Organisasi: Muhammadiyah

  • Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Cara Imigrasi dan LDII Merawat Kebangsaan di Perbatasan

    Liputan6.com, Batam – Warga yang tinggal di perbatasan Indonesia seperti di Provinsi Kepulauan Riau sering harus ke luar perbatasan untuk kegiatan. Daerah perbatasan juga menjadi pintu keluar masuk dari luar dan dalam negeri.

    Hal ini menjadi perhatian serius Keimigrasian RI karena rawan terjadi tindak Pidana Penjualan Orang (human trafficking). Masalah lain adalah layanan keimigrasian yang dianggap masih rumit dan mahal.

    Direktur Jendral Intelejen Imigrasi Irjen Pol Anom Wibowo menyebutkan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan ide, inisiatif dari Kantor Imigrasi Khusus Batam. Ide itu yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

    “Salah satu layanan yang diberikan adalah pembuatan paspor elektronik,“ katanya.

    Imigrasi menggandeng Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk menjaring anggota LDII yang memiliki mobilitas lintas batas negara. Kerja sama ditegaskan saat kunjungan Dirjen Imigrasi ke Pondok Pesantren Abdu Dhohir Patam Lestari, Sekupang, Batam.

    “Kami juga mengajak masyarakat, khususnya para santri, santriwati untuk memberikan informasi jika ada hal-hal mencurigakan,” kata Anom.

    Pada bagian lain, menyoroti masih adanya kasus TPPO atau human trafficking. Negara jelas sangat sulit melindungi ketika ada masyarakat yang masuk dan bekerja secara ilegal tanpa dokumen apapun ke negara lain.

    “Mereka bisa menjadi korban perdagangan manusia, tidak digaji, dianiaya, bahkan diperkosa atau perlakuan lain yang merugikan,” kata Anom.

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Khusus Batam, Hajar Aswad menyebut bahwa program mereka diharapkan bisa menjaga roh kebangsaan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan sejenisnya,” katanya.

    Namun, program ini dilaksanakan dengan batas kuota tertentu. Menurutnya petugas imigrasi juga butuh waktu istirahat.

    “Biasanya kami memprioritaskan jumlah pemohon di atas 50 orang,” katanya.

    Kemudian disampaikan, masyarakat yang hendak memanfaatkan program ini, instansi, komunitas, organisasi masyarakat (ormas), maupun sekolah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Imigrasi Batam. Setelah itu, Kanim Batam akan mengoordinasikan jadwal pelayanan berdasarkan jumlah peserta yang diajukan.

    Hingga saat ini, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Lembaga Adat Melayu, dan LDII adalah contoh pengguna.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Batam K.H Rudi Budy Suhardi mengatakan bahwa inovasi Keimigrasian tersebut sangat membantu.

    “Kami punya banyak da’i-da’i yang sering keluar masuk perbatasan untuk berinteraksi. Apalagi kami punya program pengabdian yang akhirnya menjadi program lintas batas karena menyangkut umat,” katanya.

    Apresiasi diberikan kepada Kantor Imigrasi Khusus Batam atas respon cepat terhadap ajuan LDII Batam dalam pembuatan paspor kolektif.

    “Sejak COVID berakhir, banyak yang tidak membuat paspor. Hari ini kami mengajukan pembuatan paspor untuk 75 orang,” katanya.

  • SMK Bhakti Praja Batang Terapkan TEFA untuk Penuhi Kebutuhan Industri KITB

    SMK Bhakti Praja Batang Terapkan TEFA untuk Penuhi Kebutuhan Industri KITB

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG- SMK Bhakti Praja Batang terus berinovasi dalam mencetak pelajar berkompeten di bidang mekanik melalui penerapan Teaching Factory (TEFA).

    Program ini didukung penuh oleh Kemendikbud RI, khususnya untuk kompetensi Teknik Mekanik Industri (TMI) dan Teknik Sepeda Motor (TSM), guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

    Kepala SMK Bhakti Praja Batang, Riyanto, menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis pabrik ini dirancang untuk melatih siswa agar siap bekerja dan memenuhi kebutuhan pasar, terutama dalam penyediaan peralatan mekanik.

