak anak kita agar cerdas dalam memilih teman bergaul, lebih selektif ketika mencari teman agar tidak salah pergaulan, yang kedua lingkungan, perhatikan lingkungan bermainnya, bagaimana situasi dan kondisinya, apakah penuh kegiatan positif, mendukung anak anak kita untuk lebih kreatif, lebih berani berkarya atau tidak.

    “Sebagai orangtua tidak boleh abai dan yang ketiga atau terakhir keluarga, pastikan keluarga inti kita (ayah, ibu, saudara) adalah tempat terbaik untuk saling melengkapi, mengerti dan memahami, orangtua harus hadir dalam kehidupan putra putrinya, selalu bertanya dan komunikasi aktif, luangkan waktu family time, no HP, just talking dan drinking, jika 3 support system ini kita terapkan InsyaAllah anak anak akan terjauhkan dari perilaku negatif,” ujarnya.

    Berikut data yang dihimpun Lima Provinsi dengan pemain Judi Online paling banyak :

    1. Jawa Barat, Pelaku 535.644 orang nilai transaksi total Rp 3,8 triliun
    2. DKI Jakarta, Pelaku 238.568 orang nilai transaksi total Rp. 2,3 triliun
    3. Jawa Tengah, Pelaku 201.963 orang nilai transaksi total Rp. 1,3 triliun
    4. Jawa Timur, Pelaku 135.227 orang nilai transaksi total Rp. 1.051 triliun
    5. Banten, Pelaku 150.302 orang, nilai transaksi total Rp. 1.002 triliun

    Kelima Kabupaten/Kota dengan Transaksi Judi Online Paling Besar

    1. Kota Administrasi Jakarta Barat Rp. 792 miliar
    2. Kota Bogor Rp. 612 miliar
    3. Kabupaten Bogor Rp. 567 miliar
    4. Kota Administrasi Jakarta Timur Rp. 480 miliar
    5. Kota Administrasi Jakarta Utara Rp. 430 miliar.

    [uci/beq]

  • Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berbicara soal keputusan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa, Mas. Muhammadiyah enak sekarang.”

    “NU yang sudah terang-terangan menerima, sekarang di-bully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil menyebut, pada era saat ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengkampanyekan tambang batubara sebagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang, ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin, yang dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” terangnya.

    Meski begitu Ulil menilai tambang batubara adalah anugerah Tuhan kepada Indonesia.

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam.”

    “Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, ormas keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

    Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.

    Ia menyebut kebijakan itu memang merupakan afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. 

    Namun, sambungnya, PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa mengelola pertambangan dengan syarat yang ketat.

    “Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang.

    Eddy menilai hal itu penting untuk menjaga, jangan sampai izin pengelolaan tambang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayahnya operasinya,” ujar Eddy.

    Oleh sebab itu, ia meminta pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

    Dirinya berharap izin tambang bagi ormas keagamaan bisa membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan seluruh komunitas.

    “Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berujar, pada akhirnya keputusan ada pada ormas keagamaan, apakah mereka merasa sudah memiliki kecakapan untuk masuk dan mengelola pertambangan atau belum.

    “Kami di Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Reza Fersianus)

  • PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla menolak anggapan yang memandang tambang khususnya  batubara sebagai barang najis dan harus dihindari. 

    Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai ajaran Islam.

    Mulanya, Ulil menjelaskan soal PBNU yang menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di ranah media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bullyan luar biasa mas. Muhammadiyah enak sekarang . NU yg sudah terang-terang menerima, sekarang dibully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil kemudian mengatakan bahwa di era ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengampanyekan tambang batubara sbeagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin yang, dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” kata dia.

    Namun, Ulil menilai tambang batubara tetap merupakan anugerah dari Tuhan kepada Indonesia. 

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024. (*)

  • Ini Sanksi Pidana bagi Pelaku Judi Online

    Ini Sanksi Pidana bagi Pelaku Judi Online

    Malang (beritajatim.com) – Praktik judi online kian marak di Indonesia belakangan ini. Masyarakat semakin banyak yang berjudi tanpa tahu sanksi pidana yang mengintai bandar judi maupun pemain judi.

    Menurut Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum. Ph.D., dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), penyelesaian kasus judi bergantung pada jenisnya. Misal judi togel mudah dideteksi, penyelesaiannya pun dapat dengan proses non litigasi.

    “Bisa dengan restorative justice atau dengan mediasi dan lain sebagainya,” ungkap Tinuk dikutip dari laman UMM, Senin (13/5/2024).

