Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • Layani Cold Storage, Pelindo Solusi Logistik Kantongi Sertifikasi Halal – Page 3

    Layani Cold Storage, Pelindo Solusi Logistik Kantongi Sertifikasi Halal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) berhasil memenuhi persyaratan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung logistik yang tersertifikasi halal, untuk penyimpanan dan distribusi barang konsumsi dan bahan baku halal.

    Halal Logistic dan Cold storage (HLC) yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta saat ini telah memperoleh sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Melalui anak usahanya yang bergerak dalam bidang usaha logistik, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), SPSL menyediakan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan jasa transportasi yang tersertifikasi halal dari LPPOM MUI dengan nomor 00410261031024. Lalu dari BPJPH dengan nomor ID00410020530381024.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik Ruri I Rachmaputri mengatakan, sertifikasi halal ini jadi bekal perseroan untuk menyediakan layanan logistik yang cepat, aman, efektif dan efisien.

    “Sebagai pelaku industri rantai pasok logistik (supply chain), sertifikat halal yang kami peroleh dalam layanan gudang pendingin dan transportasi menjadi nilai tambah bagi kami dalam menyediakan layanan end-to-end bagi semua pelanggan. Terutama untuk produk konsumsi atau bahan baku yang perlu dijaga kehalalannya,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Ruri menjelaskan, layanan HLC ini mencakup area Cold storage seluas 3.600 m2, lapangan penumpukan non TPS seluas 11.708 m2. Fasilitas Cold storage ini memiliki 23 chamber, terdiri dari 14 unit freezer, 8 unit chiller, dan 1 unit cooler, yang menggunakan teknologi pendingin ramah lingkungan serta dilengkapi dengan sistem pengaturan dan pemantauan suhu secara otomatis berbasis digital.

    Adapun untuk proses distribusi, HLC memiliki 60 unit armada yang terdiri dari 4 unit reefer truck, 28 unit mobil wing box dan 28 unit truk, dimana seluruhnya telah mendapat sertifikasi halal.

    “Cold storage kami dilengkapi dengan teknologi pendingin ramah lingkungan, serta menggunakan peralatan dan perlengkapan berstandar food-grade. Melalui sistem logistik halal yang terintegrasi ini, kami mendukung dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim khususnya, untuk mengurangi risiko kontaminasi dan sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar global,” ungkapnya.

    Adapun hingga November 2024, kinerja produksi operasional cold storage MTI tercapai sebesar 11.794 ton atau terealisir 144 persen di atas realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Fix! Layanan Penyimpanan dan Distribusi Barang Konsumsi Pelindo Halal

    Fix! Layanan Penyimpanan dan Distribusi Barang Konsumsi Pelindo Halal

    Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) telah memenuhi persyaratan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung logistik yang tersertifikasi halal untuk penyimpanan dan distribusi barang konsumsi dan bahan baku halal.
     
    Halal Logistic dan Cold storage (HLC) di Tanjung Priok saat ini telah memperoleh sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
     

    Melalui anak usahanya yang bergerak dalam bidang usaha logistik, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), SPSL menyediakan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan jasa transportasi yang tersertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
     
    “Sebagai pelaku industri rantai pasok logistik (supply chain), sertifikat halal yang kami peroleh dalam layanan gudang pendingin dan transportasi menjadi nilai tambah bagi kami dalam menyediakan layanan end-to-end bagi semua pelanggan, terutama untuk produk konsumsi atau bahan baku yang perlu dijaga kehalalannya,” kata Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, Ruri I. Rachmaputri, dalam keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2024.
    Layanan HLC mencakup area Cold storage seluas 3.600 m2, lapangan penumpukan non TPS seluas 11.708 m2. Fasilitas Cold storage ini memiliki 23 chamber, terdiri dari 14 unit freezer, 8 unit chiller, dan 1 unit cooler, yang menggunakan teknologi pendingin ramah lingkungan serta dilengkapi dengan sistem pengaturan dan pemantauan suhu secara otomatis berbasis digital.
     
    Adapun untuk proses distribusi, HLC memiliki 60 unit armada yang terdiri dari 4 unit reefer truck, 28 unit mobil wing box dan 28 unit truk, dimana seluruhnya  telah mendapat sertifikasi halal.  
     
