Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Tensi Dagang Mereda, Singapura Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

    Tensi Dagang Mereda, Singapura Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini setelah mencatat kinerja yang lebih baik dari perkiraan pada paruh pertama 2025.

    Kenaikan proyeksi itu didorong oleh percepatan pengiriman barang sebelum penerapan tarif Amerika Serikat (AS) dan meredanya ketegangan perdagangan.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (12/8/2025) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) menyampaikan ekonomi diperkirakan tumbuh 1,5%–2,5% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya 0%–2% yang berlaku sejak Mei.

    “Prospek ekonomi Singapura untuk sisa tahun ini masih dibayangi ketidakpastian,” ujar Sekretaris Permanen MTI Beh Swan Gin, sembari menambahkan bahwa terlalu dini untuk berspekulasi terkait kemungkinan resesi teknikal tahun ini.

    Dolar Singapura menguat tipis 0,1% terhadap dolar AS ke level 1,2865, nyaris tanpa reaksi signifikan terhadap revisi naik proyeksi pertumbuhan tersebut.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura tumbuh 4,4% pada kuartal II/2025, sedikit di atas estimasi awal pemerintah 4,3% dan sejalan dengan proyeksi median ekonom dalam survei Bloomberg. Secara musiman, ekonomi tumbuh 1,4% dibandingkan kuartal I/2025, sesuai estimasi awal.

    Pertumbuhan ini membantu Singapura menghindari resesi teknikal pada kuartal II, dengan pelaku usaha mempercepat pengiriman sebelum tarif baru Presiden AS Donald Trump berlaku bulan ini. Aksi tersebut mendongkrak kinerja sektor manufaktur, ekspor, dan jasa.

    Pada April lalu, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2025 sebesar satu poin persentase dari estimasi awal 1%–3% akibat potensi dampak tarif AS yang lebih tinggi.

    Kinerja awal yang solid juga membuat Otoritas Moneter Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada pertemuan Juli, setelah melakukan pelonggaran pada Januari dan April. MAS menyatakan kebijakan saat ini masih sesuai dan siap merespons risiko yang muncul.

    Meski Singapura hanya menghadapi tarif resiprokal sebesar 10% — lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya — risiko tetap tinggi jika AS menaikkan tarif sektoral pada ekspor kunci seperti semikonduktor dan farmasi. Dampak lanjutan juga dapat muncul jika negara lain mengurangi impor karena penurunan penjualan mereka ke AS.

    MTI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025 akan melambat dibandingkan semester I. Sektor manufaktur diperkirakan melemah akibat berkurangnya permintaan di pasar lain, perdagangan grosir akan tertekan seiring meredanya percepatan pengiriman.

    Sementara itu, permintaan lebih rendah pada jasa pengiriman laut maupun udara dapat menekan sektor transportasi dan pergudangan.

    MTI menegaskan akan terus memantau perkembangan global dan domestik serta melakukan penyesuaian proyeksi jika diperlukan sepanjang tahun ini.

    MAS, yang mengelola kebijakan moneter dengan mengizinkan pergerakan mata uang dalam rentang tertentu, dijadwalkan mengumumkan keputusan berikutnya pada 14 Oktober. 

    Sepanjang 2025, dolar Singapura telah menguat lebih dari 6% terhadap dolar AS, sementara indeks acuan Straits Times menguat hampir 12%.

  • Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui bakal mengumumkan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026 pada pekan ini, tepat sebelum pelaksanaan Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia.

    Jelang pengumuman tersebut, pos anggaran infrastruktur menjadi salah satu yang menarik dibahas. Pasalnya, pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pihaknya kerap jor-joran mengalokasikan modal belanja untuk mendukung pembangunan konektivitas jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran infrastruktur TA 2025 masih ditetapkan oleh Presiden ke-7 RI Jokowi pada pelaksanaan Nota Keuangan yang digelar pada 16 Agustus 2024. Di mana, semulanya Anggaran itu ditetapkan Jokowi sebesar Rp400,3 triliun.

