Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Pengamat: Pulau Jawa Butuh Reaktivasi Jalur, Bukan Kereta Cepat

    Pengamat: Pulau Jawa Butuh Reaktivasi Jalur, Bukan Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebutuhan transportasi di Pulau Jawa bukanlah penambahan kereta cepat, tetapi reaktivasi jalur kereta api yang saat ini berhenti beroperasi. 

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menjelaskan pada dasarnya reaktivasi hanya mengaktifkan kembali jalan rel potensial yang tidak dioperasikan lagi, sekaligus melanjutkan operasional yang sebelumnya terhenti. 

    Djoko mengamini bahwa pulau-pulau selain Jawa memang membutuhkan jalur kereta api untuk memudahkan arus logistik dan mengurangi keberadaan truk di jalan. Namun, khusus untuk Jawa, pemerintah perlu fokus melakukan reaktivasi jalur sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. 

    “Artinya kalau Pulau Jawa itu reaktivasi aja, nggak usah kereta cepat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Djoko menyoroti bahwa pengembangan kereta di Jawa, termasuk kereta cepat sampai dengan Surabaya dan kabarnya berlanjut sampai dengan Banyuwangi. Wacana ini terus bergulir di tengah masih banyaknya jalur yang mati.  

    Dalam dokumen Ripnas 2030, memang rencana kereta cepat sampai Surabaya sudah tercantum. Namun, tercatat pula adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. 

    Beberapa di antaranya, yakni rute Sukabumi—Cianjur—Padalarang, Cicalengka—Jatinangor—Tanjungsari, Kedungjati—Ambarawa, hingga Kamal—Sumenep. 

    Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan bahwa di pulau lain seperti Sumatra dan Sulawesi pun, perlu meneruskan jalur kereta yang sudah ada. Sementara di Kalimantan, tinggal melanjutkan rencana pembangunan infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur.

    Catatan penting dari Djoko, yakni pemerintah daerah maupun pusat perlu turut menyediakan transportasi pendukung di perkotaan dan permukiman sekitar jalur kereta api yang direaktivasi tersebut.  

    Secara umum, dirinya mendukung pengembangan jalur kereta di pulau selain Jawa, dengan tujuan penguatan logistik. Dengan demikian, hasil bumi maupun industri di daerah-daerah dapat dengan mudah diangkut ke pelabuhan.  

    “Itu saja dahulu [reaktivasi dan melanjutkan jalur yang ada]. Sembari itu, nantinya baru daerah lain dikembangkan,” tuturnya. 

    Permasalahan utama soal pembangunan ini, lanjut Djoko, yakni ketersediaan anggaran. Meski pemerintah telah memiliki rencana matang, implementasinya kerap tertahan oleh dana. 

    Sebagaimana Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar sebutkan, sederet program Ripnas 2030 membutuhkan total Rp853 triliun untuk periode 2010-2030. 

    Dia juga tidak menampik bahwa anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pengembangan kereta api tersebut. Untuk itu, pelaksanaan dari program itu juga akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang pemerintah pusat kucurkan. 

    “Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan. Jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam Ripnas kami punya program untuk reaktivasi tersebut,” ujarnya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

  • Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang, pemerataan transportasi di perkotaan, desa, dan pemukiman, lebih mendesak ketimbang memikirkan pembangunan Kereta Cepat sampai dengan Surabaya maupun ujung Timur Pulau Jawa. 

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.  

    Pasalnya, di samping riuh persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

    “Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025). 

    Djoko menegaskan bahwa kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa. 

    Konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

    Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.

    Penting untuk diingat, lanjut Djoko, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa. 

    “Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa,” tambahnya. 

    Transprotasi Umum Masih Minim

    Mengambil contoh Jawa, dengan 30 kota di dalamnya, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Kab. Banyumas, Kab. Bekasi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.

    Menurutnya, transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun, ketimbang Kereta Cepat. Selain itu, transportasi perintis perdesaan wajib diadakan di Pulau Jawa.