    “Kami mendapat bantuan TEFA Skema Pengimbasan Tahap 3 Tahun 2024, yang digunakan untuk menambah peralatan praktik di TMI dan TSM. Ini adalah langkah penting untuk menjawab tantangan di era digitalisasi, dengan kemampuan produksi massal,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

    Selain itu, Kemendikbud RI juga memberikan bantuan peningkatan kapasitas pelajar untuk menjadi tenaga mekanik andal, khususnya dalam kompetensi teknik sepeda motor. 

     

    “Mereka disiapkan untuk memberikan pelayanan servis sepeda motor berkualitas dengan tarif terjangkau,” tambah Riyanto.

    Ketua Yayasan Bhakti Praja Korpri Batang, Retno Dwi Irianto, menambahkan bahwa metode pembelajaran berbasis pabrik ini adalah langkah strategis untuk menyiapkan pelajar SMK Bhakti Praja agar siap memenuhi kebutuhan pasar.

    “Kami menyiapkan siswa sesuai kebutuhan di KITB, sehingga mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar,” jelasnya.

    Tenaga mekanik yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan KITB, yang memerlukan sekitar 30 persen tenaga kerja di bidang teknik industri dan lainnya sebanyak 700 orang. 

    “Kami sudah berkomunikasi dengan KITB untuk memastikan anak-anak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dengan memanfaatkan aplikasi Batangcareer,” terang Retno.

    Pengawas Cabang Dinas XIII Disdikbud Jateng, Nurhayatno, mengapresiasi penerapan pola pembelajaran berbasis pabrik ini.

    Menurutnya, siswa tidak hanya memerlukan teori, tetapi juga praktik langsung untuk mempersiapkan mereka terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

    “Pendidik juga harus disiapkan kompetensinya melalui magang, agar mumpuni saat mengajarkan praktik kepada siswa,” ujarnya.

    Program serupa juga dirasakan manfaatnya oleh SMK Jejaring, seperti SMK PGRI, SMK Muhammadiyah Pekalongan, dan SMK Petarukan.

     

     

  • Cerdas Digital jadi Aman Digital Melalui Program “Saatnya GENsi BERAKSI”

    Cerdas Digital jadi Aman Digital Melalui Program “Saatnya GENsi BERAKSI”

    Bisnis.com, SORONG – Era digital telah mengubah cara hidup masyarakat, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang lahir di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi. 

    Menyadari potensi besar dan tantangan yang dihadapi Gen Z, Indosat Ooredoo Hutchison menginisiasi program literasi digital bertajuk “Saatnya GENsi BERAKSI (BERkarya dengan bijAK dan berprestaSI)” di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 3 Desember 2024.

    Indosat Ooredoo Hutchison percaya melalui inisiasi tersebut, kesadaran Gen Z tentang pentingnya keamanan dan privasi digital bakal meningkat. Pasalnya, dalam menghadapi dunia digital yang penuh risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi dan kekerasan siber, Gen Z perlu dibekali keterampilan yang lebih dari sekadar kemampuan teknologi.

    Gen Z dikenal merupakan  generasi yang mahir dalam menggunakan internet dan media sosial. Namun, menurut laporan EV-DCI 2024, Papua Barat Daya masih berada di peringkat ke-32 dalam daya saing digital di Indonesia. Temuan menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dan literasi digital di wilayah Indonesia Timur.

    “Gen Z di Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai talenta digital yang kompetitif. Namun, mereka juga perlu memahami ancaman digital dan cara melindungi privasi mereka,” ujar Swandi Tjia, EVP Head of Circle Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua (Kalisumapa) Indosat Ooredoo Hutchison..

