Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Riwayat Pendidikan Bripda Muhammad Ferarri, Bek Tangguh Timnas Indonesia Anggota Polda Metro Jaya

    Riwayat Pendidikan Bripda Muhammad Ferarri, Bek Tangguh Timnas Indonesia Anggota Polda Metro Jaya

    loading…

    Muhammad Ferarri merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang ternyata anggota Polri. Ferarri yang berpangkat Bripda berdinas di Polda Metro Jaya. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Muhammad Ferarri merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang ternyata anggota Polri. Ferarri yang berpangkat Bripda berdinas di Polda Metro Jaya.

    Baru-baru ini, Ferarri tampil penuh 90 menit saat Timnas Indonesia melawan Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024, Senin (9/12/2024). Dalam laga tersebut, dia sempat dipercaya menjadi kapten selama babak pertama.

    Tampil apik bersama Timnas Indonesia, tak sedikit orang yang penasaran dengan latar belakang Ferarri, termasuk riwayat pendidikannya. Untuk itu, simak ulasannya berikut ini.

    Riwayat Pendidikan Bripda Muhammad FerarriMuhammad Ferarri lahir di Jakarta, 21 Juni 2003. Selain membela Timnas Indonesia, dia merupakan pemain Persija Jakarta.

    Mengutip laman resmi Persija, Ferarri lahir dari orang tua yang pernah menjadi pemain voli profesional. Namun, sepak bola menjadi olahraga kesukaannya karena di belakang rumahnya dulu terdapat lapangan yang membuatnya rutin bermain setiap sore.

    Kecintaan Ferarri terhadap sepak bola membuatnya ikut memilih sekolah yang bisa memenuhi hobinya untuk bermain si kulit bundar. Dia akhirnya masuk SDN 06, SMP 264, hingga SMA 97 Jakarta.

    “Saya bisa dibilang anak rumahan karena bersekolah selalu dekat rumah. Selain itu, saat SMP dan SMA sudah fokus memilih sekolah yang ekstrakurikuler sepak bolanya bagus. SD saya di SDN 06, selanjutnya SMP 264, kemudian saat SMA di mana saya sudah bergabung dengan PS Tira Persikabo (U-16), di SMA 97. Karena dekat dengan rumah, jadi olahraga dan waktu istirahat saya bisa diatur dengan baik,” ujar Ferarri dikutip, Kamis (12/12/2024).

    Setelah menjadi pemain sepak bola profesional, Ferarri tidak lantas melupakan pendidikan. Dia melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Di sini, dia mengambil program studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan (POR FIP).

    Ferarri juga diketahui anggota Ditlantas Polda Metro Jaya yang proses masuknya melalui jalur prestasi. Saat ini, Ferarri menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua atau Bripda. Tanda kepangkatannya berupa satu segitiga berwarna perak.

    (jon)

  • Kronologi Meninggalnya Ki Dalang Warseno Slank dan Hal Menarik dalam Hidupnya

    Kronologi Meninggalnya Ki Dalang Warseno Slank dan Hal Menarik dalam Hidupnya

    Jakarta: Dunia pedalangan Indonesia kembali berduka dengan wafatnya Ki Warseno Slenk, dalang kondang asal Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 04.30 WIB. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga bagi pencinta wayang kulit dan masyarakat yang mengapresiasi budaya Jawa.

    Kronologi Meninggalnya Ki Warseno Slenk
    Beberapa hari sebelum wafat, Ki Warseno mengeluhkan sesak napas. Kondisi tersebut membuat keluarga memutuskan membawanya ke RS PKU Muhammadiyah Solo untuk mendapatkan perawatan intensif.

    “Di rumah sakit dua hari, serangan jantung. Mboten enten (riwayat jantung), iya mendadak (serangan jantung) bar jagong teng Novotel (habis kondangan di Novotel),” ungkap Jatmiko, keponakan Ki Warseno.