    “Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

    Kala itu, Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

    Namun demikian, pos anggaran belanja infrastruktur tersebut tak sepenuhnya disalurkan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo usai pihaknya mencanangkan program efisiensi anggaran.

    Perlu Jadi Prioritas

    Meski demikian, sejumlah pakar belum dapat memprediksi berapa anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan Prabowo. Pakar Transportasi ITB sekaligus Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sonny Sulaksono mengaku belum sama sekali mendapat gambaran berapa alokasi anggaran infrastruktur tersebut.

    “Saya belum melihat angka-angka untuk alokasi APBN 2026 jadi belum bisa menanggapi [berapa proyeksi anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan],” kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

    Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan hal serupa. Di mana, dia mengaku belum mendapat pola rumusan anggaran infrastruktur yang akan ditetapkan Prabowo.

    Hanya saja, dia berpandangan bahwa rumusan anggaran infrastruktur perlu menjadi prioritas pemerintah. Terlebih, guna menciptakan pemetaan pembangunan di Indonesia.

    “Kita butuh melakukan pengembangan infrastruktur ke daerah-daerah penghasil mineral yang umumnya pembangunan infrrastrukturnya terbelakang. Semuanya fokusnya ke Jawa, Jakarta padahal daerah miskin banyak di Indonesia. Ada Morowali, Halmahera Pulau Obi itu penghasil mineral semua,” tandasnya.

    Kebutuhan Anggaran Infrastruktur

    Sebagai gambaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur US$625,37 miliar atau setara dengan Rp10.302,97 triliun (asumsi kurs Rp16.475 per dolar AS) untuk 2025—2029. 

    Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menhadapi kebutuhan anggaran untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur dasar. 

    Bendahara Negara tersebut tidak menampik bahwa pembiayaan untuk infrastruktur ini menjadi kendala serius karena pemerintah hanya mampu memberikan 40% dari kas negara atau sekitar Rp4.121,22 triliun. 

    “Jadi, kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini. Hal ini akan memerlukan partisipasi sektor swasta, dukungan dari banyak mitra, dan juga penciptaan mekanisme pendanaan inovatif,” ujarnya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025). 

    Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang dipaparkan, gap financing atau kesenjangan pendanaan untuk membiayai infrastruktur Indonesia sebesar 60% yang tidak mampu dibiayai APBN diharapkan dapat ditopang oleh injeksi investasi BUMN/BUMD dan sektor swasta. 

    Masing-masing diharapkan dapat berkontribusi 30% atau sekitar US$187,61 miliar atau setara Rp3.090,87 triliun dalam lima tahun ke depan. 

    Di samping adanya kesenjangan pendanaan, Sri Mulyani menyoroti adanya kesenjangan permintaan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah regional dan yang kurang terlayani. 

    Terlebih, masih minimnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur serta banyak proyek menunjukkan viabilitas yang marginal yang memerlukan dukungan untuk menarik investasi swasta.

  • Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

    “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

    Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

    Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

    Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

    “Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

    Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

    Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

    Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

    Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

    “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

    Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

    Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

    Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

    Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

    Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

    “Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

    Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

    Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

    “Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DKI diminta ambil langkah berani dan bijak tertibkan truk ODOL

    DKI diminta ambil langkah berani dan bijak tertibkan truk ODOL

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk DKI Jakarta ikut mengambil langkah berani dan bijak untuk menertibkan kendaraan truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimension and Over Load/ODOL).

    “Harus ada langkah berani dan bijak dari pemerintah untuk menertibkan truk berdimensi dan bermuatan lebih. Tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah kemanusiaan, sosial dan ekonomi,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan keberadaan ODOL ini tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi, akan tetapi keberadaan ODOL juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan Indonesia

    Merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025, dia mengatakan indikasi pemborosan keuangan negara akibat kerusakan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 47,43 triliun setiap tahun.

    Selain itu, data dari Polri yang diolah Bappenas (2025), menunjukkan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang sebesar 10,5 persen merupakan kedua tertinggi secara nasional.

    “Peringkat pertama sepeda motor 77,4 persen. Selanjutnya, angkutan orang 8 persen, mobil penumpang 2,4 persen, kendaraan tidak bermotor 1,5 persen dan kendaraan listrik 0,2 persen,” kata Djoko.

