Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Terjadi Lagi Truk Jadi Mesin Pencabut Nyawa, 11 Orang Tewas di Purworejo

    Terjadi Lagi Truk Jadi Mesin Pencabut Nyawa, 11 Orang Tewas di Purworejo

    Jakarta –

    Masih hangat berita kecelakaan maut bus ALS (Antar Lintas Sumatera) di Sumatera Barat yang menewaskan 12 orang, kini muncul lagi berita duka kecelakaan maut truk dan angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Truk diduga mengalami rem blong hingga menewaskan 11 orang.

    Dilaporkan detikJateng, kecelakaan maut itu terjadi di Jl Purworejo-Magelang tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Rabu (7/5/2025) siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

    Seluruh korban adalah penumpang angkot yang merupakan rombongan takziah. Angkot sampai hancur tak berbentuk.

    “Korban 11 MD (meninggal dunia) merupakan penumpang dan sopir angkot. Rombongan dari Mendut Magelang mau takziah ke Purworejo,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Purworejo, Ipda Boby Pangestu.

    Truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Setibanya di lokasi, truk tak terkendali dan oleng sehingga menabrak angkot dengan Nopol AA 1307 OA yang berada di depannya hingga ringsek.

    Menurut kesaksian warga setempat, Iwan Luis Agustina (18), truk melaju melalui turunan di sekitar lokasi kejadian. Dia menduga truk mengalami rem blong.

    “Truk kan dari atas kayaknya rem blong terus dari bawah ramai. Mau ke kanan karena ramai terus ke kiri nabrak angkot di depannya kemudian nabrak rumah,” ucapnya.

    Truk Rem Blong Kerap Jadi Mesin Pencabut Nyawa

    Sudah sering terjadi truk yang mengalami rem blong menjadi pemicu kecelakaan maut. Masalah ini seakan terus terulang tanpa ada pembenahan dari berbagai pihak. Korban pun terus berjatuhan.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, setidaknya ada tiga fundamental yang belum terpenuhi untuk keselamatan armada truk dan bus. Pertama, belum ada kewajiban perawatan safety item, contoh minimal sistem rem yang harus di-overhaul setiap 3 tahun (seperti moda lainya). Kedua, tidak ada batasan yang jelas untuk jam kerja dan istirahat pengemudi seperti masinis atau pilot. Ketiga, tidak standar kesehatan mental dan fisik untuk pengemudi seperti pada moda lainya.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap beberapa kejadian kecelakaan sejak tahun 2015 hingga sekarang, terutama yang melibatkan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi antara lain kondisi kendaraan yang kurang laik, faktor kelelahan pengemudi, faktor kesehatan pengemudi, serta faktor pembinaan dan penindakan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan di antaranya oleh kondisi pengemudi yang tidak siap, serta tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri. Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat.

    (rgr/dry)

  • Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus lagi-lagi terjadi. Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025). Akibatnya 12 orang meninggal dunia.

    Kecelakaan maut ini diduga karena masalah pengereman pada bus itu. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan-Bekasi dengan nomor polisi B 7512 FGA.

    “Bus ALS datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Busur, diduga bus mengalami hilang fungsi pengereman dan terbalik,” kata Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Jamaluddin dikutip detikSumut.

    Plt Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani mengungkapkan, sesuai data di Aplikasi Mitra Darat, bus ALS tersebut tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa penyebab kecelakaan yang masih terus terulang. Faktor kondisi kendaraan, sopir bahkan sampai pembinaan dan penindakan menjadi penyebabnya.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap beberapa kejadian kecelakaan sejak tahun 2015 hingga sekarang, terutama yang melibatkan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi antara lain kondisi kendaraan yang kurang laik, faktor kelelahan pengemudi, faktor kesehatan pengemudi, serta faktor pembinaan dan penindakan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan di antaranya oleh kondisi pengemudi yang tidak siap, serta tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri. Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat.