    Secara nasional per September 2025, hanya 29 kota di Indonesia yang memiliki layanan transportasi publik formal. Sementara sebagian besar kualitasnya masih di bawah Standar Pelayanan Minimal. 

    Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi, jumlah desa di Pulau Jawa, total desa di Pulau Jawa adalah sekitar 24.772 desa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.563 desa, Provinsi Jawa Timur (8.576 desa), Provinsi Jawa Barat (5.957 desa), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (438 desa) dan Provinsi Banten (1.238 desa). 

    Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun. 

    Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah segera mengalihkan fokusnya kepada pemerataan transportasi. 

  • 4 Fakta Puluhan Kontainer Rp 28,7 M Langgar Ekspor Dibongkar

    4 Fakta Puluhan Kontainer Rp 28,7 M Langgar Ekspor Dibongkar

    Jakarta –

    Polri dan Bea Cukai membongkar kasus dugaan pelanggaran ekspor turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Puluhan kontainer diamankan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kasus ekspor turunan CPO ini berawal dari temuan peningkatan frekuensi ekspor komoditas fatty matter.

    Komoditas fatty matter adalah istilah materi lemak atau asam lemak, terutama yang dihasilkan sebagai produk samping dari proses industri seperti pembuatan sabun dan biodiesel. Jenderal Sigit menyebutkan peningkatan ekspor itu seluruhnya berasal dari perusahaan yang sama, yakni PT MMS.

    “Beberapa waktu yang lalu, telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysis, Satgassus terhadap PT MMS terkait dengan adanya pelonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas fatty matter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%,” jelas Kapolri dalam jumpa pers di Buffer Area MTI NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

    Jenderal Sigit menyebutkan peningkatan ekspor itu menjadi anomali. Hasil uji laboratorium diduga kuat produk ekspor yang dilaporkan tidak sesuai sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024.

    “Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak,” imbuhnya.

    Foto: Jumpa pers kasus pelanggaran ekspor turunan CPO. (Dok. Polri)

    Produk ekspor tersebut merupakan komoditas turunan CPO yang seharusnya berpotensi dikenai bea keluar dan pungutan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

    1. 87 Kontainer Senilai Rp 28,7 M Diamankan

    Sebanyak 87 kontainer diamankan dari pengungkapan kasus ini. Dari puluhan kontainer ini isinya sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit.

    “Sehingga mau tidak mau, ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Ditjen Bea Cukai untuk pendalaman lebih lanjut,” tutur Jenderal Sigit.

    Ke-87 kontainer yang diamankan diduga melanggar ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Jenderal Sigit mengatakan masih mendalami modus penyelundupan turunan CPO ini.

    “Kita ingin mendalami lebih lanjut dari modus yang terjadi, terjadi upaya-upaya untuk menyiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini sering kali terjadi,” ucapnya.

    “Ternyata, celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara,” sambung dia.

    Adapun Dirjen Bea dan Cukai Djaka Bhudi Utama mengatakan 87 kontainer yang disita seberat 1.802 ton. Nilai total barang ekspor itu setara dengan Rp 28,7 miliar.

    “Karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan secara berkala sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu berdasarkan kronologi temuannya, 20 Oktober-25 Oktober 2025 kita berhasil melakukan penegakan terhadap 87 kontainer milik PT MSS di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Djaka dalam kesempatan yang sama.

    “Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar,” tambahnya.

    2. Arahan Presiden Prabowo

    Jenderal Sigit mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan upaya mengurangi potensi kebocoran negara. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus OPN, Pak Hermawan Yulianto, Pak Novel, dan kawan-kawan yang menemukan ini dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden,” ujar Jenderal Sigit.

    Kapolri menerangkan, kasus ini bermula dari temuan terhadap PT MMS adanya pelonjakan signifikan sampai 278 persen terkait ekspor komoditas fatty matter dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan di tiga laboratorium, ternyata komoditas fatty matter yang diekspor itu mengandung produk turunan CPO.

    “Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak,” ujar Kapolri.

    Kapolri mengajak semua pihak melakukan penegakan aturan ekspor. Hal itu semata-mata demi mencegah kerugian negara.