    Baca juga: Kabar Duka, Ki Dalang Warseno Slank Meninggal Dunia

    Meskipun telah mendapatkan perawatan medis, kondisi Ki Warseno tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menghembuskan napas terakhir di usia 59 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Asih Purwaningtyas, dua anak, Briyan Pandhit dan Amar Pradopo, serta seorang cucu, Hagia Ambika.

    Jenazah Ki Warseno disemayamkan di rumah duka di Kranggan, Makamhaji, Sukoharjo, sebelum dimakamkan di Permakaman Depokan, Juwiring, Klaten, pada Kamis siang pukul 13.00 WIB. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, dan rekan-rekan seniman yang memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal dengan dedikasi luar biasa terhadap dunia pedalangan.
    Hal Menarik dari Kehidupan Ki Warseno Slenk
    Ki Warseno memiliki nama asli Warsina Hardjadarsana dan lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 18 Juni 1965. Ia dikenal sebagai adik kandung dalang maestro Ki Anom Suroto. Mewarisi bakat seni dari ayahnya, Ki Harjadarsana, Warseno memulai debut sebagai dalang muda pada usia 16 tahun.

    Gaya mendalang Ki Warseno berkembang menjadi unik dan inovatif, dengan menggabungkan unsur-unsur musik tradisional Jawa dan modern seperti rock, punk, dan rap. Eksperimen kreatif ini membuatnya dekat dengan generasi muda tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi. Ia juga mendirikan Radio Suara Slenk sebagai wujud dedikasinya dalam melestarikan budaya Jawa.

    Selain itu, Ki Warseno sempat mengenyam pendidikan pedalangan di STSI Surakarta. Pada tahun 1995, ia menerima penghargaan Piala Presiden dalam Festival Greget Dalang Surakarta, menegaskan kontribusinya dalam dunia seni.
    Kenangan yang Terus Hidup
    Karya dan dedikasi Ki Warseno Slenk akan terus dikenang oleh para penggemar wayang kulit. Ia tidak hanya menjadi dalang yang menghibur, tetapi juga simbol inovasi dalam tradisi. Sosoknya yang nyentrik dan komunikatif menjadi teladan bagi seniman muda untuk terus berkarya dengan menghormati akar budaya.

    Semoga amal ibadah Ki Warseno diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Kepergiannya menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan warisan budaya yang ia tinggalkan.

    Jakarta: Dunia pedalangan Indonesia kembali berduka dengan wafatnya Ki Warseno Slenk, dalang kondang asal Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 04.30 WIB. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga bagi pencinta wayang kulit dan masyarakat yang mengapresiasi budaya Jawa.

    Kronologi Meninggalnya Ki Warseno Slenk

    Beberapa hari sebelum wafat, Ki Warseno mengeluhkan sesak napas. Kondisi tersebut membuat keluarga memutuskan membawanya ke RS PKU Muhammadiyah Solo untuk mendapatkan perawatan intensif.
     
    “Di rumah sakit dua hari, serangan jantung. Mboten enten (riwayat jantung), iya mendadak (serangan jantung) bar jagong teng Novotel (habis kondangan di Novotel),” ungkap Jatmiko, keponakan Ki Warseno.
     
    Baca juga: Kabar Duka, Ki Dalang Warseno Slank Meninggal Dunia
    Meskipun telah mendapatkan perawatan medis, kondisi Ki Warseno tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menghembuskan napas terakhir di usia 59 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Asih Purwaningtyas, dua anak, Briyan Pandhit dan Amar Pradopo, serta seorang cucu, Hagia Ambika.
     
    Jenazah Ki Warseno disemayamkan di rumah duka di Kranggan, Makamhaji, Sukoharjo, sebelum dimakamkan di Permakaman Depokan, Juwiring, Klaten, pada Kamis siang pukul 13.00 WIB. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, dan rekan-rekan seniman yang memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal dengan dedikasi luar biasa terhadap dunia pedalangan.

