Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Daripada Subsidi Motor Listrik, Mending Duitnya buat Subsidi Angkutan Umum

    Daripada Subsidi Motor Listrik, Mending Duitnya buat Subsidi Angkutan Umum

    Jakarta –

    Pemerintah menjanjikan akan memberikan subsidi untuk motor listrik. Namun ada anggapan lain, daripada memberikan insentif buat motor listrik, lebih baik anggarannya digunakan untuk subsidi angkutan umum biar bisa dinikmati lebih banyak masyarakat.

    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk mengalihkan subsidi motor listrik ke angkutan umum. Menurut MTI, subsidi motor listrik salah sasaran, justru bukan menjawab krisis daya beli. Subsidi motor listrik itu dinilai kontra-produktif dan tidak menjawab masalah penurunan daya beli masyarakat.

    “Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro dalam keterangan tertulis yang diterima detikOto, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru (cicilan, maintenance). Hal itu dianggap bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan.

    “Harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno.

    Di sisi lain, beban biaya transportasi di Indonesia sudah memberatkan. Data BPS menunjukkan, biaya transportasi menggerogoti 30-40 persen pendapatan warga miskin kota.

    Untuk itu, MTI lebih mendorong pemberian subsidi untuk transportasi umum ketimbang subsidi motor listrik. Subsidi angkutan umum dianggap sebagai kebijakan real yang langsung meringankan beban masyarakat. Setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai (disposable income) untuk kebutuhan lain.

    “Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas,” kata Tory.

    Sayangnya, subsidi angkutan umum malah dipotong di sejumlah daerah. Memotong subsidi angkutan umum dinilai sebagai langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh.

    “Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” tegas Djoko.

    MTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah. Pertama, hentikan subsidi motor listrik. Kedua, alihkan alokasi anggarannya menjadi subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaannya. Ketiga, jadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    “MTI siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk mendorong kebijakan transportasi yang pro-rakyat dan pro pengentasan kemiskinan,” katanya.

    (rgr/dry)

  • Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal. 

    Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.

    “Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).  

    Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi. 

    Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum. 

    Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.  

    “Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

    Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.

    Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025. 

    Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.  

    Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.   

    Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.

    Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.

  • 89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta khusus petani dan pedagang dalam waktu dekat. Skema operasional kereta khusus ini pun diusulkan mengikuti pola penumpangnya.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, telah sejak lama kereta jadi andalan pedagang dan petani. Menyusul rencana kereta baru, ada skema operasional yang diusulkannya bisa diterapkan.

    “Jika ada kereta khusus petani-pedagang, waktu henti di stasiun bisa diatur hingga 5 menit,” kata Djoko dalam keterangannya, ditulis Senin (25/5/2025).

    Kemudian, untuk rute penyangga Jabodetabek misalnya, dari Rangkasbitung ke Tanah Abang, tak semua stasiun diantaranya kereta khusus ini berhenti. Tapi, bisa fokus ke titik-titik pusat petani dan pedagang. Artinya, pola operasinya tidak sama dengan KRL Jabodetabek.

    Djoko juga melihat keuntungan setelah ada kereta khusus petani-pedagang. Seperti menghambat urbanisasi di perkotaan, hingga kapasitas barang yang diangkut bisa lebih banyak.

    “Jumlah petani-pedagang bisa ditingkatkan, penumpang tidak terganggu dengan tumpukan barang pedagang dan hasil bumi petani, hewan ternak (ayam, bebek dan kambing) dapat kembali diangkut, dapat meningkatkan perekonomian desa,” beber dia.

     

  • Begini Skema Operasi Kereta Khusus Petani-Pedagang, Segera Diluncurkan KAI – Page 3

    Begini Skema Operasi Kereta Khusus Petani-Pedagang, Segera Diluncurkan KAI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta khusus petani dan pedagang dalam waktu dekat. Skema operasional kereta khusus ini pun diusulkan mengikuti pola penumpangnya.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, telah sejak lama kereta jadi andalan pedagang dan petani. Menyusul rencana kereta baru, ada skema operasional yang diusulkannya bisa diterapkan.

    “Jika ada kereta khusus petani-pedagang, waktu henti di stasiun bisa diatur hingga 5 menit,” kata Djoko dalam keterangannya, ditulis Senin (25/5/2025).

    Kemudian, untuk rute penyangga Jabodetabek misalnya, dari Rangkasbitung ke Tanah Abang, tak semua stasiun diantaranya kereta khusus ini berhenti. Tapi, bisa fokus ke titik-titik pusat petani dan pedagang. Artinya, pola operasinya tidak sama dengan KRL Jabodetabek.