    “Mari tentunya kita bersama-sama melakukan pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum. Sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara, ini bisa kita hindari dan harapan Bapak Presiden agar pemasukan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal,” kata Kapolri.

    Foto: Jumpa pers kasus pelanggaran ekspor turunan CPO. (Dok. Polri)

    Dengan begitu, lanjut Jenderal Sigit, uang yang seharusnya masuk ke negara bisa dimanfaatkan untuk program kesejahteraan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    “Dana tersebut kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan untuk program pembangunan program yang mendorong apa yang sedang dilaksanakan Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program kesejahteraan untuk rakyat dan program lainnya

    3. Hendak Dikirim ke China

    87 Kontainer yang diamankan mau dikirim ke China. Puluhan kontainer itu diamankan karena diduga melanggar aturan eskpor.

    “Tujuan ekspor ke China,” ujar Jenderal Sigit.

    Eksportir 87 kontainer itu adalah PT MSS, yang dokumen awalnya diberitahukan berisi komoditas fatty matter. Namun karena ditemukan adanya peningkatan ekspor sampai 278 persen, dilakukan pendalaman sekaligus pengecekan barang.

    Dalam dokumen awalnya, puluhan kontainer seberat 1.802 ton itu senilai Rp 28,7 miliar dan tidak termasuk bea keluar serta bukan komoditas yang masuk larangan pembatasan ekspor.

    Setelah dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium, ternyata barang-barang yang akan diekspor itu mengandung turunan CPO. Hal itu berpotensi terkena bea keluar dan ekspor.

    “Kenapa kita melakukan pendalaman karena kita mendapatkan modus-modus sebelumnya, yang itu juga dilakukan terhadap upaya pembayaran pajak dengan mengekspor hub,” ujar Kapolri.

    Jenderal Sigit menduga masih ada perusahaan lain yang menggunakan modus serupa. Polisi masih melakukan pendalaman dugaan pelanggaran ekspor lainnya.

    “Untuk kerugian tadi, terjadi di kurun waktu 2025 dan masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan modus operandi serupa yang saat ini juga akan kita dalami dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut,” jelasnya.

    4. Polri Ikut Mengusut

    Polri akan mengusut dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO ini. Jenderal Sigit mengatakan aturan pembebasan bea keluar itu dijadikan celah untuk menyelundupkan dan menghindari pajak. Praktik itu berpotensi mengakibatkan kebocoran keuangan negara.

    “Nah, kita ingin mendalami lebih lanjut, karena dari modus yang terjadi, terjadi upaya-upaya untuk menyiasati, penghindaran terhadap pajak, yang tentunya ini sering kali terjadi dan pada saat ini terjadi pada komoditas jenis fatty matter yang oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor,” jelas Kapolri.

    “Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan,” ucap Sigit.

    Eks Kabareskrim Polri itu memastikan akan melanjutkan pendalaman terkait ekspor komoditas fatty matter. Dia menerangkan, nilai transaksi komoditas fatty matter mencapai Rp 2,8 triliun sepanjang 2025.

    “Jadi, ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross-check, barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor, ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman,” tutur Sigit.

    “Tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden,” ungkap dia.

    Dia mengatakan pengembangan kasus akan ditangani oleh Ditjen Bea Cukai. Namun dia tak menutup kemungkinan Polri akan ikut mengusut jika ditemukan potensi pelanggaran hukum.

    “Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai (terkait pengusutannya) yang jelas dari Satgas Optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum apakah itu tipikor (tindak pidana korupsi) atau kasus yang lain tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum,” terang Sigit.

    “Yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)

  • Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom AI Connect by Telkom Regional II kembali menggelar seminar bertajuk “Kolaborasi Kampus dan Industri dalam Mendorong Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)”. Acara ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya di Bandung bersama LLDIKTI Wilayah IV, dan kali ini berkolaborasi dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

    Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan perguruan tinggi, institusi, serta mitra strategis Telkom. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara, dengan diskusi yang dinamis, serta lahirnya berbagai inisiatif lanjutan seperti ajakan dosen tamu, penyusunan kurikulum bersama, hingga rencana campus visit ke AI Center of Excellence Telkom.

    Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Telkom dalam memperkuat sinergi kampus dan industri.

    “Kami sangat siap untuk terus memperluas kolaborasi ini. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri seperti Telkom akan melahirkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Semoga ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Sementara itu, EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan, menekankan pentingnya menciptakan nilai bersama antara kampus dan industri.

    “Kami menyebutnya sebagai sinergi value. Mahasiswa dari kampus yang telah bermitra dengan Telkom memiliki kesempatan magang langsung di industri, bahkan kami siapkan dosen dari kalangan praktisi agar dunia akademik mendapat insight nyata dari dunia industri,” jelasnya.

    Untuk sesi diskusi panel sendiri menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Chairul Hudaya, Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI (Binus University), dan Dr. Prasabri Pesti (PT Pos Indonesia), dengan moderator Henri Setiawan (Telkom Indonesia).

    Dr. Chairul Hudaya dari Universitas Indonesia menyoroti pentingnya penerapan AI dalam riset dan operasional kampus.

    “Kolaborasi industri dapat mengangkat daya saing universitas kita ke tingkat global. Di UI, kami sudah memiliki AI Center bernama AiCi, dan hampir semua dosen kini mengintegrasikan AI dalam kegiatan akademik, termasuk prediksi energi dan deteksi pencurian listrik menggunakan machine learning,” ungkapnya.

    Dari sisi pendidikan tinggi, Prof. Derwin Suhartono menekankan bahwa AI perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pengajaran.

    “AI kini seperti ‘ibu pintar’ yang tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tugas kita adalah menyiapkan mahasiswa untuk bekerja bersama AI, bukan bersaing dengannya,” ujarnya.

    Sedangkan Dr. Prasabri Pesti dari PT Pos Indonesia menampilkan studi kasus penerapan AI dan IoT di sektor logistik.

    “Mesin penyortiran berbasis AI di Surabaya berhasil menurunkan tenaga kerja dari 270 menjadi 14 orang, dengan efisiensi meningkat 30%. Ini bukti bahwa AI bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata untuk transformasi operasional,” jelasnya.

    Di sisi lain, Deputy EGM Product Digital Telkom Indonesia, Fauzan Feisal, memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam membangun masa depan Indonesia berbasis teknologi.

    “Kita ingin mengekspos inovasi kampus dan menemukan model yang cocok dengan kebutuhan Indonesia baik dari sisi arsitektur, teknologi, maupun biayanya. Kolaborasi adalah kunci agar transformasi digital berbasis AI bisa berjalan inklusif,” tuturnya.

    Direktur Utama IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad, menegaskan pentingnya hubungan Business to University (B2U) dalam membangun ekosistem digital nasional.

    “AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan membuat kita lebih produktif. Yang terpenting adalah bagaimana AI bisa menciptakan value bagi perusahaan, kampus, dan pemerintah,” jelasnya.

    Telkom juga memberikan doorprize berupa tiga unit kamera CCTV Antares Eazy kepada peserta terpilih, serta menghadirkan demo produk digital, seperti Netmonk, Pijar Sekolah, Antares Eazy, dan OCA Indonesia yang menampilkan kemampuan AI dalam pemantauan jaringan, manajemen kampus digital, dan solusi komunikasi.

    “Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Telkom AI Connect menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem transformasi digital berbasis AI di Indonesia, menghubungkan kampus, industri, dan pemerintah untuk menuju masa depan yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing global,” pungkas Faizal.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom AI Connect by Telkom Regional II kembali menggelar seminar bertajuk “Kolaborasi Kampus dan Industri dalam Mendorong Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)”. Acara ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya di Bandung bersama LLDIKTI Wilayah IV, dan kali ini berkolaborasi dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

    Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan perguruan tinggi, institusi, serta mitra strategis Telkom. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara, dengan diskusi yang dinamis, serta lahirnya berbagai inisiatif lanjutan seperti ajakan dosen tamu, penyusunan kurikulum bersama, hingga rencana campus visit ke AI Center of Excellence Telkom.

    Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Telkom dalam memperkuat sinergi kampus dan industri.

    “Kami sangat siap untuk terus memperluas kolaborasi ini. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri seperti Telkom akan melahirkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Semoga ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Sementara itu, EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan, menekankan pentingnya menciptakan nilai bersama antara kampus dan industri.

    “Kami menyebutnya sebagai sinergi value. Mahasiswa dari kampus yang telah bermitra dengan Telkom memiliki kesempatan magang langsung di industri, bahkan kami siapkan dosen dari kalangan praktisi agar dunia akademik mendapat insight nyata dari dunia industri,” jelasnya.

    Untuk sesi diskusi panel sendiri menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Chairul Hudaya, Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI (Binus University), dan Dr. Prasabri Pesti (PT Pos Indonesia), dengan moderator Henri Setiawan (Telkom Indonesia).

    Dr. Chairul Hudaya dari Universitas Indonesia menyoroti pentingnya penerapan AI dalam riset dan operasional kampus.

    “Kolaborasi industri dapat mengangkat daya saing universitas kita ke tingkat global. Di UI, kami sudah memiliki AI Center bernama AiCi, dan hampir semua dosen kini mengintegrasikan AI dalam kegiatan akademik, termasuk prediksi energi dan deteksi pencurian listrik menggunakan machine learning,” ungkapnya.

    Dari sisi pendidikan tinggi, Prof. Derwin Suhartono menekankan bahwa AI perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pengajaran.

    “AI kini seperti ‘ibu pintar’ yang tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tugas kita adalah menyiapkan mahasiswa untuk bekerja bersama AI, bukan bersaing dengannya,” ujarnya.

    Sedangkan Dr. Prasabri Pesti dari PT Pos Indonesia menampilkan studi kasus penerapan AI dan IoT di sektor logistik.

    “Mesin penyortiran berbasis AI di Surabaya berhasil menurunkan tenaga kerja dari 270 menjadi 14 orang, dengan efisiensi meningkat 30%. Ini bukti bahwa AI bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata untuk transformasi operasional,” jelasnya.

    Di sisi lain, Deputy EGM Product Digital Telkom Indonesia, Fauzan Feisal, memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam membangun masa depan Indonesia berbasis teknologi.

    “Kita ingin mengekspos inovasi kampus dan menemukan model yang cocok dengan kebutuhan Indonesia baik dari sisi arsitektur, teknologi, maupun biayanya. Kolaborasi adalah kunci agar transformasi digital berbasis AI bisa berjalan inklusif,” tuturnya.

    Direktur Utama IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad, menegaskan pentingnya hubungan Business to University (B2U) dalam membangun ekosistem digital nasional.

    “AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan membuat kita lebih produktif. Yang terpenting adalah bagaimana AI bisa menciptakan value bagi perusahaan, kampus, dan pemerintah,” jelasnya.

    Telkom juga memberikan doorprize berupa tiga unit kamera CCTV Antares Eazy kepada peserta terpilih, serta menghadirkan demo produk digital, seperti Netmonk, Pijar Sekolah, Antares Eazy, dan OCA Indonesia yang menampilkan kemampuan AI dalam pemantauan jaringan, manajemen kampus digital, dan solusi komunikasi.

    “Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Telkom AI Connect menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem transformasi digital berbasis AI di Indonesia, menghubungkan kampus, industri, dan pemerintah untuk menuju masa depan yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing global,” pungkas Faizal.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB. 

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah. 

    Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. 

    “Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan. 

    “Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya. 

    Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut. 

    Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas. 

    Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum. 

    Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut. 

    “Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko. 

    Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

    Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL. 

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perang dagang global yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sejauh ini belum mampu mengguncang perekonomian Asia Tenggara, meskipun negara-negara di kawasan tersebut menghadapi tarif impor yang tinggi.

    Sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Vietnam, dan Singapura berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pada kuartal III/2025 di tengah gempuran kebijakan tarif tersebut.

    Terbaru, Malaysia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III/2025 yang ditopang oleh kinerja positif di seluruh sektor dan ekspor yang tetap tangguh.

    Berdasarkan estimasi awal dari Departemen Statistik Malaysia yang dirilis pada Jumat (17/10/2025), produk domestik bruto (PDB) negara tersebut tumbuh 5,2% secara tahunan pada periode Juli–September. Capaian ini melampaui perkiraan tertinggi dalam survei Bloomberg dan lebih cepat dibandingkan laju ekspansi pada tiga kuartal sebelumnya.

    “Permintaan domestik terus menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama pada aktivitas yang terkait dengan pariwisata selama libur umum dan sekolah,” ujar Kepala Statistik Malaysia Mohd Uzir Mahidin dalam keterangan resmi dikutip dari Bloomberg. 

    Dia menambahkan, aktivitas ekonomi juga mendapat dukungan dari penyaluran bantuan tunai serta penurunan suku bunga.

    Selain itu, investasi modal yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan eksternal turut memperkuat ekspansi ekonomi, meskipun ketidakpastian kebijakan perdagangan global masih menjadi tantangan.

    Dengan hasil ini, Malaysia berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan resmi pemerintah antara 4% hingga 4,8% pada tahun ini. Pemerintah mengandalkan ketahanan permintaan domestik untuk menahan dampak tekanan ekspor akibat kebijakan tarif dari AS. Namun, pada 2026, laju pertumbuhan diperkirakan akan melambat ke kisaran 4%–4,5% seiring dengan meningkatnya volatilitas eksternal.

    Sebelumnya, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,23% pada kuartal III/2025. Catatan itu menjadi laju ekspansi tercepat sejak 2022. Lonjakan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas pabrik yang mempercepat pengiriman barang ke AS sebelum pemberlakuan kebijakan tarif.

    Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, Senin (6/10/2025), produk domestik bruto (PDB) Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year (yoy). Angka tersebut melampaui estimasi median analis yang disurvei Bloomberg sebesar 7,15%.  

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 juga direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya 7,96%. Adapun, secara keseluruhan pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal I hingga III 2025 mencapai 7,85% (year-on-year).

    “Kenaikan manufaktur terjadi karena banyak perusahaan mempercepat produksi menjelang tenggat penerapan tarif baru AS,” ujar Kepala Kantor Statistik Nasional Nguyen Thi Huong dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg. 

    Sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi, dengan manufaktur naik 9,92% sepanjang Januari–September 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Sementara itu, ekspor Vietnam pada September 2025 tumbuh 24,7% yoy, sedangkan impor naik 24,9% yoy. Kemudian, indeks harga konsumen atau inflasi naik 3,38% yoy pada September.

    Adapun, pertumbuhan ekonomi Singapura melambat menjadi 2,9% secara tahunan pada kuartal yang sama. Meski demikian, catatan tersebut masih lebih baik dari perkiraan, melampaui proyeksi para ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan hanya sebesar 2% menurut survei Bloomberg.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI), memaparkan, secara kuartalan dan disesuaikan secara musiman, perekonomian Singapura tumbuh 1,3% pada kuartal III/2025. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 1,5% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

    MTI pada Agustus lalu menyampaikan bahwa perekonomian tumbuh 4,4% pada kuartal II/2025, sedikit direvisi naik dari estimasi awal sebesar 4,3%. Adapun pada kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,1%.

    Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) mencatat perekonomian negara tersebut tumbuh 3,9% sepanjang tiga kuartal pertama 2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dalam keterangan resminya, MAS menyampaikan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada kuartal-kuartal berikutnya seiring dengan normalisasi aktivitas di sektor-sektor yang terkait perdagangan.

    Dalam tinjauan makroekonominya, bank sentral Singapura tersebut menilai selama tidak terjadi lonjakan tarif secara tiba-tiba atau penurunan permintaan yang tajam, perusahaan manufaktur masih memiliki bantalan yang cukup untuk menahan penurunan harga tanpa harus memangkas produksi secara signifikan, setidaknya hingga akhir tahun ini.

    Lebih lanjut, MAS menambahkan bahwa tingginya investasi global perusahaan teknologi dalam infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan mendukung kinerja sektor-sektor terkait perdagangan di Singapura.

    Peningkatan permintaan terhadap produk yang menunjang aplikasi AI, seperti chip memori dan server, juga diperkirakan akan memberikan dorongan positif bagi perekonomian Singapura.

  • Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengungkapkan, berdasarkan studi dari Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), memang potensi penumpang Whoosh mencapai 30.000 penumpang per hari.

    Hingga saat ini, Kereta Cepat Whoosh telah melayani hampir 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023. 

    “Pada Weekend, rata-rata penumpang di angka 16.000—18.000 penumpang per hari dan weekday di angka 18.000—21.000 penumpang per hari,” ujar Emir kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Emir menyampaikan, dalam kurun waktu dua tahun ini, rata-rata jumlah penumpang mencapai puncaknya sebanyak 26.000 penumpang per hari—itu pun belum mencapai angka potensial. 

    Adapun, KCIC terus mengambil strategi dalam menjaga keberlanjutan layanan Whoosh melalui railway business maupun non railway business.

    Dari sisi railway business, KCIC menerapkan berbagai kebijakan dan program seperti penerapan sistem dynamic pricing, pengembangan kartu langganan Frequent Whoosher Card, dan layanan rombongan dan program edutrip. 

    Selain itu, Whoosh juga menyediakan penyediaan promo pada momen tertentu, program Boarding Pass True Value atau diskon khusus di destinasi restoran hingga wisata, serta terus menjalin kerja sama dengan rombongan wisata dan perusahaan.

    KCIC juga terus meningkatkan aksesibilitas melalui kolaborasi dengan berbagai operator tranpsortasi agar masyarakat lebih mudah menjangkau stasiun Whoosh.

    Sementara dari sisi non railway business, KCIC terus mengembangkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung ekosistem layanan Whoosh. 

    Fokus pengembangan meliputi kerja sama naming rights, penyewaan area retail untuk tenant di stasiun, layanan advertising, penyediaan fasilitas parkir, whoosh official merchandise, kerjasama branding, penyewaan area untuk utilitas pendukung,  pengembangan properti di sekitar stasiun, dan berbagai kerja sama komersial lainnya.

    “KCIC optimis layanan Whoosh akan semakin diminati masyarakat, menghadirkan kemudahan mobilitas yang modern, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di sepanjang jalur yang dilaluinya,” tambah Emir. 

    Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengungkapkan apabila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari. 

    Dengan jumlah tersebut melalui 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan, seharusnya Whoosh dapat meraup laba. 

    “Dalam pandangan saya, dengan jumlah penumpang sebesar ini setidaknya sudah mulai diproyeksikan akan dapat menutupi biaya operasional atau pun beban pinjaman Whoosh, namun tentu ini tantangannya tidak mudah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Adit menuturkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mampu membidik penumpang dari kelas pekerja dan pengusaha, yang mampu meningkatkan okupansi di hari kerja. 

    Dengan demikian, KCIC tidak hanya bergantung kepada pengguna musim liburan atau akhir pekan seperti saat ini. Selain itu, KCIC juga harus mampu mengisi okupansi di jam-jam yang bukan merupakan jam favorit seperti di malam hari.

    Di samping pendapatan dari tiket, Adit menilai KCIC harus mampu meningkatkan pendapatan yang tidak berasal dari tiket (nonfarebox revenue) agar tercipta diversifikasi pendapatan untuk menambah pendapatan KCIC yang tidak hanya bergantung pada tiket. 

    Misalnya, seperti dari sektor periklanan, penamaan stasiun, properti, penyewaan area komersial, hingga lahan parkiran. 

  • Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bandara Haji Jadi Solusi Optimalisasi Dhoho dan Kertajati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

    Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

    Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

    Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

    Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

    Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

    Bandara Haji jadi Solusi

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

    Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

    Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

    “Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

    Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

    Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

    “Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

    Hanya Butuh Konektivitas

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

    Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

    Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

    “Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

    Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

    Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

    Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

    Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.