    “Cold storage kami dilengkapi dengan teknologi pendingin ramah lingkungan, serta menggunakan peralatan dan perlengkapan berstandar food-grade. Melalui sistem logistik halal yang terintegrasi ini, kami mendukung dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim khususnya, untuk mengurangi risiko kontaminasi dan sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar global,” jelas Ruri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PSL penuhi sertifikasi halal pada layanan logistik &cold storage

    PSL penuhi sertifikasi halal pada layanan logistik &cold storage

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    PSL penuhi sertifikasi halal pada layanan logistik &cold storage
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:51 WIB

    Elshinta.com – PT Pelindo Solusi Logistik (PSL) berhasil memenuhi persyaratan pemerintah Republik Indonesia untuk menyediakan fasilitas pendukung logistik yang tersertifikasi halal untuk penyimpanan dan distribusi barang konsumsi dan bahan baku halal. Halal Logistic dan Cold storage (HLC) yang berlokasi di Tanjung Priok saat ini telah memperoleh sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Langkah ini menegaskan komitmen PT Pelindo Solusi Logistik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal. Melalui anak usahanya yang bergerak dalam bidang usaha logistik, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), SPSL menyediakan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan jasa transportasi yang tersertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan nomor 00410261031024, serta dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan nomor ID00410020530381024.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, Ruri I. Rachmaputri mengatakan, adanya sertifikasi halal pada fasilitas gudang pendingin dan jasa distribusi ini menunjukkan komitmen PT Pelindo Solusi Logistik untuk menyediakan layanan logistik yang cepat, aman, efektif dan efisien sekaligus menjaga kehalalan produk selama masa penyimpanan dan pendistribusian.

    “Sebagai pelaku industri rantai pasok logistik (supply chain), sertifikat halal yang kami peroleh dalam layanan gudang pendingin dan transportasi menjadi nilai tambah bagi kami dalam menyediakan layanan end-to-end bagi semua pelanggan, terutama untuk produk konsumsi atau bahan baku yang perlu dijaga kehalalannya,” ujar Ruri.

    Ruri menjelaskan bahwa layanan HLC ini mencakup area Cold storage seluas 3.600 m2, lapangan penumpukan non TPS seluas 11.708 m2. Fasilitas Cold storage ini memiliki 23 chamber, terdiri dari 14 unit freezer, 8 unit chiller, dan 1 unit cooler, yang menggunakan teknologi pendingin ramah lingkungan serta dilengkapi dengan sistem pengaturan dan pemantauan suhu secara otomatis berbasis digital. Adapun untuk proses distribusi, HLC memiliki 60 unit armada yang terdiri dari 4 unit reefer truck, 28 unit mobil wing box dan 28 unit truk, dimana seluruhnya  telah mendapat sertifikasi halal.  

    “Cold storage kami dilengkapi dengan teknologi pendingin ramah lingkungan, serta menggunakan peralatan dan perlengkapan berstandar food-grade. Melalui sistem logistik halal yang terintegrasi ini, kami mendukung dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim khususnya, untuk mengurangi risiko kontaminasi dan sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar global,” tambah Ruri.

    Hingga November 2024, kinerja produksi operasional cold storage MTI tercapai sebesar 11.794 Ton atau terealisir 144% di atas realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.  Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai transformasi, inovasi, dan standardisasi operasi yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten, serta menunjukkan tingginya minat konsumen pada penggunaan fasilitas gudang dan layanan distribusi yang halal.

    Salah satu pelanggan, Yudha Santika dari PT Suri Nusantara Jaya, menyampaikan apresiasinya atas layanan Gudang dan Distribusi Halal Logistic. “Gudang cold storage HLC adalah salah satu gudang yang memiliki lokasi sangat strategis karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok, fasilitas yang dimiliki sangat lengkap dan safety. Cold storage ini telah tersertfikasi halal sehingga kami merasa aman dan tenang menitipkan barang di cold storage HLC. Selain itu layanan disini telah terdaftar karantina sehingga memudahkan kami dalam proses pemeriksaan karantina,” ujar Yudha.

    “PT Pelindo Solusi Logistik terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang sejalan dengan program pemerintah yakni untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal. Hal ini tentunya, kami perlu kolaborasi dan sinergi bersama seluruh stakeholder terkait dengan melibatkan peran pemerintah, asosiasi, pelanggan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bahu membahu menciptakan ekosistem halal yang berdaya saing,” tutup Ruri.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Layanan Logistik dan Gudang Pendingin SPSL di Tanjung Priok Jakut Kini Kantongi Sertifikat Halal

    Layanan Logistik dan Gudang Pendingin SPSL di Tanjung Priok Jakut Kini Kantongi Sertifikat Halal

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Layanan logistik serta gudang pendingin atau cold storage yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara kini dipastikan beroperasi dengan memenuhi standar jaminan produk halal.