    Dari sisi ekonomi, ODOL selain tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas ASEAN, juga membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur.

    Adapun hasil diskusi sejumlah kementerian/lembaga dan kelompok komunitas masyarakat peduli keselamatan termasuk MTI, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengemukakan tiga agenda yang akan dilakukan.

    Tiga agenda itu yakni pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang, dan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Lalu, terdapat sembilan Rencana Aksi Nasional terkait implementasi zero (nol) ODOL dalam Rencana Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional, yaitu integrasi penguatan angkutan barang menggunakan sistem elektronik, pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

    Selanjutnya, penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik, peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang.

    Kemudian, pemberian insentif dan disentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar zero ODOL; kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi.

    Penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum; deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero ODOL.

    Serta, kelembagaan pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional untuk percepatan pengembangan konektivitas dan logistik di seluruh moda transportasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

    “Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

    Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

    “Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

    Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

    Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

    Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

    Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

    “[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

  • Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bandara internasional genap menjadi 22 bandar udara usai kenaikan status lima bandara menjadi internasional di Semarang, Bangka Belitung, Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

    Penambahan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong ekonomi daerah. Namun, benarkah penambahan bandara akan sesuai dengan harapan Prabowo?

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan hasil analisis Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) terhadap data keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa WNA yang masuk-keluar Indonesia melalui 17 Bandara Internasional selama tahun 2023 sampai dengan Mei 2025, terpusat atau 90% melalui Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Sementara bandara yang kontribusi penumpang WNA secara konsisten 1% sampai dengan 3% hanya Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Sumatra Utara. Adapun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas 1% hanya pada tahun 2023.

    Alvin memandang memang disparitas tersebut tampak sangat lebar dan menunjukkan bahwa keberaadaan bandara internasional lainnya tidak efektif datangkan tamu asing. Bukan tanpa sebab, tetapi butuh koordinasi dengan pemerintah daerah agar keberadaan bandara internasional efektif mendatangkan turis dan mendongkrak ekonomi.

    “Karena daerah tidak promosikan potensi dan atraksi daerahnya di negara yang dilayani penerbangan langsung ke bandara di daerahnya,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

    Pasalnnya, bagaimana tamu atau turis asing mengetahui adanya atraksi di daerah kalau tidak dipromosikan. Untuk itu, Alvin mendorong daerah yang bandaranya kini stastusnya menjadi internasional diwajibkan promosi di luar negeri secara konsisten.

    Menurutnya, hal itu dapat menjadi syarat penetapan bandara yang melayain rute internasional.

    Alvin justru melihat keberadaan bandara internasional saat ini hanya memfasilitasi WNI ke luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan bandara di Indonesia hanya sebagai pengumpan atau feeder bagi bandara Changi dan KLIA.

    Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo juga melihat efektivitas bandara untuk perputara ekonomi akan tergantung pada peran pemerintah daerah.

    Di mana peran serta pemda dalam mendukung ekosistem dari transportasi udara itu sendiri. Misalnya, dalam penyediaan hotel, fasilitas restoran, kemudian tempat-tempat wisatanya, atau lapangan-lapangan usaha yang lain yang terkait dengan transportasi udara.

    Di sisi lain, juga bergantung pada kegiatan industri di daerah masing-masing. Sebagaimana di Semarang yang dekat dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.

    “Kalau Semarang memang ada industrinya, kalau Palembang itu memang terkenal mungkin dari potensi wisata, budaya, juga jarak-jarak dengan kota-kota lain,” jelasnya.

    Penambahan Bandara Internasional Bagian dari Asta Cita

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penambahan bandara internasional tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2025.

    Dirinya menegaskan bahwa penetapan bandara internasional dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, potensi angkutan udara luar negeri, serta keterkaitan dengan sistem transportasi antarmoda.

    Penetapan ini juga sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional guna mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jaringan penerbangan internasional sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan konektivitas antarnegara, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses udara internasional yang aman, andal, dan kompetitif,” jelas Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Secara terperinci, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025, telah ditetapkan tiga bandar udara sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2025, dua bandar udara lainnya ditetapkan sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak.