    Swandi menyebutkan program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga aman digital. Dalam acara ini, peserta akan diajarkan tentang etika digital, keamanan siber, dan cara memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

    Kolaborasi untuk Masa Depan Digital yang Lebih Aman

    Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga praktisi-praktisi digital muda. 

    Para praktisi ini akan membahas isu-isu seputar pentingnya keamanan data pribadi di era digital, cara mengenali dan menghindari ancaman siber seperti phishing dan penipuan daring, hingga konsep cyber hygiene untuk menjaga keamanan digital sehari-hari.

    Tantangan Infrastruktur Digital di Indonesia Timur

    Adapun, ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah Indonesia Barat dan Timur menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan peningkatan literasi digital di Tanah Air. Lewat inisiatif ini, Indosat Ooredoo Hutchison berupaya mendukung percepatan pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kami percaya bahwa akses terhadap teknologi harus disertai pemahaman yang mendalam tentang keamanan digital. Ini penting untuk menciptakan generasi muda yang mampu bersaing secara global,” tambah Swandi.

    Dengan membekali talenta muda Papua Barat Daya dengan keterampilan keamanan digital, diharapkan mereka dapat menjadi bagian dari ekosistem digital yang kompetitif. Program ini juga menekankan pentingnya etika digital dalam menjaga reputasi dan privasi di dunia maya.

    Acara literasi digital “Saatnya GENsi BERAKSI” adalah langkah nyata untuk membangun kesadaran dan keterampilan keamanan digital di kalangan Gen Z. Inisiatif ini tidak hanya mendukung transformasi digital di Indonesia Timur, tetapi juga mendorong Gen Z menjadi generasi yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab secara digital.

  • Hadir di Acara Muhammadiyah Jombang, Warsubi Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Pleno KPU

    Hadir di Acara Muhammadiyah Jombang, Warsubi Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Pleno KPU

    Jombang (beritajatim.com) – Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang menggelar acara ngopi bareng dan silaturahim dengan menghadirkan Calon Bupati (Cabup) nomor urut 2, H Warsubi, Minggu (1/12/2024).

    Acara dikemas santai dengan lesehan di halaman Jombang Muhammadiyah Center (JMC). “Kami ingin mewujudkan silaturahim antara pimpinan Jombang yang baru dengan semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Muhammadiyah,” ujar Abdul Malik, Ketua PDM.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin kedepan akan terwujud sinergitas program antara pemerintah daerah dengan ormas Muhammadiyah sehingga dapat segera terwujud percepatan masyarakat Jombang yang lebih maju dan sejahtera.

    Sementara itu, Cabup Warsubi yang hadir dengan mengenakan celana bahan hitam, baju batik dan peci menyambut baik ajakan ketua PDM untuk bersinergi dalam pemerintahan ke depan. Namun, ia menekankan untuk tetap menunggu hasil KPUD sebelum menetapkan pemenang dari Pilkada Jombang 2024.

    “Terima kasih atas dukungan dan doanya pada saya dan Gus Salman. Hasil quick count memang kami unggul sebesar 75 persen. Tapi belum bisa ditentukan pemenangnya. Karena kita masih menunggu hasil penghitungan KPU. Insyaallah di Pleno KPU akan ditentukan bahwa kami pemenangnya. ,” ungkapnya

    Warsubi mengaku bersama Gus Salman ia ingin membangun Jombang secara inklusif dengan melibatkan semua pihak. “Kita bangun Jombang dengan kebersamaan. Memang akan butuh waktu dan perencanaan kita yang kuat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Ia berharap, jika sudah ditetapkan sebagai Bupati Jombang terpilih, angkatan muda Muhammadiyah bisa memberikan masukan yang baik.

    “Semoga seluruh masyarakat Jombang bisa mengawal kami agar kami bisa diselamatkan dari jabatan ini. Karena pejabat itu kaki kiri di neraka, kaki kanan di surga. Ini adalah niat baik kami dalam membangun Jombang. Kita bisa berjalan lurus sesuai dengan aturan,” tambahnya.

