Organisasi: MTI

  • Catatan MTI Soal Kemacetan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

    Catatan MTI Soal Kemacetan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan parah sepanjang delapan kilometer yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025) menjadi sorotan serius kalangan pengamat transportasi.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemerintah harus segera membenahi tata kelola kawasan pelabuhan secara menyeluruh, termasuk infrastruktur darat dan kebijakan tarif parkir yang dinilai memberatkan pengemudi truk.

    Dia menyebut antrean kendaraan dari kawasan Sungai Bambu hingga gerbang Pelabuhan Tanjung Priok tersebut sebagai salah satu kemacetan terparah yang pernah terjadi di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

    “Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengandalkan jalan raya. Sementara akses jalan rel sudah tidak begitu diminati, selain mahal juga tidak praktis,” ujarnya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut Djoko, penyebab kemacetan bukan semata volume kendaraan, tetapi juga karena ketidakseimbangan pembangunan sisi laut dan sisi darat pelabuhan. Kapasitas sisi laut diperbesar, sementara sisi darat tidak mengalami pengembangan berarti, termasuk ketersediaan parkir truk, toilet, dan fasilitas dasar lainnya.

    Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu juga menyoroti pilihan moda transportasi yang selama ini lebih mengandalkan jalan raya. Akses rel, yang di masa Hindia Belanda pernah menghubungkan langsung pelabuhan dengan kawasan industri, kini nyaris tak difungsikan. Padahal, secara ekonomi, angkutan berbasis rel lebih efisien untuk jarak menengah 500–1.500 kilometer.

    “Menggunakan jalan rel, lebih mahal ketimbang jalan raya. Menggunakan jalan rel, mahal, disebabkan menggunakan BBM nonsubsidi, masih dikenakan PPN 11 persen dan dikenakan track access charge (TAC),” jelas Djoko.

    Dia juga menyoroti hilangnya buffer zone—area penyangga antara pelabuhan dengan pemukiman—yang dahulu diatur dengan jarak minimal satu kilometer. Kini, kawasan itu dipenuhi bangunan komersial dan hunian, mempersempit ruang gerak truk dan logistik.

    Tak hanya itu, Djoko menilai pungutan Rp17.500 untuk parkir satu kali masuk pelabuhan sangat memberatkan pengemudi. Biaya ini, kata dia, dibebankan dari uang jalan yang diberikan ke sopir, padahal tidak jelas peruntukannya.

    “Perparkiran adalah konsesi dari pemerintah. Biaya-biaya semacam ini selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost), juga tidak jelas manfaatnya. Penarikan biaya pada ranah publik harus jelas peruntukan dan manfaatnya,” tegasnya.

    Menurutnya, layanan publik seperti pelabuhan semestinya tidak berorientasi profit, tetapi hanya sekadar cost recovery. Jika tidak, maka biaya logistik di Indonesia akan terus mahal, dan daya saing nasional kian melemah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    “Biaya produksi barang di Indonesia jauh lebih tinggi. Selain cost logistic, juga karena perizinan yang ruwet dan mahal. Ditambah lagi beban dari oknum aparat dan preman yang marak,” ujar Djoko.

    Kemacetan di Tanjung Priok, lanjut Djoko, juga dipicu kebijakan pemerintah yang terlalu lama membatasi operasional logistik selama musim mudik Lebaran, hingga 16 hari. Akibatnya, terjadi penumpukan kontainer dan hambatan distribusi barang.

    “Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Untuk jangka panjang, Djoko mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali jalur rel yang dahulu menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Belawan, Teluk Bayur, Panjang, Tanjung Emas, Juwana, hingga Tanjung Perak. Ia juga mendesak agar area penyangga dikembalikan fungsinya sebagai zona bebas bangunan.

    “Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan dan pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai,” pungkas Djoko.

