Organisasi: MTI

  • Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

    Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi buruknya keselamatan transportasi darat di Indonesia ditandai oleh banyaknya kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dan truk.

    MTI menilai, tidak ada perbaikan sistemik yang signifikan oleh pemerintah dan kecelakaan transportasi darat terus terjadi.

    Dewan Penasihat MTI dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak bisa hanya diam.

    “Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi,” ujar Agus di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Agus menegaskan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah–langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

    Pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5 persen.

    Hal itu menyebabkan Indonesia mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?,” ucap Ketua Umum MTI Damantoro.

    Dia menambahkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

    “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebab, transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis.

    Kecelakaan truk Hino di ruas Tol Cipularang arah Bandung, kilometer 80+400. (dok. Jasa Marga)

    Kecelakaan akibat truk ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.

    “Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” kata Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Dewan Penasihat MTI sekaligus Ketua Instran Darmaningtyas mengatakan, performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. 

    “Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” ujarnya.

    Dia menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia.

    “Jangan biarkan kondisi buruk itu hanya diratapi saja, tapi harus dipecahkan secara konkret,” katanya.

     

  • Presiden dan Menhub Didesak Segera Atasi Darurat Keselamatan Transportasi Darat

    Presiden dan Menhub Didesak Segera Atasi Darurat Keselamatan Transportasi Darat

    loading…

    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat. Hal ini lantaran kecelakaan transportasi darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan.

    “Menteri Perhubungan tidak bisa hanya diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi,” ujar Agus Pambagio, Dewan Penasihat MTI dan pengamat kebijakan publik.

    Agus menegaskan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah–langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

    Seiring pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5%, Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?” tegas Ketua Umum MTI Damantoro.

    Dia menambahkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

    “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis,” ujarnya.

    Menurutnya, harus segera dilakukan Rapat Kabinet Terbatas darurat antara Presiden dengan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri BUMN, dan Polri.

    Kecelakaan akibat ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.

  • Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyayangkan pemangkasan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, itu berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.

    Dalam hal ini, Djoko mencontohkan program Buy The Service (BTS) yang digawangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan anggaran Rp 437,9 miliar pada 2024. Program BTS diselenggarakan untuk 11 kota dengan total 46 koridor.

    Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Djoko, Minggu (19/1/2025).

    Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang BTS yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar.

    Dengan rincian, subsidi per 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Lanjut pada 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar).

    “Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp 177,5 miliar,” imbuh Djoko.

     

  • Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Harapan kepada Prabowo ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

    “Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat,” jelas dia di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

    Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

    Pembangunan ini diakui memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. 

    Rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.

    Dia pun meminta pemerintah memberantas pungli, kemudian perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi.

    “Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.

     

  • Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Minister for Manpower and Second Minister MTI atau Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat.

    “Menerima kunjungan Second Minister MTI Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM,” ujar Bahlil lewat unggahan Instagram @bahlillahadalia, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Bahlil pertemuan itu membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura. Pertemuan itu juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong ke Indonesia pada November 2024.

    “Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura sebagai tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada November 2024 yang lalu,” tambah Bahlil.

    Bahlil menyebut Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk bersinergi, khususnya di sektor energi yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sinergi yang bermanfaat bagi kedua negara, khususnya dalam mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan,” tutupnya.

    [Gambas:Instagram]

    Tonton juga Video: BBM RI 60% Impor dari Singapura, Bahlil Geleng-geleng Kepala

    (acd/acd)

  • Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai layanan kereta api PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI saat ini telah mengalami peningkatan signifikan.

    “Pelayanan kereta api sekarang jauh lebih baik, perjalanannya juga lebih cepat, sehingga ketepatan waktu menjadi unggulan,” kata Djoko kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kereta api tidak hanya menjadi alat transportasi yang yang efektif, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang menarik, terutama bagi wisatawan.

    Pengamat transportasi tersebut menilai jalur-jalur tertentu seperti rute Jakarta-Bandung dan wilayah selatan Jawa, menawarkan pemandangan indah yang membuat perjalanan semakin berkesan.

    “Bagi yang senang berwisata, pemandangan pada jalur Jakarta-Bandung atau sebaliknya atau Jakarta ke selatan lebih menarik, dibandingkan dengan Pantura,” kata dia menjelaskan.