    Hal Menarik dari Kehidupan Ki Warseno Slenk

    Ki Warseno memiliki nama asli Warsina Hardjadarsana dan lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 18 Juni 1965. Ia dikenal sebagai adik kandung dalang maestro Ki Anom Suroto. Mewarisi bakat seni dari ayahnya, Ki Harjadarsana, Warseno memulai debut sebagai dalang muda pada usia 16 tahun.
     
    Gaya mendalang Ki Warseno berkembang menjadi unik dan inovatif, dengan menggabungkan unsur-unsur musik tradisional Jawa dan modern seperti rock, punk, dan rap. Eksperimen kreatif ini membuatnya dekat dengan generasi muda tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi. Ia juga mendirikan Radio Suara Slenk sebagai wujud dedikasinya dalam melestarikan budaya Jawa.
     
    Selain itu, Ki Warseno sempat mengenyam pendidikan pedalangan di STSI Surakarta. Pada tahun 1995, ia menerima penghargaan Piala Presiden dalam Festival Greget Dalang Surakarta, menegaskan kontribusinya dalam dunia seni.

    Kenangan yang Terus Hidup

    Karya dan dedikasi Ki Warseno Slenk akan terus dikenang oleh para penggemar wayang kulit. Ia tidak hanya menjadi dalang yang menghibur, tetapi juga simbol inovasi dalam tradisi. Sosoknya yang nyentrik dan komunikatif menjadi teladan bagi seniman muda untuk terus berkarya dengan menghormati akar budaya.
     
    Semoga amal ibadah Ki Warseno diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Kepergiannya menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan warisan budaya yang ia tinggalkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Program Makan Bergizi Gratis Akan Berlaku di Pesantren

    Program Makan Bergizi Gratis Akan Berlaku di Pesantren

    Bogor: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berlaku di sekolah umum tetapi juga akan diterapkan di pondok pesantren. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Desember 2024.

    “Yang namanya Makan Bergizi Gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, mungkin nanti ke depan akan ada stimulan untuk pondok-pondok,” ujar Gibran kepada wartawan.

    Baca juga: Pihak Sekolah dan Wali Murid Berharap Program Makan Bergizi Gratis Konsisten Diselenggarakan

    Menunya Bergizi, Harga Terjangkau
    Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung menu yang disediakan dalam program tersebut. Menu Makan Bergizi Gratis mencakup ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan susu, dengan total harga per porsi hanya Rp 11 ribu.

    “Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang, ada susu juga. Rp 11 ribu (harganya),” ungkapnya.

    Gibran mengapresiasi antusiasme siswa dan santri di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada santri yang tinggal di asrama agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi.

    “Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Gibran.

    Dorongan untuk Pesantren
    Menurut Gibran, pelaksanaan program ini di pesantren akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain mendukung gizi santri, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengadaan bahan pangan lokal.

    Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk memberikan dorongan khusus untuk pondok pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan berbasis agama yang berkualitas.

    Pemerintah berharap anak-anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren, dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang memadai. “Yang jelas, kita akan mengawal terus program-program ini,” ujar Gibran

    Bogor: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berlaku di sekolah umum tetapi juga akan diterapkan di pondok pesantren. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Desember 2024.
     
    “Yang namanya Makan Bergizi Gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, mungkin nanti ke depan akan ada stimulan untuk pondok-pondok,” ujar Gibran kepada wartawan.
     
    Baca juga: Pihak Sekolah dan Wali Murid Berharap Program Makan Bergizi Gratis Konsisten Diselenggarakan

    Menunya Bergizi, Harga Terjangkau

    Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung menu yang disediakan dalam program tersebut. Menu Makan Bergizi Gratis mencakup ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan susu, dengan total harga per porsi hanya Rp 11 ribu.
    “Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang, ada susu juga. Rp 11 ribu (harganya),” ungkapnya.
     
    Gibran mengapresiasi antusiasme siswa dan santri di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada santri yang tinggal di asrama agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi.
     
    “Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Gibran.

    Dorongan untuk Pesantren

    Menurut Gibran, pelaksanaan program ini di pesantren akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain mendukung gizi santri, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengadaan bahan pangan lokal.
     
    Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk memberikan dorongan khusus untuk pondok pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan berbasis agama yang berkualitas.
     
    Pemerintah berharap anak-anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren, dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang memadai. “Yang jelas, kita akan mengawal terus program-program ini,” ujar Gibran
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan

    Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan

    Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – Kementerian PUPR)

    Pakar: Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo menilai tanggal pindahnya pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diteken dalam sebuah peraturan.

    “Yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang seharusnya membuat undang-undang bersama DPR RI untuk memastikan pemindahan ibu kota. Juga memastikan dibuat dengan keputusan presiden untuk memastikan bahwa pemerintah akan pindah pada 2028,” kata Prof. Eko dilansir dari ANTARA.

    Menurut dia, kevakuman aturan mengenai tanggal pindahnya pemerintahan ke IKN berpotensi menjadikan tidak adanya kepastian dalam segi hukum, investasi maupun politik lingkungan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait perpindahan pemerintahan, seperti kebutuhan dasar bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ikut dipindahkan tugasnya ke IKN.

    “Fasilitas dasar itu melingkupi, misalnya rumah tinggal ASN, sekolah untuk anak ASN, fasilitas kesehatan untuk ASN, dan kemudian adalah pasar, di mana nanti orang akan pindah ke IKN tentu mereka membutuhkan kebutuhan dasar itu,” kata Eko.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat yang telah lama tinggal di IKN, dan ASN yang akan ditugaskan di IKN.

    “Adaptasi itu juga perlu dilakukan, baik masyarakat yang akan pindah di sana maupun masyarakat yang sudah ada di sana karena kemudian ada kehidupan baru di sana. Itu beberapa hal yang kemudian harus kita jadikan concern (perhatian) juga tentang proses adaptasi dan pelibatan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintahan akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi pada 2028.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/12).

    Sumber : Antara

  • Akui Sulit Berantas Judi Online, Polri: Mereka Bersembunyi di Negara Legal

    Akui Sulit Berantas Judi Online, Polri: Mereka Bersembunyi di Negara Legal

    ERA.id – Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko menyebut keberadaan server yang dipakai pengendali judi online (judol) di luar negeri menjadi salah satu kendala dalam melakukan penindakan hukum. 

    “Mereka bersembunyi di negara-negara yang melegalkan judi, sehingga kita harus berkolaborasi dengan sejumlah negara untuk menangkap pengendali judi online,” kata Gatot, dikutip Antara, Kamis (12/12/2024).

    Gatot menjelaskan pengguna internet yang mencapai 212,9 juta jiwa (77 persen) populasi di Indonesia ditambah rendahnya literasi masyarakat (nomor dua terendah di dunia) membuat judi online dengan cepat masuk ke masyarakat. 

    “Sekarang ini satu orang bisa mempunyai dua hingga tiga gadget (gawai) yakni satu dipakai untuk bekerja dan satu lagi dipakai untuk game, termasuk untuk judi online,” ucap Gatot. 

    Dia menegaskan penindakan oleh Kepolisian akan terus dilakukan termasuk dari anggota sendiri. Hal ini sesuai arahan Kapolri untuk melaksanakan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto khususnya pada butir ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 

    “Kita komitmen untuk menindak bandar judi online, termasuk afiliasinya. Termasuk di dalam tubuh Polri kalau ada yang terlibat judi online akan kita tindak,” ucap Gatot. 

    Berdasarkan analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023 tercatat 3,2 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online atau sekitar 80 persen dengan menyetor deposit di bawah 100 ribu, yakni masyarakat berpenghasilan rendah (pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai). 

    Perputaran uang perjudian online 2024 sebesar Rp600 triliun sebagian besar mengalir ke negara-negara kawasan ASEAN seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. 

    Selama periode 2019-2024 telah berhasil mengungkap 6.386 perkara judi online dengan tersangka 9.096 orang, serta berhasil membekukan 6.081 rekening, dan memblokir 109.520 website. 

