Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambangi kantor Wakil Presiden,
Gibran Rakabuming
Raka, Rabu (30/10/2024).
Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan
kesejahteraan guru
.
Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Selain itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.
“Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti,” kata Mu’ti.
Diketahui, Mu’ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri.
Dalam pernyataan di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024), Mu’ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.
“Kaitannya (program) untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru,” kata Mu’ti.
Selain itu, kata Mu’ti, Kemendikdasmen juga bakal menyalurkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak merinci bantuan yang dimaksud.
“Kemudian, beberapa program yang berkaitan dengan penguatan karakter,” kata Mu’ti.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: Muhammadiyah
-
/data/photo/2024/10/30/672235ab17de8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Nasional 30 Oktober 2024
-

Ini catatan dari debat perdana Pilbup Magelang
Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.
Ini catatan dari debat perdana Pilbup Magelang
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 29 Oktober 2024 – 22:34 WIBElshinta.com – Debat publik pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Magelang putaran perdana yang berlangsung di Grand Artos Hotel, Senin (28/10/2024) usai digelar. Perlu banyak evaluasi untuk pelaksaan debat tahap berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan November.
“Alhamdullilah, sudah berjalan lancar namun perlu banyak evaluasi agar debat publik tahap selanjutnya lebih baik,” tutur Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, usai acara debat.
Ia mengatakan, setelah debat putaran perdana usai, maka tim perumus akan diminta untuk melakukan evalusi untuk perbaikan di debat kedua. Tim perumus terdiri dari Andre Rahmanto, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS), Syarief Aryaid, Direktur Lembaga Strategi Nasional (LSN) Yogyakarta, Galang Taufani, Advokat/Konsultan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Dr Riana Mashar, Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogjakarta.
Tema debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Magelang putaran pertama yakni Sinkronisasi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Keberlanjutan di Kabupaten Magelang.
Calon Bupati Magelang nomor urut 1, Sudaryanto menyebut bahwa debat pertama ini berjalan dengan lancar. “Meski ada sedikit kendala, namun alhamdulillah debat bisa berjalan dengan lancar. Debat kedua saya akan persiapan lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Calon Bupati Magelang nomor urut 2, Grengseng Pamuji mengaku lega seusai terlaksananya debat perdana ini. Menurutnya, debat merupakan sarana mengeksplorasi dari tema yang ada. “Debat ini kita menunjukkan komitmen kita ada di mana dan anggaran kita bergerak kepada siapa,” ujar Grengseng seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Selasa (29/10).
Rektor Untidar Prof Dr Sugiyarto menilai, debat paslon Bupati dan Wakil Bupati putaran perdana ini berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna. Kedua paslon belum berbasis data dan masih cenderung menyampaikan secara normaif. “Sehingga belum membekan jawaban-jawaban yang memuaskan. Tapi untuk pertanyaan sudah lumayan baik,” ujarnya.
Sedangkan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unima) Dr Lilik Andriani menilai, debat paslon sudah berlangsung luar biasa. Kedua paslon sudah menjawab dengan bak, masing-masing mewakili masyarakat untuk bisa mantap memilih yang mana.
“Juga jawaban-jawaban yang disampaikan, insya Allah bisa menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan,” katanya.
Ia berharap, janji-janji yang disampaikan paslon benar-benar diwujudkan karena janji-janji itu pasti akan dikorek oleh masyarakat.
“Pak Grengseng menyampaikan janji di bidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan Pak Sudaryanto dengan masalah pengangguran, dan semacamnya, nanti akan ditagih oleh masyarakat,” ujar Rektor.
Sumber : Radio Elshinta
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4983340/original/021202400_1730108944-IMG20241021090154.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dulu Gelap Gurita, Asa Kini Menyala di Dusun Saluran Banyuasin Sumsel
Liputan6.com, Banyuasin – Sinar matahari masuk melewati celah ventilasi ruang kelas sebagai penerangan alami kelas. Walau masih pukul 10.00 WIB, udara di dalam ruangan kelas cukup panas, hanya mengandalkan udara alam yang menyapu sedikit keringat dari sudut kening murid-murid.
Tak ada listrik, tak ada kipas angin, yang membuat guru dan murid sekolah dasar tersebut cukup merasa gerah jelang siang hari. Para murid terkadang berlalu lalang dari kelas ke luar kelas, hanya untuk mendapatkan sapaan udara untuk menyegarkan tubuh mereka.
Kondisi tersebut sempat dialami pelajar SD Muhammadiyah 4 Filial Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel), yang berada di Dusun Saluran Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel. Apalagi siswa kelas 1 SD hingga kelas 6 SD harus berbagi satu ruangan bersama-sama, karena tak ada ruangan kelas lainnya.
Lain di sekolah, lain juga kondisi di rumah para warga Dusun Saluran. Para warga melakukan berbagai cara agar malam mereka di rumah tak sesuram langit hitam di malam hari. Mulai dari menggunakan jaringan kabel yang terkoneksi dengan genset berbahan bakar bensin, hingga menggunakan panel surya.
Repotnya, mereka harus merangkai sendiri kabel yang cocok digunakan di rumah, seperti pengisian daya ponsel dan lainnya. Akhirnya, penantian panjang warga di dua RT di Dusun Saluran selama 37 tahun, akhirnya berbuah indah.
Di tahun 2023 lalu, PLN UID S2JB menghadirkan jaringan listrik hingga bisa menerangi rumah-rumah warga, sekolah para pelajar hingga lampu-lampu di lingkungan mereka.
Februari 2023 lalu, PLN UID S2JB membangun penanaman tiang jaringan listrik yang bisa dinikmati oleh 250 Kepala Keluarga (KK) di 60 unit rumah di Agustus 2023 lalu. Jaringan listrik tersebut menjadi kado terindah kemerdekaan Indonesia dari PLN UID S2JB, untuk warga Dusun Saluran Banyuasin Sumsel.
Dika Aryanto (44), Ketua RT 36 Dusun Saluran Banyuasin mengatakan, listrik memang belum masuk di desanya sejak Dusun Saluran ada di tahun 1986. Barulah di Agustus tahun 2023 lalu, jaringan listrik masuk ke dusun tersebut.
Awalnya dia dan ratusan warga lain, hanya mengandalkan genset bensin. Namun, banyak kendala yang dihadapi, seperti konsumsi bensin yang diserap genset bisa Rp25.000 per hari, harga yang cukup mahal hanya untuk menerangi rumah selama 6 jam saja, hingga mesin genset yang sering rusak dan biaya perawatan yang cukup mahal.
“Kami akhirnya beralih ke panel surya, walau cukup murah tapi biaya di awal yang membengkak dan dayanya juga terbatas. Alhamdulillah, listrik sekarang sudah bisa kami dapatkan. Bisa menerangi 52 KK di RT 36 di sini,” ujarnya kepada Liputan6.com di Dusun Saluran Banyuasin Sumsel, Sabtu (26/10/2024).
Dusun Saluran yang termasuk daerah terpencil di Banyuasin, kini seperti mempunyai nyawa baru setelah listrik teraliri. Para warga bisa beraktivitas seperti warga lainnya di perkotaan Banyuasin.
Bahkan dengan adanya aliran listrik, mereka tidak lagi membatasi untuk menonton televisi, menikmati udara sejuk dari kipas angin, menerangi rumah dengan lampu atau mengisi daya ponsel yang sekarang sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi.
“Kalau dulu, kami sering pakai semprong untuk menghemat aliran listrik dari genset dan panel surya. Apalagi jika warga yang kurang mampu, tak bisa beli genset dan panel surya. Satu-satunya penerangan cuma pakai lilin dan semprong itu,”ujarnya.
Jaringan listrik pun terpasang di SD Muhammadiyah 04 Filial Banyuasin, satu-satunya sekolah dasar di Dusun Saluran. Walau muridnya tak sebanyak sekolah lain dan hampir tutup karena sedikit peminat, namun sekolah inilah yang menjadi nyala pendidikan di dusun terpencil tersebut.
Tak hanya jadi sekolah satu satunya saja, Siti Komariah juga menjadi satu-satunya guru SD Muhammadiyah 04 Filial Banyuasin Sumsel. Tak ada yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar di dusun terpencil itu. Hanya asa yang terus menyala dan semangat yang terus dijaga Siti Komariah, agar bisa mendidik anak-anak di Dusun Saluran, agar tak tertinggal di sektor pendidikan pendidikan.
Walau hanya tamatan SMA, Siti Komariah tekun melakoni sebagai guru SD di sekolah tersebut 9 tahun lamanya. Sejak 2015 lalu menjadi tenaga pengajar, masih saja banyak hal yang harus dipelajarinya untuk diajarkannya ke murid-muridnya.
Karena sekolahnya di bawah Muhammadiyah, ada beberapa mata pelajaran yang harus dikuasainya secara otodidak. Mulai dari Bahasa Arab, Kemuhammadiyahan, Bahasa Inggris hingga materi olahraga Tapak Suci.
Sebelum listrik masuk ke sekolahnya, dia harus menghabiskan waktu belajar di malam hari, agar bisa memahami pelajaran-pelajaran dari YouTube dan pencarian Google dari ponsel satu-satunya.
“Kalau di sekolah sulit pakai ponsel, tak ada tempat pengisian daya ponsel. Jadi dulu saya harus belajar dulu tiap malam saat genset hidup di malam hari. Cukup kesulitan menghafal semuanya. Tapi dengan adanya listrik di kelas, saya bisa langsung mempraktekkan yang saya tonton dari YouTube di depan anak-anak. Tak perlu cemas ponsel habis baterai, karena bisa diisi dayanya lagi di sekolah langsung,” katanya.
Walau ruangan sekolah diterangi sinar surya, namun seringkali terasa gelap gulita ketika hujan turun. Awan hitam seolah turut masuk ke dalam kelas, bahkan para murid harus meraba-raba membaca buku pelajarannya karena hanya mengandalkan sisa-sisa pancaran matahari yang tertutup awan hujan. Tak jarang, mereka harus menghentikan aktivitas belajar karena tak ada penerangan sama sekali.
Dengan adanya listrik, mereka tak perlu menghentikan jadwal belajarnya karena sudah ada lampu yang menerangi. Gerahnya udara juga tak lagi membuat murid-murid kelelahan, karena sudah ada kipas angin yang dipasang di kelasnya.
Bantuan dari PLN tak berhenti di jaringan listrik saja. Jauh sebelum listrik masuk, warga sudah mendapatkan bantuan melalui Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN UID S2JB. Relawan YBM PLN UID S2JB hadir sejak 2020 lalu, untuk meringankan beban guru dan warga sekitar.
Bantuan donasi dari sedekah para pekerja PLN, YBM PLN UID S2JB menyumbangkan buku, tas, lemari dan kebutuhan sekolah. Ada juga para mahasiswa yang tergabung dalam program GENCAR YBM PLN, yang membantu mengajar anak-anak di sekolah itu.
“Perjuangan relawan YBM PLN UID S2JB sangat kami hargai, karena sangat membantu saya untuk mengajar banyak materi yang tidak saya pahami. Bantuan alat-alat sekolah juga diberikan, jadi anak-anak bisa belajar dengan fasilitas yang cukup memadai di sekolah,” ungkapnya.
-

Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan
Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.
Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.
“Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.
Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.
Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.
Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.
“Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.
PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.
“Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.
Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.
“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.
21
-

Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi
Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).
Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.
Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.
Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.
Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.
Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.
Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.
48
-

Teguh Setyabudi ajak MUI turut aktif bangun Jakarta
Selasa, 29 Oktober 2024 14:49 WIB
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri acara Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam se-DKI Jakarta, di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Penjelasan Pakar Soal Perilaku Foya-foya, Saat Banyak Orang Dipecat dan Susah Cari Kerja
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perilaku membeli barang yang sebenarnya tak dibutuhkan menjadi fenomena yang jamak dijumpai saat ini. Menariknya, itu terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi.
Hal itu yang disebut doom spending. Membeli sesuatu yang sebenarnya tak dibutuhkan akibat stres dan kecemasan.
“Doom itu pengeluaran. Spending itu tidak ada gunanya. Jadi pengeluaran yang sia-sia. Tidak ada gunanya,” kata Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui kepada fajar.co.id, Senin (28/10/2024).
Di Indonesia, fenomena itu terlihat dengan tiket konser yang selalu ludes. Antran membeli boneka kekinian, ramainya kedai kopi, hingga pembelian produk Apple terbaru yang mesti melalui pemesanan di awal
Jika ditelisik lebih dalam, fenomena ini muncul karena stres akibat ketidakpastian. Sehingga mendorong perilaku implusif dalam berbelanja.
“Orang beli barang, bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginannya. Dia beli aja. Di beli tidak mempertimbangkan kebutuhan. Pemborosan mungkin bahasanya,” jelasnya.
Saat ini, di Indonesia terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana. Di sektor formal, para pekerja dipotong gajinya hingga dipecat sepihak.
Di sektor informal, ketidakpastian hubungan kerja mengintai. Pekerja informal rentan terjebak pada flexploitation. Jam kerja fleksibel yang sebenarnya mengeksploitasi.
Sutardjo mengatakan doom spending ini terjadi salah satunya terjadi karena ketimpangan yang tinggi di Indonesia. Istilah ekonominya gini ratio.
“Di Indonesia itu gini ratio jauh. Banyak orang miskin tapi sedikit orang kaya. Artinya ekonomi dikuasai orang kaya. Namanya gini ratio,” ucapnya.
-

Mie Gacoan Alauddin Tetap Beroperasi Meski Tak Punya Izin, Bahkan Setelah Disidak dan Didemo
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gerai Mie Gacoan yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Makassar sampai saat ini masih beroperasi. Padahal izin beroperasinya tidak lengkap.
Gerai ini sebelumnya telah didemo oleh sejumlah mahasiswa. Kemudian pada Rabu 16 Oktober 2024 di inspeksi mendadak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Pantauan fajar.co.id, gerai cepat saji yang berhadapan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar itu masih ramai pengunjung. Baik pelanggan yang makan di tempat dan pemesanan menggunakan kurir melalui aplikasi pihak ketiga.
Sampai saat ini, gerai tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Helmy Budiman.
“Untuk Mie Gacoan Sultan Alauddin. Pemkot (Pemerintah Kota) Masih menunggu prosesnya,” kata Helmy kepada fajar.co.id melalui WhatsApp saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2024).
Alih-alih memiliki IMB, kata Helmy, pihak Mie Gacoan Alauddin bahkan belum mengajukan permohonan. Padahal IMB merupakan salah satu izin yang dilengkapi untuk beroperasi. ”Belum diajukan,” ujarnya.
Saat ini, ia mengakui belum ada penutupan paksa yang dilakukan pihak Pemkot Makassar. Namun Helmy mengatakan pihaknya melakukan pendekatan persuasif.
“Kita masih tetap upayakan persuasif ke pihak pengusaha,” ucapnya.“Kita berusaha memberikan upaya bantuan supaya secara regulasi, perizinannya terpenuhi,” tambahnya.
Diketahui, DPRD Makassar sebelumnya melakukan Sidak didampingi DPPMPTSP, Dinas Penataan Ruang, dan Satpol PP. Mereka diterima Hadi Iman, staf yang bertanggung jawab atas operasional Mie Gacoan.
-

Prabowo tunjuk Abdul Mu’ti jadi Mendikdasmen didampingi dua wamen
Jakarta (ANTARA) –
Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menjadi Menteri Pendidikan, Dasar, dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih yang dalam tugasnya nanti akan didampingi oleh dua orang wakil menteri.
“Saya lengkapi ya, tadi 17, Prof DR Abdul Mu’ti M.Ed Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Prabowo saat mengumumkan kabinetnya didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara Jakarta, Minggu malam.
Presiden Prabowo melengkapi pengumumannya tersebut lantaran jabatan Abdul Mu’ti di Kabinet Merah Putih merupakan hasil pemekaran kementerian yang sebelumnya berlaku di era pemerintahan sebelumnya.
Dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, hanya terdapat satu kementerian untuk urusan pendidikan yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipimpin Nadiem Makarim.
Di bawah Mendikbudristek Nadiem Makarim, urusan pendidikan dasar dan menengah hanya ditangani selevel Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
Sementara di Kabinet Merah Putih, kementerian itu dipecah menjadi tiga yakni Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Meski dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga memiliki rekam jejak di dunia pendidikan.
Ia sempat menjadi Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) periode 2019-2023.
Namun, BSNP kemudian dibubarkan pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021. Fungsi BSNP kemudian dilebur ke dalam Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).
Dalam tugasnya nanti, Abdul Mu’ti akan didampingi oleh dua orang Wakil Menteri Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Wamendisdakmen) yang juga ditunjuk oleh Presiden Prabowo, yakni Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat.
Fajar memiliki latar belakang organisasi yang sama dengan Mu’ti yakni Muhammadiyah dan terakhir aktif sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024 -

Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.
Menteri Koordinator
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli HasanMenteri
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri HAM: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
Menteri PAN RB: Rini Widyantini
Menteri BUMN: Erick Thohir
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.Lembaga/badan setingkat menteri
Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
Sekretaris Kabinet: Teddy Indra WijayaBaca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih
Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024