  • Kemacetan Parah di Tanjung Priok, Potret Buruknya Tata Kelola Pelabuhan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 April 2025

    Kemacetan Parah di Tanjung Priok, Potret Buruknya Tata Kelola Pelabuhan Megapolitan 19 April 2025

    Kemacetan Parah di Tanjung Priok, Potret Buruknya Tata Kelola Pelabuhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, merupakan imbas buruknya tata kelola kawasan pelabuhan.
    Menurut dia, ada ketimpangan tata kelola di wilayah tersebut antara pengembangan sisi laut dan sisi darat.
    “Pembangunan di
    Pelabuhan Tanjung Priok
    memperbesar terus kapasitas sisi laut, namun kapasitas sisi darat tidak dikembangkan,” ujar Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
    Ia menilai, perhitungan kapasitas pelabuhan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi laut, tetapi juga mempertimbangkan fasilitas di darat.
    Kapasitas terkecil dari seluruh komponen pelabuhan seharusnya menjadi acuan utama dalam perencanaan.
    Selain itu, hilangnya area penyangga atau
    buffer zone
    antara pelabuhan dengan lingkungan permukiman membuat kemacetan makin parah.
    Menurut Djoko, idealnya, area
    buffer zone
    minimal memiliki jarak satu kilometer dan bebas dari bangunan.
    “Kita harus ikuti
    layout
    asli kawasan pelabuhan zaman Hindia Belanda dengan batas pelabuhan itu Cempaka Mas dan sampai ke timur,” kata dia.
    Kemacetan juga diperparah dengan minimnya penggunaan moda angkutan berbasis rel. Padahal, angkutan rel dinilai lebih efisien untuk distribusi logistik jarak menengah.
    Namun, kini penggunaan jalur kereta sudah sedikit peminatnya karena biaya yang lebih mahal dibanding jalur darat.
    “Menggunakan jalan rel, mahal, disebabkan menggunakan BBM no subsidi, masih dikenakan PPN 11 persen dan dikenakan
    track access charge
    (TAC),” jelas dia.
    Di sisi lain, ia menilai tarif parkir truk sebesar Rp 17.500 sekali masuk pelabuhan sebagai beban tambahan bagi para sopir truk.
    Biaya ini dinilai tidak transparan penggunaannya dan justru menambah beban logistik secara keseluruhan.
    “Penarikan biaya pada ranah publik harus jelas peruntukan dan manfaatnya. Ruang publik bukan untuk sebagai ladang penghasil uang, tapi sudah ada aturannya,” kata dia.
    Djoko mengatakan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka kemacetan di kawasan pelabuhan akan terus berulang dan berdampak pada kelancaran distribusi barang secara nasional.
    ‘Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang,” ucap dia.
    Kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan Jakarta Utara sejak Rabu (16/4/2025) malam hingga Jumat (18/4/2025) pagi.
    Kepadatan lalu lintas hingga lumpuh total ini terpusat di wilayah Tanjung Priok akibat aktivitas bongkar muat di sejumlah terminal pelabuhan.
    Meningkatnya aktivitas bongkar muat di NPCT One disebabkan oleh keterlambatan tiga kapal asal luar negeri yang bersandar.
    Pelindo tidak memprediksi bahwa keterlambatan tiga kapal ini juga berimbas pada peningkatan volume bongkar muatan.
    Belum lagi bertepatan dengan konsumen yang mengejar waktu sebelum libur panjang yang jatuh pada Jumat hingga Minggu (20/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Transportasi: Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang, Termasuk Area Penyangga – Halaman all

    Pengamat Transportasi: Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang, Termasuk Area Penyangga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kemacetan panjang di sekitar Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara bukan hal baru.

    Namun kemacetan kemarin boleh jadi yang terparah sepanjang sejarah.

    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, kemacetan di kawasan pelabuhan bagian hidup sopir truk.

    Menurutnya, hal itu karena akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengandalkan jalan raya. 

    Sementara akses jalan rel sudah tidak begitu diminati, selain mahal juga tidak praktis. 

    Menggunakan jalan rel, lebih mahal ketimbang jalan raya disebabkan menggunakan BBM non subsidi yang dikenakan PPN 11 persen dan dikenakan track access charge (TAC). 

    “Pembangunan di Pelabuhan Tanjung Priok memperbesar terus kapasitas sisi laut, namun kapasitas sisi darat tidak dikembangkan,” ucap Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Dalam perhitungan kapasitas harus dimasukkan ketersediaan tempat parkir truk, toilet dan lain-lain. 

    Kapasitas yang paling kecil atau minimal itulah yang harus dipakai sebagai patokan. 

