Organisasi: Muhammadiyah

  • Perjalanan Kasus Pembunuhan Mahasiswi di Aceh, Motif Dendam hingga Vonis Hukuman Mati untuk RJ – Halaman all

    Perjalanan Kasus Pembunuhan Mahasiswi di Aceh, Motif Dendam hingga Vonis Hukuman Mati untuk RJ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BIREUEN – RJ, terdakwa kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Ummah, Siti Alia Humaira divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Selasa (24/12/2024).

    Sidang vonis dipimpin Ketua Majelis Hakim, Raden Eka dengan dua anggotanya, Fuady dan Rahmi.

    Diketahui vonis majelis hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bireuen dalam sidang sebelumnya.

    Dalam sidang vonis itu terdakwa RJ tidak hadir di ruang sidang utama.

    RJ mengikuti sidang secara online dari LP Kelas II Bireuen, tempat dia ditahan.

    Sedangkan dari JPU Kejari Bireuen hadir mendengarkan putusan tersebut, sementara penasehat hukum terdakwa tidak hadir. 

    Sidang vonis itu juga ikut dihadiri orang tua korban Usman dan Nurlela serta beberapa rekannya.

    Mereka hanya melihat tersangka melalui layar monitor. 

    RJ, terdakwa kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Ummah, Siti Alia Humaira divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Selasa (24/12/2024). (Serambinews.com/Yusmandin Idris)

    Sidang diawali dengan menanyakan kondisi kesehatan dan terakhir membacakan putusan pidana terhadap terdakwa.

    Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memutuskan terdakwa RJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RJ dengan pidana mati.

    Setelah mendengar putusan yang dibacakan oleh hakim terdakwa RJ menyatakan banding terhadap putusan tersebut.

    Kronologis Pembunuhan

    Diketahui Siti Alia Humaira (21), mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mahakarya (Ummah) Aceh ditemukan tewas di rumahnya, Kamis (1/8/2024) sekitar pukul 13.30 WIB.

    Siti ternyata dibunuh oleh RJ hanya karena tak meminjamkan motornya kepada pelaku.

    Saat kejadian, Siti sedang sendirian di rumahnya di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Bireuen.

    Kedua orang tuanya, Usman dan Nurlela Wati sudah pergi ke sawah.

    Saat pulang dari sawah, Nurlela mencoba membangunan anaknya untuk salat Zhuhur.

    Namun Siti tak juga bangun.

    Ternyata korban sudah tak bernyawa.

    Kondisi Siti saat itu leher terdapat luka goresan dan memar, mulut dan hidung mengeluarkan darah.

    “Saat kejadian, informasi, ia sendiri di rumah, ayah dan ibunya sedang ke sawah,” kata Keuchik Geudong Alue Sayed Fachruradhi saat di rumah duka dikutip Serambinews.com, Jumat (2/8/2024).

    RJ, terdakwa kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Ummah, Siti Alia Humaira divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Selasa (24/12/2024).

    Ibu korban, Nurlela terlihat wajahnya sembab dan kerap menangis.

    Sedangkan ayah korban hanya terduduk lesu di teras rumah, ditemani para mahasiswa dan masyarakat yang melayat ke rumah korban. 

    Saat tim Inafis datang, ibu korban menjelaskan ia mendapati anaknya sudah terbaring meninggal dunia di kasur tempat tidur dekat bantal. 

    Usai mendapatkan keterangan tambahan, tim Inafis Polres Bireuen terlihat membawa pulang barang bukti dua bantal.

    Motif Pembunuhan oleh Residivis Kasus Sabu

    Keesokan paginya, Jumat (2/8/2024), tersangka RJ ditangkap di kampung halamannya Desa Meuse, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

    Tersangka ternyata merupakan seorang residivis kasus sabu.

    Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko mengatakan tersangka RJ pernah ditangkap beberapa tahun lalu karena kasus sabu.

    RJ menjalani hukuman empat tahun penjara dan bebas tahun 2016.

