Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Pengusaha Minta Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Berimbang

    Pengusaha Minta Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Berimbang

    Jakarta –

    Pemerintah melakukan pengetatan pada produk hasil tembakau. Kalangan pengusaha dan akademisi telah merampungkan kajian rekomendasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Hasil kajian tersebut menekankan pentingnya penentuan kebijakan CHT dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek, seperti kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional dan daerah, tenaga kerja, rokok ilegal, maupun kesehatan masyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan tercapai kebijakan yang berimbang dan berdampak positif bagi pembangunan daerah melalui alokasi DBHCHT.

    Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan bahwa IHT adalah salah satu industri penting dengan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga bagi daerah-daerah seperti Jawa Timur.

    “Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari IHT. Kontribusinya mencapai 33% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, Jawa Timur juga merupakan kontributor utama penerimaan CHT secara nasional dengan kontribusi hingga 60%,” kata Adik dalam keterangannya, ditulis Minggu (5/1/2024).

    Adik menambahkan, Jawa Timur adalah salah satu sentra produk tembakau di Indonesia. Di samping kontribusinya terhadap penerimaan cukai nasional, pelaku industri di Jawa Timur menyerap 40% tenaga kerja langsung dari sektor IHT skala nasional.

    Dengan keterkaitan erat ini, Adik memberikan apresiasi secara khusus kepada Pemerintah, utamanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang menetapkan tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025.

    “Kami berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas keputusan tidak menaikkan tarif tahun depan. Kami yakin, kebijakan ini akan mendorong optimalisasi DBHCHT yang dapat mendukung pembangunan Jawa Timur. Namun, mengingat saat ini IHT tengah mengalami berbagai tekanan, kami berpandangan bahwa kebijakan ke depannya memerlukan kajian mendalam untuk memastikan keberlangsungan industri,” ujarnya.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMMIdah Zuhroh turut menegaskan pentingnya DBHCHT bagi Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur secara konsisten selalu menjadi provinsi dengan alokasi DBHCHT terbesar secara nasional.

    “Akan tetapi, DBHCHT yang diterima Jawa Timur pada tahun 2024 ini mengalami penurunan drastis hingga mencapai sekitar 10%. Kami meyakini hal ini terjadi seiring dengan turunnya penerimaan CHT secara nasional pada tahun 2023 akibat kenaikan tarif yang tinggi secara berturut-turut,” kata Idah.

    Berdasarkan kesimpulan ini, ia berpandangan bahwa optimalisasi DBHCHT dapat dilakukan dengan kebijakan kenaikan tarif CHT yang tepat dan berimbang untuk memicu pertumbuhan penerimaan CHT secara nasional serta alokasi DBHCHT ke daerah. Idah melihat tidak adanya kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 sebagai langkah yang tepat untuk jangka pendek. Kebijakan kenaikan tarif di tahun 2026 dan dalam masa mendatang juga perlu melalui kajian yang berimbang untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan penerimaan CHT dan DBHCT.

    “Sedangkan untuk jangka panjang tentu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai institusi akademik siap memberikan dukungan, baik kepada Pemerintah maupun kepada KADIN Jawa Timur agar tercapai kebijakan yang berimbang bagi IHT ke depannya,” ujar Idah.

    (kil/kil)

  • Akademisi Beberkan Alasan Virus HMPV Cepat Menyebar di China – Halaman all

    Akademisi Beberkan Alasan Virus HMPV Cepat Menyebar di China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasca Covid-19, Tiongkok, China kembali menghadapi wabah Human Metapneumovirus (HMPV).

    Lonjakan kasus virus HMPV menyebabkan rumah sakit kewalahan menghadapi pasien dengan gejala mirip flu berat.

    Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, dr. Nurmila mengatakan, kenaikan kasus HMPV di negara Tirai Bambu ini ditengarai karena pola penyebaran dari virus HMPV.

    Virus HMPV lebih aktif pada akhir musim dingin hingga musim semi di daerah beriklim sedang.

    “HMPV termasuk keluarga Paramyxoviridae dan dapat menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau benda yang terkontaminasi,” kata Nurmila dalam keterangannya ditulis Sabtu (4/12/2024).