    Jika hal yang sangat mendasar itu tidak menjadi perhatian, maka kemacetan lalu lintas ini akan terus terjadi. 

    “Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus ditata ulang termasuk area penyangga (buffer zone) antara pelabuhan dengan lingkungan pertokoan dan pemukiman harus ada jarak minimal 1 km daerah buffer zone harus bebas dari bangunan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu meminta pihak terkait agar mengikuti layout asli kawasan pelabuhan zaman Hindia Belanda dengan batas pelabuhan itu Cempaka Mas dan sampai ke timur.

    Disamping itu, kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah. 

    Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. 

    Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari.

    “Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk bahkan tersendat,” pungkasnya.

    Langkah Evaluasi

    Polda Metro Jaya mengambil langkah cepat untuk mengatasi kemacetan parah di Jalan Yos Sudarso dan sejumlah jalur lainnya menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kekinian sejumlah jalan itu sudah mulai terurai.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan pihaknya melakukan evaluasi bersama stakeholder terkait agar peristiwa itu tak terulang kembali.

    Menurutnya evaluasi bersama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Eksekutif NPCT1, dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    “Kemacetan parah karena over kapasitas, NPCT1 (New Priok Container Terminal One) harus memastikan agar rilis sesuai kemampuan pelabuhan dan system gate berfungsi maksimal,” ujar saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

    Kombes Komarudin mengungkapkan saat ini situasi arus lalu lintas sudah cukup terkendali.

    Sejumlah kendaraan yang melintas sudah kembali bergerak tidak seperti sebelumnya.

  • Polres Priok-Ditlantas Polda Metro Berjibaku Atasi Macet Akibat Lonjakan Truk Peti Kemas

    Polres Priok-Ditlantas Polda Metro Berjibaku Atasi Macet Akibat Lonjakan Truk Peti Kemas

    Jakarta

    Lalu lintas menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok macet total akibat lonjakan truk peti kemas yang antre masuk. Polres Tanjung Priok dibackup Ditlantas Polda Metro berjibaku menjaga dan mengatur lalu lintas dengan harapan kemacetan terurai.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pelindo serta KSOP Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari solusi atas hal tersebut. Koordinasi membuahkan sejumlah kesepakatan yakni pembukaan gratis gate pass pelabuhan untuk mengurai kendaraan arah Cilincing-Kalibaru.

    “Lalu penambahan personel security di setiap line gate in, di mana total ada 5 gate untuk membantu percepatan kendaraan melakukan proses bongkar muat,” kata Martuasah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4/2025).

    Martuasah mengatakan dilakukan juga penambahan personel personel operator alat berat bongkar muat. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas.

    Martuasah menjelaskan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak manajemen NPCT1 dan MTI Pelindo. Hasilnya disepakati 7 Gate Common Area PT. MTI dibuka semua dan berlaku one way.

    Lalu 26 unit alat berat (RTG) NPCT-1 difungsikan semua untuk mempercepat bongkar muat. NPCT1 juga telah membuka 5 pintu terminal area dan memberlakukan rekayasa contra flow di SAR.

    “Kondisi ini tentunya membuat sopir truk lelah dan lapar. Oleh sebab itu kami juga lakukan upaya-upaya agar mereka tetap standby di kendaraannya, tetapi kami suplai makanan serta minuman. Kami meminimalisir mereka meninggalkan kendaraan untuk mencari makan dan minum, karena khawatir saat arus jalan mereka tidak di truknya, terjadi perlambatan,” ucap Martuasah.

    (aud/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi tegaskan penumpukan di pelabuhan sebabkan kemacetan di Jakut

    Polisi tegaskan penumpukan di pelabuhan sebabkan kemacetan di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan penumpukan angkutan barang di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Yos Sudarso hingga ke Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

    “Penumpukan sudah terjadi sejak semalam dan kami sudah melakukan sejumlah upaya termasuk pengalihan hingga ‘contra flow’ (arus berlawanan),” Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Martha Catur di Jakarta, Kamis.

    Foto kombo situasi lalu lintas truk di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (17/4/2025). ANTARA/HO-NPCTI1/aa.

    Ia mengatakan penumpukan ini diduga terjadi karena Jumat (18/) libur sehingga Kamis ini menjadi hari terakhir pengangkutan sehingga jumlah peti kemas yang diangkut cukup banyak.