    “Tersangka mengaku pernah bermasalah dengan hukum tersangkut kasus sabu dan dihukum empat tahun penjara, bebas tahun 2016 lalu,” ujar Kapolres Bireuen di Mapolres Bireuen, Sabtu (3/8/2024).

    Kapolres mengatakan, RJ mengaku membunuh korban Siti karena dendam tidak dipinjami sepeda motor oleh korban. 

    Tim Penyidik Polres Bireuen menerapkan Pasal 340 junto 339 dengan ancaman hukuman ancaman seumur hidup atau paling lama hukuman 20 tahun penjara.

    Barang bukti yang diamankan sebuah dompet dan uang kontan Rp 1.200.000, satu HP OPPO warna Hitamtype CP H 2387 milik korban.

    Sementara itu Keuchik Geudong mengatakan RJ ternyata sering ke desa mereka.

    Dia kerap berkunjung ke rumah kakaknya sekitar 100 meter lebih di belakang rumah korban.

    “Setelah melihat gambar pelaku, ternyata dia diketahui memiliki keluarga di desa ini yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban,” jelas keuchik. 

    Penangkapan Pelaku

    Penangkapan pelaku RJ diwarnai drama.

    Dia berusaha kabur saat ditangkap, sehingga polisi terpaksa menembaknya di bagian kaki.

    Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko SH MH melalui Kasat Reskrim, AKP Adimas Firmansyah STrK SIK MSi didampingi Kasi Humas Iptu Marzuki mengatakan setelah mendapat laporan adanya dugaan kasus pembunuhan, tim turun ke lokasi. 

    Kemudian memintai keterangan para saksi.

    Tim menemukan petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut  diduga berinisial RJ.

    Dugaan mengarah kepada RJ dipertajam lagi dan tim langsung mencari keberadaan tersangka. 

    Sekitar pukul 08.30 WIB, Jumat (2/8/2024), tim lapangan menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikanpelaku  berada di Desa Meuse, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

    Mendapat informasi tersebut dan mendekati akurat, tim langsung bergerak ke tempat tersangka di kawasan Desa Meuse.

    Saat itu, tim melihat tersangka sedang berjalan kaki di seputaran desa tersebut.

    Saat hendak diamankan, tersangka melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri.

    Melihat gelagat ingin melarikan diri, tim terpaksa melumpuhkan tersangka dengan cara melumpuhkan kakinya.

    Tersangka berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bireuen untuk pengusutan lebih lanjut.

    “Pelaku langsung dibawa ke Polres Bireuen dan mengakui perbuatannya dan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

    Perbuatan tersangka dibidik melanggar Pasal 340 dan atau 338 dan atau 339 KUHPidana. 

    “Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara,” terang AKP Adimas. 

    Dari pelaku berhasil diamankan barang bukti uang Rp 1.200.000 dan satu HP OPPO warna Hitam type CPH 2387 yang diambil dari korban. 

    Pengakuan RJ

    Dalam keterangannya kepasa polisi, tersangka RJ mengaku membunuh korban yang saat itu sedang tidur.

    RJ membekap wajah korban dengan bantal sambil menindih tubuh korban.

    Korban sempat berteriak minta tolong, namun tersangka RJ meninju wajah korban.

    Namun korban masih berusaha melawan sambil meminta pertolongan.

    Di saat itulah RJ mencekik korban hingga tewas.

    Sumber: (SerambiNews.com/Yusmandin Idris)

    Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Terdakwa Pembunuh Mahasiswi Ummah di Bireuen Divonis Mati, Begini Kronologis Kejadiannya

  • Kalender 2025 dan Tanggal Perkiraan Awal Puasa 2025, Hitung Mundur Berapa Hari Lagi Ramadhan Tiba? – Halaman all

    Kalender 2025 dan Tanggal Perkiraan Awal Puasa 2025, Hitung Mundur Berapa Hari Lagi Ramadhan Tiba? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah kalender 2025 lengkap dengan tanggal perkiraan hari pertama puasa Ramadhan 2025.

    Dalam kalender Maret 2025 yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) terdapat informasi terkait tanggal perkiraan awal puasa 2025.