    Dokter Nurmila menerangkan, gejala infeksi HMPV berupa batuk, demam, dan sesak napas.

    Kemudian dapat berkembang serius pada kelompok rentan menjadi bronkitis atau pneumonia.

    HMPV memang sekilas mirip gejala flu, namun karakterisik keduanya berbeda.

    Influenza sering menimbulkan gejala sistemik berat, seperti nyeri otot dan demam tinggi.

    Sementara HMPV lebih fokus pada gangguan saluran pernapasan.

    “HMPV dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan serius, terutama pada anak-anak dan lansia,” tutur dia.

    Penyebarannya yang cepat menimbulkan kekhawatiran menular ke negara lain, termasuk Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ini di Indonesia.

    Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan, kontak langsung, atau menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi.

    “Demam tinggi, kesulitan bernapas, atau perubahan warna kulit menjadi kebiruan adalah tanda bahaya yang memerlukan perawatan darurat,” ujarnya.

    Karena itu penting menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, terutama di musim hujan.

     

     

  • KWI Apresiasi Pemuda Lintas Agama dalam Merawat Toleransi Beragama dan Perdamaian di Indonesia

    KWI Apresiasi Pemuda Lintas Agama dalam Merawat Toleransi Beragama dan Perdamaian di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (HAK KWI) mengapresiasi GP Ansor, Banser, dan organisasi pemuda lintas agama lainnya atas dedikasinya dalam menjaga toleransi beragama, merawat keberagaman, dan mendukung kerja sama lintas iman. 

    Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Heri Wibowo mengatakan Deklarasi Vatikan-Jakarta yang ditandatangani langsung oleh pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus awal September 2024, menegaskan pentingnya kolaborasi antarorganisasi pemuda berbasis agama dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis dan damai. 

    Romo Heri memberikan penghormatan kepada para pemimpin organisasi pemuda lintas agama yang terlibat dalam berbagai upaya perdamaian, yaitu: 

    – Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin 

    – Ketua Umum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Asat Gusma 

    – Ketua Umum Pemuda Kristen (Gamki) Sahat MP Sinurat 

    – Ketua Umum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan 

    – Ketua Umum Pemuda Konghucu (Gemaku) Kristan 

    – Wakil Ketua Umum Pemuda Buddha (Gemabudhi) Wiryawan 

    – Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Agung Wijayanto 

    “Semoga kerja sama antarorganisasi pemuda berbasis agama semakin maju dan berkembang, memberikan manfaat yang luas untuk seluruh masyarakat,” kata Romo Heri dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025). 

    Melalui kolaborasi ini, lanjut Heri, diharapkan semangat persatuan dalam keberagaman dapat terus menjadi landasan kokoh bagi Indonesia dan dunia menuju harmoni dan perdamaian.

    Romo Heri memberi penghormatan khusus terhadap kontribusi Banser GP Ansor, khususnya dalam menjaga keamanan selama perayaan Natal 2024. 

    Menurutnya kehadiran Banser-Ansor bukan hanya untuk memastikan keamanan bagi umat Katolik beribadah, tetapi juga bagian dari kerja sama kemanusiaan dan perdamaian.

  • KWI Apresiasi Pemuda Lintas Agama dalam Merawat Toleransi Beragama dan Perdamaian di Indonesia

    KWI Apresiasi Tradisi Banser Amankan Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengapresiasi tradisi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru.

    Membantu aparat keamanan dalam menjaga gereja saat umat Kristiani menjalankan ibadah Natal sudah menjadi tradisi bagi Banser.

    Banser di setiap daerah bergerak untuk memastikan perayaan hari besar umat Kristiani itu berlangsung lancar dan damai.

    Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Banser.

    “Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku Banser Ansor, yang tak pernah lelah merajut persaudaraan kebangsaan, merawat toleransi dan kerja sama dalam keberagaman,” tutur Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, saat menerima kunjungan silaturahmi Organisasi Pemuda Lintas Iman di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Romo Heri lebih jauh mengatakan, Banser tidak hanya hadir dalam membantu keamanan supaya umat Kristiani dapat beribadah dalam merayakan Natal, tetapi juga bekerja sama dengan organisasi pemuda lain untuk kemanusiaan, keadilan perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

    Menurut Romo Heri, hal tersebut merupakan sebuah komitmen jelas sebagai tindak lanjut dari deklarasi Jakarta-Vatikan. Penandatangan deklarasi itu dilakukan di Vatikan dan disaksikan Paus Fransiskus.

    “Semoga kerja sama antarorganisasi pemuda berbasis agama makin maju dan berkembang, dan bermanfaat untuk kita semua,” kata Romo Heri.

    Pada 20 Desember 2024 lalu, rombongan pimpinan Organisasi Pemuda Lintas Iman mengadakan kunjungan silaturahmi jelang Natal.

    Acara tersebut diadakan di Gereja Kristen Jawa, Minomartani Yogyakarta. Mereka adalah Ketum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Asat Gusma, Ketum Pemuda Kristen (Gamki) Sahat MP Sinurat, Ketum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan, Ketum Pemuda Konghucu (Gemaku) Kristan, dan Waketum Pemuda Budha (Gemabudhi) Wiryawan, dan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Agung Wijayanto.

    Turut mendampingi rombongan, Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro serta Muhammad Fauzi Purnama dan Azika Jehanda Putra (Mitra Ansor). Hadir sebagai tuan rumah RM Marrel Suryokusumo yang mewakili Kraton Yogyakarta, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Pendeta Gereja Kristen Jawa Minomartani Kris Suwoyo.

    Kemudian, Pastor Paroki Gereja Katolik St Petrus dan Paulus Minomartani Rm Marcus Crisinus Sadana Hadiwardaya MSF, Kapolsek Ngaglik AKP Yulianto serta para tokoh lintas iman yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapanewon Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta.

    Dalam kunjungan tersebut Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menandaskan bahwa kunjungan tali silaturahmi menjelang Natal dan Tahun Baru bagi Ansor merupakan suatu tradisi.

    Ansor melalui Banser selalu dan akan terus membantu pengamanan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja-gereja di seluruh Indonesia.

    Bahkan sejak 2000, jelas Addin, Ansor selalu mengingat Natal sebagai peristiwa kemanusiaan. Karena salah satu anggota Banser, Riyanto, menjadi korban ledakan bom pada 24 Desember 2000. Ia meninggal dunia saat mengamankan perayaan malam Natal di Gereja Eben Haezer Mojokerto, Jawa Timur.
     

  • Pemkot Solo Harap UN Tak Jadi Penentu Kelulusan Jika Dihidupkan Lagi

    Pemkot Solo Harap UN Tak Jadi Penentu Kelulusan Jika Dihidupkan Lagi

    Solo, CNN Indonesia —

    Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, merespons positif rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan kembali Ujian Nasional (UN) untuk tahun ajaran 2025/2026.

    Namun, mereka berharap itu tak menjadi penentu kelulusan siswa.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo, Dian Rineta memastikan pihaknya siap mendukung seandainya pemerintah pusat memutuskan untuk menggelar kembali UN.

    “Siap. Kita siap mendukung apapun keputusan Pemerintah (Pusat),” kata Dian saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat telepon, Jumat (3/1).

    Dian pun menyambut baik jika UN kembali diselenggarakan di Indonesia. Ia menilai UN masih sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

    “Keberadaan UN itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah,” kata Dian.

    Dian menerangkan evaluasi yang dimaksud tidak hanya menyasar para siswa. Menurutnya, UN seharusnya bisa menjadi alat evaluasi untuk para guru dan manajemen sekolah.

    “Bagaimana guru memberikan pembelajaran, bagaimana sekolah menyiapkan proses pembelajaran. Jadi evaluasi untuk semua, tidak hanya murid,” kata Dian.

    Hanya saja, Dian memberi catatan agar UN yang akan diselenggarakan tahun 2026 nanti tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Menurutnya, nilai UN hanya menjadi salah satu komponen syarat kelulusan saja.

    “Jadi UN itu menjadi salah satu indikator kelulusan, bukan penentu kelulusan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Dian mengakui pihaknya belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan UN yang rencananya digelar kembali pada tahun 2026. Namun ia memastikan Pemkot Solo sipa untuk melaksanakan UN jika Pemerintah Pusat memutuskan untuk menghidupkan lagi UN.

    UN memang sudah tidak dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. Namun Disdik dan guru-guru di Kota Solo tetap harus menyiapkan Asesmen Nasional (AN) untuk siswa-siswi di Solo setiap tahun.

    “Jadi tidak masalah, kita siap, timnya juga siap. Hanya mungkin butuh sedikit pemanasan untuk mengingat kembali aturan-aturannya, dan menyesuaikan aturan terbaru,” kata dia.

    Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberi sinyal UN akan diselenggarakan kembali untuk tahun ajaran 2025/2026. Kader Muhammadiyah itu menjelaskan konsep dan skema UN sebetulnya sudah siap, tapi Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk menggelar UN kembali.

    “Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya,” kata Mu’ti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (30/12).

    (syd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tujuh Warga Penolak Tambang di Rangkasbitung Diperiksa Polda Banten

    Tujuh Warga Penolak Tambang di Rangkasbitung Diperiksa Polda Banten

    Serang, CNN Indonesia —

    Sebanyak tujuh warga diperiksa Polda Banten, buntut demonstrasi menolak tambang tanah yang merusak alam dan fasilitas di kampung mereka yakni di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

    Para warga itu sebelumnya dilaporkan pengusaha tambang ke Polda Banten. Warga-warga desa itu kemudian diperiksa penyidik dengan alasan merusak fasilitas pertambangan dan penghasutan.

    “Dalam aksi tersebut konon kata pemilik usaha ada peristiwa perusakan, ada peristiwa penghasutan, yang dilakukan oleh warga katanya untuk melakukan aksi demonstrasi itu karena tidak ada izin dari pihak kepolisian maka dianggap sebagai kegiatan yang ilegal,” ujar Bahtiar Rifai, dari LBH Muhammadiyah Banten, yang mendampingi warga di Polda Banten, Jumat (3/1).

    Pada kesempatan itu, Bahtiar memastikan tak ada penghasutan yang dilakukan warga. Dia mengatakan warga berdemonstrasi menolak pertambangan secara spontan, karena mereka sudah gerah dengan debu hingga kerusakan lingkungan.

    Warga yang kesal melempari truk tanah dengan lumpur, kemudian membakar ban bekas dan terpal yang ada di sekitar lokasi tambang secara spontanitas sebagai bentuk kekesalan mereka.

    “Apa yang terjadi terhadap warga tersebut terjadi secara spontan seperti itu, terkait ada aktivitas yang dianggap merusak gitu kan ya,” ujar Bahtiar.

    Dia mengatakan warga juga sebelumnya telah melaporkan aktivitas tambang diduga ilegal itu ke Polres Lebak pada 3 Desember 2024, namun hingga kini belum ada pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

    Sementara peristiwa demonstrasi yang diduga dipolisikan pengusaha tambang itu terjadi pada 17 Desember 2024.

    Pihaknya pun mempertanyakan polisi yang diduga lebih dulu menangani laporan dari pengusaha ketimbang dari warga yang justru diklaimnya sudah masuk lebih dulu.

    “Kami sudah membuat laporan melalui warga ke Polres Lebak. Kami menyayangkan laporan kami sampai dengan saat ini belum ada proses apapun dari Polres. Ketika mereka (pengusaha galian tanah) membuat laporan efek dari demo tanggal 17 Desember tersebut ini, kok responnya malah lebih cepat gitu kan ya, ini cukup aneh. Teman-teman dari Polda Banten dan Polres Lebak bisa bersikap profesional,” tutur Bahtiar.

    Tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT setempat yang ikut diperiksa di Polda Banten, Tarmidi, mengaku warga sudah gerah dengan aktifitas galian tanah yang sudah beroperasi sejak 2018 silam.

    Dia bercerita ketika musim kemarau, debu mengotori rumah dan pandangan warga. Jika musim hujan, ceceran tanah menjadi lumpur dan banyak warga yang terpeleset. Selain itu, jalanan di Desa Mekarsari juga rusak akibat aktivitas kendaraan tambang.

    “Pada ada yang jatuh, ada yang anak sekolah pada jatuh pada kotor, orang-orang jadinya gerah gitu, jadi marah lah, apalagi ibu-ibu lebih pada marah-marah. Kami pihak masyarakat dari dulu sampai sekarang tuh minta diperbaiki jalan tidak minta apa-apa, tidak kok, cuma pengusahanya tidak ada yang mau itikad baik ke masyarakat,” ujar Tarmidi kepada wartawan usai pemeriksaan di Polda Banten, Jumat.

    Selain itu, dia mengaku warga juga resah dengan intimidasi  yang diduga dilakukan oleh preman bayaran pengusaha tambang. Sehingga kekesalan itu memuncak pada 17 Desember 2024, dengan melempari truk menggunakan lumpur dan tanah galian.

    “Malahan yang dikasih uang itu preman, jadi masyarakat mah ditutup aja sama preman-preman, akhirnya ujung-ujungnya masyarakat mah takut. Apalagi sekarang banyak yang satu kampung diintimidasi yang punya yang kepentingan,” jelasnya.

    Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan keterangan dari kepolisian terkait kasus tersebut, termasuk dari Kabid Humas Polda Banten.

    (ynd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar hukum sebut keputusan MK buka ruang politik lebih inklusif

    Pakar hukum sebut keputusan MK buka ruang politik lebih inklusif

    Surabaya (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH.,MH., mengemukakan keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif bagi calon pemimpin bangsa.

    Satria di Surabaya, Jumat, mengatakan dihapusnya presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia.

    “Ambang batas 20 persen sebelumnya mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial. Akibatnya, calon presiden sering kali muncul atas kehendak partai politik, bukan murni atas keinginan masyarakat,” kata Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya tersebut.

    Dengan penghapusan aturan ini, Satria berharap ruang bagi calon presiden akan semakin luas. Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

    Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, salah satunya adalah potensi meningkatnya polarisasi politik mengingat setiap partai kini memiliki peluang mencalonkan presiden.

    “Demokrasi kita masih dalam tahap pendewasaan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki dua partai utama, sistem multipartai kita memberikan peluang besar untuk mencalonkan presiden. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

    Satria menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pencalonan presiden benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat, baik melalui konvensi partai politik maupun mekanisme lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Harapannya, keputusan MK ini bisa diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang lebih mendukung inklusivitas sehingga pemilu mendatang tidak hanya didominasi oleh elit politik tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas,” ucapnya.

    Selain itu, ia mengatakan keputusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, meski masih membutuhkan pengawasan dan penerapan yang konsisten di masa mendatang.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

    Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petualangan Angka Ajaib, Upaya Peningkatan Literasi Numerasi ala PGSD UMS di Karanganyar – Halaman all

    Petualangan Angka Ajaib, Upaya Peningkatan Literasi Numerasi ala PGSD UMS di Karanganyar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya meningkatkan literasi numerasi di kalangan anak-anak, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui program Pengabdian pada Masyarakat Persyarikatan/AUM/Desa Binaan (P2AD) menggelar kegiatan pembelajaran khusus untuk siswa kelas 6 SD di Dusun Ngrombo, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

    Bekerja sama dengan mahasiswa KKN PGSD UMS, program ini dilaksanakan dan dirancang untuk memperkenalkan konsep matematika secara menyenangkan dan interaktif.

    Ketua Program Pengabdian, Fitri Puji Rahmawati, menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama 40 hari dengan delapan sesi pembelajaran.

    Petualangan Anak Ajaib

    Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah Petualangan Angka Ajaib, sebuah alat peraga berbasis permainan yang menggabungkan unsur edukasi dengan kesenangan.

    “Alat peraga ini terinspirasi oleh permainan ular tangga, di mana setiap langkah pemain harus menyelesaikan tantangan numerasi untuk memperoleh poin,” ungkap Fitri, Kamis (2/1/2025).

    Pada sesi terakhir, yang dilaksanakan pada 2 September, anak-anak bermain dalam kelompok untuk melatih kecepatan dan ketanggapan mereka dalam menyelesaikan soal-soal numerasi. 

    “Permainan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berhitung, tetapi juga untuk membangun semangat kerja sama dan berpikir kritis di antara para siswa,” ungkapnya.

    Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari anak-anak serta orang tua.

    Tiara, salah satu orang tua peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas program tersebut. 