    Pemberantasan judi online juga dilakukan melalui edukasi media, patroli siber, pengenaan sanksi pidana tindak pidana pencucian uang (TPPU), penindakan terhadap oknum perbankan, termasuk penindakan anggota dan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat. 

    Sementara itu, Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom menyebut dalam dua tahun belakangan ini konten-konten di perguruan tinggi disisipi iklan judi online. 

    “Bandar judi online biasanya memakai situs-situs yang tidak aktif untuk mempromosikan judi online,” ujar Tria. 

    Dia menyarankan agar pengambil kebijakan dan Kepolisian untuk menyiapkan strategi persuasi agar jangan ada lagi masyarakat yang coba-coba bermain judi online. 

    “Harus ada langkah nyata dari humas di pemerintahan untuk melakukan strategi persuasi agar masyarakat tidak terjebak praktik judi online,” ucap Tria.

  • Alasan Konflik Suriah Bisa Rugikan Iran dan Rusia, Penerus Bashar al-Assad Jadi Kunci – Halaman all

    Alasan Konflik Suriah Bisa Rugikan Iran dan Rusia, Penerus Bashar al-Assad Jadi Kunci – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Konflik di Suriah yang berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad justru bisa menjadi kerugian Iran dan Rusia. Mengapa demikian?

    Pengamat dunia Internasional sekaligus Kepala Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Sahide menyebut Iran dan Rusia menjadi dua pihak yang dirugikan atas berakhirnya rezim Bashar al-Assad.

    Ahmad mengatakan, sejak 1979 terdapat dua kubu yang membangun kekuatan politik di Suriah.

    “Satu kubu dipimpin oleh Iran, dan itu di sana ada Suriah dulu, ada Libya, Hamas, dan Hizbullah.”

    “Kemudian ada kubu yang dipimpin oleh Arab Saudi yang itu tentu pro dengan Amerika Serikat dan Israel,” ungkap Ahmad Sahide dalam talkshow Overview Tribunnews, Rabu (11/12/2024).

    Suriah, lanjut Ahmad, merupakan negara mayoritas Sunni yang dipimpin oleh kelompok Syiah.

    “Itulah yang membuat Suriah dengan Iran mudah untuk membangun aliansi politik karena di Iran kita tahu mayoritas Syiah kurang lebih 90 persen.”

    “Tetapi uniknya di Suriah Bashar al-Assad mampu membangun dan mempertahankan rezimnya sekian lama,” ujarnya.

    Setelah Bashar al-Assad jatuh, Ahmad menyebut yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan akan menjadi pemimpin Suriah berikutnya?

    “Apakah kemudian dari kelompok Sunni? Nah kalau kemudian dari kelompok Sunni nantinya yang berkuasa memberi ruang itu tentu akan menjadi kerugian bagi Iran,” ungkapnya.

    Bagaimana dengan Rusia?

    Ahmad Sahide mengungkapkan, apabila kelompok Sunni yang menjadi pemimpin Suriah dan tidak pro dengan Rusia, maka itu akan merugikan kepentingan negara yang dipimpin Vladimir Putin itu.

    “Kita tahu bahwa dari Suriah ke Rusia itu kan ada pipa minyak di bawah laut, nah itu pasti akan terganggu kalau kemudian rezim yang berkuasa nantinya itu tidak pro dengan dengan Rusia.”

    “Maka kemarin kan Putin mengatakan ya, jangan sampai kemudian kepentingan Rusia itu diganggu dengan adanya dinamika politik yang terjadi di Suriah,” ungkapnya.

    “Nah ke depannya tentu pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi menjadi pemimpin Suriah berikutnya, apakah kelompok yang pro dengan Iran dan Rusia atau kemudian yang pro dengan Amerika Serikat,” ujar Ahmad Sahide.

    Diketahui sebelumnya, Pada 8 Desember 2024, rezim Bashar al-Assad runtuh setelah pasukan oposisi berhasil merebut ibu kota, Damaskus.