    Masyarakat dapat melihat kalender 2025 dalam artikel ini untuk melihat hitung mundur perkiraan awal puasa 2025.

    Diketahui dalam Kalender 2025, perkiraan hitung mundur awal puasa 2025 akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi sejak artikel ini dibuat.

    Tanggal awal puasa 2025 pada Kalender 2025 dapat menjadi patokan agenda ibadah yang termasuk rukun Islam yang wajib dijalankan setiap muslim.

    Lantas, puasa Ramadhan 2025 tinggal berapa hari lagi?

    Merujuk pada Kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan Kemenag, awal bulan Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Tanggal 1 Maret 2025 bisa menjadi acuan sementara sebagai perkiraan awal puasa 2025.

    Sementara itu, Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 H jatuh pada awal April 2024.

    Namun tanggal pastinya menunggu hasil sidang isbat yang digelar jelang bulan Ramadhan 2025

    Berdasarkan fatwa dari sidang Isbat tersebut, penetapan awal bulan Hijriah dilakukan dengan metode rukyat dan hisab oleh pemerintah (Kementerian Agama) dan berlaku secara nasional.

    Saat menentukan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, Kementerian Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.

    Awal Puasa 2025 Versi Muhammdiyah

    Senada dengan kalender Hijriah Kemenag, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa 2025.

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan puasa dan lebaran 2025 dengan mengacu pada kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). 

    Salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia ini menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri dengan metode hisab hakiki wujudul hilal yang memungkinkan penetapan dari jauh-jauh hari.

    Berdasarkan KHGT Muhammadiyah maka awal Ramadhan 1446 H bertepatan dengan 1 Maret 2025, sedangkan Idul Fitri 1446 H jatuh pada 30 Maret 2025.

    Kalender Maret 2025

    Lebih lengkapnya kalender Maret 2025 bisa disimak daftar hari dan tanggal di bawah ini:

    Sabtu, 1 Maret 2025
    Minggu, 2 Maret 2025
    Senin, 3 Maret 2025
    Selasa, 4 Maret 2025
    Rabu, 5 Maret 2025
    Kamis, 6 Maret 2025
    Jumat, 7 Maret 2025
    Sabtu, 8 Maret 2025
    Minggu, 9 Maret 2025
    Senin, 10 Maret 2025
    Selasa, 11 Maret 2025
    Rabu, 12 Maret 2025
    Kamis, 13 Maret 2025
    Jumat, 14 Maret 2025
    Sabtu, 15 Maret 2025
    Minggu, 16 Maret 2025
    Senin, 17 Maret 2025
    Selasa, 18 Maret 2025
    Rabu, 19 Maret 2025
    Kamis, 20 Maret 2025
    Jumat, 21 Maret 2025
    Sabtu, 22 Maret 2025
    Minggu, 23 Maret 2025
    Senin, 24 Maret 2025
    Selasa, 25 Maret 2025
    Rabu, 26 Maret 2025
    Kamis, 27 Maret 2025
    Jumat, 28 Maret 2025
    Sabtu, 29 Maret 2025
    Minggu, 30 Maret 2025
    Senin, 31 Maret 2024

    Link Download Kalender 2024: KLIK

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • Finnet dan Muhammadiyah Berikan Kemudahan Anggota dengan Fitur WA Bot

    Finnet dan Muhammadiyah Berikan Kemudahan Anggota dengan Fitur WA Bot

    loading…

    PT Finnet Indonesia (Finnet) berkolaborasi dengan Muhammadiyah meluncurkan fitur WhatsApp Bot (WA Bot) untuk memudahkan anggota Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan administratif. Foto: Ist

    JAKARTA – PT Finnet Indonesia (Finnet) berkolaborasi dengan Muhammadiyah meluncurkan fitur WhatsApp Bot (WA Bot) untuk memudahkan anggota Muhammadiyah dalam berbagai kegiatan administratif. Peluncuran ini berlangsung di Gedung Pandan Sari, Taman Wiladatika, Cibubur, di sela-sela acara Wisuda Sarjana Strata Satu ke-2 Tahun 2024.