    Djoko menilai, kecakapan pengemudi sangat rendah dalam mengoperasikan kendaraan. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia sangat buruk.

    “Tidak ada regulasi yang melindungi mereka, sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada microsleep,” ucapnya.

    Pemotongan Anggaran Ancam Keselamatan Transportasi

    Menurut Djoko, pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan berdampak pada kecelakaan. Dia meminta, Menteri Perhubungan harus bisa menjamin sarana transportasi dan fasilitas keselamatan transportasi selalu dalam kondisi siap digunakan dengan baik.

    “Pemerintah harus jujur pada publik jika tidak ada anggaran untuk keselamatan,” ucap Djoko.

    “Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak harus ikut dipangkas. Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi, sehingga perlu harmonisasi penegakan hukum,” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

    (rgr/dry)

  • Masyarakat Transportasi Indonesia jadi tuan rumah EASTS ke-16

    Masyarakat Transportasi Indonesia jadi tuan rumah EASTS ke-16

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Masyarakat Transportasi Indonesia jadi tuan rumah EASTS ke-16
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional EASTS ke-16 yang akan dilaksanakan di Surakarta tanggal 1–4 September 2025 yang diperkirakan akan dihadiri 800-900 peserta dari 19 negara anggota EASTS.

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan, konferensi tersebut bukan hanya ajang diskusi akademik, melainkan juga peluang untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Indonesia, melalui MTI dan seluruh ekosistem transportasi nasional, berkomitmen dan mampu menjadi bagian aktif dari solusi mobilitas global.

    Tory mengajak seluruh sumber daya MTI, mulai dari seluruh komisariat wilayah, divisi, hingga individu anggota untuk bersatu, berkontribusi, dan bersama-sama menyukseskan EASTS 2025.

    “Mari kita buktikan bahwa Indonesia, dengan segala keunikan dan dinamikanya, dapat menjadi contoh inspiratif bagi pengembangan transportasi berkelanjutan di kawasan dan dunia,” ujar Tory dalam Acara halal bihalal MTI yang diadakan di Jakarta, Selasa (29/04).

    Dalam kesempatan ini Tory mengatakan acara bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan momen yang penuh makna untuk refleksi atas seluruh ikhtiar yang telah kita jalankan bersama dalam mewujudkan visi besar MTI, yaitu membangun sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing.

    “Acara ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan MTI dengan seluruh mitra strategis dan stakeholder di sektor transportasi. Karena kita semua menyadari, keberhasilan membangun transportasi berkelanjutan bukan hanya tugas satu pihak, melainkan hasil kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa.” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Rabu (30/4). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian status internasional pada sebuah bandara dinilai tidak otomatis menarik maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa hal yang lebih penting adalah kesiapan wilayah sekitar bandara dalam menyediakan pasar yang cukup serta konektivitas ekonomi dengan kota-kota global.

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan  pemulihan status internasional tiga bandara yaitu Ahmad Yani (Semarang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), dan H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung), perlu diperhatikan bahwa daya tarik utama bagi maskapai bukan semata label internasional, melainkan potensi pasar dan hubungan ekonomi kawasan tersebut.

    Tory menilai bahwa bandara-bandara yang memiliki rekam jejak penerbangan internasional sebelumnya, seperti Ahmad Yani dan Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki peluang yang lebih kuat untuk kembali menarik maskapai asing, terutama karena keduanya berada di wilayah yang sedang mengembangkan kawasan industri.

    Sebaliknya, ada sejumlah contoh di mana pemberian status internasional justru tidak menghasilkan peningkatan trafik penerbangan. Bandara Kertajati di Majalengka merupakan salah satu kasus yang sering dikritik. Sejak diresmikan sebagai bandara internasional pada 2018, Kertajati kesulitan menarik minat maskapai untuk membuka rute, terutama karena minimnya penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitarnya serta konektivitas darat yang belum memadai.