    Djoko juga melihat keuntungan setelah ada kereta khusus petani-pedagang. Seperti menghambat urbanisasi di perkotaan, hingga kapasitas barang yang diangkut bisa lebih banyak.

    “Jumlah petani-pedagang bisa ditingkatkan, penumpang tidak terganggu dengan tumpukan barang pedagang dan hasil bumi petani, hewan ternak (ayam, bebek dan kambing) dapat kembali diangkut, dapat meningkatkan perekonomian desa,” beber dia.

     

  • Kereta Khusus Petani-Pedagang Segera Meluncur, Ini Waktu Keberangkatannya – Page 3

    Kereta Khusus Petani-Pedagang Segera Meluncur, Ini Waktu Keberangkatannya – Page 3

    Sebelumnya, Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta petani-pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga.

    Sebagai proyek awal, kereta akan melayani rute Rangkasbitung di Kabupaten Lebak-Tanah Abang, Jakarta.

    “Keberadaan Kereta Petani – Pedagang merupakan wujud empati PT KAI pada kaum petani dan pedagang di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi tingkat urbanisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Djoko menyebut Petani dan pedagang menggunakan kereta menuju pasar di perkotaan khususnya Jakarta sudah berlangsung lama. Sekarang yang masih bertahan dari wilayah barat menggunakan KRL Jabodetabek dan timur (Karawang dan sekitarnya) dengan KA Lokal. Sebelum pembenahan dan penertiban penumpang KRL Jabodetabek juga ada dari selatan Jakarta Bogor dan sekitarnya.

    Dari wilayah barat Jakarta, sebelumnya menggunakan KA Lokal Merak – Tanah Abang. Demikian pula dari arah timur menggunakan KA Lokal Purwakarta – Kota. Namun, untuk wilayah barat Jakarta setelah perpanjangan layanan KRL Jabodetabek hingga Stasiun Rangkasbitung, petani dan pedagang beralih menggunakan KRL dan tidak seleluasa sebelumnya. 

     

  • Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek Megapolitan 24 Agustus 2025

    Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek Megapolitan 24 Agustus 2025

