Organisasi: Muhammadiyah

  • Mendikdasmen Pidato di Unesco, Bukti Bahasa Indonesia Diakui Dunia

    Mendikdasmen Pidato di Unesco, Bukti Bahasa Indonesia Diakui Dunia

    Bisnis.com, MALANG—Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu’ti, menggunakan Bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa nasional Indonesia kini diakui secara resmi di panggung dunia, sekaligus menandai babak baru diplomasi kebahasaan Indonesia di tingkat global.

    Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) M. Isnaini, menjelaskan pengakuan Unesco terhadap Bahasa Indonesia merupakan tindak lanjut dari Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO sejak tahun 2023.

    “Langkah tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang aktif memperjuangkan keberagaman bahasa dan budaya dunia,” ucapnya, Kamis (6/11/2025).

    Keputusan UNESCO menjadi bukti keberhasilan diplomasi budaya Indonesia. Ia menegaskan bahwa UMM memandang peristiwa ini bukan hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga peluang besar bagi lembaga pendidikan bahasa untuk berperan dalam internasionalisasi bahasa nasional.

    Menurutnya, hal ini adalah langkah dan upaya yang sangat baik karena menjadi bagian dari penguatan diplomasi bangsa melalui bahasa dan budaya Indonesia.

    “Diplomasi bahasa merupakan instrumen penting dalam memperkuat citra bangsa di dunia internasional. Penyebaran Bahasa Indonesia di berbagai negara dapat menumbuhkan pemahaman lintas budaya sekaligus membangun hubungan antarbangsa yang lebih harmonis,” katanya.

    Dia juga menyebut bahwa langkah UNESCO tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

    Dalam Pasal 44, undang-undang itu menegaskan pentingnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

    Pengakuan UNESCO terhadap Bahasa Indonesia juga, kata dia, mencerminkan meningkatnya minat dunia terhadap pembelajaran bahasa ini. Banyak universitas asing dan komunitas diaspora Indonesia kini membuka kelas Bahasa Indonesia sebagai bagian dari studi budaya Asia Tenggara.

    Selain menjadi kebanggaan nasional, penggunaan Bahasa Indonesia di forum UNESCO juga menjadi simbol keberhasilan bangsa dalam menjaga identitas kebahasaan di tengah arus globalisasi.

    Maka dari itu, dia menegaskan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM juga terus berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten dalam bidang pendidikan bahasa serta memiliki kesiapan menjadi tenaga profesional pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

    Upaya ini sejalan dengan visi UMM untuk mengantarkan bahasa nasional tampil di kancah global sebagai bahasa diplomasi, budaya, dan ilmu pengetahuan.

    Krisna, sapaannya, menilai implementasi konkret dari kebijakan ini salah satunya diwujudkan melalui pengembangan program BIPA oleh lembaga pendidikan tinggi, termasuk UMM. Melalui program BIPA, pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga media diplomasi budaya.

    UMM sendiri terus mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, linguistik, dan interkultural yang mumpuni untuk menjadi pengajar bahasa di luar negeri.

    “Kami ingin lulusan UMM menjadi bagian dari tenaga profesional yang dapat mengajar Bahasa Indonesia di luar negeri, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama internasional,” ujarnya.

    Menurutnya, internasionalisasi bahasa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran aktif perguruan tinggi dalam mencetak tenaga pengajar yang berkualitas.

    “Kami melihat peluang besar bagi para lulusan fresh graduate untuk menjadi tutor dan pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing di berbagai belahan dunia. Melalui kegiatan akademik, penelitian, dan pelatihan pengajaran BIPA, UMM bertekad menjadi pusat pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia yang berdaya saing global,” ujarnya.

    Dengan optimisme bahwa Bahasa Indonesia akan terus memperluas pengaruhnya di dunia internasional, kata dia, maka kolaborasi antarperguruan tinggi, lembaga bahasa, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan diplomasi kebahasaan di masa depan. Harapannya, Bahasa Indonesia terus mendapatkan ruang yang lebih luas di dunia internasional. 

  • Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Di antara beberapa nama yang mencuat, nama Presiden ke-2 RI, Soeharto justru mencuri perhatian publik.
    Pengusulan gelar
    pahlawan nasional
    sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, bahkan partai politik.
    Selain
    Soeharto
    , dua nama lain yang turut diusulkan menerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    dan aktivis buruh Marsinah.
    Soeharto sendiri namanya diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan oleh Partai Golkar, sebagaimana diakui oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadila, sebelumnya. Namun, pengusulan ini menuai banyak penolakan, salah satunya dari kelompok elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
    Meski banyak penolakan, tak sedikit pula yang mendukung usulan tersebut.
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh berpandangan bahwa setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia.
    “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengutip
    Antara
    .
    “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” katanya lagi.
    Menurut Asrorun, masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena memang tidak ada orang yang sempurna.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
    Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antara
    , Rabu (5/11/2025).
    Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi.
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit,” jelas dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    , Dadang Kahmad, menilai, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya.
    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya melansir
    Antara
    , Kamis (6/11/2025).
    Menurutnya, Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
    Selama menjabat presiden, lanjutnya, Soeharto dinilai berhasil menjalankan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Dadang menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Soeharto tecermin dari pencapaian swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa pemerintahannya.
    “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar saat Tangani Kasus Korupsi di Medan

    Profil Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar saat Tangani Kasus Korupsi di Medan

    Liputan6.com, Medan – Rumah milik hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu terbakar. Dia tengah menangani kasus korupsi proyek jalan Dinas PUPR Sumatera Utara pada Selasa (4/11/2025). Kasus yang ditangani Khamozaru melibatkan Topan Ginting, mantan Kadis PUPR. Beruntung Khamozaru tidak ada di lokasi kejadian saat rumahnya terbakar.

    “Saya masih sidang tiba-tiba dihubungi bahwa ada kejadian di rumah. Tapi enggak diangkat karena saya lagi sidang. Lalu, dapat informasi jika rumah saya terbakar,” kata Khamozaro.

    Khamozaro dikenal sebagai hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Medan. Dia mendapatkan gelar sebagai Pembina Utama Madya. Golongan ini merupakan salah satu jenjang kepangkatan tertinggi dalam karier hakim di Indonesia.

    Dilansir Liputan6.com dari website Pengadilan Ngeri Medan, Khamozaro sempat menempuh jenjang S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang pada tahun 1996. Selesai menuntut ilmu di Padang, ia melanjutkan pendidikan tingkat S-2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan pada tahun 2009.

    Baru-baru ini, Khamozaru diketahui melanjutkan lagi pendidikannya di universitas yang sama. Dia memilih untuk mengambil S-3 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Februari 2025. 

    Khamozaru mengawali kariernya sebagai staf Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang pada tahun 1993 hingga tahun 1994. Dia kemudian melanjutkan kariernya sebagai hakim tingkat pertama pada tahun 2000 hingga 2009 di tiga pengadilan yang berbeda, yakni Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Dumai.

    9 Tahun menjalani profesi sebagai hakim tingkat pertama, karier Khamozaro mula naik. Pada tahun 2012 ia diamanahkan sebagai wakil ketua pengadilan di Pengadilan Negeri Sanggau. Kemudian, masih di pengadilan yang sama, Khamozaru naik jabatan sebagai ketua pengadilan pada Maret 2014. Namun, pada September 2014, ia pindah ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

    Khamozaro memulai kembali kariernya sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2018 menempati posisi sebagai ketua pengadilan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan menjadi wakil ketua pengadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tahun 2021. Kini, ia menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan sejak tahun 2022.

     

  • Pengurus PP Muhammadiyah Tolak Soeharto Pahlawan Nasional

    Pengurus PP Muhammadiyah Tolak Soeharto Pahlawan Nasional

    GELORA.CO -Penolakan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto juga datang dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

    Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Usman Hamid menilai, seorang pahlawan nasional harus memegang nilai-nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayat.

    “Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,” papar Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 November 2025.

    Hingga akhir kekuasaan Soeharto, Usman menyoroti status yang belum selesai secara hukum.

    “Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” jelasnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan berani berkorban untuk orang lain.

    “Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah,” pungkas Usman. 

  • Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi siap memfasilitasi pengelola pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan program Pesantren Aman yang diluncurkan saat kick off Hari Santri Nasional di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada 20 Oktober 2025 lalu.

    “Pemkab telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan bangunan yang sesuai standar. Karena kami, pemerintah ikut berkewajiban memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak. Salah satunya dengan menjamin fasilitas infrastruktur baik gedung belajar maupun asrama yang aman dan sesuai standar,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (4/11/2025).

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 pengurus pondok pesantren se-Banyuwangi, dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi, serta dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan para camat se-Banyuwangi.

    Ipuk menjelaskan bahwa pendampingan pemerintah sangat diperlukan agar setiap bangunan di wilayah Banyuwangi, khususnya pondok pesantren, dibangun dan digunakan sesuai ketentuan keselamatan. “Pemkab siap memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF. Dinas terkait akan siap membantu pengurusannya. Silakan berkonsultasi dengan Dinas PU,” tegasnya.

    Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa PBG merupakan dokumen wajib sebelum pembangunan gedung dimulai, sedangkan SLF berfungsi memastikan gedung yang telah selesai dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Kedua dokumen ini saling melengkapi dan penting untuk legalitas serta keamanan suatu bangunan,” jelas Suyanto yang akrab disapa Yayan.

    Menurutnya, Dinas PU CKPP Banyuwangi membuka layanan konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan atau mengurus dokumen PBG dan SLF. Pemkab akan memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses berjalan mudah dan transparan.

    “Masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Wamenaker: Program Magang Nasional Adalah Investasi Bangsa

    Wamenaker: Program Magang Nasional Adalah Investasi Bangsa

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sekadar kegiatan magang, melainkan investasi strategis untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia.

    Ia mengatakan melalui program ini, para lulusan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan membangun etos kerja yang kuat sebagai bekal memasuki dunia kerja.

    “Program pemagangan adalah jembatan emas menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Di sini, para lulusan bukan hanya belajar bekerja, tetapi membangun karakter dan kompetensi yang dibutuhkan industri,” kata Wamenaker Afriansyah Noor saat Sosialisasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch-II di PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Wamenaker mengapresiasi kesiapan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang memiliki 163 kampus di seluruh Indonesia, dengan total lulusan sekitar 30.000 orang per tahun.

    Para lulusan tersebut, jelasnya, dapat ditempatkan sebagai peserta pemagangan di berbagai unit amal usaha Muhammadiyah, seperti rumah sakit, klinik, rumah bersalin, serta layanan publik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan sektor lainnya.

    “Insya Allah, kolaborasi ini akan memberikan kontribusi baru yang berkualitas,” ujarnya.

     

  • Benarkah Komet 3I/ATLAS Pesawat Alien? Ini Penjelasan NASA

    Benarkah Komet 3I/ATLAS Pesawat Alien? Ini Penjelasan NASA

    GELORA.CO –  Jagat maya internasional tengah dihebohkan dengan kabar komet 3I/ATLAS yang diduga bukan sekadar benda langit semata, namun kapal induk alien.

    National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat mengungkapkan komet ini pertama kali ditemukan oleh teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) pada 1 Juli 2025.

    Arti nama komet 3I/ATLAS:

    ATLAS merupakan nama teleskop yang menangkap pergerakan komet tersebutHuruf “i” pada nama komet ini karena benda langit ini merupakan objek interstellar (antarbintang)Angka 3 karena komet ini menjadi objek antarbintang ketiga yang sejauh ini masuk ke tata surya kita (setelah 1I/Oumuamua pada 2017 dan 2I/Borisov pada 2019).

    Dikutip dari laman Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU), komet mengelilingi Matahari dalam orbit yang berbentuk lonjong, parabolis, dan hiperbolis. 

    Komet merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Komet bisa dikatakan sebagai bola es kosmik yang tersusun dari gas, batuan, dan debu beku yang mengorbit Matahari. 

    Adapun sejak laporan pertama, ilmuwan terus melakukan penelitian terhadap komet 3I/ATLAS.

    Dari Mana Spekulasi Pesawat Alien Datang?

    Dilansir Al Jazeera, rumor komet 3I/ATLAS bisa jadi pesawat alien mulai menyebar setelah New York Post menerbitkan artikel pada 29 September dengan judul “Komet ‘raksasa’ yang melaju ke arah kita ternyata lebih besar dari perkiraan sebelumnya, bisa jadi teknologi alien, kata seorang ilmuwan: ‘Ini bisa mengubah segalanya bagi kita.’”

    Para pengguna X (sebelumnya Twitter) menyebarkan tangkapan layar artikel tersebut untuk mendukung klaim mereka.

    Salah satu akun bernama Steven Greenstreet menulis “Para ilmuwan mengatakan sebuah pesawat luar angkasa alien raksasa sedang melaju menuju Bumi. Mengapa tidak ada lebih banyak orang yang membicarakan ini?”

    Sementara itu, akun bernama Richard Roeper membagikan kekhawatirannya:

    “Sebuah komet raksasa dilaporkan melaju menuju Bumi dengan kecepatan 130.000 mil per jam! Apakah kita bisa menghentikannya? Aku diberitahu ada dua misi yang sedang disiapkan — satu melibatkan ‘Messiah Crew’ yang dipilih secara khusus, dan satu lagi menggunakan dua tim, yaitu Freedom Team dan Independence Team. Kita pasti bisa!”

    Spekulasi semakin meningkat, dengan beberapa akun menyebut bahwa objek tersebut bukan komet sama sekali, melainkan pesawat luar angkasa yang sedang menuju Bumi.

    Akun lain bernama Astronomy Vibes juga mengunggah dengan menyertakan foto ilustrasi ‘kapal induk alien’.

    “Meskipun sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa ini kemungkinan besar hanyalah komet aneh, beberapa suara berani menyarankan bahwa ini mungkin sesuatu yang lebih — mungkin bahkan sebuah probe buatan dari peradaban lain.”

    Tidak Ancam Bumi dan Bukan Pesawat Alien

    Sejauh ini, klaim komet 3I/ATLAS adalah pesawat alien hanyalah spekulasi dan bukan merupakan pernyataan resmi.

    Termasuk beberapa gambar yang beredar bukanlah gambar yang dirilis NASA maupun teleskop Hubble.

    NASA menegaskan benda langit tersebut adalah komet dan tidak akan membahayakan bumi.

    “Meskipun lintasan objek ini membawanya ke bagian dalam tata surya, ia tidak akan mendekat ke Bumi.”

    “Saat komet 3I/ATLAS melintasi tata surya, jarak terdekatnya dari planet kita adalah sekitar 1,8 satuan astronomi (sekitar 170 juta mil atau 270 juta kilometer),” tulis NASA dalam pernyataannya.

    Hal senada juga disampaikan Badan Antariksa Eropa (ESA) yang mengonfirmasi komet tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Bumi maupun planet lain.

    Dengan menjelaskan bahwa jarak terdekatnya lebih dari 2,5 kali jarak antara Bumi dan Matahari.

    Bisa Diamati Lagi pada Desember 2025

    Menurut NASA, komet itu akan mencapai titik terdekatnya dengan Matahari pada 30 Oktober 2025, dengan jarak sekitar 210 juta kilometer (130,5 juta mil) dari Matahari.

    Berdasarkan pengamatan Teleskop Antariksa Hubble, komet tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 210.000 kilometer per jam (130.500 mil per jam), yang merupakan kecepatan tertinggi yang pernah tercatat untuk “pengunjung” dari luar tata surya kita.

    Komet ini akan muncul kembali di sisi lain Matahari pada awal Desember 2025, sehingga memungkinkan dilakukan pengamatan lanjutan, sebagaimana disampaikan NASA.

  • Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Kapolri: Judol dan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Ancaman Bangsa

    Bisnis.com, MALANG — Praktik judi online (Judol) dan penyalahgunaan menjadi ancaman bangsa sehingga perlu keterlibatan semua pihak, dari hulu dan hilir, untuk menanganinya.

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan data menunjukkan pemain judol  tertinggi berasal dari kelompok berpendapatan rendah dengan pendapatan tertinggi Rp1 juta, yakni 69,9%, bahkan melibatkan anak di bawah umur, di bawah 10 tahun.

    “Dari judol akan merembet ke perangkap Pinjol ilegal dan depresi,” ujarnya Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).

    Terkait narkoba, kata dia, hingga kini Polri telah memusnahkan 288 ton narkoba berbagai jenis yang bisa digunakan lebih dari 629 juta jiwa, dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia.  

    Menurutnya, masalah penegakan terkait judol dan narkoba penting, namun tidak kalah pentingnya penanganan di tingkat hulu, yakni kampus, lingkungan kampung, dan rumah tangga.

    Intinya, kata dia, semua perlu bekerja sama. Karena itulah, penting diwujudkan Kampung Bebas Narkoba dan semacamnya.

    Kapolri juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi digital, terutama fenomena misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang dapat merusak sendi kehidupan sosial. “Kita memasuki era citizen journalism. Siapapun bisa mengomentari, siapapun bisa menjadi sumber. Maka, saring dulu sebelum sharing,” tegasnya.  

    Listyo Sigit juga menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang tengah bergejolak. 

    Dia juga menyoroti lebih dari 110 konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan energi dunia. 

    Meski dunia menghadapi inflasi global dan ketidakpastian, dia meyakinkan, Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, Indonesia tidak boleh lengah. 

    Dia juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai kunci menghadapi krisis dunia. Ia menjelaskan bahwa Polri turut berperan aktif, salah satunya melalui program penanaman jagung di lahan seluas satu juta hektare. Karena itulah, Polri sangat terbuka kepada IMM untuk bekerja sama dalam hal tersebut. 

    Dia menyinggung pentingnya bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara produktif agar tidak berubah menjadi bencana demografi. Berbagai langkah pemerintah, seperti pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, program magang vokasi, serta dukungan terhadap UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia unggul.  

    Rektor UMM, Prof. Nazaruddin Malik menekankan pentingnya melahirkan insan paripurna, manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul dalam transfer ilmu, tetapi juga spiritualitas, keagamaan, dan kebangsaan.“UMM sebagai amal usaha Muhammadiyah akan terus mendukung kegiatan seperti Tanwir ini,” ujarnya. 

     

    Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto (tiga dari kiri), dan Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik (dua dari kiri), saat memberikan keterangan pers ada Penutupan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).  

  • Warga Sekitar Pabrik Air Minum Asing di Subang Keluhkan Kesulitan Air Bersih

    Warga Sekitar Pabrik Air Minum Asing di Subang Keluhkan Kesulitan Air Bersih

    Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

    Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.

    Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

    Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih. 

    Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.

    Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.
     

    Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. 

    Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

    Subang: Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) asing ternama di Kabupaten Subang mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan sidak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.
     
    Dedi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik. “Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih,” tegas Dedi.
     
    Dedi menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi warga.

    Sementara itu, dalam dialog di lokasi, perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang secara langsung mereka rasakan. Hal ini berbeda dengan pernyataan pihak perusahaan yang sebelumnya mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang air bersih. 
     
    Di hadapan Gubernur, seorang ketua RW mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan tidak ada bantuan yang diberikan oleh Perusahaan. “Enggak ada, Pak. Saya sebagai RW-nya, saya juga belum pernah minum airnya, enggak ada,” katanya.
     
    Fenomena kekeringan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain yang menjadi lokasi pabrik tersebut. Penelitian yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 2021 menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi hingga 76% di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, setelah pabrik beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian hingga 62%.
     

     
    Laporan kesulitan air juga datang dari warga di Cigombong, Bogor, serta Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menyebutkan bahwa sumur-sumur mengering saat musim kemarau, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. 
     
    Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya air di sekitar kawasan industri, agar keberadaan perusahaan dapat berjalan seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Di Tanwir IMM, Khofifah Pesankan Bangun Sinergi Kolektif, Ketua DPD RI Kenalkan Green Democracy

    Di Tanwir IMM, Khofifah Pesankan Bangun Sinergi Kolektif, Ketua DPD RI Kenalkan Green Democracy

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) membangun sinergi kolektif antar pemuda, lintas organisasi, dan elemen bangsa dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaya dan berkeadaban.

    Menurut dia, hal tersebut menjadi pesan mendalam bahwa Tanwir IMM ke-33 bukan sekadar forum organisasi, tetapi wadah menyiapkan pemimpin strategis bangsa yang siap menggerakkan perubahan.

    “Saya rasa ini sangat penuh makna bagaimana IMM menyiapkan masa depan. Terutama dengan membangun sinergi untuk bersama-sama secara kolektif membangun negeri. Menurut saya ide yang luar biasa,” ujar Khofifah dalam Tanwir IMM ke-33, Kamis (30/10/2025).

    Menurut dia, semangat sinergi dan kolaborasi dalam Tanwir IMM ini sangat dirasakannya. Terlebih dengan latar belakangnya sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebelum akhirnya mengepalai Muslimat NU.

    Lebih jauh, dirinya mengatakan bahwa persaudaraan antara Muhammadiyah dan NU juga sudah terjalin sejak lama. Di mana, ijazah atau sanad keilmuan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari sama-sama diberikan kepada ummat Islam di Indonesia.

    “Yang ingin saya sampaikan adalah persaudaraan ini begitu kuat, persahabatan ini begitu kuat. Maka antara pilar-pilar bangsa ini harus membangun persaudaraan, persatuan, kebersamaan dalam berbagai program,” katanya.

    “Selamat bertanwir bagi IMM. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini akan memberikan sinergi terutama bagi implementasi keputusan-keputusan strategis nanti. Tetaplah membangun sinergi, tetaplah membangun kolaborasi. Bangun negeri ini dengan seluruh energi,” pesan Khofifah menambahkan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa perjalanan panjangnya menjadi seorang aktivis, wiraswasta, dan akhirnya menjadi pimpinan lembaga membuatnya dapat mengeluarkan istilah Green Democracy.

    Green Democracy (Demokrasi Hijau) adalah sebuah konsep politik yang menempatkan keseimbangan dan keberlanjutan sebagai inti demokrasi.

    “Green Democracy bukan sekadar tentang lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai. Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa DPD RI berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologis.

    Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memastikan kebijakan nasional berpihak pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

    “Itulah bentuk politik etik yang sejalan dengan perjuangan Muhammadiyah yakni menegakkan amar ma’ruf nahi munkar melalui sistem, bukan sekadar slogan,” imbuh Sultan.

    Sultan juga berpesan kepada para kader IMM untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berjiwa penanam yang menanam nilai, gagasan, dan tindakan yang membawa kehidupan.

    Ia mengutip pesan Rasulullah SAW ‘Jika kiamat terjadi besok, dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah’. Menurutnya, menanam adalah simbol iman terhadap masa depan dan wujud kepemimpinan yang bertanggung jawab.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kedatangannya karena dua alasan fundamental. Yakni, karena masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda.

    “Tapi yang dimaksud adalah pemuda yang berproses, pemuda yang betul-betul menyiapkan diri. Dan IMM adalah salah satu organisasi sebagai sumber penyiapan anak bangsa untuk kelak menjadi pemimpin bangsa. Dan alasan kedua saya adalah karena temanya menyangkut energi,” terangnya.

    Di akhir, Menteri Bahlil mengingatkan agar di tengah fase keterbukaan informasi, mahasiswa perlu membangun diskursus yang baik. Sehingga, mereka dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (tok/ian)