    Layanan Halal Logistic and Cold Storage (HLC) dipastikan telah memenuhi syarat pemerintah Indonesia untuk menyediakan fasilitas logistik halal bagi penyimpanan dan distribusi barang konsumsi serta bahan baku.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Ruri I. Rachmaputri mengatakan, langkah ini merupakan upaya pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal.

    Adapun sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan nomor 00410261031024 serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan nomor ID00410020530381024.

    “Kami melalui anak usaha PT Multi Terminal Indonesia (MTI) berkomitmen menyediakan layanan logistik yang cepat, aman, efektif, dan efisien,” kata Ruri, Selasa (7/1/2025).

    “Sekaligus menjaga kehalalan produk selama masa penyimpanan dan pendistribusian,” sambungnya.

    Sebagai pelaku industri rantai pasok logistik, sertifikat halal dalam layanan gudang pendingin dan transportasi menjadi nilai tambah melayani pelanggan.

    Terutama untuk produk konsumsi atau bahan baku yang perlu dijaga kehalalannya.

    Ruri menjelaskan bahwa layanan HLC mencakup area cold storage seluas 3.600 meter persegi dan lapangan penumpukan non-TPS seluas 11.708 meter persegi.

    Fasilitas cold storage ini memiliki 23 chamber, terdiri dari 14 unit freezer, delapan unit chiller, dan satu unit cooler.

    Teknologi pendingin yang digunakan ramah lingkungan dan dilengkapi dengan sistem pengaturan serta pemantauan suhu otomatis berbasis digital.

    Adapun untuk proses distribusi, puluhan armada logistik di HLC juga telah mendapat sertifikasi halal.

    “Melalui sistem logistik halal yang terintegrasi ini, kami mendukung dan menjamin kenyamanan serta keamanan bagi konsumen muslim,” ucapnya.

    “Khususnya untuk mengurangi risiko kontaminasi sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar global,” tambah Ruri.  

    Hingga November 2024, kinerja produksi operasional cold storage MTI mencapai 11.794 ton atau terealisasi 144 persen di atas realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai transformasi, inovasi, dan standardisasi operasi yang dilakukan perusahaan secara konsisten, serta menunjukkan tingginya minat konsumen pada penggunaan fasilitas gudang dan layanan distribusi halal.  

    Salah satu pelanggan, Yudha Santika mengaku cukup senang dengan adanya gudang logistik yang kini dipastikan memenuhi standar halal ini.

    Apalagi, gudang HLC memiliki lokasi sangat strategis karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kami merasa aman dan tenang menitipkan barang di cold storage HLC. Selain itu, layanan di sini telah terdaftar karantina sehingga memudahkan kami dalam proses pemeriksaan karantina,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    MTI: Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang Jadi Tantangan Penerapan Zero ODOL   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di Indonesia.

    Namun, sejumlah permasalahan mendasar yang harus diselesaikan agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan sukses.

    “Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan Zero ODOL adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan timbang yang masih perlu pembenahan,” kata Agus Taufik Mulyono dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    Dikatakan Agus, saat ini status dan fungsi jalan di Indonesia saat ini masih “karut marut” dan tidak jelas.

    Ketika truk mengangkut barang dari pabrik ke tujuan, mereka sering kali melewati jalan yang statusnya berbeda-beda—mulai dari jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga arteri nasional.

    “Hal ini merupakan problem klasik yang belum diselesaikan hingga saat ini dan sisi lain, terminal handling yang berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang kelebihan muatan juga belum ada, padahal keberadaannya sangat penting,” katanya.

    Ketidakjelasan status dan fungsi jalan ini menyebabkan kerusakan jalan yang parah, khususnya di daerah kabupaten.

    “Karut marut antara kelas fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan dan mengindikasikan  penerapan kelas jalan tidak sesuai dengan status jalannya, yang berujung pada masalah yang berkepanjangan,” katanya.

    Agus juga mengkritik kurangnya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas.

    “Kelas jalan dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Ian Sudiana mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, dan menaikkan kapasitas daya dukung jalan.

    “Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurus logistik dan membuat blueprint terkait kebijakan Zero ODOL ini,” sarannya.

    Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra dan praktisi transportasi dan logistik, menyoroti perlunya pembenahan jembatan timbang.

    “Jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya banyak yang sudah rusak,” ujarnya.

    Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 yang beroperasi, dan itu pun hanya selama 8 jam sehari.

    “Bisa dibilang ini sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” tambahnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya memperbaiki daya dukung jalan, mengingat standar muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton.

    Agus dan Haryo sepakat bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL harus melibatkan semua stakeholder.

    “Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan saat kebijakan ini diterapkan,” kata Haryo.

    Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima secara luas.

    Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan diharapkan untuk membuat blueprint yang akan menjadi panduan dalam menerapkan Zero ODOL.

    Selain itu, lembaga penelitian dan pengembangan seperti BRIN juga bisa dilibatkan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan.

  • Cold Storage Pelindo di Tanjung Priok Bersertifikasi Halal

    Cold Storage Pelindo di Tanjung Priok Bersertifikasi Halal

    loading…

    Cold Storage yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kini telah bersertifikasi halal. FOTO/IST

    JAKARTA – Cold Storage yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kini telah bersertifikasi halal. Sertifikasi ini menegaskan komitmen dalam menyediakan layanan logistik yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehalalan produk.

    Sertifikasi halal diraih PT Multi Terminal Indonesia (MTI), anak perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik yang menyediakan fasilitas penyimpanan (cold storage) dan jasa transportasi. Sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan nomor 00410261031024, serta dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan nomor ID00410020530381024.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, Ruri I Rachmaputri mengatakan, sertifikasi halal pada fasilitas gudang pendingin dan jasa distribusi ini menunjukkan komitmen perusahaannya menyediakan layanan logistik yang cepat, aman, efektif dan efisien sekaligus menjaga kehalalan produk selama masa penyimpanan dan pendistribusian.

    “Sebagai pelaku industri rantai pasok logistik (supply chain), sertifikat halal yang kami peroleh dalam layanan gudang pendingin dan transportasi menjadi nilai tambah bagi kami dalam menyediakan layanan end-to-end bagi semua pelanggan, terutama untuk produk konsumsi atau bahan baku yang perlu dijaga kehalalannya,” kata Ruri dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    Ruri menjelaskan, layanan HLC ini mencakup area cold storage seluas 3.600 m2, lapangan penumpukan non TPS seluas 11.708 m2. Fasilitas cold storage ini memiliki 23 chamber, terdiri dari 14 unit freezer, 8 unit chiller, dan 1 unit cooler, yang menggunakan teknologi pendingin ramah lingkungan serta dilengkapi dengan sistem pengaturan dan pemantauan suhu secara otomatis berbasis digital.

    Untuk proses distribusi, HLC memiliki 60 unit armada yang terdiri dari 4 unit reefer truck, 28 unit mobil wing box dan 28 unit truk, di mana seluruhnya telah mendapat sertifikasi halal.

    “Cold storage kami dilengkapi dengan teknologi pendingin ramah lingkungan, serta menggunakan peralatan dan perlengkapan berstandar food-grade,” katanya.

    Melalui sistem logistik halal yang terintegrasi, lanjut Ruri, pihaknya mendukung dan menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim khususnya, untuk mengurangi risiko kontaminasi dan sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

    Hingga November 2024, kinerja produksi operasional cold storage MTI tercapai sebesar 11.794 Ton atau terealisir 144% di atas realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai transformasi, inovasi, dan standardisasi operasi yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten, serta menunjukkan tingginya minat konsumen pada penggunaan fasilitas gudang dan layanan distribusi yang halal.

    Salah satu pelanggan, Yudha Santika dari PT Suri Nusantara Jaya, menyampaikan apresiasinya atas layanan gudang dan distribusi halal logistic.

    “Gudang cold storage HLC adalah salah satu gudang yang memiliki lokasi sangat strategis karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok, fasilitas yang dimiliki sangat lengkap dan safety. Cold storage ini telah tersertfikasi halal, sehingga kami merasa aman dan tenang menitipkan barang di cold storage HLC. Selain itu layanan di sini telah terdaftar karantina sehingga memudahkan kami dalam proses pemeriksaan karantina,” kata Yudha.

    (abd)

  • Fenomena Kecelakaan Truk, Pengamat: Tunggu Ada Pejabat Jadi Korban, Baru Ada Penindakan – Halaman all

    Fenomena Kecelakaan Truk, Pengamat: Tunggu Ada Pejabat Jadi Korban, Baru Ada Penindakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijojowarno menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada perbaikan manajemen pengelolaan angkutan logistik hingga kecelakaan melibatkan truk terus saja terjadi.