    Melihat Pentingnya Kereta Khusus Petani dan Pedagang di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana meluncurkan kereta khusus untuk petani dan pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga demi meningkatkan perekonomian desa sekaligus mengurangi urbanisasi.
    Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menganggap ini perlu segera direalisasikan karena banyak pedagang yang akan terbantu.
    Ia lantas menyinggung soal permintaan yang cukup tinggi dari petani dan pedagang untuk menjual produknya di wilayah Provinsi Banten dengan kereta.
    “Sementara penumpang yang menggunakan KRL Commuter Line juga meningkat dari Rangkasbitung menuju Tanah Abang. Perlu ada kereta khusus bagi petani dan pedagang di lintas ini yang terpisah dengan kereta penumpang (KRL Commuter Line),” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).
    Apalagi, aktivitas petani dan pedagang menggunakan KRL Commuter Line ditiadakan pada hari Senin.
    KRL digunakan khusus mengangkut penumpang yang meningkat di awal hari kerja.
    Aktivitas para pedagang dan petani di KRL menurun di hari Jumat, karena sebagian dari mereka harus beribadah shalat Jumat.
    “Hari Selasa, Rabu dan Kamis merupakan aktivitas tertinggi mobilitas petani dan pedagang menggunakan kereta,” kata Djoko.
    Dahulu, Indonesia pernah memiliki layanan serupa.
    Pada masa Hindia Belanda hingga era Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), pernah dioperasikan trem dan KA pasar yang dilengkapi gerbong barang untuk pedagang.
    Namanya 
    pikoenlanwagen,
    gerbong khusus pedagang membawa barang pikulan.
    Kereta khusus yang akan dioperasikan KAI ini menargetkan petani dan pedagang berangkat mulai pukul 04.00 WIB dari stasiun asal, seperti Rangkasbitung, Maja, Citeras, dan Tenjo.
    Kereta akan berhenti di stasiun yang strategis untuk menaikkan dan menurunkan barang dagangan, antara lain Stasiun Parung Panjang, Serpong, Sudimara, Kebayoran, Palmerah, dan Tanah Abang.
    Beberapa pedagang juga melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Manggarai dengan KRL berbeda.
    Selama ini, hasil bumi yang diangkut menggunakan KRL meliputi pisang, ketela, jagung, cabe, petai, jengkol, daun pisang, dan sayuran.
    Pedagang juga membawa makanan siap saji seperti nasi uduk, pisang rebus, ketela rebus, tape, dan lemang. Barang-barang ini dibawa dalam karung, kotak plastik, kantong, atau dijinjing.
    “Barang dagangan dan hasil bumi berjajar rapi di peron dua jam sebelum kereta berhenti. Dalam waktu dua menit, semua dapat masuk ke dalam kereta,” kata Djoko.
    Omzet harian petani dan pedagang berkisar Rp 250.000–Rp 800.000, dengan pendapatan bersih minimal Rp 100.000
    Bagi yang desa atau kampungnya jauh dari stasiun, ada yang menginap di stasiun sejak tengah malam untuk mengejar kereta pertama.
    Alternatifnya, petani dan pedagang menggunakan sepeda motor, ojek, atau angkutan umum menuju stasiun dengan tarif Rp 10.000–Rp 20.000.
    Keuntungan kereta khusus ini, selain kapasitas angkut lebih besar, adalah mengurangi gangguan pada penumpang lain, memungkinkan pengangkutan hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing, serta mendukung mobilitas petani dan pedagang yang lebih efisien.
    Untuk mewujudkan program ini, diperlukan kolaborasi berbagai pihak.
    PT KAI menyiapkan kereta dan fasilitas pendukung, sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dapat memberikan subsidi operasional melalui DIPA Kemenkeu.
    Pemda Lebak diminta menyediakan angkutan umum gratis menuju stasiun, termasuk insentif BBM bagi pengemudi angkutan umum, sedangkan Pemprov DKI dapat menghidupkan kembali bus pasar sebagai angkutan lanjutan dari stasiun ke pasar.
    Kereta khusus ini juga memungkinkan model integrasi moda transportasi, dari kereta hingga angkutan lanjutan di kota, sehingga distribusi hasil bumi dan barang dagangan lebih efisien dan memperkuat perekonomian lokal.
    “Fasilitas angkutan yang baik akan meningkatkan perputaran ekonomi dari desa ke kota, serta mengurangi perpindahan warga dari desa ke kota,” kata Djoko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta petani-pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga.

    Sebagai proyek awal, kereta akan melayani rute Rangkasbitung di Kabupaten Lebak-Tanah Abang, Jakarta.

    “Keberadaan Kereta Petani – Pedagang merupakan wujud empati PT KAI pada kaum petani dan pedagang di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi tingkat urbanisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Djoko menyebut Petani dan pedagang menggunakan kereta menuju pasar di perkotaan khususnya Jakarta sudah berlangsung lama. Sekarang yang masih bertahan dari wilayah barat menggunakan KRL Jabodetabek dan timur (Karawang dan sekitarnya) dengan KA Lokal. Sebelum pembenahan dan penertiban penumpang KRL Jabodetabek juga ada dari selatan Jakarta Bogor dan sekitarnya.

    Dari wilayah barat Jakarta, sebelumnya menggunakan KA Lokal Merak – Tanah Abang. Demikian pula dari arah timur menggunakan KA Lokal Purwakarta – Kota. Namun, untuk wilayah barat Jakarta setelah perpanjangan layanan KRL Jabodetabek hingga Stasiun Rangkasbitung, petani dan pedagang beralih menggunakan KRL dan tidak seleluasa sebelumnya. 

     

     

  • MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

    MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi bakal mengambil tindakan ekstrem dengan penutupan jembatan timbang dalam rangka penghapusan pungutan liar (pungli) dan kendaraan overdimension overload (ODOL).

    Pasalnya pungli menjadi salah satu yang menjadi concern atau perhatian dalam rangka penghapusan kendaraan kelebihan muatan dan dimensi alias ODOL. Terlebih, interaksi pengemudi dengan oknum petugas di jembatan timbang mendorong terjadinya praktik pungli dan beredarnya kendaraan ODOL di jalanan.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa memang sudah ada teknologi seperti weight in motion (WIM). Namun, teknologi tersebut belum dapat menggantikan jembatan timbang.

    “WIM itu bisa enggak menggantikan fungsi jembatan timbang yang dapat memberi informasi dimensi dan informasi barang bawaan. WIM tidak bisa mendeteksi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/8/2026).

    Penghapusan jembatan timbang, utamanya di jalan nasional, bukan tol, dapat memberikan efek bahaya karena hilangnya pemantauan.

    Dirinya hanya menanti Presiden Prabowo Subianto dapat bertindak tegas terhadap pungli—selayaknya tindakan tegasnya terhadap isu pertambangan.

    “Tinggal menunggu Prabowo bilang ‘pokoknya saya sikat [pungli]’ selesai itu,” tutur Djoko.

    Terpisah, peneliti senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Felix Iryantomo menyampaikan bahwa dugaan jembatan timbang menjadi sarang pungli perlu bukti yang nyata. Dirinya mempertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap dan dijatuhi sanksi karena melakukan pungli.

    Perlu dicatat bahwa fungsi unit kerja jembatan timbang seharusnya bukan sekadar untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran lebih muatan dan lebih dimensi truk, yang belakangan popular disebut sebagai truk ODOL.

    Namun demikian jembatan timbang dapat menjadi lokasi pendataan asal dan tujuan barang yang diangkut oleh seluruh truk yang melintas sekaligus data berbagai jenis barang/komoditi yang diangkut.

    Pada aspek tersebut, ada titik lemah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal mana hampir tidak pernah ada publikasi yang diterbitkan yang bisa secara mudah diketahui oleh publik. Seandainya seluruh jembatan timbang ditugasi mendata seluruh jenis barang berikut beratnya serta asal dan tujuan, maka data tersebut bisa menjadi indikator perekonomian yang sangat penting bagi daerah dimana jembatan tersebut berlokasi.

    Senada dengan Djoko, penggunaan WIM yang belum dilakukan di jalan nasional patut menjadi pertanyaan. Terlebih, lalu lintas barang di selain Pulau Jawa masih belum sepenuhnya terkoneksi oleh tol.

    Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menargetkan zero ODOL 2027.

    “Rasa-rasanya pernyataan Menhub yang akan membubarkan jembatan timbang tersebut menjadi dekonstruktif dan tidak nyambung dengan target Menko IPK,” tuturnya.

    Sebelumnya Menhub Dudy Purwaghandi optimistis bahwa target zero ODOL 2027 bakal tercapai. Harapan tersebut sejalan dengan dilakukannya beberapa kajian, termasuk di antaranya yang menjadi concern misalnya seperti pungli.

    “Kalau kami dari Kemenhub, yang paling ekstrem apabila memang pungli itu dari kami itu memang ada, dan kita tidak menutup mata terhadap itu, ya jembatan timbang kita tutup,” tuturnya saat Media Briefing pada Kamis, (15/8/2025).

    Menurutnya, saat ini sudah ada WIM yang mampu menimbang kendaraan tanpa jembatan timbang. Dirinya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga soal pemasangan WIM di jalan-jalan tol.

    “Dengan WIM, maka interaksi antara supir dengan petugas, menjadi tidak ada. Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan,” lanjutnya.

    Sementara sejauh ini, pemasangan perangkat WIM baru di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatra Selatan.

  • MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

    MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah konsisten dalam menjalankan dan melanjutkan komitmen prinsip keberlanjutan melalui implementasi environmental, social, and governance (ESG) serta berbagai inisiatif dekarbonisasi guna mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

    “Saya kira perjalanan kereta api itu sudah bagus, karena saya melihat komitmen PT KAI itu selalu berlanjut dan konsisten terus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, komitmen prinsip keberlanjutan seperti ESG dan inisiatif dekarbonisasi yang terus dijalankan oleh PT KAI secara konsisten tersebut sudah bagus dan selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru dari PT KAI.

    “Saya kira ini hal yang cukup bagus. Inovasinya ada,” katanya.

    Djoko berharap KAI dapat terus mempertahankan dan melanjutkan komitmen serta capaian-capaian yang sudah ada, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lainnya yang lebih ramah lingkungan.

    “Hal-hal yang sudah bagus, capaian-capaian yang sudah ada itu dilanjutkan saja, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lagi yang ramah lingkungan, berkeselamatan, dan memudahkan konsumen,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan KAI telah menyusun kebijakan keberlanjutan sebagai upaya untuk memastikan kinerja keberlanjutan Perseroan berjalan sesuai dengan visi dan misi KAI.

    Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aspirasi pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Melalui kebijakan ini, KAI berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang komprehensif dan relevan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen KAI dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam setiap aktivitas operasional dalam mendukung keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi,” kata Anne.

    KAI juga menjalankan program dekarbonisasi, yang berfokus pada transisi ke penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang bebas emisi karbon dalam kegiatan operasional sehingga tidak menghasilkan karbon sama sekali pada proses pembakarannya.

    KAI, dijelaskan Anne, telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya di Gedung Jakarta Railway Center, 53 Stasiun KAI, Balai Yasa Lahat, Balai Yasa Surabaya Gubeng, Balai Yasa Tegal, Griya Karya Soka, Griya Karya Cipinang, Griya Karya Banjar, Griya Karya Kertosono, Kantor Daop 2 Bandung, serta Kantor Divre III Palembang.

    PLTS tersebut dioperasikan melalui sistem solar panel on grid, yang menggabungkan suplai listrik dari jaringan listrik PLN dan jaringan listrik panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di area operasional.

    “Program dekarbonisasi KAI berfokus pada pemanfaatan energi bersih, inovasi teknologi transportasi, yang mana hal ini sejalan dengan misi nasional dalam mendukung transisi energi dan pencapaian net zero emission,” kata Anne.

    Pewarta: Aji Cakti/Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penambahan Bandara Internasional: Aspek Keamanan dan Bisnis Maskapai Disorot

    Penambahan Bandara Internasional: Aspek Keamanan dan Bisnis Maskapai Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan bandara internasional dikhawatirkan menurunkan tingkat keamanan jika tidak dikelola dengan benar. Di sisi lain penambahan juga bakal mempengaruhi bisnis maskapai penerbangan yang belum pulih.  

    Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menyampaikan dari kacamata ahli bandara, keberadaan bandara internasional di setiap daerah memang akan mempermudah perjalanan masyarakat ke luar negeri. 

    Melihat wilayah Indonesia yang kepulauan, menurut Aris, mau tidak mau memang harus ada beberapa pintu masuk yang lebih baik untuk penerbangan internasional. 

    Aris mengatakan meski demikian langkah tersebut juga akan berdampak pada maskapai domestik—yang saat ini masih berjuang pulih dari pandemi Covid-19. 

    Keberadaan bandara internasional sangat mungkin nantinya menyebabkan shifting pangsa pasar karena adanya penerbangan langsung. 

    Maka, tidak menutup kemungkinan sebagian perjalanan penumpang itu akan berpindah operasinya ke maskapai asing, tidak lagi domestik. 

    Di samping itu, risiko dari aspek keamanan juga patut diwaspadai dengan semakin banyaknya gerbang masuk warga negara asing. 

    “Semakin bertambahnya jumlah bandar udara internasional, maka secara aspek keamanan itu juga berpotensi menjadi menurun, tambah riskan. Itu juga harus dipertimbangkan, artinya infrastruktur pendukung yang ada di bandar udara sebagai simpul masuk ke Indonesia harus ditingkatkan,” jelasnya. 

    Aris meyakini pemerintah telah mempertimbangkan hal tersebut dan memiliki solusi atau win-win solutiondari kebijakan yang dibuat. Artinya kerugian di satu sisi mungkin dapat ditopang dari keuntungan dari sisi yang lain. 

    Penambahan Bandara Internasional

    Penetapan status bandara tersebut pada dasarnya tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025. 

    Dengan beleid tersebut, jumlah bandara internasional melonjak signifikan dari sebelumnya yang hanya berada di 17 kota, kini tersebar di 40 lokasi. 

    Dalam penetapan ini, Bandara Halim Perdanakusuma termasuk ditingkatkan menjadi internasional. Meski demikian, hanya diperuntukkan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara bukan niaga, serta penerbangan pesawat udara negara Indonesia atau pesawat udara negara asing. 

    Sementara bagi 14 bandara yang statusnya dinaikkan, pemerintah daerah provinsi dan penyelenggara bandar udara diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan, termasuk surat pertimbangan dari Menteri Pertahanan, rekomendasi penempatan unit kerja dan personel dari kementerian yang membidangi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Seluruh persyaratan ini harus dipenuhi paling lambat enam bulan sejak keputusan ditetapkan.

    Naiknya status bandara menjadi internasional ini pun sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Tak sampai dua pekan dari Prabowo menyampaikan keinginannya tersebut kepada publik, jumlah bandara internasional—yang sebelumnya dipangkas oleh Jokowi—langsung bertambah dari 17 bandar udara, kini menjadi 36. 

    Arahan tersebut muncul saat Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bertempat di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

    Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowo menekankan pentingnya pembangunan bandara internasional di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah. 

    “Presiden mendorong pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” ucapnya.