  • Menyulam Mimpi di Bahodopi

    Menyulam Mimpi di Bahodopi

    Bisnis.com, JAKARTA – Jauh-jauh Rama Yasalam Pangalila merantau dari Palu ke Morowali. Jarak dua kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah itu kira-kira sekitar 500 kilometer. Jika menggunakan armada darat, perjalanan yang ditempuh dari Palu menuju Morowali kurang lebih 13 jam.

    Tekad Rama—panggilan Rama Yasalam Pangalila— sudah bulat. Selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Industri Logam Morowali.

    Politeknik Industri Logam Morowali (PILM) merupakan perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Lokasi kampus itu di Kecamatan Bahodopi, tak jauh dari Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebuah kawasan industri terintegrasi terbesar di Sulawesi Tengah.

    “Saya sudah masuk semester empat, menuju ke tugas akhir,” kata Rama ketika menceritakan keputusannya merantau dari Palu ke Morowali.

    Di PILM, Rama mengambil jurusan Teknik Perawatan Mesin. Pendidikan kejuruan yang dikembangkan PILM disesuaikan dengan kebutuhan pasar setempat, yakni untuk memenuhi tenaga kerja untuk kawasan industri.

    Salah satu yang menarik dari politeknik itu, mahasiswa yang belajar juga memperoleh bekal pengetahuan Bahasa Mandarin. Bahkan, mahasiswa tingkat akhir yang sudah memiliki level tertentu dalam penguasaan Bahasa Mandarin, bisa mendapatkan kesempatan untuk dikirim ke China untuk mendalami teknologi terbaru.

    “Kalau ada kesempatan, saya juga ingin bisa belajar sampai ke China,” ujarnya.

    PILM memiliki tiga program studi setara Diploma 3 yakni Teknik Listrik dan Instalasi, Teknik Perawatan Mesin, dan Teknik Kimia Mineral.

    Kampus tersebut pertama kali dibangun pada 2015 di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektare yang merupakan hibah dari IMIP. Kegiatan akademik pertama di PILM berlangsung pada 2017.

    Menurut Direktur PILM Agus Salim Opu, kehadiran PILM sejatinya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil untuk memasok kebutuhan di kawasan yang sejalan dengan program pemerintah terkait penghiliran nikel.

    Setiap tahun, Agus Salim menuturkan, PILM menerima 224 mahasiswa yang diseleksi melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri. Selama menempuh pendidikan sepanjang 6 semester, para peserta didik tidak dipungut biaya oleh PILM.

    Kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh PILM terintegrasi dengan IMIP. Setiap mahasiswa beroleh kesempatan untuk menempuh kegiatan pembelajaran selama 4 semester di lingkungan kampus dan 2 semester di kawasan.

    Pihak kampus bekerja sama dengan tenant di IMIP untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja magang guna memperkuat pengalaman terjun ke lapangan.

    “Mereka yang magang ini sudah memperoleh insentif dari tempat mereka bekerja. Ada yang sewaktu magang, kinerjanya bagus, lalu ditawari pekerjaan tetap oleh tenant. Hampir 70% mahasiswa kami terserap di IMIP setelah magang. Sisanya 30% lewat jalur normal. Semua lulusan kami diserap tenant di IMIP,” kata Agus Salim Opu.

    Tahun ini, dia menuturkan, pihaknya membuka kesempatan bagi mahasiswa yang hendak magang di luar negeri dengan durasi selama 6 bulan dengan syarat tertentu.

    “Ini sedang kami upayakan mahasiswa bisa magang ke China. Syaratnya mereka memiliki HSK [Hanyu Shuiping Kaoshi]—semacam syarat TOEFL— di level tertentu untuk magang di China selama 6 bulan dan 6 bulan di pabrik,” ujar Agus.

    Dengan model pembelajaran tersebut, harapannya mahasiswa lebih termotivasi dan dapat memetik pengalaman apabila kembali ke Tanah Air. Apalagi, katanya, Kawasan IMIP dan wilayah Morowali secara umum memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah secara optimal.