    “Kertajati itu outlier, jangan disamakan. Itu contoh salah perencanaan sejak awal. Prakondisinya tidak mencukupi untuk ada bandara internasional sebesar itu,” kata Tory kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Tory juga mengatakan bahwa banyak bandara kecil yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir lebih didorong oleh janji politik atau permintaan pemerintah daerah. Bandara semacam ini kerap tidak memiliki pasar yang cukup dan berisiko menjadi infrastruktur yang mubazir jika tidak ada rencana jangka panjang yang matang.

    Dalam hal ini, MTI menilai perlu adanya penataan ulang sistem kebandarudaraan nasional yang lebih terstruktur. Peran masing-masing pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah perlu diperjelas, dan kebijakan terkait status bandara harus berbasis pada kebutuhan riil dan data permintaan pasar penerbangan.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan tiga bandar udara di Indonesia menjadi bandar udara internasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 April 2025.

    Tiga bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional adalah Bandar Udara S.M. Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Penetapan status ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang telah diubah dengan PM 40 Tahun 2023.

  • Kemilau Harga Emas dan Nikel Topang Kinerja Keuangan 2024 Grup Merdeka – Halaman all

    Kemilau Harga Emas dan Nikel Topang Kinerja Keuangan 2024 Grup Merdeka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun lalu. Laporan keuangan 2024 menyebutkan perusahaan berhasil meraup pendapatan terkonsolidasi sebesar US$ 2,24 miliar, naik 31 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, EBITDA perusahaan juga meningkat menjadi US$ 329 juta alias naik 36% dibandingkan tahun 2023. 

    “Pertumbuhan yang substansial tersebut terutama didorong oleh kinerja luar biasa anak perusahaan yang bergerak di sektor nikel yaitu PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), serta ditopang oleh harga emas yang tetap tinggi,” ujar Presiden Direktur Merdeka, Albert Saputro, dikutip dari keterangan resmi perusahaan.

    MBMA sendiri berhasil menorehkan pertumbuhan luar biasa setelah mampu meningkatkan volume produksi, melakukan efisiensi operasi, dan mengeksekusi proyek-proyek ekspansi yang strategis. Operator tambang nikel dan smelter yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri nikel di Sulawesi itu semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemasok utama bahan baku produksi kendaraan listrik dunia.

    Dari sisi pendapatan, MBMA mengantongi US$ 1,84 miliar sepanjang 2024, naik 39% dibandingkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, laba bersih MBMA juga melonjak 139% menjadi US$ 80 juta, serta EBITDA naik 67% menjadi US$ 163 juta.

    Presiden Direktur MBMA, Teddy Oetomo menjelaskan, moncernya kinerja perusahaan yang dipimpinnya didorong oleh peningkatan produksi tambang nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) serta kontribusi signifikan dari operasi nickel pig iron (NPI). Selama 2024, tambang SCM yang dikelola anak usaha perseroan menghasilkan 10,1 juta wet metric tonnes (wmt) limonit, melonjak 150% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta memproduksi 4,9 juta wmt saprolit, yang naik 110?ri 2023. 

    Sepanjang Januari-Desember 2024, smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) milik MBMA juga mampu memproduksi 82.161 ton nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI), meningkat 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta 50.315 ton nikel matte bermutu tinggi (High Grade Nickel Matte/HGNM) yang naik 66% dibandingkan 2023. 

    Kinerja positif ini turut didukung oleh mobilisasi kontraktor tambang baru dan percepatan kegiatan penambangan demi meningkatkan produksi bijih secara signifikan sehingga bisa menjadi bahan baku pemrosesan hilir, khususnya operasi RKEF dan High Pressure Acid Leach (HPAL) perusahaan. Selain menggenjot sisi produksi, peningkatan pendapatan MBMA juga diupayakan melalui inisiatif efisiensi biaya. 