    Dari 302 desa dan 4 kelurahan yang didatangi, kata Warsubi, hampir semua keluhannya mencakup pembenahan infrastruktur jalan, distribusi pupuk, hingga lapangan pekerjaan. transportasi lancar ekonomi lancar, lapangan pekerjaan, distribusi pupuk.

    “Insyaallah akan kami kerjakan dalam jangka waktu 5 tahun kepemimpinan kami. Kami ingin mengabdi untuk masyarakat Jombang. Usia saya juga sudah 56 tahun. Kami ingin beribadah dengan tenang, mati juga khusnul khotimah,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Muhammadiyah dari semua level. Dari pimpinan daerah sampai desa. PDM, Ortom, PCM dan ortom cabang, ketua majelis dan lembaga, kepala sekolah dan direktur RSM juga turut hadir.

    Acara juga dilengkapi dengan santap sate dan gulai bersama. Tak lupa, PDM Muhammadiyah juga mengenalkan melon hasil kebun Green House yang ditanam dan dikelola serta dipanen oleh PDM sendiri. [suf]

  • Klaim Terbesar di Jawa Tengah, UMKU Bangun Gedung Kampus Ikonik Berbahan Kontainer Bekas

    Klaim Terbesar di Jawa Tengah, UMKU Bangun Gedung Kampus Ikonik Berbahan Kontainer Bekas

    Tak ketinggalan, pihak kampus juga menyediakan area rooftop bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Seperti untuk bersantai, berdiskusi, dan aktifitas postif lainnya.

    Dengan kehadiran kampus yang ikonik dan fasilitas lengkap, Edy Soesanto berharap kampus yang dipimpinnya terus melangkah menuju kampus masa depan.

    Edy juga berharap lulusan UMKU bisa menjadi generasi dengan kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik serta berjiwa wirausaha.

    “Kalau diimplementasikan pada slogan Kabupaten Kudus, ya Gusjigang. Bagus, pinter Ngaji, dan Berdagang, harapannya lulusan kita seperti itu,” terang Edy.

    Saat ini, UMKU telah memiliki ribuan mahasiswa dari berbagai daerah. Bahkan kampus yang berada di bawah naungan Ormas Muhammadiyah ini, memiliki mahasiswa dari Timor Leste dan Somalia.

    “Dengan hadirnya mahasiswa dari dua negara itu, kami pun sangat berharap UMKU semakin dikenal banyak orang dan makin mendunia,” tukasnya.

    (Arief Pramono)

  • DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    Jakarta

    Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

    “Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang,” Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

    “Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini,” ujarnya.

    “Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” tambahnya.

    Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” ucap anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (azh/taa)

  • Peringati Milad Muhammadiyah, Pj Bupati Pati: Organisasi Ini Punya Kontribusi Besar

    Peringati Milad Muhammadiyah, Pj Bupati Pati: Organisasi Ini Punya Kontribusi Besar

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko menilai Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar, telah berkontribusi luar biasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga dakwah

    Hal itu dia sampaikan di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu’ti ketika menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka Milad Ke-122 Muhammadiyah di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sukolilo, Kabupaten Pati, Sabtu (30/11/2024). 

    Dalam kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Kemakmuran untuk Semua” tersebut, Sujarwanto mengucapkan selamat kepada Muhammadiyah.

    “Milad Muhammadiyah selalu menjadi momentum penting, karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, telah berkontribusi luar biasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga dakwah,” kata dia sesuai rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati.  

    Sujarwanto mengatakan, Muhammadiyah telah menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan umat melalui dakwah dan semangat ber-fastabiqul khoirot (berlomba-lomba dalam kebaikan-red.). 

    “Kehadiran Muhammadiyah di Pati juga telah membantu membangun masyarakat yang religius, berpendidikan, dan berkeadaban mulia,” tambah dia.

    Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu’ti berbagi pengalaman menarik saat mengunjungi Sukolilo. Dia mendapat curhatan dari anak SD tentang sekolahnya yang rusak.

    “Sepanjang perjalanan, anak-anak SD berbaris di pinggir jalan melambaikan bendera merah putih menyambut kedatangan saya. Ada kejadian lucu, ketika seorang anak SD berkata, ‘Pak Menteri, sekolahku teter (rusak-red.)’,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini. 

    Menurut Mu’ti, cerita ini mencerminkan antusiasme anak-anak, sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan.  

    Abdul Mu’ti pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. 

    “Kita harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan memberikan akses pendidikan berkualitas. Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikannya yang luas, dapat menjadi mitra strategis dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing,” tandas dia. (*)

     

  • Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

    “PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

    “Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan,” ucap Najih.

    Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

    “Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik”, lanjut Najih.

    “Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik”, tutur Najih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (jbr/tor)

  • Hormat dan air mata Presiden RI untuk seluruh guru di Indonesia

    Hormat dan air mata Presiden RI untuk seluruh guru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta, Kamis, 29 November 2024 diliputi rasa suka cita dari para guru yang merasa sangat dihormati oleh pemimpin tertingginya, Presiden Republik Indonesia.

    Betapa tidak, pada momentum acara yang dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan komitmen dirinya beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru selaku tonggak berdirinya sebuah bangsa.

    Prabowo menyatakan guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Menurut presiden ke-8 RI itu, negara hanya bisa makmur manakala pendidikan di negara tersebut berhasil, dan kunci keberhasilan pendidikan berhubungan erat dengan sosok para guru.

    Bagi Kepala Negara, tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Bahkan seorang Prabowo menyadari penuh bisa menjadi presiden Republik Indonesia, berkat jasa-jasa guru.

    Pernyataan itu merupakan salah satu penghormatan tinggi dari pemimpin puncak pemerintahan kepada para guru.​​​​​​​

    Prabowo menekankan, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia kecuali untuk bangkit, agar tidak menjadi sebuah bangsa yang dipandang “begitu-begitu saja”.​​​​​​​

    Penerima anugerah bintang kehormatan dari banyak negara itu bertekad menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Oleh sebab itu pula presiden yang alumni AKABRI (kini Akademi Militer) tahun 1974 tersebut menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pemerintahan saat ini.

    Di banyak negara, fokus prioritas pemerintahan dicerminkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak negara termasuk negara besar di dunia, mayoritas APBN-nya dialokasikan untuk sektor pertahanan, misalnya Amerika Serikat dan India.

    Untuk Indonesia sendiri dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pendiri bangsa, telah disebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Makna perlindungan itu sejatinya adalah menyangkut unsur pertahanan.

    Namun demikian, Prabowo menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya memilih menempatkan pendidikan sebagai sektor utama dalam APBN, bukan pertahanan.

    Ini tentu tidak juga salah, sebab pendidikan juga merupakan pertahanan dasar yang patut diperjuangkan untuk menciptakan sumber daya manusia tangguh di masa mendatang.

    Hasilnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah RI. Fakta itu mendapatkan tepuk tangan riuh para guru yang hadir dalam Puncak Peringatan hari Guru Nasional 2024.

    Meningkatkan kesejahteraan Guru

    Dalam usia kabinetnya yang baru “seumur jagung”, Presiden juga telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta bagi guru-guru non-ASN.

    Sebagai contoh, guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan.

    Pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, atau secara persentase berjumlah 64,4 persen. Hal ini berarti terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024.

    Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga akan dinaikkan pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun, atau naik sebanyak Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru.

    Pemerintahan Prabowo juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, melalui pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.

    Saat ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 maupun S1. Menurut Prabowo, secara bertahap mulai 2025 para guru itu akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1.

    Di sisi lain, pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum mendapat sertifikasi, melalui bantuan cash-transfer yang besarannya dan jumlah penerima akan disampaikan pada tahun 2025 sesuai pendataan Badan Pusat Statistik.

    Meningkatkan layanan pendidikan

    Sebagai bentuk komitmen Presiden atas peningkatan layanan pendidikan, pemerintahan Prabowo Subianto juga mengalokasikan dana Rp17,15 triliun pada 2025 untuk merehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta, di mana dana itu akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah secara cash-transfer.

    Harapannya, sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga bantuan tersebut juga memiliki efek berganda bagi daerah-daerah di mana sekolah itu berada.

    Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada sekolah berfasilitas jelek, bahkan sampai tidak memiliki toilet sehingga membuat susah murid dan guru di sekolah.​​​​​​​

    Prabowo menyampaikan setidaknya terdapat 330 ribu sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki, sehingga urusan peningkatan layanan pendidikan ini menjadi pekerjaan yang tidak ringan.

    Meskipun demikian, Kepala Negara optimistis, dengan kekayaan besar yang dimiliki Indonesia, maka segala rupiah yang dimiliki rakyat akan dinikmati pula oleh rakyat Indonesia.

    Putra ekonom terkemuka Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo itu, sudah berhitung dengan para menterinya, bahwa kekayaan Indonesia begitu besar untuk dapat dijadikan pembiayaan bagi segala kepentingan rakyat.

    Prabowo pun bertekad untuk menghilangkan segala macam bentuk korupsi atau kecurangan hingga manipulasi dalam pemerintahan.

    Ia memberikan peringatan keras, bahwa korupsi harus hilang dari Indonesia, dan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik korupsi, pencurian, dan penyelewengan.

    Air mata Prabowo

    Prabowo meminta para guru agar tabah dan bersabar atas perjuangan yang tengah dilakukan pemerintah.

    Presiden yang pernah mengenyam pendidikan dari berbagai sekolah di dunia itu meminta para guru menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk soal pencanangan program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

    Prabowo tegas menyatakan meskipun dirinya diejek, dianggap setengah gila atau mungkin sudah gila, namun program makan bergizi itu sangat mungkin dilaksanakan dan akan dilaksanakan segera.

    Kepala Negara kemudian meminta maaf apabila apa yang diberikan pemerintah kepada para guru selama ini belum mampu memenuhi seluruh harapan guru.

    Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu sampai menitikkan air mata saat menyampaikan hal tersebut. Prabowo juga sampai menyeka hidungnya dengan tisu.

    Prabowo tampaknya tidak kuasa menahan haru menatap harapan di wajah ribuan guru yang hadir di sana. Terlebih Prabowo juga teringat akan sosok ayahnya yang juga seorang guru.

    Putra ketiga begawan ekonomi Indonesia itu pun meminta seluruh anggota kabinetnya agar mengabdi kepada para guru dan rakyat.

    Bagi cucu pendiri salah satu bank BUMN itu, pengabdian kepada rakyat, bahkan jika pemimpin mati untuk rakyat, adalah sebuah kehormatan besar.

    Prabowo juga mengingatkan, bangsa Indonesia wajib menghormati seluruh pahlawan-pahlawan bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir dan sebagainya. Namun sebelum itu ada sosok Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan.

    Bangsa Indonesia juga mengetahui perang kemerdekaan direbut oleh perjuangan bersenjata, namun patut diingat Panglima TNI yang pertama di Indonesia merupakan seorang guru, kepala SMA Muhammadiyah di Purwokerto.

    Sebagai bentuk penghormatan kepada para guru, pada kesempatan itu Prabowo mengutus para menteri kabinetnya untuk menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur para guru.

    Prabowo Subianto sebagai mantan prajurit, pada acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 juga memberikan salam hormat ala militer kepada ribuan guru yang hadir.

    Mantan Menteri Pertahanan itu memberikan hormat kepada para guru yang duduk di sebelah kiri, di depan, dan di sebelah kanan. Prabowo lantas menyerukan dengan berapi-api, “Terima kasih. Selamat berjuang! Merdeka!”

    Pidato pemimpin negara dalam acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 itu cukup berapi-api.

    Pidatonya mengingatkan kepada Presiden pertama RI Soekarno yang selalu berapi-api saat berpidato menggaungkan perjuangan kemerdekaan, sebagaimana bisa disaksikan melalui rekaman video, atau tergambar dalam buku-buku yang mengulas Soekarno. Salah satunya adalah buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams tahun 1966.

    Pidato berapi-api itu, ditambah penghormatan tertinggi serta air mata Prabowo untuk para guru selaku pilar utama pendidikan bangsa, telah memberikan asa atas kebangkitan bangsa yang jalannya sudah terbuka di depan mata.​​​​​​​

    Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya keberlangsungan sebuah generasi. Politikus berpengalaman itu sedang mempersiapkan kebangkitan suatu bangsa, melalui hal-hal dasar yakni pendidikan dan mencetak generasi-generasi penerus bangsa terbaik.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tertutup Momentum Pilkada, Banjir Gedebage Kembali Jadi Sorotan

    Tertutup Momentum Pilkada, Banjir Gedebage Kembali Jadi Sorotan

    JABAR EKSPRES – Gedebage kembali menjadi sorotan pasalnya wilayah yang bertempat di Timur Kota Bandung tersebut kembali dilanda banjir pada Rabu (27/11) kemarin.

    Tak sedikit warga masyarakat yang merasa terganggu imbas banjir besar yang kembali melanda wilayah tersebut. Padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah membangun salah satu kolam retensi guna menanggulangi banjir Gedebage. Bahkan nilai kontraknya mencapai Rp6,6 miliar.

    Tak cukup sampai disitu, Pemkot Bandung tengah membangun satu kolam retensi baru dengan biaya yang jauh lebih besar yakni Rp 16.117.215.912 miliar, dan direncanakan rampung pada akhir tahun ini.

    BACA JUGA: Kabar Duka pada Pilkada 2024, Anggota KPPS di Desa Sindanglaya Bandung Meninggal Dunia

    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah, Achmad Muhtar menyebut, efektifitas berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot guna menanggulangi banjir di wilayah Gedebage bakal terwujud apabila terdapat sinergitas para pemangku kepentingan.

    Diakuinya, berbagai macam pembangunan baik kolam retensi maupun hal-hal yang diyakini mampu menanggulangi banjir Gedebage akan sia-sia apabila masih lemahnya pengawasan pembangunan di area resapan.

    “Penegakan Perda RTRW kita itu lemah. Pemkot seharusnya mempetakan terkait wilayah mana saja yang menjadi area resapan, jangan asal memberikan izin. DPRD sebagai pengawas eksekutif juga harus melakukan pengawasan ketat, jadi apabila ada pengembang yang ngeyel bisa ditegur,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (28/11).

    BACA JUGA: Tips Aman Berkendara di Siang Hari Terhindar dari Dehidrasi

    Menurutnya, hal ini guna efektifnya penggunaan anggaran yang banyak dialokasikan guna penanggulangan banjir di Kota Bandung.

    “Besaran anggaran itu tergantung efektifitasnya. Misal, ketika kita membangun satu kolam retensi dengan anggaran Rp 1 miliar, dan gak menjawab permasalahan banjir? Harus berapa lagi uang yang dikeluarkan untuk masalah ini. Berarti kan ada yang salah. Ini pentingnya pengawasan,” ucapnya

    Maka dari itu, dirinya meminta agar Pemkot Bandung bisa menggaet organisasi maupun penggiat lingkungan hidup. Hal ini agar pelaksanaan perda RTRW bisa benar-benar dijalankan.

    BACA JUGA: Quick Count LS Vinus: Rudy Susmanto-Jaro Ade Menang Telak 71,99 % Suara di Pilkada Bogor 2024

    “Libatkan organisasi, libatkan juga pegiat lingkungan. Pemkot itu cenderung takut atau mengesampingkan pihak-pihak seperti ini. Padahal keterlibatannya penting agar Perda atau anggaran ini berkesesuaian dengan tujuan yang diinginkan,” pungkasnya. (Dam).