    “Pabrik di IMIP itu lengkap. Mulai jalur dari tanah diolah menjadi stainless, tanah menjadi karbon, tanah menjadi baterai. Kami di sini sudah mampu mengolah ore [bijih] menjadi setengah baterai. Nah, dari setengah baterai menjadi baterai ini kami belum bisa. Ini yang terus kami pelajari,” katanya.

    Produk lembaran baja gulung yang diproduksi salah satu tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

    Kontribusi IMIP

    Keberadaan IMIP di Morowali dimulai sejak 2013 yang diawali dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia yang kala itu diwakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping.

    Setahun kemudian, pada 2014, kawasan IMIP mulai beroperasi. Selanjutnya, pada 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan smelter pertama di kawasan itu yakni PT Sulawesi Mining Investment (SMI).

    Kawasan itu terus berkembang hingga saat ini dengan investor berasal dari China, Korea, Jepang, Australia, dan Indonesia.

    Menurut Direktur Komunikasi IMIP Emilia Bassar, kawasan IMIP dihuni kurang lebih 50 tenant, baik yang sudah beroperasi secara penuh maupun dalam tahap konstruksi dan perencanaan.

    Beberapa tenant utama di kawasan itu, antara lain Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Dexin Steel Indonesia (DSI), QMB New Energy Materials, Huayue Nickel Cobalt Indonesia (HYNC), CNGR Ding Xing New Energy (CDNE), dan Merdeka Tsinghan Indonesia (MTI).

    Dari kawasan itu muncul hasil produksi yang terbagi menjadi empat klaster yakni pertama, baja tahan karat (stainless steel); kedua, baja karbon (carbon steel); ketiga, bahan baku baterai kendaraan listrik; dan keempat, pendukung lainnya.

    Beberapa kegiatan produksi di kawasan tersebut bahkan tercatat memiliki tingkat produksi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Emilia Bassar menuturkan, dari sisi investasi di kawasan IMIP telah mencapai US$34,3 miliar sejak 2015 hingga 2024.
    Dari sisi kontribusi devisa ekspor, katanya, mencapai US$15,44 miliar pada 2024. Nilai itu tidak jauh berbeda dari periode 2023 sebesar US$15,49 miliar dan US$15,03 miliar pada 2022.

    Jumlah tenaga kerja yang terserap di Kawasan IMIP hingga Juni 2025 sebanyak 85.820 orang.

    “Kami pada tahun ini masih akan fokus pada hilirisasi nikel, memperkuat klaster baterai untuk kendaraan listrik, dan mengimplementasikan rencana penggunaan listrik berbasis energi baru terbarukan,” ujar Emilia.

    Kehadiran IMIP dengan jumlah tenaga kerja yang besar itu turut memberikan keuntungan ekonomi bagi warga di Bahodopi dan sekitarnya. Setidaknya terdapat 7.643 kegiatan usaha di sekitar kawasan industri tersebut.

    Berdasarkan data, kegiatan usaha terbanyak di wilayah sekitar IMIP yakni kios dan pertamini (layanan penjualan bahan bakar minyak) yang sebanyak 981 usaha, jasa penjualan makanan dan minuman kios, konter pulsa, agen perbankan, hingga bengkel.

    Dari pengamatan Bisnis, layanan jasa perbankan berupa konter pengiriman uang melalui jasa agen Laku Pandai cukup marak di sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi. Nilai transaksinya ratusan juta hingga miliaran di sejumlah gerai Laku Pandai.

    Dari pengalaman mendatangi langsung kawasan IMIP, aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah setempat adalah penataan ruang, penguatan infrastruktur jalan, dan pengelolaan sampah.

    Satu-satunya jalur, jalan Trans Sulawesi dapat dikatakan tidak cukup layak untuk menopang Morowali sebagai sebuah kawasan industri berskala besar yang terus berkembang.

    “Kalau di kawasan, tentu menjadi tanggung jawab kawasan. Tapi kalau di luar kawasan, mestinya bersama-sama dengan pemerintah daerah.”

  • Pelindo Regional Kalimantan ingatkan semua pihak perhatikan keselamatan lingkungan pelabuhan

    Pelindo Regional Kalimantan ingatkan semua pihak perhatikan keselamatan lingkungan pelabuhan

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pelindo Regional Kalimantan ingatkan semua pihak perhatikan keselamatan lingkungan pelabuhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meminta semua pihak baik internal maupun eksternal untuk lebih memperhatikan faktor keselamatan selama beraktifitas di area pelabuhan.  

    Hal ini disampaikan langsung oleh Suprayogi Sumarkan, Junior Manager Umum dan Humas. Menurutnya, pascakejadian kecelakaan kerja oleh pihak eksternal di CCC/CDC kontainer Pelabuhan Trisakti beberapa waktu lalu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Tim HSSE dan Operasional PT MTI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sabtu 02/08/2025 

    Disisi lain, Meskipun korban merupakan pihak eksternal yang beraktifitas di wilayah CCC/CDC PT MTI namun atas kecelakaan kerja tersebut, Pelindo melalui PT MTI memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalnya dan di terima dengan baik oleh pihak keluarga.

    “Kami menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kecelakaan kerja tersebut. Ini adalah duka bagi kami semua. Pelindo dalam kesempatan ini juga mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam bekerja khususnya di area Pelabuhan,” ujar Suprayogi, Junior Manager Umum dan Humas

    Pascakejadian, pihak Manajemen Pelindo melalui PT MTI telah melakukan pelaporan ke stakeholder terkait guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Selain itu, akan diakukan upaya peningkatan keamanan terminal, yang difokuskan pada prosedur keamanan, titik rawan blind spot, dan sistem komunikasi antar kru agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Manajemen menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan operasional, khususnya pada area stuffing dan bongkar muat yang memiliki risiko tinggi”, tutup Suprayogi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Senin (4/8). 

    Meskipun insiden ini menjadi perhatian serius, kegiatan operasional di area CCC/CDC tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari Tim HSSE dan Operasional untuk menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pelindo evaluasi keselamatan area kontainer Pelabuhan Trisakti Kalsel

    Pelindo evaluasi keselamatan area kontainer Pelabuhan Trisakti Kalsel

    Pascakejadian kami langsung berkoordinasi dengan Tim HSSE dan Operasional PT MTI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh

    Banjarmasin (ANTARA) – PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan keamanan dan keselamatan di area kontainer pelabuhan setelah kejadian kecelakaan kerja oleh pihak eksternal di CCC/CDC kontainer Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

    “Pascakejadian kami langsung berkoordinasi dengan Tim HSSE dan Operasional PT MTI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan Suprayogi Sumarkan di Banjarmasin, Kalsel, Minggu.

    Suprayogi menyatakan akan dilakukan upaya peningkatan keamanan terminal yang difokuskan pada prosedur keamanan, titik rawan blind spot dan sistem komunikasi antar kru agar peristiwa serupa tidak terulang.

    Manajemen Pelindo pun menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan operasional, khususnya pada area stuffing dan bongkar muat yang memiliki risiko tinggi.

    “Kegiatan operasional di area CCC/CDC tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari Tim HSSE dan Operasional untuk menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat,” jelasnya.

    Di sisi lain, meskipun korban merupakan pihak eksternal yang beraktivitas di wilayah CCC/CDC PT MTI namun atas kecelakaan kerja tersebut, Pelindo melalui PT MTI memberikan santunan kepada keluarga korban.

    Pelindo dalam kesempatan ini juga mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam bekerja khususnya di area pelabuhan.

    Pihak manajemen Pelindo melalui PT MTI juga telah melakukan pelaporan ke pihak terkait guna mengetahui penyebab pasti kejadian dan proses hukumnya ditangani Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Banjarmasin.

    Diketahui seorang kernet truk berinisial AI (22) tewas terjepit kontainer di areal kontainer PT SI Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Jumat (1/8).

    Sedangkan pelaku berinisial GPP seorang sopir truk, di mana pada saat itu pelaku ingin melakukan bongkar muat semen, kemudian menyuruh korban turun dari mobil untuk menjaga posisi mobil dari sebelah kanan dan kiri.