    “Kami merasa terbantu dengan les tambahan dari kakak-kakak KKN. Anak saya sekarang lebih lancar berhitung,” tuturnya.

    Dengan dukungan dosen dan mahasiswa UMS serta semangat belajar yang tinggi, program ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan literasi numerasi anak-anak di Dusun Ngrombo.

    Harapannya, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah tersebut, sekaligus memberikan dampak positif bagi masa depan mereka.

    Program ini juga menjadi bukti nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mengatasi tantangan pendidikan di tingkat lokal, melalui pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

    (Tribunnews.com)

  • PPP Dukung Keputusan Presiden Prabowo Terkait PPN, Minta Tertibkan Kenaikan Harga Komoditas dan Jasa – Halaman all

    PPP Dukung Keputusan Presiden Prabowo Terkait PPN, Minta Tertibkan Kenaikan Harga Komoditas dan Jasa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di 2025 hanya berlaku terhadap barang mewah. 

    Sementara, komoditas lain tetap dikenai PPN 11 persen.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo tersebut. 

    Meski begitu, dia menilai bahwa di lapangan, sejumlah komoditas dan jasa yang beririsan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mengalami kenaikan.

    “Pemerintah diminta agar menertibkan kenaikan sejumlah komoditas dan jasa oleh pelaku usaha agar tidak membebani ekonomi masyarakat,” kata Arwani kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

    Dia juga mengatakan, jika kebijakan pemerintah memberikan diskon 50 persen pada bulan Januari dan Februari 2025 untuk tarif listrik disebut tepat sasaran.

    “Kebijakan ini tepat sasaran di tengah persoalan ekonomi yang kian memberatkan masyarakat. Kebijakan ini merupakan kado awal tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

    Dia juga mengaku sepakat untuk menghentikan wacana pemaafan bagi pelaku korupsi yang sempat muncul di publik belakangan ini.

    “Komitmen Presiden Prabowo untuk tidak memaafkan koruptor harus ditindaklanjuti dengan keseriusan oleh menteri terkait untuk tidak melanjutkan diskursus tersebut di ruang publik,” kata Arwani.

    Arwani pun berharap pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk serius memberantas judi online dengan membentuk peta jalan (roadmap) yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

    “Pemberantasan judi online tidak bisa menggunakan pola seperti pemadam kebakaran, bergerak bila terjadi peristiwa yang mencolok. Pemberantasan harus menunjukkan skema pemberantasan yang kukuh, ajeg, dan sistemik. Pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, komprehensif, dan dilakukan di hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan hukum yang sistematis dan terarah,” papar dia.

    Dia juga mengatakan, PPP menyerukan perang terhadap pemodal, penyedia, dan aktor intelektual atas judi online di Indonesia dan mendukung penuh langkah pemerintah untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk memberantas judi online di Indonesia.

    Bahkan, dia menyerukan tahun 2025 ini sebagai perang terhadap judi online.

    “Tahun 2025 harus dinyatakan sebagai tahun perang terhadap judi online di Indonesia,” tegas dia.

    Disisi lain, Arwani pun meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif tentang wacana libur selama bulan ramadan bagi anak didik dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.

    Dia menilai, pemerintah harus mempertimbangkan secara seksama terhadap aktivitas anak didik selama ramadan bila kebijakan libur selama ramadan ditempuh. 

    “Jangan sampai, kebijakan ini justru membuat masalah baru, misalnya, keterpaparan anak didik dengan gawai semakin tak terkendali karena tidak adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar selama ramadan,” ungkap dia.

    PPP, kata Arwani, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengisi kegiatan selama ramadan bagi anak didik yang beragama Islam, ada atau tidak ada kebijakan libur sebulan selama ramadan, untuk dilakukan kegiatan pesantren kilat dengan berkolaborasi dengan pondok pesantren di tiap daerah.

    Hal itu bisa dilakukan lewat kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang membidangi urusan pesantren.

    “Kolaborasi ini dalam praktiknya terjadi secara alamiah telah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini menjadi pemantik penguatan karakter anak didik selama ramadan,” kata dia.

    “PPP berharap tahun 2025 menjadi tahun bekerja oleh seluruh pemangku kepentingan. Hajatan demokrasi melalui Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 secara prosedural telah berjalan dengan baik, kini saatnya, penyelenggara negara hasil Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 untuk mewujudkan demokrasi substansial dengan melahirkan kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat,” tandas Arwani. (*)

  • Muhammadiyah Sambut Gembira Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan

    Muhammadiyah Sambut Gembira Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung wacana Menteri Agama (Menag) soal penerapan libur sekolah sebulan selama bulan puasa Ramadan. Namun menurutnya, bukan berarti anak-anak tak belajar jika sekolah diliburkan.

    “Adanya rencana dari Kemenag untuk meliburkan anak-anak selama bulan puasa patut disambut gembira agar anak-anak tahu bulan puasa itu adalah bulan suci yang harus dihormati tetapi itu bukan berarti anak-anak tidak belajar dan tidak akan mendapatkan pendidikan,” kata Anwar mengutip detikcom, Kamis (2/1).

    Anwar memandang anak-anak bisa mendapatkan pendidikan di lingkungan masyarakat. Meski begitu, Anwar meminta peran aktif sekolah dalam memberikan arahan dan penilaian kepada anak-anak.

    “Saya setuju sekali dengan gagasan dari Kemenag tersebut asal saja pihak sekolah secara aktif melalui medium digital memberi arahan dan penilaian terhadap anak, orang tua dan masyarakat agar program tersebut benar-benar bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Menurutnya, ada banyak jenis kecerdasan dan keterampilan yang bisa diasah selama libur Ramadan, mulai dari spiritual dengan salat 5 waktu dan mengaji di masjid, terlibat dalam kegiatan sosial seperti bersih-bersih masjid dan lingkungan, hingga seni budaya.

    Jika wacana itu jadi diterapkan, Anwar mendorong supaya Kemenag dan sekolah menyiapkan panduan yang jelas untuk dipahami siswa dan orang tua.

    “Adapun mengenai tujuan, materi, metode, proses belajar mengajar dan cara mengevaluasi program ini haruslah dipersiapkan panduannya oleh Kemenag dan pihak sekolah dengan baik agar program libur puasa tersebut benar-benar berarti dan bermakna tidak hanya bagi sang anak tapi juga bagi orang tua dan masyarakat serta sekolahnya,” ucapnya.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya bicara soal wacana sekolah libur sebulan selama Ramadan. Nasaruddin mengatakan pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, tapi untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih menunggu pengumuman.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di pondok pesantren, itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian,” kata Nasaruddin kepada wartawan, di Monas, Senin (30/12) malam.

    Dia menerangkan yang terpenting selama Ramadan adalah kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan atau tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah masih menunggu perkembangan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan wacana libur selama Ramadan perlu dikaji matang-matang mengingat berbagai dampak yang berpotensi muncul.

    “Wacana meliburkan anak sekolah selama satu bulan saat bulan puasa memiliki potensi dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (31/12).

    Hetifah menjelaskan dampak positif dari libur selama sebulan penuh, di antaranya memberikan ruang bagi siswa Muslim untuk fokus beribadah.

    “Mereka juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar agama lebih mendalam, mengikuti kegiatan sosial keagamaan di komunitas, atau mempererat hubungan keluarga,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, juga menilai wacana itu perlu dikaji lebih dalam lantaran tak semua siswa Muslim dan karenanya harus mempertimbangkan produktivitas siswa.

    “Mungkin bisa untuk pesantren (libur sebulan saat Ramadan) karena kurikulum dan masa belajarnya mungkin berbeda. Kalau sebagian pesantren sudah melaksanakan libur panjang bahkan seminggu sebelum Ramadan dan masuk seminggu setelah Ramadan. Hampir ya, 45 hari malah liburnya,” kata Cholil kepada wartawan, Rabu (1/12).

    “Tapi kalau untuk umum saya pikir perlu menyesuaikan dengan kurikulum, ya kurikulumnya, di samping juga yang kedua tidak semuanya muslim. Tapi menurut saya itu tergantung kajian mana yang lebih bermanfaat tetapi bukan liburnya, tetapi soal produktivitasnya,” ucapnya.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (tim/DAL)

    [Gambas:Video CNN]