Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Wapres Gibran Dorong Pemuda Muhammadiyah Jadi Penggerak Indonesia Emas 2045

    Wapres Gibran Dorong Pemuda Muhammadiyah Jadi Penggerak Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah bertema “Kolaborasi Pemuda Negarawan untuk Indonesia Maju” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024). Dalam sambutannya, Gibran menekankan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita bicara generasi emas dan Indonesia Emas 2045, kuncinya ada di pendidikan dan peran anak muda,” ujar Gibran.

    Wapres Gibran juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi ruang besar bagi generasi muda. Hal ini tercermin dari penempatan 10 menteri muda di Kabinet Merah Putih, termasuk enam di antaranya berasal dari Muhammadiyah. Salah satunya, Abdul Mu’ti, yang menjabat sebagai menteri pendidikan dasar dan menengah.

    Gibran menegaskan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penghapusan sistem zonasi pendidikan dan pengajaran keterampilan digital seperti coding, pemrograman, dan pemasaran digital.

    “Sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain. Anak-anak harus belajar coding dan program-program berbasis digital sejak dini,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan sekolah berbasis kecerdasan buatan (AI) di Solo oleh investor, yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh generasi muda.

    “Kesempatan seperti ini harus diisi dengan baik oleh anak-anak muda. Pemerintah sudah mendorong, tinggal bagaimana anak-anak mengikuti,” tambah Gibran.

    Gibran optimistis Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia Emas 2045. Ia juga berpesan agar tantangan masa depan diubah menjadi peluang demi kemajuan bangsa.

    “Saya yakin Pemuda Muhammadiyah siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

    Kedatangan Wapres Gibran pada pukul 14.12 WIB disambut antusias oleh anggota Muhammadiyah. Mengenakan batik cokelat lengan panjang, ia meladeni permintaan swafoto dan bersalaman dengan para hadirin. Acara dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan tarian khas Betawi.

  • Dibantu ATR/BPN, PWNU Jatim Ingin Tertib Administrasi Aset

    Dibantu ATR/BPN, PWNU Jatim Ingin Tertib Administrasi Aset

    Jakarta –

    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ingin melakukan penertiban administrasi atas aset yang dimiliki. Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan upaya itu terbantu lewat kerja sama dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Gus Kikin mengakui, masih banyak aset milik NU seperti tanah wakaf hingga tanah milik yang belum memiliki sertifikat. Menurutnya, proses sertifikasi aset-aset milik NU akan ditingkatkan.

    “Karena di lingkungan Nahdlatul Ulama itu ya, kita sendiri merupakan suatu organsiasi yang sifatnya perkumpulan, jadi dulunya juga engga begitu tertib dalam beradministrasi,” kata Gus Kikin di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).

    “Kita menyadari memang banyak permasalahan tanah ini, sertipfikat tanah, tanah wakaf non produktif, tanah wakaf produktif. NU sudah lama sekali ini ada permasalahan sertifikat-sertifikat tanah, utamanya tanah-tanah yang diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah,” ucapnya.

    Dia mengatakan, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan membantu meningkatkan upaya PWNU Jatim untuk tertib administrasi.

    “Ini hari yang baik ini dalam rangka penandatanganan MoU dan juga perjanjian kerja sama antara PWNU Jawa Timur yang kita menaungi 45 cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu tertib administasi bagi lingkungan Nahdlatul Ulama,” jelasnya.

    “Muhammadiyah juga sama, sudah ada MoU juga. Semua, ini semua, rakyat semua ini. Ini kebetulan karena kita di sini saja, jadinya NU, datang ke sini. Tapi semua akan kita permudah. Termasuk aset gereja juga. Kalau gereja biasanya lebih tertib malah biasanya,” kata Nusron.

    (dek/dek)

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    Ilustrasi BAS

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen per Januari 2025. Jika itu terjadi, pengamat memprediksi daya beli masyarakat bakal turun.

    Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui mengatakan harga barang akan naik. Jika PPN naik.

    Ketika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli tidak akan turun.

    “Apabila PPN dinaikkan berarti akan terjadi kenaikan harga, namun apabila kenaikan harga diikuti dengan kenaikan pendapatan tidak terjadi penurunan daya beli,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Tapi realitas hari ini, kata dia tidak demikian. Saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana.

    Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak meningkat. Karenanya daya beli akan turun.

    “Namun sebaliknya harga naik tapi terjadi PHK, peningkatan pengangguran atau tidak terjadi peningkatan pendapatan itu berakibat daya beli turun,” terangnya.

    Diketahui sebelumnya, tarif PPN 10%. Lalu pada 1 April 2022 naik 11 pesen, sesuai aturan Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

    Kemudian tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang.

    Kemudian, diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN dan penjelasannya, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. (Arya/Fajar)

  • PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat Ekonomi: Harusnya Hanya Berlaku Bagi Barang Mewah

    PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat Ekonomi: Harusnya Hanya Berlaku Bagi Barang Mewah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen dinilai tidak bijak. Itu diungkapkan pengamat ekonomi.

    “Kebijakan ini menurut saya adalah tidak bijaksana,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Ia menjelaskan, pajak memang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Tapi juga alat mengatur distribusi pendapatan.

    “Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara/daerah pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur distribusi pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Hal tersebut, kata dia bertujuan agar pendapatan besar dan kecil tidak timpang.

    “Sehingga tidak terlalu besar antara yang punya pendapatan besar dan kecil, oleh sebab itu kenaikan PPN 12 persen merupakan langkah tidak bijaksana,” lanjutnya.

    PPN sendiri, akan berlaku pada tiap orang. Karenanya bakal dirasakan oleh semua masyarakat.

    “Karena dikenaikan kepada semua yang melakukan transaksi, sehingga akan dirasakan oleh semua masyarakat hal ini sama dengan kenaikan harga BBM, akan menggelinding ke semua sektor,” ucapnya.

    Karenanya, menurut Sutardjo, mestinya kenaikan PPN tidak berlaku untuk semua barang. Tapi hanya untuk barang mewah.

    “Akan terjadi kenaikan yang akan dilakukan oleh produsen seterusnya ke konsumen kecil, seharusnya kenikkan PPN hanya berlaku bagi barang barang mewah termasuk barang impor,” ucapnya.

    Diketahui, pemerintah telah memastikan PPN mulai tahun 2025 naik menjadi 12 persen. Itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    Jakarta (ANTARA) – Plh. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomy V Bawulang menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat berbasis pendekatan pentahelix dalam membangun budaya siap siaga bencana.

    Dia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan seluruh elemen, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

    “BSKDN sebagai hub strategi kebijakan akan mengawal upaya-upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penanggulangan bencana khususnya prabencana ini, butuh kerja sama yang solid dengan berbagai pihak agar upaya penanggulangan dapat lebih optimal,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sinergisitas pentahelix menjadi landasan penting untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semua pihak harus berperan aktif sesuai kapasitasnya agar pengurangan risiko bencana dapat terlaksana secara optimal.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyampaikan bahwa upaya prabencana harus dimulai dari perencanaan strategis berbasis kajian risiko.

    “Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang beragam. Untuk itu, kolaborasi pentahelix diperlukan, mulai dari penguatan kebijakan, penyiapan logistik, hingga mitigasi berbasis masyarakat,” jelas Prasinta.

    Dia menjelaskan hingga November 2024, terdapat 1.782 kejadian bencana, mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi.

    “Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menuntut kita untuk lebih sadar dan siap. Partisipasi masyarakat dan sektor lain menjadi kunci,” tambahnya.

    Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

    “Masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma reaktif, bukan mitigatif. Budaya siap siaga harus dibangun melalui pendidikan berkelanjutan, baik di tingkat formal maupun informal,” ungkap Rahmawati.

    Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jamjam Muzaki menegaskan institusi pendidikan juga perlu menjadi pionir dalam menanamkan budaya mitigasi.

    “Kita sepaham dengan Bu Deputi bahwa paradigma penanganan yang responsif harus kita ubah dengan upaya preventif atau pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari risiko bencana,” ucap Jamjam.

    Dalam forum ini, perwakilan pemerintah daerah seperti Penjabat (Pj.) Bupati Minahasa Noudy R.P. Tendean menyoroti pentingnya implementasi kebijakan prabencana di tingkat lokal.