    Namun korban malah ke belakang truk dan tidak terlihat oleh pelaku, setelah dilakukan pengecekan korban sudah dalam keadaan terjepit belakang truk dengan kontainer.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Toyota Voxy Remuk Ditimpa Truk Tanah di Karawang, Bos Pabrik Part Otomotif Tewas

    Toyota Voxy Remuk Ditimpa Truk Tanah di Karawang, Bos Pabrik Part Otomotif Tewas

    Jakarta –

    Sebuah mobil Toyota Voxy remuk ditimpa truk tanah di Karawang, Jawa Barat. Warga negara (WN) Jepang yang berada di dalam Voxy tersebut meninggal dunia. Truk muatan tanah diduga overload.

    Warga negara Jepang bernama Yukihiro Nabae (63) menjadi korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi exit Tol Karawang pada Rabu (30/7/2025). Dikutip detikJabar, Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menjelaskan kecelakaan bermula dari mobil truk yang tak terkendali setelah keluar dari gerbang Tol Karawang Barat, dari arah Cikampek.

    Kecelakaan maut itu terjadi kemarin sore sekitar pukul 17.45 WIB. Wildan menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan oleh Mamat (38), warga Kabupaten Subang, kehilangan kendali dan menabrak median jalan.

    “Setelah menabrak median jalan, mobil truk terbalik ke sebelah kanan hingga menimpa minibus Toyota Voxy yang di dalamnya terdapat WNA Jepang bernama Yukihiro Nabae (63), yang meninggal di lokasi kejadian dan jasadnya dievakuasi ke RSUD Karawang. Sementara itu, sopir Toyota Voxy serta sopir dan kernet truk tronton dievakuasi ke RS Rosela untuk menjalani perawatan medis,” kata dia.

    Akun Instagram Kainduk PJR Cikampek mengunggah video detik-detik evakuasi kecelakaan itu. Tampak Toyota Voxy yang ditumpangi Presiden Direktur PT Nissen Chemitec itu remuk.

    “Sebuah dump truck bermuatan pasir diduga overload dan rem blong, terguling dan menimpa kendaraan penumpang yang ditumpangi warga negara asing dan meninggal dunia,” demikian informasi dari akun Instagram Kainduk PJR Cikampek.

    [Gambas:Instagram]

    Korban bernama Yukihiro Nabae adalah Presiden Direktur PT Nissen Chemitec. Perusahaan tersebut adalah pemasok komponen atau part otomotif. PT Nissen Chemitec memproduksi komponen plastik cetak injeksi untuk interior dan eksterior otomotif. Perusahaan itu menyuplai komponen eksterior dan interior kendaraan untuk beberapa mobil Jepang seperti Honda, Suzuki, Daihatsu, dan Toyota.

    Truk ODOL Mengancam Nyawa

    Sudah banyak kejadian truk over dimension over load (ODOL) menjadi penyebab kecelakaan. Bahkan, kecelakaan yang diakibatkan truk ODOL sampai menghilangkan nyawa orang.

    Menurut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dampak dari truk ODOL tak main-main. Truk ODOL dapat membuat negara rugi triliunan rupiah.

    “Jalan dan jembatan rusak dengan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang terus membengkak. Kementerian Pekerjaan Umum mengeluhkan biaya perbaikan jalan akibat beban berlebih yang sudah mencapai Rp 43 triliun lebih per tahun,” demikian dikutip dari siaran pers MTI.

    Belum lagi kerugian akibat kecelakaan truk yang kerap memakan korban jiwa. Kecelakaan truk di Indonesia kini menempati posisi kedua setelah sepeda motor.

    “Fatalitas kematian akibat kecelakaan truk sangatlah tinggi. Nyawa korban tidak ternilai harganya. Dan korban mati bukanlah sekadar angka statistik. Banyak di antaranya adalah kepala keluarga, dan kepergian mereka meninggalkan luka mendalam dan menciptakan kemiskinan bagi keluarga yang ditinggalkan,” sebut MTI.

    (rgr/dry)