Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak, S.I.K., M.H. – Halaman all

    Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak, S.I.K., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak, S.I.K., M.H. adalah seorang perwira menengah (Pamen) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak ditugaskan di Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.

    Di Baharkam Polri, polisi yang dikenal dengan nama Kombes Donald Simanjuntak ini mendapat amanah untuk menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri.

    Kombes Donald Simanjuntak mulai menduduki posisi tersebut sejak Desember 2024.

    Sebelum itu, Donald terlebih dahulu mengemban jabatan strategis di Polda Metro Jaya.

    Di Polda Metro Jaya, ia sempat menduduki posisi jabatan sebagai Direktur Reserse Narkoba atau Dirresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Tercatat Donald hanya mengemban tugas sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya selama 6 bulan sejak Juni 2024.

    Saat itu, ia menggantikan posisi Kombes Pol. Hengki yang diangkat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Banten.

    Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Rabu (20/11/2024). (KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

    Di sisi lain, mutasi Kombes Donald dari sebagai Dirnarkoba menjadi Anjak Madya Bid. Binmas Baharkam Polri ini turut menjadi sorotan.

    Musabab, mutasi tersebut terjadi di tengah pemeriksaan kasus oknum polisi di Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton warga negara asing (WNA) Malaysia di dalam konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Total sebanyak 34 anggota dari reserse narkoba dimutasi menjadi Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Adapun dari 34 polisi yang ‘diparkir’ di Yanma Polda Metro Jaya oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto, S.I.K., ini kebanyakan merupakan anak buah Donald Simanjuntak, mulai dari polisi yang berpangkat AKBP hingga Brigadir.

    Total ada tiga anak buah Donald berpangkat Pamen Polri, AKBP, yang dimutasi ke Yanma Polri oleh Irjen Karyoto, yaitu Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Bariu Bawana; Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Wahyu Hidayat; dan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia.

    Sementara itu, selama berdinas di Polri, Kombes Donald memiliki rekam jejak yang tak main-main dalam memberantas kasus narkoba.

    Ia pernah mengungkap kasus narkoba jenis sabu jaringan internasional Afganista-Jakarta.

    Dalam pengungkapan kasus tersebut, Kombes Donald Simanjuntak bersama anak buahnya berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 389 kilogram.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak memiliki istri yang bernama Ny. Sisca Donald.

    Kombes Donald Simanjuntak adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Irjen Pol. Dr. H. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuh Donald di antaranya PTIK (2004), Sespimmen (2014), dan Sesko TNI (2022).

    Sementara itu, dalam pendidikan umumnya, Donald Simanjuntak menyelesaikan pendidikannya di SD Swasta St Thomas, SMP Swasta Santo Thomas, dan SMA Swasta Kristen Immanuel Medan.

    Donald juga telah merampungkan studi S-2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak, S.I.K., M.H.

    Perjalanan karier

    Kombes Pol Donald Simanjuntak telah malang melintang berkarier di Polri.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pun sudah pernah diembannya.

    Donald mengawali kariernya sebagai perwira pertama (Pama) Polres Jembrana pada 1998.

    Setelah itu, kariernya terus meningkat.

    Donald tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsektif Melaya Polres Jembrana – Kanit POA Ditesintel Polres Jembrana (1999), Panit Ditresintel Polda Bali (2005), Pama Polda Sumut (2006), Kapolsekta Medan Baru – Kapolsek Medan Helvetia (2007).

    Selain itu, Kombes Donald juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kasat Intelkam Polrestabes Medan (2008), Wakapolres Pematang Siantar (2010), Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut (2011), dan Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumut (2013).

    Karier calon jenderal bintang 1 ini makin cemerlang tatkala ia didapuk sebagai Kasubbagpamgiat Bagian Pengamanan Divpropam Polda Sumut pada 2015.

    Pada 2016, ia diangkat menjadi Kapolres Samosir.

    Satu tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kapolres Binjai.

    Setelah itu, Donald diutus untuk menduduki posisi jabatan sebagai Wadirreskrimum Polda Sumut pada 2019.

    Tak berselang lama, Kombes Donald Simanjuntak dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Sumut pada 2020.

    Pada 2021, Donald kemudian ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri.

    Selanjutnya, ia didapuk sebagai Kabagstandar Rowabprof Divpropam Polri Kabaglitpers Ropaminal Divpropam Polri pada 2023.

    Barulah di tahun 2024 Donald Parlaungan Simanjuntak diutus untuk menjabat posisi sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Sayangnya, di pengujung 2024, Kombes Donald Simanjuntak justru dimutasi dari jabatan strategisnya itu, menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri.

    Anak buah Kombes Donald dicopot jabatannya

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto melakukan mutasi terhadap sejumlah anak buah Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak yang di antaranya menduduki posisi Kasubdit hingga Kasat Narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Total sebanyak 34 anggota polisi mulai dari pangkat Brigadir hingga AKBP dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya buntut dari kasus dugaan pemerasan WNA Malaysia oleh oknum polisi di konser DWP 2024, 13-15 Desember 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Mutasi jabatan tersebut tertuang di dalam surat telegram mutasi jabatan tingkat Pamen, Pama hingga Bintara, nomor ST/429/XII/KEP.2024 per tanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Muh Dwita Kumu Wardana atas nama Kapolda Metro Jaya.

    Seluruh anggota yang dimutasi berstatus dalam rangka riksa (pemeriksaan).

    Hingga berita ini dimuat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi belum merespons perihal adanya mutasi sejumlah anggota.

    Awak media masih menanti penjelasan dari adanya perombakan Pamen, Pama hingga Bintara jelang pergantian tahun.

    Berikut daftar 34 anggota polisi yang dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya:

    AKBP Bariu Bawana, dari Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKBP Wahyu Hidayat, dari Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKBP Malvino Edward Yusticia, dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan, dari Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Palti Raja Sinaga, dari Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Dr. Edy Suprayitno, dari Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol David Richardo Hutasoit, dari Kanit3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Derry Mulyadi, dari Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Dzul Fadlan, dari Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Rio Mikael L Tobing, dari Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Dr. Rolando Victor Asi Hutajulu, dari Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, dari Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Abad Jaya Harefa, dari Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Kompol Dimas Aditya, dari Kapolsek Tanjung Priok dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Yudhy Triananta, dari Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Iptu Syaharuddin, dari Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Iptu Sehatma Manik, dari Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditresnaroba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Iptu Jemi Ardianto, dari Kanit 1 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Rio Hangwidya Kartika, dari Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Iptu Agung Setiawan, dari Kanit 3 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    AKP Fauzan, dari Kanitreskrim Polres Kemayoran dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Ipda Win Stone, dari Panit 1 Unit Binmas Polsek Kemayoran dimutasi menjadi Pama Yanma Polda Metro Jaya
    Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Brigadir Dwi Wicaksono, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Bripka Wahyu Tri Haryanto, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Bripka Ready Pratama, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Briptu Dodi, dari Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Brigadir Hendy Kurniawan, dari Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Aipda Lutfi Hidayat, dari Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Aipda Hadi Jhontua Simarmata, dari Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Bripka Ricky Sihite, dari Ps. Kasihumas Polsek Kemayoran dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Brigadir Andri Halim Nugroho, dari Bintara Polsek Kemayoran dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya
    Briptu Muhammad Padli, dari Bintara Polsek Kemayoran dimutasi menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025 Yogyakarta 30 Desember 2024

    Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025 Yogyakarta 30 Desember 2024

    Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus korupsi kembali menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada tahun 2024.
    Di tengah perdebatan mengenai pernyataan Presiden
    Prabowo
    yang menyatakan akan memberikan pengampunan kepada koruptor, kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun juga menjadi perhatian publik.
    Dalam kasus ini, terdakwa Harvey Moeis dijatuhi vonis penjara selama 6,5 tahun.
    Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, bahkan beberapa konten kreator menghitung potensi pendapatan per jam jika memiliki kekayaan sebesar Rp 300 triliun.
    Menanggapi berbagai kasus korupsi yang terjadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah,
    Haedar Nashir
    , menyatakan bahwa Muhammadiyah tetap optimis terhadap kepemimpinan Prabowo.
    “Kalau Muhammadiyah enggak optimis, siapa lagi yang optimis?” ucap Haedar pada Senin (30/12/2024).
    Haedar menekankan bahwa optimisme harus disertai dengan kesadaran mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tidak.
    “Mungkin nanti Pak Prabowo akan memberikan penjelasan sendiri. Apa maksudnya pengampunan untuk koruptor seperti apa,” lanjutnya.
    Selain itu, Haedar mengingatkan pentingnya menjaga suara masyarakat.
    Muhammadiyah berkomitmen untuk mendorong dan mengawasi lembaga yudikatif, termasuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
    “Kami mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo untuk
    pemberantasan korupsi
    yang tuntas dan berani. Penting disertai political will dari seluruh pihak di jajaran pemerintahan, termasuk institusi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan, TNI, Polri, dan Pemda di seluruh Indonesia,” beber Haedar.
    Haedar juga berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali pada khittahnya sebagai lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa pengaruh dari pihak manapun.
    Ia menegaskan bahwa KPK harus menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terhindar dari politisasi.
    Haedar menekankan pentingnya partai politik dan para elite parpol untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip good governance dan hidup tanpa korupsi.
    “Lembaga legislatif dan yudikatif penting mempelopori praktik good governance dan clean government sehingga dapat menjadi penyangga yang kokoh dalam mendukung eksekutif yang bebas dari korupsi,” katanya.
    Menurut Haedar, penegakan hukum harus menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakan hukum, termasuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Kepolisian.
    “Tegakkan hukum dengan benar, adil, dan objektif tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akademisi: Partisipasi aktif masyarakat kuatkan semangat toleransi

    Akademisi: Partisipasi aktif masyarakat kuatkan semangat toleransi

    Ini adalah upaya agar ‘zero attack terrorism’ yang telah dicapai di tahun 2024 bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan bahwa dalam memasuki tahun 2025, seluruh elemen Indonesia perlu mengingat kembali jati diri bangsa sesuai dengan cita-cita konstitusi negara.

    Menyambut tahun 2025, kata dia, partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan dalam penguatan semangat toleransi.

    “Mewujudkan kehidupan toleransi antargolongan, sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tentu tidaklah mudah. Berbagai tantangan kerap dijumpai bangsa Indonesia demi memelihara kehidupan yang rukun dan damai,” kata Zuly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia cukup kondusif untuk menaungi perbedaan agama dan golongan.

    “Kondisi Indonesia sebagai negara yang toleran relatif baik di tahun 2024. Hal ini bisa terlihat dari penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu yang minim sentimen agama atau atribut golongan lainnya. Ini menunjukkan kemajuan dan kedewasaan dalam berpolitik yang semakin meningkat yang perlu kita jaga bersama,” ujarnya.

    Menurutnya, pada akhir tahun biasanya ada peristiwa atau tindak kriminal yang akan menyeret sentimen keagamaan sebagai motivasinya. Untuk itu, perlu partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk perilaku yang mencurigakan dan terjadi di sekitarnya.

    “Dengan demikian, penyelenggaraan keamanan dan stabilitas negara mampu berjalan dengan efektif,” ujar Zuly

    Zuly pun berpendapat bahwa Pemerintah harus mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam membumikan nilai toleransi. Harapannya, kata dia, masyarakat dari tingkat pedesaan sampai perkotaan dan menjangkau segala tingkat pendidikan menjadi lebih menghargai dan memahami pentingnya memelihara keragaman dan kebhinnekaan.

    “Ini adalah upaya agar zero attack terrorism yang telah dicapai di tahun 2024 bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” ucap Zuly.

    Menurutnya, Indonesia tetap perlu mewaspadai segala pergerakan jaringan teror agar lebih siaga dalam menghadapi ancaman destabilisasi nasional.

    “Bisa jadi kelompok-kelompok intoleran dan radikal sedang mengembangkan strategi baru atau aktivitas lain yang tidak terlihat oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ancaman radikalisme masih ada dan perlu diantisipasi secara serius,” katanya.

    Oleh karena itu, menurutnya, perlu upaya pencegahan yang serius dari semua pihak untuk mereduksi potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan jika terjadi tindakan teror di Indonesia. Media sosial dan turunannya menjadi salah satu cara untuk melawan paham intoleransi dan radikalisme secara cepat dan terukur.

    “Dalam era digital saat ini, penyebaran ide-ide intoleran melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri. Kelompok-kelompok intoleran masih aktif menyebarkan paham mereka secara online. Oleh karena itu, perlu ada kontra narasi yang kuat untuk melawan ide-ide tersebut. Kalau itu tidak dilakukan maka media sosial akan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang setuju terhadap radikalisme dan terorisme,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zuly mengungkapkan penyebaran pesan perdamaian dan toleransi tidak hanya menjadi milik Pemerintah. Faktanya, sebut dia, banyak pula elemen masyarakat yang tergerak secara sadar dan mandiri untuk berpartisipasi aktif membuat dan menyebarkan konten-konten yang positif.

    Hal itu juga sejalan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam melawan narasi intoleransi dan radikalisme.

    “Dalam konteks ini, BNPT mendorong masyarakat untuk aktif menyebarkan gagasan damai dan saling menghargai di media sosial serta dalam interaksi sehari-hari. Penyebaran gagasan tentang kebersamaan dan saling membantu solidaritas di tingkat masyarakat harus dilakukan oleh para aktivis toleransi,” ucap Zuly.

    Ia menganggap bahwa masyarakat dapat berperan bukan dengan saling melempar curiga terhadap kelompok masyarakat lain hanya karena pihak tersebut belum dipahami dengan benar. Deteksi dini terhadap paham intoleransi dan radikalisme yang benar dilakukan dengan saling berkenalan dan membangun komunikasi yang sehat.

    Mengingat pentingnya komunikasi yang baik antar masyarakat, ia pun berpesan agar seluruh pihak memprioritaskan pendidikan yang baik agar komunikasi bisa terbangun dengan ideal. Generasi muda dan akademisi memiliki porsi yang besar dan peranan penting dalam menjaga sehatnya komunikasi antar golongan.

    “Kita harus melibatkan generasi muda dalam upaya kontranarasi yang berkesinambungan. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Masa depan Indonesia tergantung pada pemahaman dan sikap generasi muda dan akademisi terhadap keberagaman yang hakiki,” imbuh Zuly.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Praowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik terutam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, akhir pekan lalu.

    Merespons petemuan itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay merasa heran masih ada pihak yang berupaya menjelek-jelekkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Aneh saja, sih. Prabowo bertemu dengan para pimpinan parpol saja jadi bahan perbincangan. Parahnya, ada saja yang menilai tidak baik,” kata Saleh melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Minggu (28/12).

    Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan Prabowo ketika mengumpulkan pimpinan partai KIM Plus untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Diketahui, para tamu yang diundang Prabowo ke kediaman Ketum Gerindra itu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12) sore.

    “Pengakuan mereka yang hadir, Presiden fokus ke upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun,” ujarnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan pembahasan utama dari pertemuan Prabowo dengan ketum partai dari KIM Plus ialah politik kebangsaan.

    “Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya itu politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh.

    PAN, kata dia, terus mendukung pemerintahan era Prabowo. Sebab, eks Danjen Kopassus itu banyak membuat program prorakyat setelah menjabat.

    Semisal, lanjut Dapil II Sumatera Utara (Sumut), Prabowo bisa menaikkan gaji guru dan buruh dan bakal memberikan makan siang gratis, membuat program swasembada pangan, akses petani ke pupuk, hingga mengupayakan ongkos haji diturunkan.

  • Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Batasi Pejabat Negara Dinas Luar Negeri

    Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Batasi Pejabat Negara Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berulang kali membahas pembatasan Dinas Perjalanan Luar Negeri (DPLN) untuk pejabat Negara.

    Dia menyebut bahwa Kepala Negara mendorong agar pemerintah akrab dengan efisiensi dan penghematan dalam mengelola keuangan Negara.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

    “Itu kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya kan kami pengennya perjalanan itu secara substantif bermanfaat gitu loh, berdampak gitu. Makanya diatur sedemikian rupa. Kalo enggak terlalu penting ga usahlah, konsentrasi dulu gitu di dalam negeri,” tuturnya kepada wartawan.

    Saat ditanyakan alokasi penghematan untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prasetyo mengatakan bahwa efisiensi diperlukan untuk memberikan subsidi silang bagi program-program pemerintah yang mendesak.

    “Kalau penghematan itu artinya APBN nanti bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Kalau memang kami merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi ya akan kita alihkan ke sana, tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga,” pungkas Mensesneg.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo beberapa kali menyinggung efisiensi anggaran perjalanan dinas bahkan di luar Sidang Kabinet. 

    Presiden ke-8 RI itu misalnya pernah mengeklaim bahwa ada penghematan Rp15 triliun uang negara apabila pemerintahannya mampu bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri.

    Hal itu Prabowo sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    “Hitungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

    Sejalan dengan arahan Prabowo tersebut, Pemerintah RI telah menerbitkan kebijakan izin PDLN terbaru. 

    Kebijakan Izin PDLN terbaru itu tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024). 

    Terdapat beberapa poin yang menjadi kebijakan terbaru pada Izin PDLN. Pertama, PDLN harus dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden. 

    Kedua, kegiatan perjalanan dinas luar negeri diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. 

    Ketiga, jumlah peserta dinas luar negeri dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran.

  • UI Bekali Ahli Gizi Puskesmas di Tangsel Data Analitik Guna Meningkatkan Public Values

    UI Bekali Ahli Gizi Puskesmas di Tangsel Data Analitik Guna Meningkatkan Public Values

    loading…

    Universitas Indonesia (UI) memberikan pelatihan kepada puluhan ahli gizi di Tangerang Selatan (Tangsel). Foto/istimewa

    TANGSEL – Universitas Indonesia (UI) memberikan pelatihan kepada puluhan ahli gizi di Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam pelatihan tersebut, tim UI memberikan materi tentang proses olah data analitik dan kaitannya dengan peningkatan public value.

    Pelatihan berjudul “Workshop Data Analitik untuk Nutrisionis Puskesmas: Monitoring Stunting di Tangerang Selatan” ini merupakan pengabdian masyarakat (pengmas) dari Program Pendidikan Vokasi UI yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tangsel, Pusdiklat PKU Muhammadiyah, serta STIKES Banten. Kegiatan ini dipimpin Ketua Pengabdi Wahyu Nofiantoro yang diselenggarakan selama dua hari di laboratorium komputer STIKES Banten.

    Pengabdi dari Fakultas Ilmu Administrasi UI Kusnar Budi dan Fitria Ariyanti memberikan materi mengenai Peningkatan Public Value, Adaptasi dari: Creating Public Value yang dikemukakan oleh Mark Moore sejak 1995. Setidaknya terdapat 3 strategi untuk peningkatan public value yaitu, fokus pada penguatan lingkungan otoritas (Legitimacy & Support), lingkungan karya (operational capacity), dan lingkungan tugas (public values).

    “Lingkungan otoritas bisa berupa legitimasi pimpinan di organisasi, lingkungan karya berupa kapabilitas operasional, dan lingkungan tugas adalah fungsi/peran organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarya, Sabtu (28/12/2024).

    Pemenuhan ketiga strategi ini pasti tidaklah mudah. Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi. Ketiga tantangan ini adalah meningkatkan kapasitas untuk membuat kebijakan yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat; mendapatkan dukungan untuk membuat kebijakan yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat; dan memikirkan kembali nilai manfaat bagi masyarakat.

    Untuk mengatasi tantangan ini maka, dibutuhkan fokus pada tujuan utama agar bisa mencapai target yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan materi yang dikemukakan oleh Wahyu Nofiantoro, yang mengatakan “4DX membantu kita memfokuskan energi pada tujuan utama dan memastikan pelaksanaan program yang konsisten dan terukur”.

    Dalam buku “The 4 Disciplines of Execution” oleh Chris McChesney, Sean Covey, dan Jim Huling menyatakan terdapat beberapa penyebab kegagalan untuk mengimplemetasikan strategi, yaitu kejelasan tujuan, kurangnya komitmen, akuntabilitas.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan konsisten melakukan The 4 Disciplines of Execution (4DX) yang berfokus pada hal-hal yang sangat penting, bertindak berdasarkan tujuan yang terukur, membuat strategi yang menarik, dan menciptakan akuntabilitas – para pemimpin dapat menghasilkan terobosan yang baru.

  • Pakar: Penyusunan desain besar otda perlu pahami potensi daerah

    Pakar: Penyusunan desain besar otda perlu pahami potensi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo mengatakan bahwa penyusunan desain besar otonomi daerah (otda) oleh pemerintah perlu memahami potensi daerah.

    Oleh sebab itu, Prof. Eko memandang bahwa dalam penyusunan desain besar tersebut maka pemerintah pusat juga perlu membuat satu data yang dapat memetakan potensi, dan sumber daya yang ada di Indonesia dengan baik dan benar.

    “Maka kita akan bisa memastikan otonomi, atau pemekaran daerah. Kemudian, pemanfaatan masing-masing wilayah mana yang digunakan untuk tambang, hunian, atau perkebunan, akan bisa dilakukan dengan mudah serta tertata dengan baik,” kata Prof. Eko saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, bila pemahaman terhadap potensi daerah masih kurang, maka dapat menimbulkan persoalan dalam sisi otonomi daerah maupun politik lingkungan.

    “Misal dari sisi otonomi daerah, yaitu setiap daerah ingin melakukan pemekaran karena dirasa memiliki potensi. Padahal, bukan karena potensi, melainkan karena keinginan elite untuk menjadi penguasa di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa penyusunan desain besar otonomi daerah perlu memperhatikan optimalisasi pelayanan publik.

    “Kemudian, memastikan bahwa visi misi dari desain besar otonomi daerah ini sejalan dengan desain besar untuk mendukung Indonesia Emas 2045, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat,” katanya.

    Ia juga mengatakan bahwa desain besar tersebut perlu memastikan adanya konsolidasi sumber daya, hingga keberlanjutan potensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

    “Seharusnya juga melibatkan dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pada saat evaluasi dan monitoring program penyusunan desain besar ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pelibatan masyarakat perlu agar desain besar tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12), mengatakan desain besar otonomi daerah sedang disusun pemerintah untuk menyikapi 337 usulan pemekaran daerah.

    Bima menjelaskan bahwa desain besar tersebut akan melihat kebutuhan ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota, di Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    JAKARTA – Demokrasi Indonesia mulai menggigil, bisa karena kedinginan atau ketakutan. Begitulah realita yang terjadi pada 2024, dan tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa 2025 tidak akan menjadi tahun demokrasi bagi negeri ini.

    Mundur jauh ke 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemunculan Jokowi disambut gegap gempita. Pria asli Boyolali ini menjadi simbol representasi “wong cilik” dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang selama bertahun-tahun didominasi kalangan oligarki.

    “Selama empat tahun ini saya diam. Tapi kini saya harus jawab. Saya harus ngomong. Bapak ibu saya itu orang desa di Boyolali,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11/2018).

    Jokowi perlu menyampaikan itu demi menjawab kampanye hitam, yang selalu menyudutkan dirinya sebagai anak orang keturunan China asal Singapura bernama Oey Hoi Liong.

    Masyarakat antusias menghadiri undangan hitung cepat hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)

    Harapan para pendukung demokrasi terhadap keberadaan Jokowi sangat tinggi. Memang bumbungan harapan itu terkesan tidak realistis, namun kondisi tersebut harus ada dalam setiap  perubahan peta politik Indonesia.

    Situasi Menjelang Akhir Kekuasaan Jokowi

    Pada 2024 segalanya berubah. Optimisme tinggi pada peran Jokowi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia mulai luntur. Masyarakat terbelah, berada di persimpangan jalan. Sebagian masih meneladani Jokowi, sebagian lagi tidak. Mantan Presiden itu tak lagi dianggap “orang luar” yang reformis, melainkan bagian dari oligarki.

    “Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kemunduran demokrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, komersialisasi pendidikan nasional, hingga berbagai kecurangan Pemilu 2024,” demikian tertulis dalam laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2024.

    Jokowi dituding telah melanggar banyak aturan demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah politik Jokowi terbukti berhasil memuluskan keterpilihan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, sekaligus membawa Gibran sebagai wakilnya.

    Pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 55 persen. Jauh meninggalkan pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Situasi ini semakin memperjelas keyakinan para pendukung demokrasi, bahwa iklim politik yang sudah dingin kemungkinan akan semakin beku dan bikin menggigil di masa selanjutnya.

    Jokowi yang dianggap cawe-cawe dengan memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. (Instagram/@jokowi)

    Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis 12 Desember lalu, Prabowo menegaskan kembali gagasan penghapusan Pilkada langsung. Dalih yang dia kemukakan adalah soal penghematan biaya.

    “Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo.

    Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya dapat menhemat banyak anggaran dengan hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih kepala daerah.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India sekali memilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo lagi dalam acara tersebut.

    Usulan Prabowo tersebut jelas memicu kecaman dari aktivis pro-demokrasi. Mereka berkeyakinan bahwa pembiayaan yang sangat mahal, Prabowo menyebutkan triliunan rupiah hanya dalam satu dua hari, merupakan investasi.

    Presiden Prabowo Subianto usai melakukan coblosan di TPS 08, Bojong Koneng, Bogor dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

    Jika menengok ke belakang, sikap Prabowo tersebut adalah ciri penolakannya terhadap reformasi demokrasi usai Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Pada 2014 dan 2019 Prabowo juga pernah melontarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli, yaitu presiden dipilih MPR.

    Jika gagasan tersebut dilaksanakan maka itu berarti penghapusan terhadap amandemen konstitusi 1999-2002, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia dibangun secara konstitusional pada saat ini.

    Hal tersebut membuka jalan bagi seorang presiden untuk mengakhiri pemilihan presiden secara langsung, menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden, bahkan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Situasi semacan itu berpotensi mengKO supremasi hukum di Indonesia, yang sudah sangat lemah.

    Mantan Aktivis Bakal Diam Saja

    Setelah dilantik, Prabowo tak hanya memasukkan banyak tokoh militer ke dalam pemerintahannya. Dia juga mengajak kalangan non-elit, termasuk para akitivis dan korban kekerasan pada masa akhir rezim Soeharto ke dalam kabinet demi memperkuat legitimasi mantan menantu Soeharto itu.

    Sungguh tidak realistis jika mengharapkan mereka mampu membatasi gerakan Prabowo sebagai Presiden RI. Berangkat dari pengalaman, para aktivis yang bercita-cita “memperjuangkan perubahan dari dalam Istana”, justru larut menjadi pendukung segala kebijakan, bahkan yang bersifat otoriter sekalipun.

    Organisasi masyarakat sipil, sepertu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperkirakan bakal mempertahankan independensi mereka juga sulit diharapkan. Bahkan sejak masa Jokowi organisasi sosial dan keagamaan yang dianggap progresif, justru dengan mudah digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengorbankan hak-hak publik.

    Pelukis Yos Suprapto (kanan) bersama petugas menurukan salah satu karya lukisannya yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang sebelumnya akan dipamerakan di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (23/12/2024). Penurunan karya lukisan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Yos terhadap Galeri Nasional Indonesia sebagai pemilik tempat yang meminta lima dari 30 lukisannya diturunkan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa)

    Ruang politik kaum progresif Indonesia untuk memajukan demokrasi justru semakin sempit. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus megaproyek Rempang Ecocity di Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan aktor-aktor non negara untuk dimobilisasi demi menekan protes masyarakat. Atau yang terbaru pelarangan lima lukisan yang akan dipamerkan oleh pelukis Yos Soeprapto di Galeri Nasional, Jakarta pekan lalu, hanya karena ada penggambaran sosok menyerupai Jokowi.

    Penciptaan gerakan pro-demokrasi yang berkelanjutan dengan basis masyarakat sipil yang lebih besar dan kuat perlu dilakukan. Namun strategi semacam itu hanya mudah diucapkan, sangat sulit dilakukan. Fragmentasi masyarakat sipil Indonesia sudah semakin besar. Hal itu tak melulu terlihat di dunia nyata, namun juga di jagat maya.

    Tak dapat dipungkiri, bahwa bahwa masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi musim dingin demokrasi yang bakal panjang. Tantangan besar untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, demi meningkatkan dampak politik sehingga kebekuan bahkan kehancuran demokrasi Indonesia tidak terjadi.

  • Pengamat Nilai APBN-P 2025 Solusi Penundaan PPN 12%

    Pengamat Nilai APBN-P 2025 Solusi Penundaan PPN 12%

    loading…

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan, APBN-P 2025 solusi penundaan PPN 12%. Foto/istimewa

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Sebab butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan, kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Namun, ketentuan itu bisa dengan mudah diubah jika ada kemauan politik dari Presiden Prabowo lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025.

    “Tersedia ruang untuk pemerintah mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada perubahan kebijakan-kebijakan fiskal,” kata Surya, Jumat (27/12/2024).

    UU HPP yang disahkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memberi ruang bagi perubahan tarif PPN. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

    Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP dijelaskan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. “Pemerintahan Presiden Prabowo dapat menyesuaikan tarif PPN 12% melalui mekanisme APBN Perubahan,” kata Surya.

    Surya menambahkan, dalam UU APBN 2025 juga tersedia ruang bagi pemerintah untuk mengajukan RAPBN perubahan, apabila terdapat perubahan-perubahan kebijakan fiskal. Hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 42 UU APBN 2025. Surya meyakini, Presiden Prabowo akan mendapat dukungan penuh dari DPR jika mengajukan perubahan ini.

    Sebab, hampir seluruh fraksi di DPR kini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah RAPBN disetujui menjadi UU APBN, maka pemerintah tinggal menerbitkan PP tentang tarif PPN. “Artinya hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN,” tegasnya.

    (cip)

  • Perjalanan Dinas Luas Negeri Dibatasi, Ini Aturan Terbarunya

    Perjalanan Dinas Luas Negeri Dibatasi, Ini Aturan Terbarunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) terbaru. Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yakni dengan membatasi jumlah peserta perjalanan dinas.

    Kebijakan Izin PDLN terbaru itu tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024). 

    Terdapat beberapa poin yang menjadi kebijakan terbaru pada Izin PDLN. Pertama, PDLN harus dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden. 

    Kedua, kegiatan perjalanan dinas luar negeri diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. 

    Ketiga, jumlah peserta dinas luar negeri dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran. 

    Arahan Prabowo

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo beberapa kali menyinggung efisiensi anggaran perjalanan dinas bahkan di luar Sidang Kabinet. 

    Misalnya, dia pernah mengklaim bahwa apabila pemerintahannya mampu bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri, maka ada Rp15 triliun uang negara yang bisa dihemat.

    Hal ini Prabowo sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    “Itungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu mengatakan dari penghematan Rp15 triliun jika memangkas perjalanan dinas ke luar Negeri, maka akan ada banyak infrastruktur yang dapat terbangun.

    “Rp15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ucapnya.