    WA Bot ini hadir sebagai solusi strategis untuk mempercepat dan menyederhanakan berbagai kebutuhan anggota Muhammadiyah seperti pendaftaran anggota, pembayaran iuran wajib dan pokok, pembayaran zakat, infak, dan shodaqoh, serta penyediaan informasi umum.

    WA Bot juga memfasilitasi etalase produk UMKM yang dimiliki anggota Muhammadiyah. Semua layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi WhatsApp.

    Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah Dr Faiz Rafdhi menyampaikan transformasi digital memberikan kemakmuran untuk semua. Di era transformasi digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat belajar dan berinteraksi.

    “Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkomitmen pada kemajuan umat memiliki peran strategis di dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menciptakan kemajuan teknologi, tetapi juga mendukung kemakmuran yang lebih produktif,” ujar Faiz.

    Di kesempatan yang sama melalui siaran video, Aziz Sidqi selaku Direktur Enterprise Business Finnet menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Muhammadiyah.

    “Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk meluncurkan layanan WhatsApp Bot. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anggota Muhammadiyah dalam hal registrasi, akses informasi, pembayaran iuran, serta mendukung UMKM yang merupakan bagian dari ekosistem Muhammadiyah,” kata Aziz.

    “Inisiatif ini juga menjadi wujud komitmen kami untuk membangun inklusi keuangan digital di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat teknologi bagi umat secara keseluruhan,” tambahnya.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 Buya Anwar Abbas memberikan pesan inspiratif pada acara tersebut. “Dengan agama hidup menjadi terarah dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Kami berharap transformasi digital ini, Muhammadiyah dapat terus bergerak maju dan membawa kemakmuran bagi umat,” katanya.

    WA Bot ini dihadirkan sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah dalam mendukung transformasi digital dengan tujuan memberikan kemudahan akses bagi anggota dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan organisasi serta mengoptimalkan potensi digital dalam mendukung kemakmuran umat.

    (jon)

  • Natal 2024, HKBP Komitmen Terus Melayani dan Berkontribusi bagi Kesejahteraan Bersama

    Natal 2024, HKBP Komitmen Terus Melayani dan Berkontribusi bagi Kesejahteraan Bersama

    loading…

    HKBP berkomitmen melayani dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – Jelang perayaan Natal 2024, Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP ) berkomitmen melayani dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Ormas keagamaan yang didirikan pada 1861 ini akan menjalankan terus visinya “Menjadi Berkat Bagi Dunia”.

    Ephorus HKBP 2024-2028 Pdt Victor Tinambunan mengatakan, jemaat HKBP saat ini jumlahnya sekitar 6,5 Juta orang. Ini menjadikan HKBP ormas keagamaan terbesar setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

    “Sejak awal pelayanannya sampai sekarang, HKBP konsisten dalam mengutamakan pembangunan spiritual melalui pendidikan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam berbagai program pelayanan, seperti panti karya bagi penyandang disabilitas, panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu dan termarjinal,” katanya di Sopo Marpingkir, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2024)

    Pada tahun ini, HKBP mencatatkan sejarah dalam masa pelayanannya. Ada 3.800 gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun jumlah pelayan penuh waktu sebanyak 3000 orang. HKBP juga aktif sebagai anggota pesekutuan Gereja-gereja di Indonesia, World Council of Churches (Dewan gereja se-dunia), Lutheran world federation dan christian conference of Asia.

    Di samping pelayanan Rumah Sakit, sejak tahun 2003 melalui HKBP Aids Ministry, HKBP juga melayani dan mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV/Aids) agar dapat mengembangkan kepasitas dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

    ”Sekolah-sekolah yang dikelola HKBP juga beragam mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai universitas yang tersebar di Pulau Sumatera dan sekitarnya,” katanya.

    Pdt Victor menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah. Melihat luasnya jangkauan pelayanan dan jumlah warga jemaat yang besar, HKBP berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap peran gereja dalam pembangunan bangsa. “Dukungan melalui APBN diharapkan dapat memperkuat pelayanan HKBP, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,” beber Pdr Victor.

    Pdt Victor yang dilantik pada 8 Desember 2024 lalu berharap agar HKBP dapat terus menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. “HKBP akan terus setia dalam penggilannya untuk melayani warga HKBP dan masyarakat dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Penatua HKBP Trimedya Panjaitan berharap HKBP di bawah kepemimpinan Pdt Victor bisa lebih dikenal oleh publik. “Sebagai organisasi Kita juga harus dilihat, bahwa jemaat HKBP itu banyak. Mudah-mudahan di kepemimpinan amang Victor Tinambunan ini wajah HKBP berubah, yang bisa lebih dikenal masyarakat dan lebih membumi,” tutur Trimedya.

    (cip)

  • Mohammad Farid Fad: Merabuk Civil Courage

    Mohammad Farid Fad: Merabuk Civil Courage

    Merabuk Civil Courage
    Oleh: Mohammad Farid Fad, MSi
    Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
    SELEPAS riuh pengumuman resmi pemenang Pilkada 2024 oleh KPU, publik mulai menunggu kinerja dan menagih janji para pemenang kontestasi. Tak peduli apakah betul-betul memenangkan pertarungan melawan kontestan ataukah sekedar memusuhi kotak kosong. Terkhusus yang kalah, dalam kompetisi adalah hal yang lumrah.
    Di lain kesempatan, Presiden Prabowo mulai mempertimbangkan soal reformulasi mekanisme pemilihan, yakni mengembalikan skema pemilihan lewat DPRD. Selain terkait efisiensi untuk menekan pengeluaran anggaran, juga menimbang ongkos politiknya yang tinggi.
    Terlepas dari itu, yang harus disadari, data dari Freedom House menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 (2019) menjadi 57 (2024). Dalam Pemilu, masyarakat kita dinilai hanya suka selebrasinya namun abai dengan rasionalitas demokrasi. Padahal gramatika demokrasi adalah otentisitas kehendak umum (volonte generale) yang dilandasi rasionalitas publik.
    Nilai demokrasi mengalami resesi akut sebab dimaknai hanya persoalan angka survey elektabilitas. Pencitraan bisa mudah dipoles oleh dengusan para pengendors. Endorsement public figure menjadi madu elektoral. Tak pelak indicator numerikal menjadi urgen. Jumlah follower menjadi penentu “harga” diri. Tak segan dana segar digelontorkan sebagai pemenuhan hajat mendulang citra.
    Suara Parau
    Ruang publik yang semestinya penuh riuh kontestasi ide dan nilai menjadi wacana omon-omon janji yang hampa makna. Hal ini diperparah dengan ketimpangan kekayaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang telah menciptakan privilege dan dapat dipergunakan sebagai sumber daya politik. Mereka bisa saja cawe-cawe turut memengaruhi proses pembuatan kebijakan politik agar sejalan dengan kepentingannya (state capture).
    Rumusannya sederhana, asal oligarki politik berkehendak, soal eksekusi semua mudah diatur. Sebaliknya, bila tidak berkenan, segenting apapun pertimbangannya akan tersingkir dengan pasti.
    Suara-suara kritis semakin lama semakin parau. Ditimbun oleh isu-isu ad hoc yang diorkrestasi hingga siap berganti tema setiap saat. Kepekaan publik kian hari kian kebal rasa. Sensifitas kemanusiaan makin lama makin kebas.
    Sipil Berdaya
    Di antara kekuatan ekstra-parlemen yang bisa diharapkan ialah jejaring warga yang berdaya dengan menggalakkan civil courage. Hal ini bisa terjadi bila publik mulai bergerak meninggalkan kursi nyaman sebagai penonton demokrasi sembari mulai mengintervensi ruang publik dan menyatakan pendiriannya secara lugas dan otonom. Disinilah peran NU dan Muhammadiyah sebagai dinamo penggeraknya.
    Tentu civil society berdaya yang dimaksud disini bukanlah seperti System der Bedurfnisse (Hegel) serta bukan preferensi nilai milik Walzer ataupun konsep asosiasi bebas warga dalam ruang publik-nya Habermas.
    Bila meminjam logika Gramsci, bisa atau tidak terbentuknya masyarakat sipil yang berdaya sangat bergantung pada tersedianya ruang pertarungan ide atau gagasan.
    Oleh sebab itu, ekosistem ini dapat tumbuh subur bila ranah percakapan sehari-hari tak jauh dari komunikasi politik sebagai bagian dari partisipasi warga. Di ruang-ruang social inilah civil courage perlu dipupuk secara aktif dan progresif. Akibatnya, daya kritis dan kreatif masyarakat akan terbuka dengan sendirinya.