    Saat ini sudah ada tiga kapal besar yang bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan.

    “Ada 4.000 unit truk yang ada di kawasan ini dan ini jumlahnya di luar kapasitas,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di seluruh pintu masuk yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Ia menyebut, ada enam pintu milik PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang berjalan normal, kemudian enam pintu milik New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang ditambah satu pintu manual.

    Selain itu, dua pintu keluar berfungsi normal.

    “Kami melihat seluruh fungsi berjalan normal, tapi memang terjadi penumpukan,” kata dia.

    AKP Martha menambahkan pihaknya juga mengalihkan arus lalu lintas agar arus lalu lintas bisa berjalan.

    Sejauh ini, arus lalu lintas ke pelabuhan sudah mulai mencair dan pihaknya juga memberikan bantuan paket makanan kepada sopir truk trailer yang terjebak macet.

    “Kami berikan 150 paket makanan untuk membantu sopir yang terjebak macet,” kata dia.

    Kemacetan di Priok dilaporkan terjadi sejak pukul 05.30 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB sudah mulai lancar meski agak tersendat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Durasi Oneway dan Pembatasan Truk saat Arus Mudik Perlu Dievaluasi

    Durasi Oneway dan Pembatasan Truk saat Arus Mudik Perlu Dievaluasi

    PIKIRAN RAKYAT – Pembatasan angkutan barang dan sistem satu arah (oneway) di jalan tol menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi kepadatan saat arus mudik dan balik. Pemerintah sudah seharusnya mulai meningkatkan peran transportasi umum sebagai solusi jangka panjang.

    “Oneway itu bukan solusi sehat. Negara lain juga punya musim mudik, kayak Imlek di RRC, Natal di Eropa, atau Thanksgiving di Amerika, tetapi mereka pakai angkutan umum,” kata Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, Jumat (11/4/2025)

    Selaku Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, dia mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum. Salah satunya, dengan memperpanjang rangkaian kereta dan juga memperluas peron stasiun.

    Untuk arus mudik-balik Lebaran selanjutnya, Djoko juga menyarankan pemerintah mengevaluasi durasi waktu oneway dan pembatasan truk. Jika dilakukan terlalu lama dan panjang, dampaknya khawatirkan dapat merugikan angkutan umum yang mengangkut barang dan para pemudik.

    “Rekayasa lalu lintas terpanjang di dunia, tidak menjadi kebijakan jangka panjang. Karena akan bertentangan dengan kebijakan ketahanan energi. Sebanyak 93 persen BBM subsidi dinikmati masyarakat mampu (pemilik kendaraan pribadi),” katanya.

    Selain itu, oneway di jalan tol dinilai hanya menguntungkan bagi kendaraan yang searah. Kebijakan tersebut justru merugikan bagi kendaraan dari arah berlawanan karena menimbulkan kemacetan di jalur arteri yang mempertemukan mobilisasi pemudik dan warga lokal.

    Kecelakaan Turun

    Meskipun demikian, pengaturan lalu lintas oleh petugas kepolisian, pengelola jalan tol dan pemangku kebijakan lainnya diakui berhasil. Selain mengurangi kepadatan lalu lintas, tingkat kecelakaan di jalur mudik-balik kali ini juga diklaim menurun.

    Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, tingkat kecelakaan lalu lintas saat Lebaran 2025 disebut mengalami penurunan sekitar 30 persen secara keseluruhan. Selain itu, korban kecelakaan yang meninggal dunia juga berkurang 47 persen.

    Djoko menyebut angka kematian di jalan tol bahkan turun hingga 72 persen dengan jumlah kecelakaan yang berkurang 40 persen dibandingkan lebaran sebelumnya. Namun, dia masih menyoroti angka keterlibatan sepeda motor yang masih tinggi dalam kecelakaan lalu lintas.

    “Sepeda motor masih tinggi keterlibatannya, harus jadi perhatian serius. Dapat dipahami masih banyak pemudik ingin membawa motor pribadi untuk digunakan di kampung halaman. Maka, edukasi tetap diperlukan, seperti soal pembatasan barang bawaan dan kewajiban beristirahat di titik tertentu,” tuturnya.

    Dia menduga salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemudik bersepeda motor adalah jalan berlubang. Kondisi jalan rusak itu diyakini ikut terdampak efisiensi anggaran negara untuk perawatan jalan yang menjadi jalur mudik.

    “Kebijakan efisiensi di sektor transportasi kemungkinan besar belum langsung terasa sekarang, namun akan berdampak pada sisa tahun 2025. Evaluasi 2025 sebaiknya dapat dijadikan pedoman dasar dalam pembenahan menjelang Lebaran 2026,” kata Djoko.

    Sementara itu, sebanyak 2.007.922 kendaraan tercatat kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (31/3/2025) hingga Rabu (9/4/2025). Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Jasa Marga di empat gerbang tol utama selama arus balik Lebaran 2025.

    “Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 1.132.516 kendaraan (56,4 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung),” kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pendapatan Merdeka Copper Naik 31% Jadi Rp 37,83 T

    Pendapatan Merdeka Copper Naik 31% Jadi Rp 37,83 T

    Jakarta

    PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mencatat pertumbuhan pendapatan sepanjang 2024 sebesar 31% menjadi US$ 2,24 miliar atau Rp 37,83 triliun (kurs Rp 16.890) secara tahunan (yoy). MDKA mencatat peningkatan EBITDA menjadi US$ 329 juta atau naik 36% dibandingkan tahun sebelumnya ditopang kinerja positif entitas anak usah yang bergerak di sektor nikel, yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dan harga emas yang tinggi.

    “Kami berhasil mencatat pertumbuhan yang solid di seluruh lini bisnis utama, yang didukung oleh kemajuan dalam berbagai proyek strategis. Merdeka tetap teguh pada komitmennya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan,” kata Presiden Direktur Merdeka Albert Saputro dalam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

    MDKA mencatat pertumbuhan substansial melalui operasi nikel MBMA yang didorong oleh peningkatan kinerja signifikan Tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), di mana produksi melonjak menjadi 10,1 juta metrik ton basah (wmt) limonit, menandai lonjakan sebesar 150% secara tahunan, dan 4,9 juta wmt saprolit, naik 110% dari tahun sebelumnya.

    Smelter MBMA juga meningkatkan produksi nikel dan menghasilkan 82.161 ton nickel pig iron (NPI), atau meningkat 26%, dan 50.315 ton nikel matte bermutu tinggi (HGNM) yang naik 66% dibandingkan dengan tahun 2023.

    Tonggak penting dalam strategi bisnis nikel MDKA juga dicapai melalui PT ESG New Energy Material, perusahaan patungan pabrik High Pressure Acid Leach (HPAL) antara MBMA dan GEM Co., Ltd. Pada Februari 2025, PT ESG berhasil memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), yang kemudian diikuti oleh penjualan komersial perdana sebesar 8.500 metrik ton mixed hydroxide precipitate (MHP) pada Maret 2025.

    MDKA juga mencatat kemajuan berarti dalam pengembangan Pabrik Acid Iron Metal (AIM) yang dioperasikan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI). Proses komisioning terhadap komponen utama seperti Pabrik Pirit dan Pabrik Asam juga berhasil diselesaikan. Sementara itu, komisioning Pabrik Klorida dan Pabrik Katoda Tembaga berjalan lancar, d imana Pabrik Klorida berhasil memproduksi spons tembaga perdana pada Januari 2025.

    Sementara pada Proyek Emas Pani (Pani), MDKA mencatat kemajuan signifikan dengan capaian konstruksi mencapai 33% pada akhir 2024. Penuangan emas pertama ditargetkan pada awal 2026, dan proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia, dengan target produksi puncak sekitar 500.000 onc emas per tahun.

    “Dengan berbagai pencapaian penting yang menanti pada 2025 dan tahun-tahun selanjutnya, kami optimistis mencapai keberhasilan yang berkelanjutan,” tutupnya.

    Pendapatan MBMA Tumbuh 39%

    PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) mencatat pertumbuhan volume produksi, efisiensi operasi, dan eksekusi strategis proyek-proyek ekspansi. MBMA mencatat pendapatan US$ 1,84 miliar sepanjang 2024 atau meningkat 39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    MBMA juga mencatat laba bersih melonjak 139% menjadi US$ 80 juta, sementara EBITDA tercatat meningkat 67% menjadi US$ 163 juta. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja tambang nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral serta kontribusi signifikan dari operasi nickel pig iron (NPI).

    Sepanjang 2024, tambang tersebut menghasilkan 10,1 juta wet metric tonnes (wmt) limonit, peningkatan 150% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan 4,9 juta wmt saprolit, naik 110% dari 2023. Pada periode yang sama, smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) juga berhasil memproduksi 82.161 ton nikel dalam bentuk NPI atau peningkatan 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Dengan pengembangan proyek-proyek baru yang berjalan lancar serta fasilitas-fasilitas kunci yang mulai memasuki tahap commissioning, kami berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan pada tahun 2025,” kata Presiden Direktur MBMA Teddy Oetomo dalam keterangan tertulis.

    Kinerja ini didukung oleh mobilisasi kontraktor tambang baru dan percepatan kegiatan penambangan yang meningkatkan produksi bijih secara signifikan. Teddy mengatakan, upaya ini menjadi pondasi penting untuk meningkatkan operasi pemrosesan hilir, khususnya operasi RKEF dan High Pressure Acid Leach (HPAL) Perusahaan.

    Inisiatif efisiensi biaya juga berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan, di mana biaya tunai penambangan di tambang SCM menurun dari US$ 6 per wmt pada kuartal III menjadi US$ 5 per wmt pada kuartal keempat 2024. Sementara biaya tunai NPI turun menjadi US4 10.307 per ton di sepanjang 2024, dibandingkan dengan US$ 12.095 pada tahun sebelumnya.

    “Biaya tunai NPI diperkirakan akan terus menurun seiring meningkatnya ketersediaan bijih saprolite dari produksi sendiri untuk operasi RKEF kami,” jelasnya.

    Untuk lebih mengoptimalkan logistik dan mengurangi biaya, kata Teddy, MBMA tengah membangun jalan angkut baru yang akan menghubungkan tambang SCM secara langsung dengan kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Proyek infrastruktur strategis ini akan menurunkan biaya pengangkutan secara signifikan, meningkatkan kapasitas pengiriman bijih saprolit, hingga menciptakan koridor khusus untuk jalur pipa dan transmisi bijih limonit.

    Sementara untuk mendorong pertumbuhan jangka panjangnya, MBMA tengah mengembangkan dua pabrik HPAL di IMIP bermitra dengan GEM Co., Ltd (GEM) dan mitra strategis lainnya.

    PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) memiliki rencana kapasitas produksi nikel sebesar 90.000 ton per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). PT ESG New Energy Material (ESG) dirancang memiliki kapasitas produksi 30.000 ton nikel per tahun, sementara PT Meiming New Energy Material (Meiming) akan menyumbang produksi 25.000 ton setiap tahunnya.

    Sementara itu, kegiatan commissioning di fasilitas Acid Iron Metal (AIM) yang dioperasikan PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) terus menunjukkan kemajuan, tercermin pada pabrik asam dan pirit di MTI telah beroperasi, dengan pabrik asam mencatat rekor produksi pada kuartal keempat 2024 sebesar 164.985 ton asam dan 225.036 ton uap.

    “Fokus kami tetap pada keunggulan operasional untuk mendukung transisi energi global melalui pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutup Teddy.

    (ara/ara)

  • Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 agaknya tampak berbeda jika dibandingkan dengan momen pada perayaan Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pasalnya, setelah masa pandemi Covid-19 pada 2020, tren realisasi para pemudik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun ini trennya mulai mengalami penurunan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025. 

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang. 

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret—1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama sepinya pergerakan mudik.

    “Sekarang ini, pendapatan sedang turun, terutama di pedagang kaki lima, sektor informal, dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Bagi kelompok ini, kata Bhima, omzet yang merosot berarti lebaran tanpa mudik adalah keputusan rasional. Namun, bukan hanya sektor informal. Kalangan pekerja formal pun kini lebih berhati-hati.

    Meski masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR), banyak yang memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan darurat pasca-Lebaran.

    “Kalau setelah lebaran kena PHK bagaimana? Banyak yang akhirnya menunda mudik,” lanjut Bhima.

    Bhima menjelaskan bahwa transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tiket pesawat, bus, kereta, hingga kapal laut biasanya melonjak karena permintaan tinggi saat mudik. Penurunan jumlah pemudik artinya lesunya pemasukan dari sektor ini.

    “Begitu juga sektor perhotelan, makanan-minuman, hingga industri oleh-oleh yang omzetnya saat Lebaran bisa menutup biaya operasional sepanjang tahun,” imbuhnya.

    Menurutnya, ketika mudik sepi, banyak pengusaha di daerah yang “gigit jari”. Tenaga kerja di sektor ini pun ikut menanggung dampak. Bagi banyak daerah yang mengandalkan momentum Lebaran untuk mendorong pendapatan asli daerah, kondisi ini jelas memprihatinkan.

    Oleh sebab itu, Bhima menilai bahwa solusinya ada pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Bhima menambahkan bahwa Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi rumah tangga tertinggi dalam setahun. Jika momentum ini hilang, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun terancam stagnan. 

    “Jangan ada kebijakan yang mendistorsi konsumsi. Diskon tarif listrik harus diperpanjang hingga akhir tahun. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan diperkuat,” tegas Bhima.

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Jakarta

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tampaknya tengah menguji sejauh mana institusi-institusi internasional dapat dilemahkan dan digoyahkan.

    Satu hal yang tak bisa disangkal dari sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini adalah bahwa ia tidak pernah bertindak setengah hati atau sekadar “gertak sambal”.

    Dalam taktik politiknya, si penggemar sepak bola Viktor Orban lebih sering memilih untuk menyerang daripada bertahan, dan ketika pemberitaan mengenai dirinya semakin negatif, ia kadang-kadang dengan sengaja mengguyurkan “minyak pada bara api yang berkobar”.

    Begitulah yang ia lakukan, bahkan sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Budapest pada hari Kamis (03/04)), Sekretaris Menteri Hungaria Gergely Gulyas mengumumkan melalui kantor berita negara MTI pada pagi itu bahwa Hungaria ingin keluar dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

    Pemerintah Hungaria telah memulai langkah tersebut, dan proses keluar akan dilakukan sesuai dengan semua tenggat waktu yang berlaku. Tak lama setelah itu, keputusan tersebut diterbitkan dalam Lembaran Resmi Hukum Hungaria.

    Keluarnya Hungaria dari ICC sudah dipertimbangkan sejak Februari. Gulyas dengan hati-hati menambahkan bahwa Hungaria berada dalam situasi hukum yang khusus.

    Meskipun negara ini telah bergabung dengan ICC, karena Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC, Hungaria tidak wajib melaksanakan perintah penangkapan.

    Meski langkah ini menimbulkan kegemparan internasional, tidak ada yang terkejut. Ketika perintah penangkapan dari ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikeluarkan pada 21 November 2024, hanya beberapa jam setelahnya, Viktor Orban dengan penuh semangat mendeklarasikan pihaknya mendukung Netanyahu sepenuhnya.

    Perintah penangkapan itu ia sebut sebagai “berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima”, tulis Orban di X dan malah mengundang “sohibnya” itu ke Hungaria, “di mana kami akan menjamin kebebasan dan keselamatannya”, sindirnya.

    Segera setelah itu, pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa negara mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar dari ICC. Pernyataan semacam ini, dalam pemerintahan Orban, sering kali menjadi sinyal bahwa keputusan seperti itu akan segera diambil.

    Keluarnya dari ICC baru akan berlaku setelah satu tahun

    Media independen Hungaria dan pengamat menanggapi langkah ini dengan setengah terkejut, setengah sinis. Majalah mingguan HVG (Heti Vilaggazdasag) memberi judul: “Mengapa kita butuh Mahkamah Internasional? Tidak ada yang boleh memaksa kita untuk menangkap siapa yang kita pilih!” Portal 444.hu menulis: “Netanyahu seharusnya ditangkap di bandara, tapi kita lebih memilih keluar dari ICC.”

    Pakar hukum internasional di Universitas Corvinus Budapest, Tamas Hoffmann, mengatakan kepada surat kabar Blikk, bahwa dengan keluar dari ICC, “pemerintah Hungaria memberi sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.”

    Secara hukum, Hungaria sebenarnya tetap diwajibkan untuk menangkap Netanyahu, meskipun negara ini berencana keluar dari ICC. Sebab, keluar dari ICC baru akan berlaku setelah tenggat waktu satu tahun, dimulai dari tanggal pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

    Keluarnya dari ICC lebih dari sekadar kado untuk Netanyahu

    Meski demikian, Viktor Orban dan Benjamin Netanyahu merayakan pengumuman keluarnya Hungaria dari ICC dengan antusias di konferensi pers bersama pada hari Kamis (04/04).

    Orban menyebut ICC sebagai “Mahkamah politik”. Netanyahu kemudian memuji pernyataan Orban dan menyebut ICC sebagai institusi “korup” dan mengancam demokrasi. Pertanyaan dari wartawan tidak diizinkan selama konferensi pers.

    Fakta bahwa Hungaria mengumumkan keluar dari ICC pada hari yang sama dengan kunjungan Netanyahu jauh lebih dari sekadar kado Orban kepada sahabatnya itu. Perdana Menteri Hungaria telah meluncurkan serangan politik besar tahun ini: “Perang melawan Kekaisaran Brussel”, yakni tentang transformasi Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang hanya terhubung oleh kepentingan ekonomi, serta perjuangan melawan para kritikus Orban.

    Dalam pidatonya pada Hari Nasional 15 Maret, Orban menyebut para kritikus tersebut sebagai “serangga yang baru nongol lagi setelah istirahat musim dingin”, yang kini akan “dibasmi.”

    Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Orban merasa bahwa masa-masa ini sangat menguntungkan untuk melakukan serangan politik semacam itu. Ia mengandalkan dukungan sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, yang kini menjadi fraksi ketiga terbesar di Parlemen Eropa.

    Dengan demikian, keluar dari ICC juga dapat diinterpretasikan sebagai ujian untuk melihat sejauh mana institusi transnasional dapat diserang dan mungkin dihancurkan.

    Langkah ini juga terkait dengan keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, mengingat keanggotaan ICC sangat erat terkait dengan keanggotaan dalam Uni Eropa.

    Hungaria adalah satu-satunya negara UE yang memutuskan untuk keluar dari ICC. Maka dari itu, keputusan ini juga menyentuh pertanyaan apakah Orban juga berniat untuk mengeluarkan negaranya dari Uni Eropa?

    Orban menginginkan Uni Eropa yang berbeda

    Hingga kini, Orban masih berpegang pada anggapan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa – dalam bentuk yang diubah menurut visinya. Keluar dari Uni Eropa tidak dapat diterima secara politik di Hungaria saat ini dan kemungkinan besar akan menjadi akhir karier politik Orban.

    Namun demikian, Perdana Menteri Hungaria itu terus menggempur Uni Eropa – dimulai dengan mitos sayap kanan mengenai “pertukaran populasi”, yang menyatakan bahwa Eropa akan kehilangan akar-akar Kristen-nya akibat migrasi, hingga narasi “Gayropa”, di mana partai pemerintah Fidesz bahkan bertindak melawan gerakan LGBTQ di Hungaria.

    Di dalam negeri, Orban meluncurkan kampanye besar melawan para kritikusnya – yang ia sebut dengan hina sebagai “serangga” dan perlu “pembersihan besar pada masa Paskah”.

    Tujuannya tampaknya adalah untuk memperkuat kekuasaannya sedemikian rupa sehingga alternatif politik hampir tidak mungkin lagi.

    Sementara itu, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di Hungaria.

    Hal ini terlihat, antara lain, pada partai oposisi Tisza (Hormat dan Kebebasan) yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei dengan selisih besar dibandingkan dengan Partai Fidesz milik Orban.

    Pemimpin partai tersebut, Peter Magyar, saat ini dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu.

    Namun, jurnalis Imre Para-Kovcs bersikap skeptis terhadap kemungkinan perubahan politik. “Hungaria kebal terhadap perubahan,” tulisnya. Harapan sebagian orang bahwa negara ini akan berubah secara mendasar adalah sebuah ilusi “para pemimpi yang simpatik”.

    *Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini