Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • 3 Mungkinkah Bangun "Overpass" dan "Underpass" dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun? Megapolitan

    3 Mungkinkah Bangun "Overpass" dan "Underpass" dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun? Megapolitan

    Mungkinkah Bangun “Overpass” dan “Underpass” dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menanggapi ide calon gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, yang berencana membangun jalan layang (
    overpass
    ) dan jalan bawah tanah (
    underpass
    ) dalam waktu hanya tujuh hari.
    Menurut MTI, gagasan ini memungkinkan, tetapi ada beberapa kendala.
    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mempertanyakan kesiapan teknologi di Indonesia untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu singkat.
    “Membangun dalam tujuh hari mungkin saja bisa, seperti di China ketika semua material sudah siap, sangat mungkin. Tapi masalahnya, kapan materialnya siap di Indonesia?” ujar Djoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
    Djoko menjelaskan bahwa membangun infrastruktur seperti
    flyover
    dan
    underpass
    memerlukan proses panjang, mulai dari persiapan material hingga uji kelayakan sebelum bisa dilalui.
    “Kalau hanya membangun, tujuh hari mungkin cukup, saya yakin bisa. Tapi, selama proses pembangunan juga harus ada uji kelayakan. Prosesnya tidak hanya sekadar membangun,” tambah Djoko.
    Ia berpendapat bahwa mengatasi kemacetan di Jakarta bukan hanya dengan membangun jaringan jalan baru, melainkan harus mengutamakan transportasi umum.
    “Kemacetan di Jakarta tidak bisa diatasi hanya dengan menambah jalan. Sudah banyak
    flyover
    dibangun, tapi kemacetan tetap ada. Akar masalahnya bukan di situ,” jelas Djoko.
    Menurutnya, solusi kemacetan terletak pada bagaimana warga Jakarta bersedia beralih ke transportasi umum.
     
    “Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang bekerja di Jakarta bersedia menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Dharma menjanjikan pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dalam tujuh hari jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.
    “Ada lima teknologi yang akan saya buka. Ini seperti
    knock down
    , jadi materialnya disiapkan di luar, lalu pelaksanaannya tujuh hari, tinggal pasang ‘tep, tep, tep’,” kata Dharma di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Dharma yakin bahwa jika pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dilakukan dalam tujuh hari, kemacetan yang mungkin timbul akibat proyek tersebut tidak akan berlangsung lama. Ia pun percaya bahwa proyek ini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.
    “Jangan sampai ada penumpukan akibat lampu merah. Harus dibuat mengalir seperti air, jadi yang mau berbelok ke kanan tidak perlu menunggu lampu merah,” ungkapnya.
    Selain membangun
    overpass
    dan
    underpass
    , Dharma juga berjanji akan memperbanyak
    roundabout
    atau bundaran seperti Bundaran HI agar kendaraan bisa tetap mengalir meski pelan, sehingga perjalanan tetap nyaman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MTI: Puncak pergerakan orang kini tak hanya terjadi di pagi dan sore

    MTI: Puncak pergerakan orang kini tak hanya terjadi di pagi dan sore

    mereka nanti akan menggunakan kendaraan pribadiJakarta (ANTARA) – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Yusa Cahya Permana menyebut puncak pergerakan orang kini terjadi tidak hanya pada pagi dan sore saja melainkan juga malam hari salah satunya karena mereka melakukan satu perjalanan ke banyak tujuan.

    “Sekarang itu sudah mulai terjadi, waktu ramai di jalan itu siang dan menuju malam karena orang melakukan perjalanan antar tempat kerja untuk transit, juga di siang hari, dan juga ketika malam hari ketika mereka bubar dari pusat-pusat perbelanjaan,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: DTKJ dorong Pemprov DKI perkuat transportasi ramah disabilitas

    Kondisi ini berbeda dengan masa lalu. Dulu, sambung Yusa, puncak pergerakan orang terjadi pada pagi saat mereka berangkat ke tempat kerja dan sore hari saat mereka pulang ke rumah.

    Oleh karena itu, menurut Yusa, penyedia layanan transportasi umum harus memastikan layanan mereka tersedia mengikuti tren ini, demi menghindari potensi pengguna kendaraan umum yang tak terlayani.

    “Jadi kalau layanannya hanya pagi dan sore maka akan ada pengguna-pengguna yang berpotensi menggunakannya lalu tidak terlayani optimal, yang terjadi apalagi mereka nanti akan menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena layanannya tidak sesuai dengan perubahan kebutuhan,” jelas dia.

    Baca juga: LRT Jabodebek hadirkan inisiatif ramah lingkungan dukung keberlanjutan

    Yusa menekankan pentingnya pendekatan riset dan tren dalam menentukan kebijakan penyediaan layanan transportasi umum.

    “Jadi kita harus melihat trennya itu ke depan bagaimana, jangan sampai tindakannya itu hanya bersifat reaktif. Kalau sudah reaktif sudah pasti biaya penanggulangan akan meningkat,” kata dia.

    Dia lalu menambahkan, adapun jumlah perpindahan moda transportasi umum dalam satu kali perjalanan sebaiknya dibatasi tak sampai tiga. Ini demi meminimalisir level stres para pengguna.

    Baca juga: TransJakarta hadirkan miniatur bus edukasi anak transportasi publik

    Menurut Yusa, berpindah-pindah angkutan umum menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan pikiran. Sementara stres level pengguna angkutan umum terjadi ketika mereka menuju titik tunggu, menunggu kendaraan itu sendiri dan proses transit.

    “Jadi mungkin tadi ada maksimal tiga, itu idealnya jangan sampai tiga sebenarnya. Karena kalau sudah sampai tiga itu orang sebenarnya sudah malas pasti (naik angkutan umum),”  kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • BHS Peduli Santuni Keluarga Korban dan Pemilik Jasa Perahu Tambang Taman

    BHS Peduli Santuni Keluarga Korban dan Pemilik Jasa Perahu Tambang Taman

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati Hari Angkutan Nasional, ketua harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi lokasi jasa penyebrangan manual ‘perahu tambang’ di Dusun Banjarpertapan Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman Rabu (24/4/2024).

    Lokasi perahu tambang milik Ari Santoso tersebut, beberapa hari lalu ada tragedi bapak dan anak balitanya tercebur sungai dan keduanya ditemukan meninggal di hari berikutnya. Kedatangan BHS bersama tim pedulinya itu ingin melihat secara dekat standarisasi layanan keselamatan penumpang, kenyamanan dan lainnya.

    Di lokasi Bambang Haryo meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikan jasa penyeberangan yang menghubungkan dua wilayah tersebut, yakni Sidoarjo dengan Gresik. Terlebih, di daerah tersebut terdapat belasan jumlahnya jasa penyeberangan yang sama.

    Menurut Bambang Haryo, jasa perahu tambang di daerah tersebut, kebanyakan setiap hari dijadikan kepentingan masyarakat umum, para pekerja dan lainnya. “Pemerintah provinsi harus memperhatikan masalah ini agar tidak terulang kejadian yang tidak diinginkan bersama ini,” ucapnya

    Ia menilai jasa seperti ini sangat mulia nilainya dibandingkan ongkos yang di dapatkan pemilik jasa. Nilainya sangat kecil dibandingkan pemerintah harus membuat jembatan.

    “Jasa penyebrangan yang dimiliki warga ini juga berijin, dan sebaliknya perhatian pemerintah yang memberi ijin juga harus ada terhadap usaha jasa mereka,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.

    Aparat desa dan Tim BHS Peduli doa bersama di atas perahu tambang Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman

    Lebih jauh Bambang Haryo menjelaskan, resiko transportasi publik demikian tinggi dan tentu harus ada regulasi atau aturan payung hukumnya yang dibuat oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten sebagai patokan atau pedoman dari pengusaha maupun pedoman dari konsumen yang menginginkan penyeberangan atau pelayaran sungai ini aman dan nyaman

    Di lintas sungai antar kota tersebut masih belum ada aturan. Bambang memohon dan menghimbau pemerintah proponsi untuk segera membuat regulasinya agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Misalkan pada saat naik perahu sepeda motor harus dimatikan mesinnya, pengemudi harus turun dari motornya, bagi pengusaha pelayarannya ada penutup berupa pagar/rantai dari perahu yang ada.

    “Pada saat melakukan operasional terutama cuaca buruk jaket keselamatan wajib dipakai oleh pengusaha dan masyarakat. Tapi karena belum ada payung hukumnya, pengusaha belum bisa dijerat hukum,” tegasnya.

    Di sela-sela kunjungannya, Founder Tim BHS Peduli bersama aparat desa setempat juga melakukan doa bersama di atas perahu tambang. BHS juga memberikan santunan terhadap pemilik jasa perahu tambang, kemudian mengunjung rumah korban Nanda Freda Eryansyah (27) dan Erlangga (2,5) di Driyorejo Gresik serta memberikan santunan di terima oleh isteri korban. [isa/beq]