    Masyarakat yang terbaik (al-ijtima al-fadhil), menurut Al-Farabi, ialah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Partisipasi rakyat juga menjadi elemen penting dalam pemikirannya.
    Ia meyakini bahwa negara yang ideal (al-madinah al-fadhilah) bukan hanya institusi politik, tetapi juga ruang etis di mana individu dapat mengembangkan diri secara utuh, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual demi kesejahteraan bersama. Menurutnya setiap individu memiliki peran sesuai kapasitasnya untuk berkontribusi dan bekerjasama dalam mewujudkan kebahagiaan kolektif.
    Sokongan Media
    Selain itu, salah satu instrumen demokrasi yang tak kalah penting adalah kekuatan media yang informatif dan independen. Jangan sampai media terpuruk seperti zaman Orde Baru yang mengerang dalam takut. Hanya menjadi perpanjangan tangan penguasa yang menjadikan informasi sebagai alat penggiringan opini publik.
    Media yang sewajarnya sebagai ruang publik yang obyektif, bila disandera oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bisa-bisa kehilangan independensinya. Ruang publik bisa terkikis, kemudian lapuk.
    Perlu direnungkan bersama: berapa banyak durasi dan eksemplar info yang Anda konsumsi setiap hari? Bukankah sepatutnya berisi informasi-informasi kontemplatif yang sarat makna dan layak didiskusikan? Mengapa bersalin rupa menjadi kabar-kabar kriminal berlimpah yang hanya menimbulkan fobia dan menyajikan derita korban?
    Independensi
    Tak dipungkiri, info-info kriminalitas memang perlu dan bernilai berita, namun apa kedalaman fungsi, makna dan nilai guna info tersebut dalam peningkatan kualitas manusia ketika didialogkan ataupun diperdebatkan. Yang terjadi adalah the death of meaning.
    Memilih sikap netral, independen dan obyektif dalam menghadapi potensi tekanan politik merupakan sebuah kemewahan tersendiri bagi media belakangan ini. Jean Baudrillard dalam In the Shadow of the Silent Majorities (2007) menggambarkannya sebagai fenomena hiperrealitas, dunia kesemuan yang sengaja menyembunyikan atau mendistorsi citra realitas sesungguhnya.
    Tak keliru bila yang terjadi adalah menelurkan kesadaran semu (false consciousness) politik semata. Bila tidak segera diantisipasi, maka akan mengakibatkan pemutarbalikan semiotika dan semantika politik. Dimana setiap fragmen nilai-nilai luhur dalam politik menjadi lenyap tak berbekas, terjerembab dalam kedangkalan.
    Tentu hal ini perlu diingatkan sejak dini agar demokrasi kita tak hanya berhenti pada tataran prosedural, namun naik kelas menjadi demokrasi substansial. Disebabkan kehendak Tuhan (vox Dei) yang adiluhung tak bisa hanya ditera berdasar indikator numerikal belaka tanpa penghayatan rasionalitas publik. Wallahu a’lam bis shawab. (*)

  • Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang memberikan pandangannya terhadap wacana tersebut.

    Menurut Satria, sistem Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru, mengingat sistem serupa pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang juga merupakan mertua Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam.

    Satria menyoroti pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.

    “Khawatirnya, ide ini muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis, seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

    Prabowo disebut membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.

    “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi.

  • Affandi Affan Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo Pulihkan Kerugian Negara dari Koruptor

    Affandi Affan Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo Pulihkan Kerugian Negara dari Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat, dengan mengembalikan uang yang dicuri dari negara mendapatkan perhatian luas.