    “Kami mencatat biaya tunai penambangan di tambang SCM turun dari US$ 6 per wmt pada kuartal ketiga menjadi US$ 5 per wmt pada kuartal keempat 2024. Sementara biaya tunai NPI turun menjadi US$ 10.307 per ton sepanjang 2024, dibandingkan dengan US$ 12.095 pada tahun sebelumnya,” kata Teddy.

    Tahun 2024 baginya merupakan periode transformatif bagi MBMA. Sebab perseroan berhasil meningkatkan produksi serta terus meningkatkan efisiensi di seluruh operasi. Ia optimistis, kinerja positif tersebut akan berlanjut di 2025. Sebab pembangunan beberapa proyek baru berjalan lancar, serta fasilitas-fasilitas kunci yang dikelola perusahaan memasuki tahap commissioning.

    Tidak hanya dari bisnis tambang emas dan nikel, Albert Saputro mencatat tren pertumbuhan juga dialami seluruh lini bisnis utama MDKA. Sebut saja PT ESG New Energy Material (ESG), perusahaan patungan pabrik High Pressure Acid Leach (HPAL) antara MBMA dan GEM Co., Ltd. Pada Februari 2025, ESG berhasil memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). Sehingga pada bulan berikutnya berhasil melakukan penjualan komersial perdana sebesar 8.500 metrik ton mixed hydroxide precipitate (MHP).

    “Pencapaian ini menandai langkah signifikan dalam ekspansi hilirisasi nikel Merdeka. Kami menjadwalkan pengiriman MHP berikutnya bisa berlangsung sepanjang 2025,” papar Albert.

    Selain itu, proyek pengembangan Pabrik Acid Iron Metal (AIM) yang dioperasikan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) juga terus berjalan. Di mana proses komisioning terhadap komponen utama seperti Pabrik Pirit dan Pabrik Asam telah berhasil diselesaikan. Sementara itu, komisioning Pabrik Klorida dan Pabrik Katoda Tembaga berjalan lancar, di mana Pabrik Klorida berhasil memproduksi spons tembaga perdana pada Januari 2025 yang lalu.

    Menanti Emas Pertama dari Gunung Pani

    Pada Proyek Emas Pani, Merdeka mencatat kemajuan signifikan dengan capaian konstruksi mencapai 33% pada akhir 2024. Albert memastikan kemajuan proyek tersebut masih sesuai dengan target penuangan emas pertama di awal 2026. “Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia, dengan target produksi puncak sekitar 500.000 ounce
    emas per tahun,” ujarnya.

    Demikian halnya Proyek Tembaga Tujuh Bukit yang juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Belum lama ini MDKA memperbarui estimasi sumber daya terindikasi yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan estimasi sebelumnya. Merdeka berencana merilis studi pra-kelayakan terbaru Proyek Tembaga Tujuh Bukit pada kuartal kedua 2025, yang akan mencakup proyeksi keekonomian proyek yang lebih baik serta kapasitas produksi yang akan ditingkatkan.

  • Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendapat sorotan tajam pasca macet parah menuju akses Pelabuhan Tanjung Priok. Tiga kapal sandar di dermaga NCPT1 menjadi penyebab kemacetan.

    Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo menilai adanya tiga kapal yang sandar di dermaga NCPT1 menyebabkan aktivitas bongkar muat meningkat drastis.

    “Langsung tiga kapal. Ini, kan, keserakahan mereka (Pelindo) yang akhirnya berdampak kepada kami sebagai sopir,” kata Nuratmo.

    Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah juga menduga Pelindo telah memaksakan kuota kontainer, sehingga menjadi salah satu biang kerok kemacetan hingga tiga hari. Kemacetan horor yang merugikan banyak pihak itu disebut imbas kebijakan PT Pelindo yang memaksakan kuota kontainer berlebih tanpa kesiapan sistem dan alat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional, dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota kontainer yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ungkap Ilhamsyah.

    Penyebab lain yang juga menjadi biang kerok kemacetan hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Priok adalah sistem yang kerap eror dan keberadaan common gate MTI yang tidak efektif.

    Gerbang ini rencananya untuk kendaraan yang masuk ke terminal NPCT1, NPCT2, dan NPCT3. Namun, dua terminal yakni NPCT2 dan NPCT 3 belum beroperasi.

    “Di sisi lain, common gate keberadaannya di dekat jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan sampai ke sana,” tambah Ilhamsyah.

  • Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Kaum buruh transportasi yang bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    Permintaan ini muncul menyusul adanya kemacetan ekstrem di ruas jalan sekitar pelabuhan selama beberapa hari, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Sabtu (19/4/2025).

    Permintaan ini muncul dari sejumlah serikat, antara lain Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI).

    “Merespons berbagai macam persoalan kami dari KPBI, FBTPI, dan SBTPI, akan melanjutkan perjuangan mendesak Pelindo agar segera melakukan pembenahan secara serius berikan keadilan kepada para buruh sopir dan warga Jakarta Utara,” ucap Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Senin (21/4/2025).

    “Tuntutan kami, yakni pecat dirut Pelindo, dirut MTI, dan dirut NPCT1. Selain itu, bongkar common gate MTI, serta hapuskan kebijakan gate pass berbayar,” sambung dia.

    Ilhamsyah mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi gerbang ekonomi nasional.

    Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan bentang sejarah yang panjang dan erat kaitannya terhadap perkembangan perdagangan.

    Menurut Ilhamsyah, Pelabuhan Tanjung Priok kian berkembang seiring kemajuan zaman dan Pelindo dipercaya sebagai salah satu perusahaan BUMN untuk mengelolanya.

    Namun demikian, kata Ilhamsyah, pada kenyataannya kemajuan tidak serta merta selaras membawa kesejahteraan kepada para buruh, dan masyarakat yang berada disekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Beragam persoalan yang timbul justru disebabkan oleh aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, premanisme dan pungli, kemacetan, bahkan terdapat indikasi terjadi tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan perusahan yang notabene sebagai perusahaan milik negara,” ungkap Ilhamsyah.

    “Pada tanggal 11 Februari 2025 yang lalu, FBTPI terlibat dalam pengorganisiran dan aksi massa bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) dalam merespon persoalan biaya masuk pelabuhan (gate pass), pemberantasan pungutan liar dan premanisme, perbaikan sistem operasi pelabuhan, perbaikan dan pengadaan fasilitas serta kemacetan,” sambungnya. 

    Ilhamsyah lalu menilai, kemacetan ekstrem menjadi permasalahan tradisional yang tidak pernah diselesaikan tuntas.

    Baginya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok kini bukan membawa kabar gembira bagi masyarakat, tetapi membawa kabar duka yang selalu menghantui masyarakat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota container yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ucap dia.

    Berdasarkan investigasi FBTPI, beberapa keterangan anggota dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) yang bekerja sebagai sopir trailer keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Ilhamsyah mengungkapkan kemacetan juga disebabkan oleh beberapa faktor.

    Di antaranya jumlah alat yang masih sangat terbatas, sistem sering eror, dan common Gate MTI tidak efektif penggunaannya.

    “Gate MTI yang merupakan common gate, rencananya akan mengatur mobil yang akan menuju ke NPCT1, NPCT2, dan NPCT3 sedangkan sekarang NPCT2 dan NPCT3 belum beroperasi. Di sisi lain, common gate MTPI keberadaannya di dekat jalan raya, sehingga Common Gate MTI menyebabkan kemacetan sampai ke jalan raya,” pungkas Ilhamsyah.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Ada Ormas di Balik Sulitnya Penertiban Parkir Liar Jakarta

    Ada Ormas di Balik Sulitnya Penertiban Parkir Liar Jakarta

    JAKARTA – Parkir liar di Jakarta sampai saat ini masih sulit ditertibkan hingga tuntas. Baru-baru ini, viral di media sosial warga dipatok parkir liar pinggir jalan hingga Rp60 ribu di kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada peran organisasi masyarakat (ormas) dalam menguasai parkir liar di Jakarta.

    Hal ini menjadi salah satu penyebab masih adanya pihak-pihak yang menguasai lahan untuk dijadikan parkir liar.

    “Di Jakarta itu banyak parkir yang uangnya tidak masuk ke kas pemda, tapi masuk ke ormas.

    Dulu zamannya Anies banyak konsensi kayak gitu. Untuk membantu menang pemilihan, lalu konsensinya penguasaan parkir. Tidak hanya di Jakarta, di daerah pun sama,” kata Djoko kepada VOI, Minggu, 20 April.

    Setelah berganti kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang kini dijabat oleh Pramono Anung, Djoko menilai sudah saatnya Pemprov DKI serius memberantas parkir liar.

    “Sekarang Pramono Anung kan tak ada janji politik, seperti Anies katakanlah. Sekarang kesempatan bagi Pramono untuk bereskan semua parkir liar,” tutur Djoko.

    Sejumlah cara yang bisa dilakukan oleh Pramono adalah membuat peraturan yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

    “Lalu membuat aturan kalau parkir enggak ada karcis, enggak usah bayar. Pokoknya parkir harus ada bukti pembayaran. Umumkan ke masyarakat,” urai Djoko.

    Hal ini, lanjut Djoko, perlu dilakukan agar retribusi parkir di Jakarta bisa menambah pemasukan daerah dan dialokasikan sebagai subsidi transportasi.

    “Parkir itu sebenarnya salah satu sumber pendapatan untuk subsidi angkutan umum. Potensinya besar, satu tahun di Jakarta bisa lebih dari Rp1 triliun yang di tepi jalan, on street. Tapi sekarang banyak dikuasai,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai urusan parkir liar menjadi salah satu fokus yang harus diselesaikan pemerintahannya. Soalnya, banyak yang ingin menjadi pengelola.

    Padahal, masalah parkiran jadi sumber pemasukan untuk Jakarta jika dikelola dengan baik.

    “Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu,” kata Pramono di Balai KOta DKI Jakarta, Sabtu, 19 April.

  • Jangan Asal Terobos! Begini Tata Cara Lewat Perlintasan Kereta Api

    Jangan Asal Terobos! Begini Tata Cara Lewat Perlintasan Kereta Api

    Jakarta –

    Kecelakaan tabrakan antara kereta api dan kendaraan masyarakat di perlintasan sebidang masih terjadi. Masyarakat diimbau agar lebih mematuhi prosedur keselamatan di perlintasan sebidang agar hal ini tidak terus menerus berulang.

    Terakhir, kejadian ini terjadi pada di perlintasan sebidang JPL nomor 27 Cilebut, di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dalam insiden itu ada satu unit mobil yang tiba-tiba seperti tersangkut di tengah rel dan tidak bisa bergerak sehingga saat kereta lewat mobil itu tertabrak. Dugaan awal insiden terjadi karena kelalaian pengemudi mobil yang tidak mematuhi prosedur keselamatan.

    Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata memaparkan sudah ada sederet produk hukum yang memberikan pedoman dan tata cara bagi masyarakat dengan kendaraaannya untuk melewati perlintasan sebidang. Semua aturan itu bermuara pada satu prinsip utama, yaitu mendahulukan kereta api untuk lewat dan jangan menerobos.

    “Pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api, memberikan hak utama kepada kereta yang lebih dulu melintasi rel,” tulis Djoko dalam catatannya kepada detikcom, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Dalam catatannya, dia mengutip Pasal 110 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Beleid itu menyebutkan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

    Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu memaparkan salah satu tata cara lalu lintas di perlintasan sebidang termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api.

    Dalam aturan itu disebutkan setiap pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang akan melintasi perlintasan sebidang kereta api wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan.

    Kemudian pengemudi juga harus menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati perlintasan, menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas,. Pengemudi juga dilarang mendahului kendaraan lain di perlintasan.

    Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor wajib berhenti di belakang marka melintas berupa tanda garis melintas untuk menunggu kereta api melintas.

    Selain itu, pengemudi kendaraan bermotor juga dilarang menerobos perlintasan saat pintu perlintasan ditutup, tidak menerobos perlintasan dalam kondisi lampu isyarat warna merah menyala pada perlintasan yang dilengkapi lampu isyarat lalu lintas.

    Di sisi lain, pengemudi juga diwajibkan untuk memastikan bahwa kendaraannya dapat melewati rel, sehingga pengemudi harus memastikan terlebih dahulu kondisi rel sedang kosong saat mau lewat. Pada saat melewati rel, pengemudi diminta untuk membuka jendela samping pengemudi, agar dapat memastikan ada tidaknya tanda peringatan kereta akan melewati perlintasan.

    Lalu, apabila mesin kendaraan tiba-tiba mati di perlintasan, maka pengemudi harus dapat memastikan kendaraannya keluar dari areal perlintasan.

    Djoko menekankan kereta api tidak dapat berhenti mendadak atau berhenti di tempat yang tidak ditentukan. Hal ini disebabkan 4 faktor, pertama kereta api mengangkut penumpang dalam jumlah banyak atau barang dalam tonase yang besar. Kedua roda kereta api dan jalan rel terbuat dari besi, sehingga nilai friksinya kecil dan tidak dapat berhenti mendadak.

    Ketiga, kereta api sendiri terikat di rel kereta api, sehingga tidak dapat berbelok atau menghindar apabila terjadi sesuatu atau terdapat sesuatu yang menghalangi jalannya.

    “Keempat, kereta api tidak dilengkapi dengan kemudi, sehingga tidak dapat menghindar atau berbelok seperti kendaraan lain. Kereta api hanya dilengkapi dengan wesel di stasiun yang berfungsi untuk memindahkan jalur,” beber Djoko.

    Djoko menilai kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang sudah seharusnya menjadi perhatian penting pemangku kepentingan. Sebab, setiap tahun kecelakaan serupa makin naik jumlah kejadiannya.

    Total kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari data yang dia bagikan, dalam lima tahun terakhir terjadi 1.499 kecelakaan di perlintasan sebidang. Lokasi kecelakaan 81% terjadi di perlintasan yang tidak dijaga.

    Rinciannya, sejak tahun 2020 sebanyak 269 kejadian, berikutnya tahun 2021 ada 277 kejadian, tahun 2022 ada 288 kejadian, tahun 2023 ada 328 kejadian, dan tahun 2024 ada 337 kejadian.

    Jenis kendaraan terdampak 55% adalah sepeda motor dan kendaraan roda empat dan lebih sebanyak 45%. Total korban 1.226 orang selama 2020 -2024. Sebanyak 450 meninggal dunia, 318 luka berat dan 458 luka ringan. Rata-rata ada 24 orang menjadi korban dalam satu bulan.

    Jumlah lokomotif tertemper tahun 2020 sebanyak 490 unit, tahun 2021 sebanyak 527 unit, tahun 2022 ada 617 unit, tahun 2023 sebanyak 660 unit, dan tahun 2024 mencapai 756 unit.

    (hal/kil)

  • Pengamat: Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang – Page 3

    Pengamat: Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang – Page 3

    Sebelumnya, kemacetan hingga 8 kilometer di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok mengundang perhatian publik. Antrean kendaraan itu dikaitkan dengan pembatasan operasional logistik saat periode libur mudik lebaran 2025.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan kemacetan yang terjadi imbas pemerintah salah ambil langkah.

    “Kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Misalnya, 16 hari pembatasan angkutan logistik dipandang terlalu lama. Menurutnya, paling ideal pembatasan aktivitas logistik dilakukan kurang dari satu pekan.

    “Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari,” tuturnya.