    “Kami optimistis melalui shifting mindset, daerah rawan bencana dapat meningkatkan ketahanan dengan pendekatan mitigatif,” tutur Noudy.

    Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R. Fahsul Falah menambahkan bahwa pola pikir kolaboratif harus menjadi dasar pengelolaan risiko bencana di daerah.

    “Kita perlu mengubah pola pikir dari pola pikir biasa saja menjadi growth mindset pola pikir yang bisa berkembang, peduli, maupun beradaptasi, harus tanggap,tangguh, enggak perlu kita ngeluh, tapi kita langsung melakukan kolaborasi dan sinergisitas,” ujar Fahsul.

    Di lain pihak, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Embai Suhaimi menekankan pentingnya penguatan peran kelurahan dalam menghadapi bencana.

    “Kami tidak mengandalkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sebaliknya, kami ingin setiap kelurahan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menangani potensi bencana. Harapannya, kelurahan di Jakarta dapat menjadi komunitas tangguh bencana,” pungkas Embai.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Program Prabowo, Muhammadiyah Gaungkan Kemakmuran untuk Semua

    Dukung Program Prabowo, Muhammadiyah Gaungkan Kemakmuran untuk Semua

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meyakini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mampu memajukan negara dan menjadi energi kolektif mencapai kesejahteraan. PP Muhammadiyah di usianya ke-112 akan bersinergi melalui berbagai program kerja Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kemakmuran untuk rakyat.

    Penegasan ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Senin (18/11/2024) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Ini disampaikan karena terkait peringatan Milad ke-112 yang pada tanggal tersebut. Sedangkan perayaan milad akan digabungkan dengan tanwir di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Nusa Tenggara Timur (NTT) 4-6 Desember yang bakal dihadiri 350 peserta.

    “Tema besar milad dan tanwir tahun ini ‘Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua’. Kemakmuran adalah kehidupan di mana semua kondisi dan kekayaan yang dimiliki negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat,” kata Haedar.

    Disebutnya poin penting dalam program menghadirkan kemakmuran bagi semua adalah tata kelola yang baik pada sumber daya alam, sumber daya manusiannya, serta aset dan kekayaan negara oleh pemerintah. Selain sumber daya alam, kepribadian orang Indonesia yang gigih berjuang dari bawah, tahan menderita dan memiliki sifat gotong royong yang kuat dengan beragam latar belakang bakal menjadi modal besar. “Keberagaman tidak dirayakan dengan hanya saling berkunjung, namun juga harus produktif. Kemajuan menjadi energi kolektif memakmurkan. Kuncinya adalah bagaimana negara ini diurus,” jelasnya.

    Bagi Haedar dan pemimpin Muhammadiyah lainnya, dengan visi dan misinya, Presiden Prabowo dinilai mampu mewujudkan kemakmuran Indonesia asalkan menjalankan tugas negara secara kolektif. “Bagi Muhammadiyah, kita akan sinergikan program-program memakmurkan rakyat dengan program pendidikan kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan yang selama ini ditempati masyarakat marginal,” paparnya.

    Nantinya program-program mandiri Muhammadiyah dalam mendukung kemakmuran rakyat yang lahir di Kupang akan diintegrasikan dengan program pemerintah dari pusat hingga daerah serta komunitas masyarakat lokal. Haedar menerangkan dipilihnya Kupang sebagai lokasi milad dan tanwir sebagai upaya Muhammadiyah menunjukkan realitas masyarakat Indonesia timur. Melalui program pemberdayaan, melalui Milad Muhammadiyah 112 ingin menegaskan pesan untuk bangsa, bahwa kemakmuran tidak boleh dinikmati oleh sekelompok kecil.

    Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) ditunjuk sebagai tuan rumah karena telah dan terus berkiprah memajukan daerah dan masyarakat. Kedua, meningkatkan usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan, dan program lainnya yang memajukan kehidupan rakyat. “Ketiga, menggalang kerja sama dengan semua pihak untuk gerakan kemakmuran bangsa baik di NTT maupun di seluruh tanah air Indonesia,” tutupnya.

  • Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta kasus hukum pengkritik pemerintah dihentikan.

    “Sebagaiknya aparat gakkum hentikan smua proses hukum atas segala laporan atau pengaduan terhadap orang yang beda pendapat atau bahkan anti kebijakan pemerintah,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X, Rabu (20/11/2024).

    Ia mencontohkan dua sosok yang getol mengkritik pemerintah hari ini. Namun dilaporkan ke polisi.

    “Seperti Said Didu, Refly Harun dll dengan pelbagai pasal karet,” ucapnya.

    Menurutnya, kasus demikian hanya merusak demokrasi. Padahal menurutnya, kritik meski ditanggapi terbuka.

    “Ini hanya akan merusak demokrasi yang butuh sikap toleran atas segala perbedaan,” terangnya.

    Diketahui, Refly Harun pernah dilapor polisi karena mengkritik Jokowi. Pernyataannya dianggap mencemarkan nama baik Jokowi.

    Sementara Said Didu, saat ini menjalani proses hukum. Setelah dilaporkan atas dugaan provokasi warga atas pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Pemeriksaan tersebut kata dia atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang (Maskota) dengan tuduhan melanggar UU ITE yang dianggap menghasut.

    Ia memenuhi panggilan kepolisian pada 19 November 2024. Didu diperiksa selama 7 jam dengan 30 pertanyaan.

    Di media sosial, tagar berdiri bersama Didu sempat trending. Ia juga mendapat berbagai dukungan dari berbagai tokoh.

    Sejumlah tokoh terlihat mengirimkan video ucapan dukungannya terhadap Didu. Mereka diantaranya eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

  • Kritik Fasilitas Kampus, 2 Mahasiswa UM Metro Lampung Dikriminalisasi

    Kritik Fasilitas Kampus, 2 Mahasiswa UM Metro Lampung Dikriminalisasi

    Liputan6.com, Lampung – Dua mahasiswa yang juga anggota Senat Universitas Muhammadiyah (UM) Metro Lampung dikriminalisasi oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) kampus setempat. Keduanya menjadi korban kriminalisasi kampus setelah mengkritik fasilitas perguruan tinggi Islam itu yang dinilainya tak memadai.  

    Penyampaian kritik terhadap fasilitas kampus tersebut terjadi pada akhir Agustus 2024 lalu saat masa taaruf mahasiswa atau Mastama. Alhasil, Senat mahasiswa FH UM Metro pun dibekukan pihak kampus dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pembekuan oleh Dekan. 

    Bahkan, keduanya terancam dikenakan sanksi akademik. Kemudian, di dalam SK itu pula terdapat gelar perkara yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi bersama dengan Kepolisian Resor (Polres) Metro.

    Atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak UM Metro, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, bersama dua mahasiswa anggota Senat pun berencana melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, dalam keterangan persnya, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo Pamungkas mengatakan, tindakan pemberangusan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh pihak kampus, bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip dasar yang dijamin oleh konstitusi.

    “Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat,” ujar Prabowo. 

    Menurutnya, kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa terhadap fasilitas kampus seharusnya bukan menjadi alasan untuk mempidanakan mereka, karena hal itu merupakan kritik konstruktif yang bertujuan untuk kepentingan publik.

    “Mahasiswa UM Metro hanya menyuarakan fakta bahwa fasilitas kampus yang ada saat ini tidak memadai. Tindakan kriminalisasi terhadap mereka jelas melanggar hak konstitusional mereka untuk bebas berekspresi,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti peran penting kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjaga dan melindungi kebebasan akademik.

    “Kampus harus menjadi tempat di mana kebebasan akademik dan ekspresi dilindungi. Seharusnya, pimpinan kampus bertanggung jawab untuk memastikan kebebasan ini, bukan malah mengekangnya. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kebebasan akademik adalah tanggung jawab sivitas akademika dan harus difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi,” tambahnya.

     

  • Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam debat terakhir calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta membahas gagasan untuk mengatasi persoalan kemacetan di DKI Jakarta yang selama ini memang menjadi dilema yang seolah-olah tiada akhir.

    Kemacetan masih menjadi pemandangan sehari-hari di DKI Jakarta meski pada sisi lain transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, kereta komuter terus diperkuat baik dari sisi kuantitas (jumlah armada) maupun sisi kualitas (pelayanan).

    Upaya perbaikan ini tidak hanya dilakukan operator saja, tetapi juga pada tataran eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dalam bentuk prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), trotoar, halte bus, akses transportasi publik, dan sebagainya.

    Namun untuk mengajak warga berpindah menggunakan transportasi publik sepenuhnya bukan perkara yang mudah. Data Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023, pengguna transportasi publik di Jakarta sekitar empat juta orang (18,86 persen) dari 21,75 juta orang yang melakukan perjalanan.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 60 persen pelaku perjalanan menggunakan transportasi publik pada tahun 2030, seiring dengan penambahan layanan sejumlah transportasi publik.

    Bahkan untuk menangani kemacetan Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan anggaran (APBD) pada 2024 hingga Rp6,9 triliun untuk berbagai pos, mayoritas terbesar sekitar Rp4,9 triliun untuk subsidi LRT, MRT, dan Transjakarta agar tarif tetap terjangkau dan menarik masyarakat.

    Sedangkan lainnya dipakai untuk peningkatan pelayanan pejalan kaki, pengendalian lalu lintas, pengadaan rambu, dan juga penertiban parkir liar yang selama ini menjadi penyumbang kemacetan.

    Pembenahan sarana dan prasarana transportasi publik bahkan menjadikannya saling terintegrasi tentunya membuat semakin nyaman bagi penggunaannya. Namun untuk menyampaikan kepada pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih menggunakan transportasi publik tentunya membutuhkan edukasi secara terus menerus.

    Kesiapan dalam berargumentasi dan sikap kritis menjadi strategi untuk mengajak pengguna kendaraan pribadi yang mayoritas merupakan kelompok mapan dan berpendidikan tinggi agar bisa tergerak untuk menggunakan transportasi umum.

    Struktur pendidikan pekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan 30 persen tamatan SD/SMP, 50 persen tamatan SMA/SMK, dan 20 persen tamatan perguruan tinggi. Artinya terdapat 70 persen yang memiliki kemampuan untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu yang menjadi sasaran untuk edukasi.

    Peran media

    Di era digital sekarang ini, pengambil kebijakan bisa menempuh dua strategi untuk mengajak masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik yakni melalui media arus utama (radio, televisi, dan media online) dan juga media sosial.

    Seperti diutarakan pengajar Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Aminah Swarnawati Ruzbar, M.Si dengan mengombinasikan media arus utama dengan media sosial bisa menjadi sangat kuat (powerful) untuk mengubah perilaku masyarakat.

    Aminah membeberkan media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat namun hal itu sangat tergantung dengan konten yang akan disampaikan mengacu kepada tingkat pendidikan dan budaya dari khalayak yang akan dituju.

    Khalayak sasaran yang masih menggunakan transportasi pribadi harus diyakinkan bahwasanya transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman, tepat waktu, dan yang lebih penting jaminan keamanan.

    Jaminan keamanan menjadi faktor yang krusial sebagai contoh apabila terjadi kasus kriminal di dalam transportasi publik maka operator berkewajiban menyampaikan persoalan tersebut kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan latarbelakang kejadian dan penanganan atas kejadian tersebut.

    Terakhir dan yang paling penting bagaimana kebijakan selanjutnya dari operator untuk mencegah agar peristiwa kriminal itu tidak lagi terjadi dan sampaikan juga tahapan-tahapan untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna.

    Seperti beberapa waktu lalu Transjakarta pernah menempatkan anggota TNI di halte bus untuk mencegah terjadinya aksi pelecehan seksual yang menimpa penumpang perempuan. Hal itu lantas dibarengi dengan pernyataan manajemen Transjakarta yang akan menindak tegas terhadap pelaku pelecehan tersebut.

    Media sosial

    Salah satu dari fungsi media massa adalah memberikan edukasi kepada khalayak termasuk untuk memberikan kesadaran untuk beralih menggunakan transportasi publik. Lantas bagaimana dengan fungsi dari media sosial. Apakah juga efektif untuk mengubah perilaku?

    Literatur menyebutkan mayoritas kota besar di dunia kerap memakai media sosial untuk membangun citra kota (city branding) atas inovasi dan pelayanan yang diberikan terhadap warganya.

    Sebagai contoh pemakaian media sosial untuk memudahkan warga mendapatkan info perjalanan berupa transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju lokasi yang diinginkan.

    Informasi yang disampaikan juga dapat dikendalikan apabila terjadi perubahan. Pengguna transportasi bisa dengan mudah mengetahui informasi baru yang diterima dari pihak kedua atau ketiga tentang kondisi transportasi di Jakarta.

    Sebagai contoh Transjakarta yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggannya. Media sosial yang dikembangkannya bisa dipakai untuk menanyakan informasi terkait dengan rute dan jadwal perjalanan.

    Dengan demikian pengguna yang akan menuju ke lokasi yang diinginkan dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus berinteraksi dengan orang lain sehingga sangat membantu dari segi privasi.

    Transportasi publik juga bisa memanfaatkan layanan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada pelanggannya terkait produk, layanan, promosi, studi, survei, termasuk berita, perkembangan terbaru, dan acara.

    Pada acara-acara tertentu transportasi publik juga kerap menyampaikan informasi terkait perpanjangan waktu layanan termasuk mengubah rute-rute untuk memudahkan pelanggannya.

    Dengan demikian untuk menjaring para pengguna kendaraan pribadi baik roda dua atau empat agar dengan “sukarela” memakai transportasi publik ke tempatnya bekerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta haruslah menggunakan kombinasi kedua media tersebut.

    Media arus utama menyampaikan hal-hal terbaru dari pengembangan transportasi publik yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya untuk menuju tempat bekerja. Sedangkan media sosial lebih sebagai pemandu keseharian dari para komuter ini seperti terkait rute yang harus ditempuh termasuk biaya yang harus disiapkan.

    Dengan memperlihatkan layanan yang kian nyaman dan aman yang dibuktikan langsung dengan kesiapan di lapangan bukan tidak mungkin penggunaan kendaraan pribadi bisa terus ditekan.

    Kesadaran masyarakat juga meningkat, saat mengetahui dampak kemacetan itu sangat besar dari tenaga yang terkuras, hilangnya waktu dan stres yang timbul bisa terbawa sampai di rumah.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapan Milad Muhammadiyah 2024? Berikut Sejarahnya

    Kapan Milad Muhammadiyah 2024? Berikut Sejarahnya

    1. “Selamat Milad Muhammadiyah 2024! Semoga pada tahun ini tetap menjadi lentera yang menerangi umat dan dakwahnya dapat membangun kemajuan di antara masyarakat”

    2. “Selamat merayakan Milad Muhammadiyah ke-112 semoga tetap menjadi cahaya untuk umat”

    3. “Selamat hari jadi Muhammadiyah ke-112! Semoga Muhammadiyah tetap menjadi organisasi yang kuat terus memajukan umat Islam serta bangsa”

    4. “Selamat Milad Muhammadiyah 2024! Semoga tahun ini Muhammadiyah tetap diberkahi Allah SWT dan menciptakan lingkungan yang mendapatkan rahmatan lil’alamin”.

    5. “Selamat hari jadi Muhammadiyah ke-112, semoga organisasi ini terus menjadi teladan untuk memperjuangkan kemakmuran dan kemajuan bangsa”

    6. “Selamat merayakan Milad Muhammadiyah 2024, perjuangan panjang masyarakat masih harus dipertahankan!”

    7. “Selamat memperingati Milad Muhammadiyah ke-112, semoga organisasi ini tetap menjadi lentera dalam memperjuangkan Islam dan mencerahkan peradaban”

    8. “Pada hari jadi Muhammadiyah ke-112, semoga kita senantiasa selalu diberi keteguhan dan kekuatan menjaga iman dan memperjuangkan bangsa yang maju”

    9. “Selamat Milad Muhammadiyah 2024! Semoga Muhammadiyah terus menjadi lentera perjuangan Islam untuk memberikan terang kepada peradaban dan terus menyinari setiap langkahnya”

    10. “Selamat Milad Muhammadiyah ke-112! Peringatan ini menjadi pengingat untuk kita bahwa perjalanan dakwah masih panjang dan terus perjuangkan bagi semua umat”