    Serangan kilat ini dimulai pada akhir November 2024, dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan didukung oleh kelompok pemberontak lainnya.

    Mereka berhasil menguasai kota-kota penting seperti Aleppo, Hama, dan Homs sebelum akhirnya mencapai Damaskus.

    Setelah itu, Bashar al-Assad meninggalkan Suriah menuju Rusia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengurangi perjalanan dinas hingga kegiatan seminar yang bersifat seremonial, agar dananya bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak besar ke masyarakat.

    Namun, di tengah seruan Prabowo, puluhan kepala desa (kades) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terbang ke Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya Rp18,5 juta per orang.

    Adapun puluhan kades ke Semarang untuk mengikuti kegiatan studi tiru bertemakan “Strategi pengembangan pertanian dan nelayan di desa menuju swasembada pangan”.

    Kegiatan tersebut merupakan undangan dari Lembaga Manajemen Indonesia (Lemindo) yang berkantor dan bersekretariat di Bandung, sejak tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Simpang Lima Semarang. 

    Selain itu juga ada kunjungan ke 3 desa yakni Desa Kandri Kecamatan Gunungpati, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,dan Desa Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara.

    Mengutip TribunMedan, dalam undangan tercantum biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing Pemerintah Desa mengikuti kegiatan study tiru ini sebesar Rp 18,5 juta perorangnya.

    Biaya ini sudah termasuk menginap selama 4 hari 3 malam, makan siang dan makan malam, coffe break, baju, modul pelatihan dan sertifikat serta tiket pesawat pulang pergi dan transport lokal di Semarang. 

    Dituliskan narasumber atau tenaga pengajar dalam study tiru ini hanya aparatur desa di masing-masing study tiru.

    Pemkab Deli Serdang Melarang

    Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Ari Mulyawan menyatakan, dari 380 desa yang ada, hanya puluhan orang yang berangkat dan lainnya memilih untuk tidak ikut-ikutan. 

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten sudah tegas dengan mengeluarkan surat edaran. Kami tidak ada mendukung kepergian itu karena bukan kita juga yang menyelenggarakannya. Silahkan saja tanya sama Kades-Kades yang pergi itu kenapa mereka pergi,” kata Ari dikutip dari TribunMedan, Kamis (12/11/2024).

    Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras banyak Dana Desa (DD) di wilayahnya.

    Meski kegiatan Bimtek banyak dikeluhkan oleh sebagian para Kepala Desa namun Pemkab tidak bisa banyak berkutik.

    Diduga hal ini lantaran ada bayang-bayang aparat khususnya penegak hukum di balik kegiatan Bimtek yang selama ini terlaksana dan bekerjasama dengan organisasi Pemerintah Desa. 

    Dari catatan www.tribun-medan.com Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman sempat angkat bicara soal banyaknya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa dan muncul di Kabupaten Deli Serdang.

    Saat itu ia mengatakan para Kades mau untuk ikut lantaran dipaksa dan terpaksa.

    Dikatakan Pemkab melalui Sekda sudah mengeluarkan surat edaran perihal pemanfaatan dana desa. Surat edaran itu dikirimkan pada Camat dan seluruh Kades se Deli Serdang.

    Surat edaran berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Edaran yang dibuat dengan nomor 400-10/1958 dan diterbitkan pada 24 Juni 2024.

    Ada tiga poin penting yang dituliskan dalam edaran.

    Disebut dalam upaya pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka diharapkan agar semua desa di Kabupaten Deli Serdang dapat mendayagunakan dana desa sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. 

    Kemudian disampaikan dalam hubungan ini maka para Kepala Desa dihimbau untuk sedapat mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan pembinaan lainnya dengan menggantikannya dalam bentuk lain yang mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola untuk mewujudkan kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

    Selain itu Kepada Para Camat se-Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat edaran ini dengan sebaik baiknya sekaligus melaporkan perkembangannya kepada Pj. Bupati Deli Serdang c/q Sekdakab Deli Serdang.