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan yang juga seorang advokat dan praktisi hukum, memberikan dukungannya terhadap pernyataan tersebut, dengan menekankan pentingnya langkah tersebut dalam pemulihan kerugian negara.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat bijaksana, karena pemulihan kerugian negara harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dengan mengembalikan uang yang dicuri, kita dapat meminimalkan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan bangsa,” ujar Affandi.

    Menurut Affandi, meskipun ada perbedaan pendapat terkait mekanisme dan proses hukum, fokus utama dalam pernyataan Presiden adalah untuk memulihkan kerugian negara yang telah dirugikan. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi kerugian negara dan mempercepat proses pemulihan ekonomi.

    “Tentu saja, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus tetap dijalankan secara adil dan transparan. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara yang telah hilang,” jelas Affandi.

    Affandi juga menekankan bahwa pengembalian uang negara dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan menciptakan iklim yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berharap agar kebijakan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  • 16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    16 FTF Jebolan Sasana JI Gabung Kelompok HTS, Ikut Gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    loading…

    Mantan JI, Arif Siswanto menyampaikan keterangan di sela kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore. FOTO/EKA SETIAWAN

    SOLO – Detasemen Khusus ( Densus) 88 /Antiteror Polri mengapresiasi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang masih berkomitmen membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu komitmen ditunjukkan dengan melaporkan dan mempertemukan Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan JI sebanyak 16 orang dan 26 orang Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang saat ini berada di Suriah dan Filipina.

    FTF yang berada di Suriah adalah bekas didikan Sasana JI di Jateng dan saat ini turut bergabung kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini menguasai Damaskus Ibu Kota Suriah pasca-menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Ashaad.

    “Sebanyak 26 FTF itu (terinci) 16 orang di Suriah dan 10 di Filipina, yang direncanakan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Kepala Densus 88/AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo saat kegiatan ‘Sosialisasi dan Deklarasi Pembubaran JI dan Ikrar Setia eks-Anggota JI kepada NKRI’ di Solo, Sabtu (21/12/2024) sore.

    Langkah para mantan JI itu, sebut Irjen Sentot, sebagai salah satu komitmen nyata untuk kembali ke NKRI. Komitmen ini, sebutnya, terlihat jelas mereka patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. “Mereka melaporkan dan mempertemukan 16 DPO mantan JI, yang sudah lama kita lakukan pencarian,” kata mantan Wakadensus 88/AT Polri itu.

    Kadensus menyebut setidaknya ada fakta-fakta lain yang dianggap menjadi keseriusan JI untuk kembali ke NKRI. Selain melaporkan 16 DPO dan 26 FTF itu, juga dilihat dari JI tidak dibubarkan pemerintah atau pihak kepolisian melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan yang tanpa tekanan atau paksaan, melainkan dari kajian mendalam dan refleksi panjang yang dilakukan para tokohnya.

    Kemudian soal kajian keilmuan, di mana para tokoh eks JI sampai pada simpulan bahwa kelompok JI akan lebih bermanfaat bagi umat Islam ketika mereka ikut ke jamaah-jamaah Islam yang moderat dan eksis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka, sebut Sentot, juga melakukan refleksi perjalanan.

    “Menunjukan bahwa kematian dan penangkapan banyak anggota JI adalah tanda bahwa perjuangan mereka tidak berada di jalan yang benar. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengubah haluan mereka,” katanya.

    Selain itu, parameter selanjutnya adalah JI membuka akses penuh kepada 96 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi ideologi JI untuk dievaluasi struktur dan kurikulumnya oleh pemerintah. Irjen Sentot mengatakan itu sebagai langkah sangat penting sebab institusi pendidikan sangat strategis untuk membentuk cara pandang generasi muda.

  • Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan diterima oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel, membawa berbagai masalah yang dihadapi oleh petani yang dikeluhkan saat reses DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

    Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan mengatakan, dia bersama anggota Komisi B DPRD Sulsel mengunjungi Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Kesempatan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Terutama tentang kelangkaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan bibit jagung dan padi yang menjadi isu utama yang dihadapi oleh petani di Sulsel.

    “Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk, bantuan alsintan, dan ketersediaan bibit jagung dan padi. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah kami,” ujar Heriwawan, Jumat (20/12/2024).

    Bukan hanya itu, kepastian harga saat pasca panen juga menjadi sorotan, pemerintah lanjut Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini harus memastikan bahwa harga komoditas pertanian stabil setelah musim panen.

    “Ini juga yang harus dikawal, jangan harga turun saat petani panen, pasti akan mempengaruhi pendapatannya, makanya Pemerintah harus hadir memberikan intervensi,” bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian lanjut Ketua Legislator Demokrat dapil Sinjai-Bulukumba itu menyatakan komitmennya untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

    “Pak menteri memberikan kabar gembira, tahun 2025 tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Sulsel. Termasuk bantuan alsintan dan bibit yang dibutuhkan oleh petani di Sulsel. Dukungan dari pemerintah pusat akan terus kami tingkatkan untuk mendukung sektor pertanian di daerah,” tambahnya.

  • Pemprov Jateng dorong peningkatan implementasi ekonomi sirkular

    Pemprov Jateng dorong peningkatan implementasi ekonomi sirkular

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Pemprov Jateng dorong peningkatan implementasi ekonomi sirkular
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi sirkular dan energi baru terbarukan (EBT). Sebab, sektor tersebut dinilai mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah setempat. 

    “Ekonomi sirkular sudah banyak dikerjakan masyarakat dan perlu kita tingkatkan lagi,” kata Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menghadiri acara Diseminasi Implementasi Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi di Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis (19/12). 

    Nana menyatakan, pemerintah memang perlu mewadahi pelaku ekonomi sirkular. Sebab, mereka adalah orang-orang kreatif dan inovatif yang mampu memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. 

    Sebagai informasi, ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menggunakan semua produk dan material yang dirancang untuk dapat digunakan kembali (redused), diproduksi kembali (remanufactured), didaur ulang (recycled), dan dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi selama mungkin.

    “Kami ingin meningkatkan kembali peran pemerintah dalam rangka sebagai pembina, pembimbing, dan mewadahi kegiatan masyarakat. Saya rasa ekonomi sirkular ini perlu perhatian,” imbuh Nana, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto. 

    Sebab, pengembangan ekonomi tersebut menjadi salah satu program prioritasnya selama menjabat sebagai Pj Gubernur.

    Sejauh ini, implementasi ekonomi sirkular dan pemanfaatan EBT di Jateng terbagi menjadi empat tema utama, meliputi pengelolaan sampah, sirkularitas sektor pangan (termasuk Food Loss and Waste), sirkularitas sektor non-pangan, dan pemanfaatan EBT.

    Untuk tema pengelolaan sampah, program-programnya diantaranya meliputi pengolahan sampah berbasis masyarakat, menyalurkan sampah elektronik ke pusat daur ulang tersertifikasi, mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif Refuse-Derived Fuel (RDF), dan lainnya. 

    Sedangkan program untuk sektor pangan diantaranya penerapan manajeman susut dan sisa pangan atau Food Loss and Waste (FLW). Pada sektor non pangan, seperti fashion dan tekstil, penerapannya melalui Substainable Fashion yang menggunakan bahan-bahan eco-friendly, daur ulang, dan upcycle dari sisa-sisa bahan seperti kayu dan tempurung kelapa. Adapun untuk pemanfaatan EBT, programnya diantaranya pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengembangan energi energi angin dan gelombang laut, pembangkit listrik tenaga surya, program desa mandiri energi, dan lainnya. 

    Pengembangan ekonomi tersebut, lanjut Nana, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga bisa mengurangi angka pengangguran. 

    Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sri Yunanto mengatakan, praktik ekonomi sirkular dan energi alternatif yang sudah ada ini harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, peran dari pemerintah, swasta, dan instansi lainnya sangat dibutuhkan. 

    Menurut dia, kolaborasi pentahelik sangat diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan implementasi yang ada di masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta