Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Emil Elestianto Dardak, menyebut pentingnya paradigma baru dalam manajemen pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Emil mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan peningkatan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan emil saat mengisi Kuliah Umum Nasional bertajuk “Paradigma Baru dalam Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” di Aula Lt.9 GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang, secara zoom, Selasa (17/12/2024).
“Jika kita bicara mengenai kesejahteraan, tentu kita bicara tentang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan yang memadai. Namun, yang tidak kalah penting adalah konteks ekonomi masyarakat, di mana ada harapan besar untuk meningkatkan pelayanan kita,” ujar Emil.
Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa salah satu solusi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, dan sandang. Menurutnya, pengukuran kemiskinan harus dilihat dari sisi pengeluaran rata-rata keluarga.
“BPS mengukur berapa pengeluaran rata-rata keluarga, dan itu sebabnya bantuan sosial, salah satunya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” katanya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan bahwa saat ini, garis kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran kurang dari Rp550.000 per bulan per kapita.
“Jika pengeluaran seseorang kurang dari 550 ribu, artinya dia miskin. Misalnya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka pengeluaran keluarga tersebut harus mencapai minimal Rp2,2 juta per bulan agar tidak dianggap miskin,” jelasnya.
Emil kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah Jawa Timur sebelumnya memfokuskan upaya pada pengentasan kemiskinan ekstrem, yang kini menunjukkan hasil positif. “Kemiskinan ekstrem sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan itu adalah capaian yang patut kita syukuri,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga menyarankan untuk menerapkan empat paradigma baru dalam pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Menurutnya, teknologi digital dan big data dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan mempercepat distribusi bantuan sosial.
“Melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita dapat mengintegrasikan data di seluruh dinas. Misalnya, jika seseorang gagal panen, data tersebut dapat langsung diterima oleh dinas sosial untuk mempercepat bantuan,” ujarnya.
Selain itu, Emil juga menyebut pentingnya teknologi dalam sarana dan prasarana, terutama di desa. Teknologi yang efisien seperti pompa hemat listrik dapat meringankan beban masyarakat desa tanpa membebani keuangan mereka.
“Banyak teknologi yang dapat diterapkan di desa, tanpa membebani masyarakat, dan ini adalah solusi yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka,” tambah Emil.
Perubahan lanskap ekonomi juga menjadi perhatian Emil. Emil menilai bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam perilaku konsumen, terutama di kalangan generasi Z yang lebih tertarik pada kuliner dan jalan-jalan daripada membeli barang.
“Jika kita ingin memecahkan masalah ekonomi rakyat, kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin profesi mereka saat ini sudah sulit berkembang,” tegasnya.
Terakhir, Emil Dardak mengajak masyarakat untuk membuka peluang ekonomi di desa. Dia mencatat bahwa banyak orang yang kini bekerja serabutan di kota, namun dengan adanya teknologi, lapangan pekerjaan tersebut semakin terbatas.
“Kita harus menciptakan peluang-peluang ekonomi di desa agar masyarakat tidak lagi tergantung pada pekerjaan serabutan di kota,” tutupnya.[asg/kun]
/data/photo/2024/12/16/67600aa0c7580.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wakil Kepala BPH: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji")