    Prabowo Minta Jajarannya Hemat Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Dengan penghematan yang dilakukan Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

    “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

    “Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tau. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

    Perjalanan Luar Negeri Dikurangi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat.

    Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Awalnya, Prasetyo menyebut, Kemensetneg akan menjalankan fungsi koordinasi terkait penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

    “Kami menjalankan fungsi dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pemerintah dengan Mitra Pembangunan Asing, Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kemudian, Prasetyo menyebut pihaknya mulai melakukan efisiensi anggaran, yang satu di antara caranya yakni mengurangi perjalanan dinas luar negeri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditidaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan Dinas Luar Negeri,” ucapnya.

    Lantas, Prasetyo meminta maaf apabila ke depannya ada pengajuan perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan.

    “Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf, dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan,” pungkasnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Intruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

    (TribunMedan/Indra Gunawan/Tribunnews)

  • Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    Larangan Penggunaan Cadar dan Ranah Privat Warga Negara

    JAKARTA, (VOI.id) – Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kantor instansi pemerintah dengan alasan untuk keamanan. Cadar ini biasanya dipakai oleh perempuan beragama Islam.

    Menurutnya, kebijakan ini sama dengan larangan memakai helm di lingkungan kantor pemerintah untuk tujuan agar mengenali tamu yang datang. Dengan begitu, tindakan yang tidak diinginkan bisa dihindari.

    “Betulkan, dari segi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak menunjukkan muka, enggak mau saya. Keluar Anda,” kata Fachrul kepada wartawan usai rapat koordinasi menteri di Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober.

    Kalau disebut larangan ini bertentangan dengan aturan agama, Fachrul memastikan hal itu tidak terjadi. Sebab, kata dia, tak ada anjuran di dalam Alquran dan hadis terkait penggunaan cadar. Apalagi, cadar bukanlah ukuran ketakwaan seseorang. 

    Selain cadar, Fachrul juga melarang ASN menggunakan celana di atas mata kaki atau yang biasa disebut celana cingkrang. Alasannya, celana seperti ini tak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi pemerintah. 

    “Masalah celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa. Misalnya ditegur, ‘celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu’.”

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mempersilakan Kemenag memberlakukan aturan ini. Sebab, setiap kementerian punya aturan internal masing-masing. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam ketika akan diterapkan.

    “Kami menunggu saja karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesiaan yang ada,” ujar Tjahjo.

    Ilustrasi (Pixabay)

    Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan ini tak bertentangan dengan aturan agama Islam serta hak asasi manusia.

    Dia menerangkan, kebijakan itu harus dilihat dari sisi upaya pembinaan ASN dan usaha membangun relasi sosial yang lebih baik. Serta, agar ASN patuh terhadap kode etik pegawai yang berlaku.

    “Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan kebudayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Dari segi agama, Abdul menerangkan, sebagian besar ulama berpendapat jika cadar tak wajib digunakan. “Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan,” kata dia sambil menambahkan agar pemahaman orang bercadar adalah teroris dan radikal dihapuskan.

    Mendapat penolakan

    Sejumlah elemen menolak aturan ini. Di antaranya adalah partai yang berbasis agama, yaitu PKB dan PKS. Menurut mereka, tak ada hubungan gaya berpakaian seseorang dengan tindak lakunya, termasuk aktivitas gerakan radikal yang mengarah ke terorisme.

    “Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas sambil menambahkan, radikalisme dan terorisme bukan soal apa yang dipakai, tapi masalah ideologi. Karenanya dia minta Menag melakukan kajian korelasi cadar dengan tindakan terorisme.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, selama ini banyak perempuan bercadar yang memiliki pemikiran lebih moderat dan jauh dari perilaku radikalisme. Ditambahkannya, cadar atau nikab merupakan bagian dari budaya Arab yang sudah membaur dengan budaya di Indonesia.

    “Kalau memang secara ideologi itu berkaitan, nah baru keluarkan peraturan itu. Nah kalau enggak berhubungan bagaimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berpikirnya, bukan radikal,” ujar Gus Yaqut, sapaannya.

