Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Penyelesaian Truk Berlebih Muatan Tunggu Wejangan Prabowo – Page 3

    Penyelesaian Truk Berlebih Muatan Tunggu Wejangan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengaku gemas dengan persoalan truk berlebih muatan alias Over Dimension Overload (ODOL). Lantaran penyelesaiannya mandek di tingkat pemerintah hingga eksekusi lapangan.

    Untuk itu, ia menanti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar truk obesitas tak lagi berkeliaran di jalan. Sehingga mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas daripadanya yang terus meningkat.

    “Kita tunggu (pernyataan) presiden masalah keselamatan. Harus, enggak bisa (yang lain). Kita keselamatan tuh enggak pernah turun loh, di darat maupun perairan. Naik terus angkanya,” tegas Djoko saat berbincang dengan Liputan6.com di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

    Pasalnya, Djoko sudah habis kesabaran menunggu tindakan dari jajaran menteri terkait. Semisal Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

    “Saya gregetnya kok enggak ngomong-ngomong, saya nunggu Pak Menhub nantinya bagaimana statemennya, kita tunggu. Pak AHY juga (ngomong) bisa ngatasi ODOL, kita tunggu lagi,” ungkap dia.

    “Itu ada 12 kementerian itu yang terlibat. Bisa pendek? Bisa. Asal Presiden (Prabowo) bilang, kerjakan, enggak usah cawe-cawe,” seru Djoko.

     

  • Masalah Truk ODOL Tak Kunjung Tuntas Akibat Pungli hingga Cawe-Cawe Aparat – Page 3

    Masalah Truk ODOL Tak Kunjung Tuntas Akibat Pungli hingga Cawe-Cawe Aparat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Maraknya kecelakaan akibat truk berlebih muatan alias over dimension overload atau truk ODOL terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari ketidaksiapan pemerintah hingga ramainya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, semisal aksi pungutan liar alias pungli.

    “Karena memang ada banyak masalah (terkait truk ODOL). Kita punglinya masih banyak, mulai dari seragam sampai yang tidak pakai baju,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno saat berbincang dengan Liputan6.com di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

    Berdasarkan kisah dari adiknya yang merupakan pengusaha barang, Djoko menyebut, perusahaan angkutan darat rutin menyetor bayaran tiap bulannya ke oknum aparat.

    “Dishub DKI jakarta tuh masih pungli, Bekasi juga. Bekasi parah itu. Tapi saya telusuri Bekasi itu bukan oknum ASN-nya, honorer. Honor itu biar dia setor duit, buat diangkat lagi jadi honorer. Lingkaran setannya di situ,” ungkapnya.

    Selain pungli, Djoko juga menyoroti oknum-oknum yang doyan menerima amplop, untuk meloloskan truk obesitas agar bisa lanjut mengaspal. “Kemudian, cawe-cawe aparat penegak hukum di jembatan timbang juga masih tinggi,” imbuhnya.

    Di luar itu, Djoko juga menyoroti belum adanya kompas standar untuk pengemudi truk besar. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia kepada para pengemudi truk tambang emas di Papua.

    “Pertambangan supirnya ketat. Mau berangkat, tensi darah diperiksa. Saya pernah ke Freeport, di sana KIR kita enggak berlaku, tapi angka kecelakaannya nol. Selama 10 tahun terakhir cuman satu kali kecelakaan. Tapi rute dia dari Timika ke Tembagapura, ketat supirnya, mau berangkat diperiksa,” bebernya.

     

  • Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  

    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.

    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 

    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.

    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.

    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.

    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo

    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.

    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.

    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.

    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.

    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
     
    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  
     
    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 
     
    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.
     
    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.
     
    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.
     
    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo
     
    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.
     
    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.
     
    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.
     
    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.
     
    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Singapura Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 ke 3,5%

    Singapura Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 ke 3,5%

    Jakarta –

    Pemerintah Singapura menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi negaranya untuk tahun 2024 menjadi sekitar 3,5%. Angka tersebut di atas kisaran prediksi sebelumnya, di mana pada Agustus 2024 Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi 2-3%.

    MTI menaikkan proyeksi tahun 2024 setelah memperhitungkan kinerja yang lebih baik dari ekonomi Singapura pada tiga kuartal pertama tahun 2024, termasuk situasi global dan domestik terkini.

    “Kami tidak mengesampingkan bahwa angkanya bisa lebih tinggi dari 3,5%,” kata Sekretaris Tetap MTI Bidang Pembangunan Beh Swan Gin dikutip dari CNA, Jumat (22/11/2024).

    Khusus di kuartal III-2024, ekonomi Singapura tumbuh 5,4%. Capaian itu lebih tinggi dari estimasi awal yang diperkirakan hanya 4,1%.

    Secara keseluruhan, prospek permintaan eksternal Singapura diperkirakan akan tetap tangguh hingga akhir tahun 2024. Ditambah dengan pemulihan permintaan elektronik global yang sedang berlangsung.

    “Hal ini akan mendukung pertumbuhan di sektor manufaktur Singapura serta sektor jasa berorientasi luar negeri seperti sektor perdagangan grosir,” tulis MTI.

    Meski begitu, prospek sektor terkait pariwisata dan yang berhadapan dengan konsumen seperti akomodasi, perdagangan eceran, serta jasa makanan dan minuman telah melemah. Pemulihan yang diharapkan dari kedatangan pengunjung internasional lebih lambat dan belanja wisatawan lesu.

    Sementara untuk 2025 pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan akan berada di antara 1% hingga 3%. Ada sedikit penurunan dari level tahun ini.

    Lihat juga video: Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura, Bahas Investasi IKN

    (acd/acd)

  • Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan bahwa kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) tak lolos uji. Transportasi massal yang dinilai canggih tersebut akan segera dikembalikan ke China.

    Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penilaian Proof of Concept (PoC) ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom tersebut masih belum dapat berfungsi dengan baik.

    “Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi kepada CNBC Indonesia, Minggu (17/11/2024).

    Mengutip penjelasan OIKN, penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat ‘mixed traffic’ di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Foto: Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)
    Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit – ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    “Dari hasil assesment PoC maka nantinya pengadaan dan seleksi teknologi di IKN akan dinilai kepada 4 penilaian utama, yakni Kualitas dan kehandalan Teknologi, Interoperabilitas Sistem, Value for Money, Transfer Knowledge dan Teknologi,” terang dia.

    Sebagai informasi, kegiatan penilaian PoC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom tiga perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia.

    Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo bersama Prof. Dr. Eng. Benyamin Kusumoputro, dan Prof. Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Nasrullah Armi dari Pusat Riset Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aditya Dwi Laksana dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Yanto Yulianto dari Institution of Railway Signal Engineers (IRSE). Tim ini memastikan monitoring, evaluasi, dan kegiatan penilaian dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan dan kesiapan ekosistem IKN. Evaluasi PoC berlangsung antara 10 September hingga 22 Oktober 2024.

    Sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Kemenhub Budi Rahardjo menambahkan konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    “ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Untuk itu Kementerian Perhubungan menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN.

    “Sebagaimana kita ketahui, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” tutupnya.

    (wur)

  • Pengamat usul pemerintah buka sekolah calon pengemudi angkutan umum

    Pengamat usul pemerintah buka sekolah calon pengemudi angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengusulkan agar pemerintah bersama Kepolisian berkoordinasi untuk membuka sekolah mengemudi bagi calon pengemudi angkutan umum, khususnya bus dan truk.

    Usulan ini dinilai dapat menjadi strategi agar calon pengemudi mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum mengendarai kendaraan umum sehingga tak abai pada aturan teknis keselamatan angkutan jalan.

    “Sopir angkutan darat (mobil, bus dan truk) tidak ada sekolahnya dan tidak melewati pendidikan dan latihan (Diklat),” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, selama ini, untuk dapat mengendarai bus dan truk, calon pengemudi cukup melalui magang menjadi kernet, dimulai dari memarkir kendaraan dan cuci kendaraan.

    Setelah bisa memarkir kendaraan, dia kemudian diminta mencoba menjalankan truk/bus dalam jarak terbatas dan seterusnya.

    Djoko mengatakan, cara ini harus segera diakhiri. Karena itu, pemerintah dapat memulai membuat sekolah mengemudi untuk calon pengemudi angkutan umum.

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan amanah dalam Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

    Setelah ada sekolah mengemudi untuk calon pengemudi truk dan bus, maka semua calon pengemudi wajib mengikuti sekolah mengemudi dulu sebelum memperoleh SIM (Surat Ijin Mengemudi).

    SIM hanya dapat diberikan kepada mereka yang sudah lulus mengikuti sekolah mengemudi. Sedangkan bagi mereka yang sudah punya SIM dan selama ini sudah menjalankan truk, wajib mengikuti diklat minimal satu minggu untuk memahami aspek keselamatan dan perilaku berlalu lintas yang beradab.

    “Tentu semua biaya dari negara, karena pengemudi angkutan umum tentu tidak punya uang. Karena melewati sekolah mengemudi secara formal, maka batas pendidikan minimum dan usia calon pengemudi angkutan umum (bus/truk) juga harus ada,” katanya.

    Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi sebenarnya telah menetapkan calon pengemudi angkutan umum minimal berusia 22 tahun dan berpendidikan minimal sekolah menengah tingkat atas (SMTA).

    Di sisi lain, dia Djoko mengingatkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan, termasuk melakukan uji KIR secara rutin terhadap kendaraan angkutan umum yang ada di wilayahnya. Ini tentu menjadi tantangan baru demi terwujudnya keselamatan angkutan jalan.

    Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi melibatkan 19 kendaraan di tol ruas Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau Cipularang Km 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (11/11/2024) pukul 15.15 WIB. Pemicunya adalah truk pengangkut kardus yang remnya blong.

    Djoko mengatakan persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan pemerintah terhadap tidak hanya menyasar pengemudi truk, tetapi juga pengusaha, khususnya pemilik barang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kereta Tanpa Rel China Bisa Dipakai di IKN, Tapi Syaratnya Ini

    Kereta Tanpa Rel China di IKN Tak Lolos Uji Coba, Ini Hasil Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan bahwa kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang diproduksi China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) akan dikembalikan. Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penilaian Proof of Concept (PoC) ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom tersebut masih belum dapat berfungsi dengan baik.

    “Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autonomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Ali menjelaskan PoC merupakan bagian dari pengembangan dan uji coba produk teknologi terkini, di mana IKN sebagai tempat living lab dan innovation test-bed. Adapun untuk pembiayaan semua PoC yang dilakukan di IKN ditanggung oleh technology providers masing-masing, termasuk juga untuk POC trem otonom.

    “Dari hasil assesment PoC maka nantinya pengadaan dan seleksi teknologi di IKN akan dinilai kepada 4 penilaian utama, yakni Kualitas dan kehandalan Teknologi, Interoperabilitas Sistem, Value for Money, Transfer Knowledge dan Teknologi,” terang dia.

    Katanya, para Technology Providers sudah menyadari sepenuhnya sebelum melakukan PoC, bahwa POC akan memberi nilai tambah dalam proses seleksi tetapi tidak menjamin penyedia teknologi memenangkan kompetisi pengadaan.

    “POC merupakan bagian dari pengembangan dan uji coba produk teknologi terkini, dimana IKN sebagai tempat living lab dan innovation test-bed,” jelasnya.

    Dikutip dari laman OIKN, penilaian PoC dilakukan di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan pada jalur khusus yang bersifat ‘mixed traffic’ di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain.

    Meski kondisi kawasan masih dalam pembangunan, tim penilai PoC telah selesai melaksanakan evaluasi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan jalur jalan yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian uji coba. Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai PoC menyimpulkan bahwa teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik dengan catatan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut.

    Foto: Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)
    Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)

    Hal ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan. Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok.

    Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN.

    Sebagai informasi, kegiatan penilaian PoC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom tiga perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia.

    Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo bersama Prof. Dr. Eng. Benyamin Kusumoputro, dan Prof. Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Nasrullah Armi dari Pusat Riset Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aditya Dwi Laksana dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Yanto Yulianto dari Institution of Railway Signal Engineers (IRSE). Tim ini memastikan monitoring, evaluasi, dan kegiatan penilaian dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan dan kesiapan ekosistem IKN. Evaluasi PoC berlangsung antara 10 September hingga 22 Oktober 2024.

    Ali mengatakan, sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    “Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu ART menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    “ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Untuk itu Kementerian Perhubungan menfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN.

    “Sebagaimana kita ketahui, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN,” bebernya.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” tutupnya.

    (wur/wur)

  • Banyak Kasus Truk Kecelakaan, Pemerintah Dinilai Abai dengan Kesehatan Pengemudi

    Banyak Kasus Truk Kecelakaan, Pemerintah Dinilai Abai dengan Kesehatan Pengemudi

    Jakarta –

    Dunia logistik Indonesia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi kasus kecelakaan yang dipicu human error alias kesalahan pengemudi. Menurut pengamat, saat ini pemerintah masih dianggap abai terhadap kesehatan pengemudi kendaraan niaga.

    Seperti diungkapkan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, setidaknya ada empat hal yang menjadi akar masalah di dunia angkutan logistik di Indonesia.

    “Yakni tak ada kesejahteraan pengemudi angkutan barang, pengemudi kesulitan mendapatkan BBM di luar Jawa, dan masih marak praktek pungutan liar cukup memberatkan beban keuangan pengemudi truk,” kata Djoko dalam keterangan resminya.

    “Tak hanya itu, juga ada sejumlah setoran ke oknum aparat penegak hukum yang cukup memberatkan pengusaha angkutan barang. Ini berimbas pada besaran yang diterima pengemudi truk dan mereka harus mengangkut muatan lebih untuk menutup biaya operasional,” sambung Djoko.

    Djoko pun menambahkan, selama ini pemerintah tak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

    “Mereka bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat dan waktu libur,” bilang Djoko.

    “Mereka bisa mengalami micro sleep kapan saja. Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini, hingga lima tahun mendatang,” tambah Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat itu.

    Sebagai contoh, ada beberapa kasus kecelakaan truk akibat pengemudi kelelahan. Antara lain, kecelakaan truk terguling di Tambun Selatan pada Kamis (31/10) pukul 04.10 WIB dan terbaru kecelakaan truk boks menabrak truk galon di Bogor pada Jumat (1/11) yang terjadi lantaran pengemudi mengantuk.

    Sebelumnya di Tangerang juga terjadi insiden truk kontainer ugal-ugalan yang ‘menghajar’ setiap kendaraan di depannya. Peristiwa yang terjadi Kamis (31/10) pagi tersebut mengakibatkan enam orang korban luka-luka, serta sepuluh mobil dan enam motor mengalami kerusakan akibat ditabrak maupun diserempet.

    Setelah air urinnya diperiksa, sopir truk kontainer ugal-ugalan tersebut diketahui positif mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu. Diduga dia mengonsumsi obat haram tersebut buat menghilangkan rasa ngantuk. Padahal obat-obatan itu lebih berbahaya dari rasa ngantuk.

    (lua/riar)

  • Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Kecelakaan di Jalan Raya, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan pengemudi angkutan barang, imbas tingginya angka kecelakaan di jalan raya maupun tol yang melibatkan angkutan barang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, tidak adanya kesejahteraan pengemudi angkutan barang menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. 

    “Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini hingga lima tahun mendatang,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

    Para pengemudi ini, lanjutnya, bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat, dan waktu libur sehingga mereka dapat mengalami microsleep kapan saja.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan microsleep sebagai hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh, karena merasa lelah atau mengantuk.

    Djoko menilai masih tingginya angka kejadian kecelakaan di jalan lantaran pemerintah maupun swasta belum melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diaktifkan kembali untuk membantu mengatasinya,” usulnya.

    Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa KNKT telah bersurat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, agar pengemudi dapat melakukan medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

    Mengingat secara medis, pengemudi truk yang tidak laik mengemudi karena mengalami gangguan kesehatan, seperti diabetes, asam urat akibat kurangnya waktu istirahat karena bekerja di luar batas kewajaran.

    Di sisi lain, KNKT sebelumnya telah memberikan dua masukan seiring tingginya kecelakaan angkutan barang. Pertama, mengusulkan agar dibuat regulasi terkait dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

    Dia menuturkan, KNKT sudah bertemu Kemenaker dan Kemenhub. Kemenaker sudah memberi petunjuk, bahwa Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan ruang untuk pembuatan regulasi di bawahnya yang bersifat khusus termasuk dalam hal ini pengemudi angkutan darat agar dibuat lebih spesifik dan detail.

    Kedua, KNKT juga mengusulkan konsep regulasi terkait tempat istirahat bagi pengemudi bus khususnya bus wisata seiring dengan tingginya kecelakaan bus wisata pada saat itu, bahkan sempat dibahas pasal demi pasal.

    “Namun demikian setelah berjalan bertahun tahun sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kedua konsep regulasi dimaksud terhenti,” pungkasnya. 

    Merujuk data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlah kecelakaan di jalan tol mengalami peningkatan. Pada 2022, ada 1.464 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 688 meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Ada peningkatan di tahun 2023, terjadi 1.565 kecelakaan dengan korban 704 meninggal dunia, 285 luka berat dan 2.971 luka ringan.

  • Program Dharma Pongrekun Bangun "Underpass" dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun Megapolitan 2 November 2024

    Program Dharma Pongrekun Bangun "Underpass" dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun Megapolitan 2 November 2024

    Program Dharma Pongrekun Bangun “Underpass” dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan, mengatasi kemacetan Jakarta tidak bisa hanya dengan membangun infrastruktur semata.
    Komentar di atas untuk menanggapi rencana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dalam mengatasi macet di Jakarta. Salah satu idenya adalah membangun jalan layang (
    overpass
    ) dan jalan bawah tanah (
    underpass
    ) hanya dalam tujuh hari.
    “Kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun jaringan jalan. Berpuluh-puluh
    flyover
    sudah dibangun, tapi tetap saja macet, karena akar masalahnya bukan di situ,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2024).
    Djoko menekankan, untuk mengatasi kemacetan, fokus utama harus pada penyediaan transportasi umum yang memadai.
    “Akar masalahnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat, terutama di Jakarta, mau menggunakan angkutan umum setiap hari. Yang penting adalah mayoritas warga yang ingin bekerja di Jakarta bersedia beralih ke angkutan umum,” tuturnya.
    Menurut Djoko, perlu ada kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan masyarakat harus didorong untuk beralih ke transportasi umum.
    “Jadi, kuncinya adalah bagaimana membatasi kendaraan pribadi di jalan raya,” tambahnya.
    Terkait pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    selama 7 hari, Djoko mengatakan bisa saja dilakukan.
    “Membangun dalam tujuh hari, bisa saja. Teknologi seperti itu sudah diterapkan di China, yang penting materialnya siap. Jadi, sangat mungkin. Tapi masalahnya di Indonesia adalah kapan materialnya siap?” ujar Djoko.
    Djoko menjelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya bukan soal waktu pengerjaan, melainkan kesiapan material dan proses lain yang panjang hingga
    overpass
    atau
    underpass
    bisa digunakan.
    “Kalau membangun saja cepat, tujuh hari jadi, saya yakin bisa. Tapi sebelum itu, harus ada uji kelayakan. Prosesnya panjang, tidak hanya sekadar membangun,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Dharma menyampaikan janji kampanyenya untuk membangun
    overpass
    dan
    underpass
    hanya dalam tujuh hari jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.
    “Ada lima teknologi, nanti saya akan buka teknologinya. Ini semacam konstruksi
    knock down
    . Jadi, disiapkan dulu di luar, lalu tinggal pasang dalam tujuh hari, tep, tep, tep,” kata Dharma di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Dharma yakin, dengan pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dalam waktu singkat, penumpukan kendaraan akibat proyek pembangunan tidak akan berlangsung lama.
    Ia juga meyakini bahwa
    overpass
    dan
    underpass
    akan mampu menekan angka kemacetan di Jakarta.
    “Jangan sampai ada penumpukan akibat lampu merah, biarkan kendaraan mengalir seperti air. Jangan sampai kendaraan yang ingin menyilang harus menunggu lampu merah,” tuturnya.
    Selain itu, Dharma berjanji akan memperbanyak roundabout atau bundaran untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
    “Kita perbanyak roundabout seperti Bundaran HI, supaya kendaraan bisa terus mengalir, meskipun pelan. Sehingga, pengendara bisa menikmati perjalanan mereka,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.