    Djoko yang menempuh pendidikan Magister Teknik Program Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil Pascasarjana Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menyoroti fleksibilitas layanan di dalam kereta api.

    Terdapat beberapa fasilitas pada kereta api yang memungkinkan penumpang untuk bersantai dan bahkan dapat mengadakan rapat selama perjalanan, sehingga perjalanan yang memakan waktu lama seperti 5-6 jam tidak lagi terasa membosankan.

    Sebagai bentuk inovasi, Djoko pun mengusulkan agar KAI mengembangkan rute wisata keliling Pulau Jawa menggunakan kereta api. Seperti kapal pesiar, yang mana penumpang dapat turun di kota-kota besar untuk menikmati wisata selama beberapa hari kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta khusus tersebut.

    Program ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya dua kali dalam sebulan, dengan pilihan bagi penumpang untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan atau hanya sebagian saja.

    “Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi. Dengan kereta khusus ini, pengalaman wisata kereta api akan semakin menarik dan menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

    Dengan peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan perjalanan, kereta api terus menarik perhatian berbagai segmen masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis maupun wisata.

    “Hal ini menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang tidak hanya praktis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman tak terlupakan,” kata Djoko.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Jakarta

    Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Bahkan, kecelakaan di Indonesia sering memakan korban jiwa. Indonesia bisa belajar dari Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    Dalam beberapa tahun, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis. Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernah menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Djoko menilai, Indonesia belum terlambat untuk meniru hal serupa dari Jepang. Pendidikan keselamatan berlalu lintas bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

    “Adanya kurikulum pendidikan keselamatan berlalu lintas adalah untuk membangun kesadaran dan etika berlalu lintas sejak dini. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat memahami dan menghargai pentingnya keselamatan di jalan. Kurikulum keselamatan berlalu lintas dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa sekolah dasar hingga menengah atas,” kata Djoko.

    “Beberapa tujuan dari kurikulum keselamatan berlalu lintas yang diharapkan adalah menurunkan angka kecelakaan, membentuk generasi pengendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, menciptakan tertib berlalu lintas pada masa depan, mencegah pelajar menjadi korban sekaligus tersangka dari kasus kecelakaan, mengembangkan awareness dari generasi muda untuk tertib lalu lintas, mengetahui arti rambu-rambu jalan, dan memahami cara berkendara yang baik,” bebernya.

    (rgr/dry)

  • Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Jakarta

    Indonesia bisa meniru Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa tahun saja, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis.

    Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernag menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Kata Djoko, salah satu kunci Jepang menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas. Dalam Traffic Engineering Handbook 2008, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pendidikan keselamatan lalu lintas secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi yang menerima pendidikan keselamatan lalu lintas secara langsung. Kedua, yang terlibat dalam mempromosikan kegiatan pendidikan keselamatan lalu lintas atau memberikan pendidikan/panduan keselamatan lalu lintas.

    Sementara itu, kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak banyak berkurang. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6-25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48 persen. Kelompok usia produktif 25-55 tahun sebesar 39,26 persen. Jenis moda transportasi yang terlibat, sepeda motor 76,96 persen, truk 10,53 persen dan kendaraan umum 8,43 persen.

    “Tren kecelakaan dari tahun ke tahun menunjukkan tahun 2020 ada 101.496 kejadian, tahun 2021 ada 105.860 kejadian (naik 4,3 persen), tahun 2022 ada 139.422 kejadian (31,7 persen), tahun 2023 ada 150.491 kejadian (naik 7,9 persen) dan tahun 2024 ada 145.599 kejadian (turun 3,2 persen),” katanya.

    Perilaku pengemudi saat kecelakaan lalu lintas paling disebabkan gagal menjaga jarak (24,50 persen). Berikutnya ceroboh terhadap lalu lintas (20,76 persen), ceroboh saat belok (11,6 persen), ceroboh aturan lajur (98,53 persen), ceroboh saat menyalip (8,22 persen), melampaui batas kecepatan (7,62 persen), melakukan aktivitas lain (4,15 persen), mengabaikan hak jalur pejalan kaki (4,12 persen), gagal memberi isyarat 91,80 persen, dan mengabaikan aturan lajur (1,69 persen).

    (rgr/dry)

  • Terjadi Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2024/2025, Ini Buktinya

    Terjadi Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2024/2025, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan total pergerakan masyarakat secara nasional tercatat turun namun mayoritas moda transportasi umum mencatatkan kenaikan signifikan. 

    Berdasarkan data Kemenhub yang dihimpun melalui Mobile Positioning Data (MPD) operator seluler, total pergerakan masyarakat secara nasional pada periode 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 atau saat Nataru mencapai 225,86 juta pergerakan. 

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,67 juta orang melakukan perjalanan intra dan antarprovinsi, turun 24,92% dibandingkan realisasi Nataru tahun sebelumnya yang mencapai 126 juta orang.

    Di tengah penurunan total pergerakan ini, penggunaan angkutan umum justru meningkat. Jumlah penumpang angkutan umum tercatat sebesar 17,182 juta, naik 5,07% dibandingkan tahun lalu. 

    Moda transportasi yang mencatatkan kenaikan meliputi angkutan jalan dengan 3,736 juta penumpang naik 6,85%, kereta api dengan 4,088 juta penumpang naik 6,76%, transportasi laut dengan 1,673 juta penumpang naik 7,43%, dan transportasi udara dengan 4,883 juta penumpang naik 10,76%. 

    Sementara itu, moda penyeberangan mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 8,47%, menjadi 2,799 juta penumpang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo menjelaskan kenaikan jumlah pengguna transportasi umum di banyak moda merupakan dampak positif dari penurunan harga tiket pesawat hingga mudik gratis. 

    “Naiknya penggunaan angkutan umum ini terjadi karena sejumlah faktor,” jelas Budi kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Budi menjelaskan selain tiket dan program mudik gratis, sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik, pilihan moda transportasi semakin beragam, kenyamanan dan kemudahan akses angkutan umum juga menjadi faktor pendorong perubahan pola mobilitas masyarakat. 

    Senada, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Masyarakat (MTI) Tory Darmantoro menilai peningkatan penggunaan transportasi umum mencerminkan keberhasilan program insentif pemerintah, seperti penurunan harga tiket pesawat dan mudik gratis. 

    Program tersebut dinilai berhasil menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi umum, terutama bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

    Namun, penurunan pada moda penyeberangan dikaitkan dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, yang turut memengaruhi jumlah pengguna jasa pelayaran.

    “Kenapa pelayaran kurang, karena berkaitan dengan cuaca ekstrem,” katanya.

  • MTI Soroti Truk ODOL, Minta Prabowo Cari Solusi

    MTI Soroti Truk ODOL, Minta Prabowo Cari Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan Presiden Prabowo harus turun tangan mengatasi permasalahan truk over dimension over loading (ODOL) yang masih jadi isu utama dan sistemik. 

    Ketua Umum MTI Tory Darmantoro mengatakan sekelumit isu truk ODOL harus menjadi perhatian Presiden karena permasalahan ODOL disebut sangat kompleks. 

    “Ini sudah sistemik. Ada sistem yang busuk dan terus terusan. Ini harus benar-benar Pak Presiden melihat keselamatan truk ODOL ini. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo sayang sama rakyatnya,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Tory juga berpendapat jika argumen pengusaha memakai truk ODOL adalah kelancaran distribusi dan efektivitas merupakan alasan yang dibuat-buat. 

    “Kalau dari MTI itu alasan yang dibuat-buat, lihat tetangga semua, Malaysia, Thailand, Vietnam itu tidak ada seperti itu [truk ODOL] tapi industrinya baik-baik saja. Ini industrinya [Indonesia] terlalu manja, tidak mau tahu, mau menang sendiri,” katanya. 

    Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan truk di Tol Cipularang saat periode Nataru. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang) arah Bandung tepatnya di KM 97+200 pada Minggu (5/1/2025). 

    Kecelakaan beruntun ini melibatkan lima kendaraan yang terdiri dari satu truk, satu bus, satu angkutan travel dan dua mini bus (pribadi). 

    Sementara itu, berdasarkan informasi petugas di lapangan, diduga truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur sehingga menghantam kendaraan lainnya.

    Di sisi lain, sepanjang 2024 Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Inspektur Jenderal Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.150.000 kecelakaan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 dengan korban meninggal sebanyak 27.000 jiwa.