Xcloud.id

Organisasi: Muhammadiyah

  • Simak Cara dan Syarat Jadi Mitra Driver Zendo

    Simak Cara dan Syarat Jadi Mitra Driver Zendo

    Bisnis.com, JAKARTA – Zendo, layanan ojek online (ojol) berbasis permintaan (on demand) mitra Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu), akan terus memperluas layanannya di 2025.

    Tercatat, Zendo sudah mengaspal lebih dari 25 kota besar di Indonesia dan berencana menambah 12 kota layanan baru pada 2025.

    Hingga saat ini, mitra driver Zendo tercatat mencapai 700 orang, 2.000 mitra layanan, serta lebih dari 100.000 pengguna aktif.

    Adapun, layanan yang disiapkan Zendo antara lain yakni Zendo Bike dan Zendo Car yang melakukan antarjemput, serta Zendo Food dan Zendo Delivery yang berupa pengantaran makanan, dan pengantaran barang.

    Lalu, Bagaimana Syarat dan Langkah Menjadi Driver Zendo?

    Cara dan Syarat Jadi Mitra Driver Zendo 

    CEO dan pendiri Zendo, Lutfy Azizah mengatakan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra atau driver Zendo bisa menghubungi admin Zendo yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka.

    Cara ini, kata Lutfy merupakan langkah baru yang dilakukan Zendo karena adanya keterbatasan pengaksesan pendaftaran lewat aplikasi dan website setelah layanan Ojol dari Muhammadiyah ini viral.

    “Ini di sistem kami awalnya kan registrasinya lewat aplikasi dan web. Ternyata setelah kemarin itu viral, ternyata keterbatasan kami akhirnya kita arahkan semua ke admin daerah,” kata Lutfy kepada Bisnis dikutip, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, untuk syarat sendiri Lutfy menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra hanya perlu menyiapkan SIM, STNK, dan kemauan untuk tumbuh bersama dengan Zendo.

    Selain itu, Lutfy pun memastikan tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra Zendo meskipun mereka dari kalangan non Muhammadiyah dan non muslim.

    Sebab, tujuan dari Zendo adalah bagaimana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak lewat layanan ojek online.

    “Karena kita itu aplikasi ojek lokal yang keberadaannya memang bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak,” ujarnya.

    Cara Daftar Mitra Driver Zendo

    1. Menghubungi admin daerah Zendo

    2. Melakukan registrasi melalui admin daerah Zendo

    3. Mengisi formulir yang disiapkan admin daerah Zendo

    Syarat Menjadi Mitra Driver Zendo

    1. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

    2. Memiliki kendaraan bermotor dengan STNK yang aktif

    3. Memiliki kemauan untuk bekerja

  • BERITA LENGKAP : Makam Darso di Mijen Dibongkar, Keluarga : Kami Rela Makam Dibongkar Demi Kebenaran

    BERITA LENGKAP : Makam Darso di Mijen Dibongkar, Keluarga : Kami Rela Makam Dibongkar Demi Kebenaran

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap korban bernama Darso (43) sopir mobil rental di Kota Semarang oleh oknum anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta.

    Senin (13/1/2025), Makam Darso (43) dibongkar oleh Polda Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

    Proses pembongkaran dimulai pukul 10.00 WIB yang berakhir pada pukul 12.05. Petugas gabungan dari tim forensik membawa dua boks kontainer selepas proses pembongkaran makam.

    Istri Darso, Poniyem (42) menyaksikan proses ekshumasi tersebut. Dia mengaku, merasa tertekan melihat makam suaminya dibongkar.

    Terlebih, keluarganya sempat keberatan makam Darso dibongkar.

    “Namun, demi kebenaran kami rela makam suami dibongkar. Biar tidak simpang siur dan hasilnya nyata,” kata Poniyem selepas proses ekshumasi di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, Senin (13/1/2025).

    Poniyem mengungkapkan, proses ekshumasi ini bisa menguatkan keterangannya soal adanya dugaan penganiayaan.

    Dia menyebut, melihat sendiri ada luka lebam suami di bagian kepala.

    Kondisi tersebut juga dikuatkan oleh penuturan suaminya sendiri.

    “Suami dijemput mereka (terlapor) dalam kondisi sehat. Tidak sakit apapun. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit,” ungkapnya.

    Darso diketahui memiliki riwayat sakit jantung. Jantungnya telah dipasang sebanyak lima ring.

    Kondisi Darso yang sakit jantung telah diidapnya selama lebih dari enam bulan. Dalam sehari-hari, Darso memang tidak bisa aktivitas berat.

    “Suami saya mungkin kaget dijemput, takut atau tertekan jadi jiwanya terguncang ditambah mendapatkan perlakuan tersebut,” katanya.

    Proses ekshumasi dilakukan oleh tim gabungan terdiri dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng bersama Tim Kedokteran Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) bekerjasama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.

    “Kami melakukan ekshumasi jenazah Darso ini bagian dari scientific crime Investigation yaitu untuk menemukan penyebab kematian almarhum Darso dianiaya atau tidak,” kata Kepala bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah Kombes Artanto.

    Uang Rp 25 Juta

    Ada perkembangan fakta dari kasus ini. Kuasa Hukum keluarga Darso, Antoni Yudha Timor mengatakan ada pemberian uang sebesar Rp25 juta diindikasikan sebagai uang damai dan kejadian kencing bersama antara polisi dengan Darso di pinggir jalan.

    “Soal uang Rp25 juta, kalau memang tidak ada penganiayaan mengapa sampai memberi uang Rp25 juta ke keluarga Darso.

    Jumlah tersebut bukan kecil untuk anggota Satlantas dalam rangka takziah atau uang duka,” kata Kuasa Hukum keluarga Darso, Antoni Yudha Timor selepas proses ekshumasi (bongkar makam) di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, Senin (13/1/2025).

    Uang sebesar Rp25 juta tersebut diterima oleh istri Darso, Poniyem (42) di rumah pemilik rental tempat Darso bekerja di wilayah Cangkiran, Mijen, Kota Semarang, Sabtu (14/12/2024).

    Pemberian uang itu, Poniyem mengaku menerimanya dalam kondisi tertekan lantaran mendatangi mediasi seorang diri.

    Masih Utuh

    Antoni menilai, uang sebesar Rp25 juta ada indikasi sebagai uang damai.

    Sebab, selama tiga bulan ada beberapa pihak yang mencoba untuk melakukan mediasi.

    Namun, kasus itu baru dipegang pihaknya pada 23 Desember 2024. Bahkan, para polisi itu sempat menyatakan minta maaf dan mau bertanggung jawab.

    “Uang ini yang perlu di dalami oleh penyidik. Uangnya masih utuh, karena ketika diterima oleh istri korban, langsung diserahkan kepada adik korban yang saat ini sebagai pelapor untuk dikembalikan,” ucapnya.

    Namun, keluarga kesulitan melakukan pengembalian uang.

    Antoni menilai, merasa keluarga belum mengembalikan uang tersebut karena komunikasi dengan terlapor yakni seorang polisi berinisial IS buntu. “Ya komunikasi buntu dari 23 Desember 2024 sampai 8 Januari 2025.

    Kami akhirnya melapor ke Polda Jateng pada Jumat 10 Januari 2025,” katanya.

    Surat Klarifikasi

    Keraguan lainnya yang dirasakan oleh keluarga Darso adalah dalih anggota Satlantas Polresta Yogyakarta mendatangi Darso untuk pemberian surat klarifikasi. Keluarga menyebut tidak menerima sepucuk surat pun.

    “Kalau mau menyerahkan surat mengapa harus membawa Darso sampai keluar rumah,” terangnya.

    Di samping itu, keluarga mempertanyakan soal korban yang dibawa sejauh 500 meter dari rumahnya.

    Lalu korban disebut minta turun karena hendak buang air kecil yang disusul para anggota polisi.

    “Kami anggap aneh karena ngapain polisi jauh-jauh dari Yogyakarta ke Semarang hanya kencing bersama-sama,” terangnya.

    Dari rentetan kejadian itu, Antoni menilai ada potensi pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP).

    “Keluarga korban menceritakan polisi datang tanpa perkenalan tanpa surat, terus diduga adanya pemukulan sampai kehilangan nyawa, lantas SOP mana yang tidak dilanggar?,” ungkapnya.

    Toni dan Feri

    Sementara keluarga Darso heran paska kejadian tersebut Toni dan Feri malah menghilang.

    Darso dalam kecelakaan di Yogyakarta sedang bersama Toni dan Feri. Mereka terlibat kecelakaan di Jalan Mas Suharto, Danjurejan, Yogyakarta pada Jumat, 12 Juli 2024.

    Dalam kecelakaan itu, pengendara motor Tuti Wijayanti alami luka-luka selepas terlibat kecelakaan dengan mobil Avanza pelat H9047YQ yang dikemudikan Darso.

    “Saya meminta keluarga Darso untuk segera menghubungi mereka agar mau ketemu dengan saya, tapi sampai hari ini belum ada hasil. Saya berharap nanti penyidik yang memanggil Toni dan Feri,” jelas Antoni.

    Pemanggilan Toni dan Feri, lanjut Antoni, sangat penting dilakukan.

    Meskipun keduanya hanya terlibat dalam kejadian kecelakaan bukan dugaan penganiayaan tetapi dua kejadian tersebut adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

    “Informasi yang saya dapat Toni adalah kepala desa di salah satu desa di Boja Kendal, istrinya anggota kepolisian. Kalau Feri saya belum dapat informasi,” terangnya.

    Dirreskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengatakan belum memperoleh informasi soal kedatangan anggota Polresta Yogyakarta ke Semarang untuk mendatangi korban.

    “Soal itu nanti Polda DIY yang menyampaikan,” katanya.

    Kejadian 21 September

    Diberitakan sebelumnya, Seorang warga Gilisari Purwosari Mijen, Kota Semarang, Darso (43) meninggal dunia selepas diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

    Akibat kejadian itu, korban meninggal dunia selepas dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam pada Minggu, 29 September 2024. Keluarga sempat diberi uang sebesar Rp25 juta dari para terduga pelaku sebagai uang damai pada Sabtu, 14 Desember 2024.

    “Iya sebelum meninggal dunia, suami saya dijemput jam 6 pagi oleh tiga orang pakai mobil. Dijemput dalam kondisi sehat, 2 jam kemudian saya dikabari sudah di rumah sakit,” ujar istri Darso, Poniyem (42) di Mapolda Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025) malam.

    Poniyem mendatangi Mapolda Jawa Tengah untuk membuat laporan kejadian penganiayaan berujung suaminya meninggal dunia.

    Poniyem menduga suaminya dianiaya oleh orang-orang yang mendatangi rumahnya. Sebab, suaminya selama di rumah sakit mengaku dihajar oleh orang-orang tersebut. 

    Periksa 13 Saksi

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah telah memeriksa 13 saksi berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan yang menimpa Darso sopir mobil rental Semarang.

    Pelaporan tersebut dilayangkan keluarga di SPKT Polda Jateng pada Jumat (10/1/2025) malam. Terlapor yakni anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial IS.

    “Kami telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang terdiri keluarga Darso, masyarakat sekitar, dan rumah sakit (RS Permata Medika),” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio selepas ekhumasi di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, Senin (13/1/2025).

    Dwi menyebut, kasus ini prosesnya dalam rangka penyelidikan sehingga belum bisa menyimpulkan kasus tersebut ada unsur pidana atau tidak.

    “Proses ekshumasi ini untuk mendukung bisa menentukan ada pidana atau tidak,” ungkapnya.

    Terkait terlapor yakni IS anggota Satlantas Polresta Yogyakarta, Polda Jawa Tengah belum melalukan koordinasi untuk melakukan pemanggilan.

    Dwi menyebut, hendak memastikan unsur pidananya terlebih dahulu baru melakukan pemanggilan.

    “Kami belum koordinasi dengan Polda DIY, kami tentukan dulu ini ada proses pidana atau tidak,” tuturnya.
    Diduga Dianiaya

    Makam Darso (43) korban diduga penganiayaan oleh anggota Satlantas Polresta Yogyakarta telah dibongkar oleh Polda Jawa Tengah, Senin (13/1/2025). Proses pembongkaran dimulai pukul 10.00 WIB yang berakhir pada pukul 12.05.

    Petugas gabungan dari tim forensik membawa dua boks kontainer selepas proses pembongkaran makam.
    Istri Darso, Poniyem (42) yang menyaksikan proses ekshumasi mengaku, merasa tertekan melihat makam suaminya dibongkar.

    Terlebih, keluarganya sempat keberatan makam Darso dibongkar. “Namun, demi kebenaran kami rela makam suami dibongkar. Biar tidak simpang siur dan hasilnya nyata,” kata Poniyem selepas proses ekshumasi di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, Senin (13/1/2025).

    Poniyem mengungkapkan, proses ekshumasi ini bisa menguatkan keterangannya soal adanya dugaan penganiayaan. Dia menyebut, melihat sendiri ada luka lebam suami di bagian kepala.

    Kondisi tersebut juga dikuatkan oleh penuturan suaminya sendiri. “Suami dijemput mereka (terlapor) dalam kondisi sehat. Tidak sakit apapun. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit,” ungkapnya.

    Tiga Bulan

    Menurutnya, petugas membawa sejumlah sampel organ tubuh dari Darso. Sampel ini akan dibawa ke laboratorium untuk penyelidikan. “Tim Kedokteran forensik akan melakukan penelitian dalam bentuk kegiatan patologi anatomi. Ini salah satu bentuk pendukung dari penyebab kematian daripada almarhum Darso,” bebernya.

    Terkait lamanya proses sampel, dia menilai tergantung nanti petugas dalam melakukan pendalaman. Namun, kondisi jenazah yang sudah tiga bulan dimakamkan nantinya akan berpengaruh.

    “Ya tentunya antara jenazah baru dan jenazah lama berpengaruh namun dari scientific crime Investigation dokter punya keahlian menemukan jawaban dari hasil penelitian,” terangnya. (iwn)

  • Libatkan Kampus, Pemerintah Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT – Halaman all

    Libatkan Kampus, Pemerintah Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah fokus menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di Nusa Tenggara Timur.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan Kementerian dan Lembaga serta universitas berkolaborasi menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrim dan risiko stunting.

    Menteri Wihaji menuturkan, menangani kemiskinan ekstrem dan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN,” ujarnya di kantor BKKBN Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Kemudian, upaya mengatasi kemiskinan maka akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    “Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi,” tegasnya. 

    Wakil menteri kesehatan (wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menambahkan, pencegahan stunting harus dicegah sejak remaja.

    Remaja putri harus dipastikan bebas dari anemia, karena itu upaya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi penting di masa pertumbuhan. 

    Dengan demikian, minum TTD secara rutin diharapkan mampu mengurangi potensi anemia.

    “Jika calon ibu mengalami anemia maka berisiko lahir bayi dalam keadaan stunting.  Kami berkomitmen melakukan pendekatan spesifik sebelum stunting itu muncul,” ujar Dante di kesempatan yang sama.

    Merujuk data BPS, persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024 adalah sebesar 19,48 persen termasuk dalam tiga Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

    Sementara dalam konteks prevalensi stunting, NTT menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk.

    Rakor khusus ini dihadiri perwakilan Pemprov NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.

  • HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pentingnya peran dokter hewan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan mencegah penyakit hewan di Indonesia.

    Meskipun jumlah tenaga kesehatan hewan masih jauh dari ideal, Viva Yoga mengajak para dokter hewan untuk tetap optimis berkontribusi dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-72 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 13.500 dokter hewan, jumlah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Viva Yoga menyebutkan, idealnya Indonesia memerlukan tambahan 50.000 dokter hewan untuk mendukung berbagai program kesehatan hewan dan ketahanan pangan.

    “Sayangnya, dari ribuan perguruan tinggi, hanya 14 yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan (FKH),” ujar alumni FKH Universitas Udayana tersebut.

    Beberapa perguruan tinggi dengan FKH di Indonesia antara lain, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, UGM, IPB, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

    Viva Yoga juga mengungkapkan DPR saat ini tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Ia optimistis RUU tersebut dapat disahkan dalam waktu satu tahun jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR.

    “Ini demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas politisikus Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam mendukung program makan bergizi gratis, Viva Yoga menekankan pentingnya peran dokter hewan untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan aman. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor protein hewani dari negara lain.

    “Kita harus mewujudkan swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ujarnya.

    Dengan kerja sama antarkementerian dan dukungan semua pihak, Viva Yoga optimistis  Indonesia mampu mencukupi kebutuhan protein hewani.

    “Dokter hewan memiliki peran strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.

  • Sekjen Sumu Pastikan Zendo Tak Tarik Admin Fee

    Sekjen Sumu Pastikan Zendo Tak Tarik Admin Fee

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu) Ghufron Mustaqim menyatakan, layanan ojek online (ojol) yang diinisiasi pihaknya yakni Zendo, tidak menerapkan biaya layanan (admin fee) untuk pemesanan makanan maupun antar-jemput.

    “Kalau pemesanan makanan itu tidak ada admin fee-nya sama sekali. Biaya layanan tidak ada, hanya ongkir saja,” kata dia yang dihubungi di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Apabila dibandingkan dengan penyedia jasa ojol lainnya di Indonesia yang bisa menerapkan biaya layanan hingga 30 persen, pihaknya memastikan memberikan harga terbaik bagi pelanggan dan pendapatan yang lebih adil bagi para mitra ojek yang terdaftar.

    “Jadi kalau harga makanan Rp10 ribu, ya pelanggan bayarnya Rp10.000 saja, tidak di mark-up,” ujarnya.

    Menurut dia, hal tersebut dikarenakan teknologi yang diterapkan terbilang murah, yakni hanya dengan menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp.

    “Karena itu secara biaya teknologi bisa murah. Jadi kita juga bisa memberikan harga yang terbaik buat para pelanggan, dan juga fair buat para driver,” katanya pula.

    Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu) menginisiasi pembentukan layanan ojek online (ojol) bernama Zendo yang siap memberikan pelayanan di 70 kota di Indonesia.

    Mengutip laman resmi perusahaan, di Jakarta, Jumat, Zendo merupakan layanan on-demand services berbasis ojek yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

    “Zendo berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan dengan layanan yang profesional namun tetap ramah dan bersahabat,” seperti yang tertulis di laman perusahaan.

    Perusahaan menyatakan, saat ini terdapat 700 lebih mitra ojek, 2.000 mitra layanan, serta lebih dari 100.000 pengguna aktif.

    layanan yang disiapkan Zendo antara lain yakni Zendo Bike dan Zendo Car yang melakukan antarjemput, serta Zendo Food dan Zendo Delivery yang berupa pengantaran makanan, dan pengantaran barang.

  • Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

    “Dengan cara melakukan intimidasi, pemasangan tiang-tiang dan beberapa juga mereka dikriminalisasi. Dipaksa dengan harga murah, menggunakan preman,” tambahnya.

    Gufron bilang, momen penetapan sebagai PSN telah dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk melancarkan berbagai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat sekitar proyek

    “Sebelum PIK 2 dijadikan PSN, terjadi pembebasan lahan secara paksa. Malah menggunakan ormas-ormas. Ketika ditetapkan PSN, dua hari setelah pengumuman Pemilu itu luar biasa makin brutal,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang penegak hukum untuk memperlihatkan tajinya.

    “Menurut saya inikan penegak hukum berani, punya keberanian tidak untuk menindaki itu secara tegas dan membongkar pagar sepanjang 30 meter itu. Ini soal keberanian saja,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Ferdinand, apa yang diungkapkan Said Didu mengenai kekuasaan sudah dibeli oligarki bisa saja menjadi benar.

    “Tapi untuk membuktikan itu juga tidak mudah. Karena namanya kolusi, korupsi begini, tidak dilakukan di atas meja,” sebutnya.

    Kata Ferdinand, apa yang berpolemik itu merupakan ujian kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bagaimana masalah ini diselesaikan dengan cara berpihak ke negara. Intinya kan keberpihakan kepada negara, karena laut tidak boleh dikuasai siapapun, kecuali oleh negara,” tukasnya.

    Melihat kasus tersebut, Ferdinand mengatakan bahwa ada upaya dari pihak swasta untuk menguasai laut Indonesia.

    “Itu adalah pelanggaran hukum serius kepada kedaulatan bangsa dan negara. Maka, ini sekarang sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kedaulatan negara,” Ferdinand menuturkan.

  • Jadwal Awal Puasa Ramadan 2025 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

    Jadwal Awal Puasa Ramadan 2025 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammadiyah telah menentukan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada acuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Menariknya, kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) juga menunjukkan kemungkinan awal Ramadhan jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 1 Maret 2025.

    Dilansir dari Unismuh Makassar, hal ini membuka peluang keserentakan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah pada tahun ini. Kendati demikian, penetapan resmi dari pemerintah tetap harus menunggu hasil Sidang Isbat.

    Lalu, bagaimana dengan Idul Fitri? Berdasarkan KHGT Muhammadiyah, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H diperkirakan jatuh pada Ahad, 30 Maret 2025.

    Di sisi lain, kalender Hijriah Kemenag menunjukkan bahwa tanggal 30 Maret masih merupakan hari ke-30 puasa Ramadan, sehingga Idul Fitri kemungkinan besar akan dirayakan pada Senin, 31 Maret 2025.

    Untuk penetapan 1 Ramadan versi Kemenag, menunggu hasil sidang isbat yang digelar jelang bulan Ramadan 2025. Sidang isbat dilakukan setiap awal penetapan ramadan maupun Idulfitri.

    Pelaksanaan sidang isbat mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

    Untuk penetapan jadwal awal puasa NU juga masih belum diputuskan.

    NU biasanya menentukan 1 Ramadan menggunakan metode yang sama dengan pemerintah yakni hisab dan rukyat. 

  • Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas buka suara soal organisasinya yang akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Adapun pernyataan mengenai Muhammadiyah bakal mengelola tambang eks Adaro sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menanggapi hal itu, Anwar tak membantah maupun membenarkan secara langsung pernyataan Bahlil. Anwar hanya menyebut pihaknya yakin dan percaya dengan Bahlil.

    “Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya,” kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).

    Kendati, Anwar tak mau bicara lebih banyak mengenai pengelolaan tambang Muhammadiyah. Sebab, pihaknya belum menerima langsung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tambang eks Adaro dari pemerintah.

    “Kalau WIUP belum di tangan, saya belum mau bicara,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.    

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu.  

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.

    “Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro, NU Dapat Bekas PT Kaltim Prima Coal

    Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro, NU Dapat Bekas PT Kaltim Prima Coal

    GELORA.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks Adaro sudah positif untuk Muhammadiyah” ujar Bahlil seperti ditulis Antara.

    Selain Muhammadiyah, lanjut Bahlil, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

    NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.

    Saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga. Adapun saat ini mereka tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi.

    “Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1).

    Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Tambang

    Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.

    Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.

    Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

    Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

    Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).