    Jenis judi lain seperti judi online dan lainnya yang lebih canggih atau nilainya lebih besar maka dengan sistem peradilan pidana. Artinya memakai proses litigasi agar memberi efek yang jera terhadap pelaku.

    “Namun yang perlu diperhatikan adalah memberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak bisa disamakan, judi kelas kecil yang ada di desa-desa dengan judi kelas kakap,” lanjut Tinuk.

    Pelaku judi online, kata Tinuk, bisa saja dikenakan UU ITE pasal 27 (ayat 2). Hukuman untuk mereka yang jadi pelanggar adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kalau untuk bandar, gabungan antar UU ITE pasal 27 ayat (2) dengan UU ITE pasal 45 ayat (2).

    Tinuk Dwi Cahyani, dosen FH UMM (Foto: Istimewa)

    “Dalam KUHP kita, dapat dilihat pada pasal 303 ayat (1) dimana para pelaku judi ini dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta. Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling maksimal Rp10 juta,” jelasnya.

    Indonesia adalah surganya judi online karena tidak ada pajak, sehingga negara tidak memiliki keuntungan apapun. Jika dibanding dengan Malaysia, makaa di sana judi online memiliki tempat khusus.

    “Dana judi di Malaysia itu nantinya akan dialirkan terpisah dengan perolehan pemasukan harta yang bersih. Jangan sampai Indonesia dijadikan tempat untuk berjudi, tapi yang menikmati hasilnya malah negara-negara lain,” ucapnya.

    Menurut Tinuk, untuk mencegah beredarnya judi, peran pemerintah sangatlah penting. Perlu ada tindakan tegas, termasuk kementerian dan semua yang terkait. Jangan sampai orang yang memiliki pengaruh, seperti aparat penegak hukum turut andil bermain judi. “Diharapkan pelaksanaannya bisa tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Tinuk menutup. [dan/but]

  • Bupati Banyuwangi Titip Pesan di Milad Aisyiyah ke 107

    Bupati Banyuwangi Titip Pesan di Milad Aisyiyah ke 107

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan kader Aisyiyah se Banyuwangi hadir saat acara Milad Organisasi Wanita Muhammadiyah Aisyiyah ke 107 di Pendopo Sabha Swagata, Blambangan bersama Bupati. Selain itu, hadir pula Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim Rukmini Amar, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Mukhlis Lahuddin, dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Banyuwangi Laili Dwi Damayanti.

    Termasuk organisasi wanita Islam Banyuwangi lain antara lain Fatayat dan Muslimat NU, Persis, Al-Irsyad dan LDII.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menyambut acara ini turut mengajak segenap kader Aisyiyah terus memperkuat peran perempuan di dalam keluarga hingga pembangunan. Menurutnya, Aisyiyah telah menjadi salah satu mitra pemkab yang berperan penting.

    Selain itu, kata Ipuk, program Aisyiyah selama ini telah berjalan seiring dengan program pemerintah khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak-anak sejak dini.

    “Karena itu pemkab sangat berterima kasih atas peran Aisyiyah tersebut. Dengan pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak sejak dini menjadi kunci memperkuat ketahanan keluarga dari berbagai tantangan di luar. Semoga peran ini terus ditingkatkan,” ujar Bupati Ipuk.

    Ipuk juga mendorong kader Aisyiyah untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Aisyiyah menurutnya menjadi wadah yang tepat untuk mendidik dan memberikan motivasi keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan tersebut.

    “Untuk terlibat tidak harus masuk politik, meskipun bisa juga demikian. Namun dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai perkembangan, maka akan menjadi bekal dalam mendidik calon pemimpin-pemimpin hebat Banyuwangi di masa depan,” kata Ipuk.

    Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim Rukmini Amar yang menyampaikan pesan tentang semangat juang tokoh pahlawan nasional sekaligus pendiri Aisiyah Nyai Siti Walidah atau lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan.

    “Beliau merupakan penggerak kemajuan di tengah masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan kaum wanita, hingga mendorong kiprah perempuan di tengah masyarakat. Hal inibpatut kita teladani,” pungkas Rukmini. [rin/aje]

  • UM Surabaya Kembali Gelar Aksi Bela Palestina

    UM Surabaya Kembali Gelar Aksi Bela Palestina

    Surabaya (beritajatim.com) – UM Surabaya (Universitas Muhammadiyah Surabaya) kembali menggelar Aksi Bela Palestina di kampus setempat pada Selasa (7/5/2024). Aksi ini sebagai bentuk kecaman terhadap Israel.

    Aksi diawali dengan pembacaan puisi berantai berjudul ‘Tanah Ini Milik Kami’ oleh mahasiswa asal Palestina Sondos Jehad Shnewra bersama sejumlah mahasiswa asing lainnya di UM Surabaya.

    Kemudian, dilanjutkan aksi teatrikal bertajuk ‘Pembebasan’ oleh UKM Teater UM Surabaya. Perform art ini dibuka dengan penggambaran penyiksaan pasangan suami istri Palestina oleh Israel.

    Sejurus kemudian, perlawanan hadir lewat dua mahasiswa sebagai penyelamat. Teatrikal ini sebagai simbol kutukan terhadap segala aksi represif dan diskriminatif Israel terhadap masyarakat Palestina.

    “Kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus berempati memberikan perhatian serius terhadap perkembangan konflik Israel dan Palestina,” kata Naufal Wanabil, pemeran Palestina.

    Sementara itu, Ketua BEM UM Surabaya Wahyudi menjelaskan bahwa Palestina sudah seharusnya diakui sebagai negara independen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pihaknya pun bersama dengan para peserta aksi kemudian berkeliling kampus untuk memasang peta Palestina di sejumlah titik. Aksi ini sebagai simbol dukungan kemerdekaan Palestina secara teritori.

    “Aksi dengan memasang peta di sejumlah titik kampus sebagai pengingat bahwa Palestina sudah seharusnya diakui sebagai sebuah negara independen oleh PBB,” ujar Wayudi.

    Diketahui, aksi bertema ‘Long Live Palestine, Freedom for Palestine’ ini digelar berdasarkan surat edaran Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (FR PTMA) terkait Aksi Nasional Bela Palestina dan Kutuk Israel.

    Sebelumnya, UM Surabaya bersama mahasiswa asingnya asal Palestina juga melakukan aksi serupa pada Oktober 2023 silam. Saat itu juga digelar salat gaib dan doa bersama agar perang di Palestina segera berakhir. [ipl/but]

  • PJ Wali Kota Kediri Beri Arahan Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    PJ Wali Kota Kediri Beri Arahan Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam Workshop Update Tatalaksana Tuberkulosis (TBC) Sensitif Obat (SO) dan TBC Resisten Obat (RO) bagi tenaga kesehatan di Kota Kediri, yang diselenggarakan di Hotel Lotus Garden, Senin (29/4/2024).

    Workshop ini diisi oleh narasumber Prof. Dr. Soedarsono, dr., Sp. P(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Hangtuah Surabaya dan dr. Retno Asih Setyaningrum, dr., Sp.A (K) dari RSUD Dr. Soetomo serta dr. Palmalina Anggita dari RS Muhammadiyah Kota Kediri.

    Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan serius. Terlebih Indonesia menjadi peringkat 2 sebagai negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.

    Di Kota Kediri, PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa ada 1380 kasus TBC Sensitif Obat dan 40 TBC Resisten Obat, menurut data Dinas Kesehatan.

    “Angka kasus tersebut termasuk yang tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini disebabkan oleh pengobatan yang tidak konsisten, sehingga bakteri penyebab TBC Mycobacterium Tuberculosis menjadi kebal terhadap obat-obatan,” ucapnya.

    Arahan PJ Wali Kota Kediri pada Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    Zanariah menambahkan bahwa sejauh ini tantangan dalam penanganan tuberkulosis adalah tingginya angka putus pengobatan. Hal itu dikarenakan beberapa hal terutama adanya durasi pengobatan yang cukup lama yaitu minimal enam bulan, adanya efek samping obat, kesulitan akses, masalah ekonomi dan juga stigma negatif.

    Upaya pemberantasan Tuberkulosis terus dilakukan pemerintah. PJ Wali Kota Kediri mengingatkan agar setiap fasilitas kesehatan yang menemukan kasus Tuberkulosis wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan dan mencatat di sistem informasi Tuberkulosis.

    “Maka dari itu, seluruh tenaga kesehatan untuk saling bersinergi mencapai target eliminasi TBC tahun 2030. Karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam penanganan tuberkulosis ini,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, PJ Wali Kota Kediri berharap adanya workshop ini para tenaga kesehatan bisa memahami update penanganan program TBC yang berubah begitu cepat.

    Selain itu bisa meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan program TBC di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Kediri.

    “Semoga dengan ikhtiar ini, kasus TBC di Kota Kediri semakin berkurang, sehingga derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat,” tutupnya.

    Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Muhammad Fajri, dan peserta workshop yakni Kepala Puskesmas se-Kota Kediri, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker dan farmasi. [nm/but]

  • Penambang Pasir Bojonegoro Tenggelam di Bengawan Solo

    Penambang Pasir Bojonegoro Tenggelam di Bengawan Solo

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Seorang penambang pasir tradisional dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo Bojonegoro. Korban tenggelam saat mengangkut pasir menggunakan perahu di Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/4/2024) sekitar pukul 12.00 WIB.

    Menurut salah seorang warga desa, Ahmad Suyuti, korban diketahui bernama Ahmad Arif (35), warga RT 04 RW 01 Desa Semanding. Saat itu, korban bersama tiga orang lainnya sedang naik perahu yang mengangkut pasir.

    Perahu yang ditumpangi empat orang dan pasir hasil tambang melaju melawan arus sungai yang sedang tinggi. “Tiba-tiba perahu yang ditumpangi tenggelam, dan korban tidak bisa berenang akhirnya tenggelam,” ujarnya Suyuti.

    Korban hilang dalam kejadian tersebut. Sementara tiga penambang lain yang selamat yakni Kamali dan Saparun, warga Desa Semanding serta Sadik, warga Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

    “Ketiga orang yang selamat ini karena bisa berenang dan berhasil menyelamatkan diri. Sekarang kondisinya masih pemulihan,” ungkapnya.

    Satu korban tenggelam kini masih dalam proses pencarian BPBD Bojonegoro bersama Tim SAR Gabungan. Potensi relawan yang turut dalam pencarian di antaranya, dari BPBD Jatim, BPBD Bojonegoro, Damkarmat, TNI, Polri, Satpol PP, Pemdes, Pemerintah Kecamatan. Selain itu, dari relawan kebencanaan seperti Elang Bengawan Rescue (EBR), DAN SAR Muhammadiyah, serta masyarakat setempat. [lus/beq]

  • Bupati Banyuwangi dan PD Muhammadiyah Sepakat Sinergi dan Kolaborasi

    Bupati Banyuwangi dan PD Muhammadiyah Sepakat Sinergi dan Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kolaborasi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi bakal terus berlanjut.

    Kondisi itu tercermin dari pertemuan kedua belah pihak dalam rangka silaturahmi bersama di momen lebaran ini.

    Pada pertemuan itu hadir Ketua PDM Banyuwangi Muhklis Lahuddin beserta jajaran. Termasuk pimpinan Aisiyah Banyuwangi Laili Dwi Damayanti serta jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

    Diketahui, sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin tersebut tentunya dalam hal membangun daerah. Bahkan, Muhammadiyah dinilai telah banyak berkontribusi banyak pada berbagai bidang untuk Banyuwangi.

    Di antaranya, bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Sehingga tak ada salahnya jika Bupati Ipuk mengapresiasi atas peran Muhammadiyah itu.

    “Pemerintah daerah tentunya memiliki keterbatasan dalam menjangkau banyak hal, karena itu kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah sangat berarti bagi kami dan juga masyarakat Banyuwangi. Kami berharap kedepan sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dan diteruskan,” ujar Ipuk.

    Di samping itu, Bupati Ipuk juga siap menerima masukan dari siapa saja, tak terkecuali dari warga Muhammadiyah. Tentunya masukan itu demi untuk perbaikan dan kemajuan Banyuwangi kedepan.

    “Sebagai pribadi maupun pemimpin daerah, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam sikap dan tindakan. Jangan segan untuk menegur dan juga memberi masukan pada kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam memimpin Banyuwangi,” ungkap Ipuk.

    Setali tiga uang, Ketua PDM Muhklis Lahuddin sepakat dan berkomitmen mendukung semua program Banyuwangi. Karena, Muhammadiyah memiliki asas membawa manfaat di manapun berada.

    “Kami diharuskan mendukung pemerintah di manapun berada dan tidak boleh membebani. Fokus kami adalah ikut membantu pemerintah lewat bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial,” terang Muhklis.

    Muhklis juga menyampaikan Muhammadiyah berikhtiar untuk terus memberikan manfaat besar bagi Banyuwangi.

    “Kami juga berterima kasih kepada Pemkab yang telah memberikan dukungan pada semua kegiatan dan amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammdiyah,” pungkasnya. (rin/ted)

  • Ponpes Wali Barokah Kediri Terima Kunjungan Silaturahmi Idulfitri Forkopimda Plus

    Ponpes Wali Barokah Kediri Terima Kunjungan Silaturahmi Idulfitri Forkopimda Plus

    Kediri (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri menerima kunjungan PJ Wali Kota Kediri Zanariah bersama Forkompimda Plus dalam rangka safari Idulfitri 1445 Hijriah, pada Rabu (17/4/2024). Kegiatan itu dalam rangka menjaga kerukunan dan kebersamaan.

    Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri KH Sunarto mengatakan, dengan terus menjaga makna dari Ramadan tersebut, toleransi diantara masyarakat diharapkan bisa semakin kuat dan Kota Kediri juga terus kondusif. Selama bulan Ramadan, umat muslim tidak hanya harus menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menahan emosi dan amarah, sekaligus untuk menjaga lisan dari kata-kata serta kalimat yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain.

    “Karena kerukunan dan kebersamaan itu hanya bisa dibangun yang pertama karena saling pengertian diantara kedua belah pihak dan yang tidak kalah penting dibiasakan untuk bertutur kata yang baik. Saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain itulah hakikatnya dari toleransi yang dikembangkan di Kota Kediri, ” tambahnya.

    Silahturahmi dengan forkompimda Kota Kediri, ditambahkan olehnya, dilakukan untuk merawat kebersamaan yang selama ini sudah terjalin baik. “Dari kebersamaan itu terbangunlah saling pengertian antara satu sama dengan yang lain,” imbuhnya.

    Silaturahmi Idulfitri Forkopimda Plus Kota Kediri ke para ulama

    Sementara itu, Pj Wali Kota Kediri Zanariah dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan memohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Kota Kediri serta para ulama.

    “Selamat Idulfitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin. Saya dan mungkin Forkopimda Kota Kediri yang hadir ini, sangat bersyukur bisa ditugaskan di Kota Kediri. Karena kami di sini diterima dengan baik dan kita tidak susah karena kita tinggal menjalankan dan meningkatkan ke yang lebih baik lagi untuk kota ini. Apalagi tadi juga telah disampaikan bahwa FKUB di sini akrab baik kolaborasi maupun persaudaraannya,” buka Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah melanjutkan bahwa di awal tahun 2024 ini, mewakili semua warga Kota Kediri dan jajaran Pemerintah Kota Kediri untuk menerima penghargaan yakni Kota Kediri sebagai salah satu kota paling toleran dari 95 kota di Indonesia. Hal itu bisa terjadi salah satunya karena guyub rukun warganya, tidak melihat perbedaan sehingga konflik pun hampir tidak pernah ada.

    “Saat ini, Kota Kediri menempati peringkat ke-7 sebagai Kota Paling Toleran, untuk meningkatkannya maka butuh dukungan dan doa para ulama di Kota Kediri ini,” tambahnya.

    Masa pemilihan presiden dan legislatif di Kota Kediri telah berlalu, karena itu Pj Wali Kota Kediri berterima kasih kepada para jajaran Pemerintah Kota Kediri, Forkopimda dan juga para tokoh agama di Kota Kediri. Karena berkat doanya sehingga tercipta suasana pemilu yang lancar, aman dan kondusif. Setelah ini, akan ada lagi pemilihan kepala daerah di Kota Kediri. “Maka dari itu, mohon dukungan untuk selalu menjaga toleransi dan solidaritas. Siapapun kepala daerah yang terpilih pasti itu yang terbaik,” imbuhnya.

    Silaturahmi Idulfitri Forkopimda Plus Kota Kediri ke para ulama

    Terakhir, Zanariah menuturkan bahwa berkat doa dan dukungan semua pihak, sebagai Pj Wali Kota Kediri dan juga Forkopimda Kota Kediri bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. “Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan selama ini,” tutupnya.

    Para tokoh agama yang dikunjungi yakni KH Kafabihi Mahrus di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo. Lalu ke kediaman KH Abu Bakar Abdul Jalil (Gus Ab) di Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul.

    Dilanjutkan berkunjung ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri dan ditemui oleh Ketua PD Muhammadiyah KH Achmad Khoiruddin dan pengurus. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke kediaman KH Anwar Iskandar di Pondok Pesantren Assa’idiyyah Jamsaren dan terakhir berkunjung ke Pondok Pesantren LDII Burengan.

    Forkopimda Plus Kota Kediri silaturahmi Idulfitri ke para ulama

    Hadir pada kegiatan ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Aris Setiawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Andi Minarwaty, Ketua Pengadilan Negeri Kediri Maulia Martwenty, Danbrigif 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Danyonif 521 Mayor Inf Rahadyan Surya Murdata, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Kemenag Kota Kediri Moh Qoyyim, para Asisten Sekretariat Daerah, dan Kepala OPD terkait. [nm/kun]