    Setidaknya dalam beberapa pekan terakhir sejumlah kecelakaan terjadi di jalan tol melibatkan truk barang di jalan tol.

    Terakhir terjadi kecelakaan angkutan umum pada Minggu (5/1/2025) pada pukul 09.33 wib di Tol Purbaleunyi Baru Datar KM 95.  

    Kecelakaan serupa terjadi di Tol Pandaan – Malang akhir tahun 2024 yang baru berlalu. 

    Beberapa tahun lalu, sastrawati NH Dini meninggal dunia akibat truk meluncur mundur di jalan Tol Semarang – Solo.

    Fenomena baru kecelakaan di jalan tol yang disebabkan truk meluncur mundur. Namun hingga kini belum ada tindakan oleh pemerintah.

    “Nunggu ada pejabat penting yang jadi korban, baru ada penindakan serius,” ujar Djoko kepada Tribunnews.com, Minggu (5/1/2025).

    Menurutnya, sering terjadinya kecelakaan tersebut bukan karena jalannya yang salah, namun pengelolaannya yang tidak benar.

    “Bukan jalannya yang salah tapi manajemen pengelola angkutan logistik Indonesia yang sedang bermasalah. Selama tidak ditangani sungguh-sungguh, kecelakaan serupa akan terus terjadi. Tinggal kapan dan di lokasi tol mana terjadi,” ujarnya. 

    Menurutnya, ada tiga ruas tol yang memiliki tanjakan dan turunan, yaitu Tol Cipularang, Tol Semarang-Solo dan Tol Pandaan – Malang.

    “Kecelakaan tabrakan depan belakang sudah menjadi hal biasa terjadi di jalan tol. Lantaran tidak ada upaya penanganan. Berikutnya, kecelakaan truk meluncur mundur akan menjadi kecenderungan kecelakan di jalan tol,” ujarnya.

  • Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    JABAR EKSPRES – Kendaraan umum Bus Metro Jabar Trans, yang mulai beroperasi di area Cekungan Bandung per awal tahun tepatnya 1 Januari 2025, menjadi kabar baik bagi masyarakat.

    Kendati demikian, sayangnya di daerah lain justru terdapat kabar bahwa Trans Jogja dan Trans Metro Dewata, telah mengakhiri operasionalnya sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Dalam kepedulian terhadap transportasi publik, pemerintah masih dinilai kurang maksimal, sebab memajukan angkutan umum seakan baru setengah hati dan belum menjadi program nasional.

    Pengamat Kendaraan Publik sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, perlunya pemerintah mulai prioritas terhadap angkutan umum.

    BACA JUGA:Pembangunan Transportasi Masih Lambat, Pemerintah Dinilai Abaikan Angkutan Jalan Perintis

    “Pembiayan angkutan umum jadi salah satu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (5/1).

    Menurut Djoko, di negara maju pasti angkutan umumnya bagus. Pemerintah berharap Indonesia Maju dengan mencanangkan Indonesia Emas 2045, sudah semestinya angkutan umum juga harus bagus.

    “Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change). Jelas, transportasi umum menjadi penentunya. Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2023 lalu yang belum direalisasi,” bebernya.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, terkait operasional kendaraan publik yang baru di Jawa Barat yakni Bus Metro Jabar Trans, memiliki rute yang cukup luas tak hanya di Kota Kembang saja, namun mencakup hingga ke Kabupaten Bandung dan Sumedang.

    BACA JUGA:Jelang Libur Nataru Animo Pergerakan Warga Berpotensi Melonjak, Pengamat Soroti Transportasi hingga Lokasi Wisata

    Bus Metro Jabar Trans beroperasi di enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung, yakni Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor dan Leuwipanjang – Majalaya.

    Sedangkan untuk Trans Jogja dan Trans Metro Dewata yang sebelumnya dikanarkan telah berhenti opersional, dikarenakan bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 lalu sudah berakhir.

    Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya.

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, mulai dari TransJogja di Yogyakarta hingga Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    TransJogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    (del/sfr)

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Metro Dewata Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, salah satunya Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    Di Yogyakarta, layanan Teman Bus Jogja juga berhenti beroperasi pada 1 Januari 2025 setelah melayani sejak 2 Oktober 2020.

    (del/sfr)