    Argumennya ini bukan untuk menentang wacana Menag, tapi dia ingin Fahcrul mempelajari lebih dalam mengenai ideologi radikal dan terorisme sebelum mengeluarkan larangan penggunaan nikab di lingkungan instansi pemerintahan.

    Selanjutnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga kurang setuju dengan wacana Fachrul yang sudah masuk ke ranah privasi seseorang ini, karena melarang seseorang menggunakan pakaian. Sebab, kata dia, negara tak punya urusan mengatur gaya berpakaian sesorang.

    “Itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani yang juga menyarankan agar Kemenag membangun dialog dan literasi untuk melawan paham radikal ketimbang mencampuri urusan privat warga negaranya yang belum tentu terbukti memiliki paham radikal.

    “Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas front-nya gitu.”

    Gedung DPR (Foto: Istimewa)

    Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan rencana kebijakan Menteri Agama itu perlu dikaji kembali dengan alasan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Karena kan tidak ada korelasi cara dia berpakaian dengan cara dia bekerja,” kata Gufron saat dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Saya kira tak perlu dibuat pelarangan secara eksplisit. Karena itu melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Gufron meminta stigma pengguna cadar dan celana cingkrang sebagai teroris dan pendukung khilafah dihapuskan. Dia takut, stigma ini akan membahayakan masa depan seperti stigma komunisme di Indonesia puluhan tahun lalu.

    “Terlepas dari perbedaan pandangan sikap, keyakinan seseorang itu sesuatu yang harus dihormati negara dan pemerintah. Jadi kebijakan itu menurut saya tidak diperlukan karena tak ada korelasi cara berpakaian dan kinerja,” tutupnya.

  • Gibran Tinjau Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp11.000 per Paket di Bogor, Ini Menunya – Halaman all

    Gibran Tinjau Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp11.000 per Paket di Bogor, Ini Menunya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Pelajar SMP dan SMA di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Desa Jampang, Kemang, Bogor, Jawa Barat, makan bergizi gratis pada pada Rabu (11/12/2024)

    Turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau program tersebut.

    Kedatangan Gibran disambut oleh Wapres Gibran hadir didampingi Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Pj. Bupati Nogor Bachril Bakri, dan segenap pimpinan MBS Ki Bagus Hadikusumo. 

    Gibran mengatakan kunjungan dilakukan untuk melihat proses pemberian makan bergizi yang ada di Pondok Pesantren MBS ini.

    “Pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan tiga kali sehari. Menu makanan hari ini terdiri dari ayam, telur, sayur pisang dan susu dengan estimasi harga per paket sebesar Rp 11.000,” kata Gibran di Kemang, Rabu (11/12/2024).

    Dia melihat antusias para siswa luar biasa sekali terhadap program makan bergizi gratis ini.

    “Kita akan mengawal terus program ini. Makan bergizi gratis ini nanti ada juga di ponpes agar kebutuhan gizi anak terpenuhi,” bebernya.

    Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri mengungkapkan program makan bergizi gratis ini merupakan langkah nyata pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

    “Program makan bergizi gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ucapnya. 

     
    Melalui program ini, Bachril berharap dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

    “Terimakasih kepada pak Wapres RI. Kami sangat bahagia dan senang atas atensi dan perhatian kepada Kabupaten Bogor. Kami mendukung pemberian makanan bergizi gratis hari ini agar berjalan dengan sangat baik,” imbuhnya. 

    Pemberian makan gratis ini disambut antusias oleh para siswa-siswi Ponpes MBS Ki Bagus Hadikusumo

    Salah satu santri putri Muhammadiyah Boarding School, Aledia, mengatakan, makanan yang diberikan enak.

    “Menunya enak, empat sehat lima sempurna. Tadi ada ayam, sayur, buah juga susu,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan menu yang disajikan kepada para santri terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang. 

    “Alhamdulillah makanannya enak. Mudah-mudahan makanan bergizi gratis ini bisa terus kami terima,” tandas Aledia.

    Penulis: Hironimus Rama