Xcloud.id

Organisasi: MTI

  • 25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    Jakarta –

    Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla alias JK mengungkap, 25 persen ojek online (ojol) di Tanah Air memiliki gelar sarjana. Hal tersebut, kata dia membuktikan, betapa susahnya mencari kerja di dalam negeri.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Berkaca dari kondisi tersebut, JK meminta pemerintah perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Ilustrasi Wisuda Foto: Dok. ShutterstockBerapa Upah Ojol?

    Diberitakan detikOto sebelumnya, menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Kendati sempat pulih, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    Penelitian itu mencatat 52,08 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator, sedangkan 37,40 persen lainnya mengaku tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator. Kemudian, 75,79 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan tip dari penumpang.

    Survei tersebut digelar 13-20 September 2022 secara daring di Jabodetabek. Jumlah responden meliputi 2.655 pengguna ojol dan 2.016 driver ojol. Survei ini diungkap ke publik melalui Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    (sfn/dry)

  • 25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    Jakarta –

    Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla alias JK mengungkap, 25 persen ojek online (ojol) di Tanah Air memiliki gelar sarjana. Hal tersebut, kata dia membuktikan, betapa susahnya mencari kerja di dalam negeri.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Berkaca dari kondisi tersebut, JK meminta pemerintah perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Ilustrasi Wisuda Foto: Dok. ShutterstockBerapa Upah Ojol?

    Diberitakan detikOto sebelumnya, menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Kendati sempat pulih, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    Penelitian itu mencatat 52,08 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator, sedangkan 37,40 persen lainnya mengaku tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator. Kemudian, 75,79 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan tip dari penumpang.

    Survei tersebut digelar 13-20 September 2022 secara daring di Jabodetabek. Jumlah responden meliputi 2.655 pengguna ojol dan 2.016 driver ojol. Survei ini diungkap ke publik melalui Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    (sfn/dry)

  • Trojan Baru ‘Sturnus’ Ancam Bocorkan Chat WhatsApp Paling Privat

    Trojan Baru ‘Sturnus’ Ancam Bocorkan Chat WhatsApp Paling Privat

    Jakarta –

    Trojan baru ‘Sturnus‘ berpotensi membocorkan isi chat paling privat di aplikasi bertukar pesan seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram. Ancaman ini dikonfirmasi oleh tim di Threat Fabric.

    Trojan mengkhawatirkan ini pertama kali diungkap oleh peneliti MTI Security. Didapati bahwa trojan ini mampu membuat hacker mengendalikan perangkat-perangkat yang dimiliki seseorang.

    Hacker bahkan dapat mengobservasi segala aktivitas korban, bahkan mematikan layar ketika mengeksekusi transaksi penipuan. Itu artinya, penjahat dapat membaca pesan yang diterima dan dikirim, hingga mencuri kredensial perbankan sampai data login.

    “Peneliti MTI Security telah mengidentifikasi Sturnus, sebuah trojan perbankan Android yang dioperasikan secara pribadi,” jelas Threat Fabric.

    Lebih lanjut, Threat Fabric menerangkan bahwa malware ini mendukung berbagai kemampuan terkait penipuan, termasuk pengambilalihan perangkat secara penuh. Salah satu pembeda utamanya adalah kemampuannya untuk menerobos pesan terenkripsi.

    “Dengan menangkap konten langsung dari layar perangkat setelah didekripsi, Sturnus dapat memantau komunikasi melalui WhatsApp, Telegram, dan Signal,” sambungnya, sebagaimana detikINET kutip dari Mirror.

    Sturnus diperkirakan masih dalam tahap awal pengembangan dan belum menginfeksi banyak perangkat, tetapi bukan berarti kamu dapat menjadi lengah.

    Jika peretas menemukan cara untuk mendistribusikannya, maka hal itu dapat menyebabkan jutaan pengguna Android mengalami masalah serius.

    “Sturnus merupakan ancaman yang canggih dan komprehensif, menerapkan berbagai vektor serangan yang memberi penyerang kendali hampir penuh atas perangkat yang terinfeksi,” ungkap Threat Fabric.

    Kombinasi pencurian kredensial berbasis overlay, pemantauan pesan, pencatatan kunci yang ekstensif, streaming layar secara real-time, kendali jarak jauh, penyalahgunaan administrator perangkat, dan pemantauan lingkungan yang komprehensif menciptakan ancaman berbahaya bagi keamanan finansial dan privasi korban.

    Cara terbaik untuk tetap aman adalah dengan hanya memasang aplikasi resmi dari Google Play Store. Jangan mengunduh perangkat lunak secara asal-asalan dan periksa ulasan sebelum menambahkan sesuatu yang baru ke perangkat. Sturnus mungkin baru, tetapi memiliki beberapa potensi merugikan yang sangat mengkhawatirkan.

    (ask/ask)

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Fenomena Penumpang Menginap di Stasiun, Perlukah KRL Operasi 24 Jam?

    Fenomena Penumpang Menginap di Stasiun, Perlukah KRL Operasi 24 Jam?

    Jakarta –

    Fenomena penumpang menginap di stasiun karena tertinggal perjalanan terakhir KRL belakangan ini banyak terjadi. Contohnya terjadi di Stasiun Cikarang.

    Wacana layanan kereta rel listrik (KRL) perkotaan beroperasi 24 jam pun muncul di tengah fenomena banyaknya penumpang yang menginap di stasiun. Ide tersebut pertama kali muncul dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

    Dia menyatakan pihaknya membuka opsi agar operasional KRL bisa dilakukan selama 24 jam. Hal ini mulai dikoordinasikan Dudy ke PT KAI, namun belum ada keputusan yang pasti.

    “Nanti saya coba koordinasi dengan Kereta Api ya. Ya, karena kan apakah perlu, tadi seperti yang disampaikan, layanan 24 jam. Mereka perlu pengkajian dan semacamnya harus dilihat juga,” ungkap Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025) yang lalu.

    Pihaknya tak bisa memutuskan sendiri KRL bisa operasi 24 jam penuh. Sebab, KAI perlu mempertimbangkan biaya operasional perusahaan seandainya layanan stasiun berlaku 24 jam.

    Di sisi lain, Dudy juga membuka ruang apabila KAI memiliki opsi atau rencana lain untuk mengatasi fenomena banyaknya orang menginap di stasiun.

    “Saya mesti tanya sama KAI, cost-nya kan mereka harus hitung juga. Apakah dengan mengaktifkan kereta 24 jam cost-nya seperti apa atau ada solusi lain,” sebut Dudy.

    PT KAI pun menampung usulan tersebut untuk dikaji terlebih dahulu. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan pihaknya akan mengedepankan pertimbangan keselamatan dan keamanan penumpang untuk pengoperasian kereta api, termasuk KRL Commuter Line yang dikelola anak usahanya PT KAI Commuter (KCI).

    “Setiap masukan ini pasti terus dikaji untuk menjawab kebutuhan termasuk melihat potensi pengembangan dalam maintenance ini. Dalam pengoperasian kereta kita juga pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan terutama keselamatan dan keamanan penumpang,” papar Anne kepada detikcom, ditulis Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya selama ini KRL masih butuh waktu perawatan prasarana alias kereta, maka dari itu KRL Commuter Line belum bisa beroperasi selama 24 jam penuh.

    Setiap hari, Anne menjelaskan jadwal terakhir KRL sekitar pukul 23.30 WIB setiap malam, sementara itu pukul 04.00 WIB sudah harus beroperasi kembali. Bila diperhitungkan, cuma sekitar 2 jam saja waktu efektif untuk melakukan perawatan puluhan kereta api setiap hari.

    “Sampai saat ini KRL belum 24 jam karena kami membutuhkan waktu perawatan prasarananya. Melihat dari kereta terakhir KRL sesuai jadwal sampai pukul 23.38 WIB dan beroperasi kembali pukul 04.00 WIB jadi kalau dihitung sampe semua berhenti kami memaksimalkan waktu 2 jam untuk perawatan,” ungkap Anne.

    Di sisi lain, VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda mengungkapkan pihaknya sudah memaksimalkan operasional armada yang dimiliki untuk mengangkut lebih banyak penumpang tanpa operasional 24 jam. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pengoperasian kereta 12 rangkaian dan mengurangi kereta 8 rangkaian.

    “Saat ini KAI Commuter sudah memaksimalkan operasional seluruh armada yang dimiliki, termasuk menjalankan 11 trainset CLI-125 baru dengan Stamformasi (SF) 12, mengurangi SF 8, dan menjaga headway perjalanan di semua lintas,” sebut Karina dalam keterangannya kepada detikcom.

    Pihaknya memahami bahwa moda transportasi Commuter Line saat ini sudah menjadi kebutuhan mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. Namun dalam operasional dan layanan Commuter Line, pengelola juga terus berupaya agar layanan perlu terus ditingkatkan.

    Apalagi, perjalanan Commuter Line setiap tahun juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pengguna di angka 1 juta per hari. Hal ini juga harus diiringi dengan perawatan baik di sarana atau fasilitas di stasiun.

    Bisakah KRL Operasi 24 Jam? Langsung klik ke halaman berikutnya

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai secara teknis sebetulnya dimungkinkan KRL bisa beroperasi 24 jam. Namun tentu harus ada yang disesuaikan, semisal peningkatan biaya operasional hingga penyesuaian jadwal.

    “Secara teknis operasional memungkinkan saja KRL beroperasi 24 jam seperti BRT Transjakarta di koridor utama, hanya tentu ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti kebutuhan dan volume penumpang, peningkatan biaya operasional, penyesuaian jadwal perjalanan KA di lintas tersebut, dan perawatan sarana,” kata Adit kepada detikcom.

    “Sebaiknya perlu melakukan analisis kebutuhan pengguna secara cermat,” lanjutnya.

    Dia menyarankan operator KRL bisa saja memperpanjang waktu operasional paling malam dan mengoperasikan KRL lebih dini hari terutama di Stasiun Cikarang, sambil secara bertahap mengkaji kebutuhan mobilitas penumpang di malam dan dini hari.

    Bila memang kebutuhan pengguna tinggi, dapat mengadopsi skema operasional 24 jam dengan hanya mengoperasikan sedikit rangkaian KRL di jam malam-dini hari dengan jeda antar perjalanan yang cukup renggang, namun tetap melayani tanpa henti.

    Sementara itu, pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian Joni Martinus menekankan cukup sulit membuat operasi KRL jadi 24 jam penuh. Sebab waktu perawatan di malam hari menjadi hal yang wajib untuk dilakukan.

    Dalam operasional perkeretaapian, Joni menegaskan periode tengah malam hingga dini hari adalah fase krusial untuk pemeliharaan prasarana dan sarana. Pada jam-jam itu petugas melakukan pemeriksaan serta perawatan rel, persinyalan, listrik aliran atas, hingga rangkaian KRL

    “Ini mutlak diperlukan, karena tanpa jeda perawatan, maka keselamatan dan keandalan perjalanan KRL keesokan hari bisa terganggu,” tegas Joni.

    Kemudian, meski ada permintaan layanan kereta selama 24 jam, penggunaan KRL setelah lewat pukul 00.00 WIB cenderung rendah. Secara finansial dan operasional sarana maupun sumber daya manusia, dia menilai hal ini kurang efisien.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)

  • Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura memproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan melambat pada 2026 akibat tekanan tarif AS, meski pertumbuhan tahun ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar 4%.

    Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) pada Jumat (21/11/2025) menyampaikan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Singapura tahun depan diperkirakan melandai ke kisaran 1%–3%, sekaligus menjadi proyeksi resmi pertama untuk 2026.

    Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Beh Swan Gin, mengatakan sejumlah risiko eksternal masih membayangi prospek ekonomi, terutama potensi kembali memanasnya tensi perdagangan global. 

    “Kami terus mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi baru dari ketegangan perdagangan,” ujarnya dalam konferensi pers sebagaimana dilansir dari Bloomberg.

    Namun, dia menambahkan pejabat umumnya memperkirakan pertumbuhan berkisar 2%–3% sesuai dengan struktur ekonomi Singapura yang sudah matang, sehingga proyeksi untuk 2026 bukanlah gambaran yang terlalu pesimistis.

    Sementara itu, revisi naik proyeksi pertumbuhan 2025—yang mengikuti peningkatan serupa pada Agustus—datang di tengah upaya Singapura menghadapi dampak tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, sekaligus memetik manfaat dari lonjakan investasi sektor kecerdasan buatan (AI).

    Pertumbuhan tahunan terutama ditopang oleh sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta jasa keuangan dan asuransi. MTI menyebut manufaktur diperkuat oleh klaster elektronik, rekayasa transportasi, dan biomedis.

    Permintaan manufaktur dan ekspor tetap solid, didorong oleh ledakan belanja modal (capex) di sektor AI yang meningkatkan pesanan chip, server, dan komponen elektronik lainnya. 

    Momentum tersebut berlanjut hingga kuartal IV, dengan ekspor nonmigas melonjak 22% pada Oktober, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi, didorong kenaikan ekspor elektronik sebesar 33%.

    “Pada sisa tahun ini, permintaan terhadap elektronik terkait AI diperkirakan terus menopang sektor manufaktur dan perdagangan grosir,” kata MTI.

    Perkembangan Ekonomi Terbaru

    Adapun, PDB Singapura pada kuartal III/2025 tumbuh 4,2% secara tahunan, sesuai estimasi final MTI. Angka ini sejalan dengan survei Bloomberg yang memproyeksikan 4% dan lebih rendah dari revisi 4,7% pada kuartal sebelumnya. 

    Secara kuartalan, PDB naik 2,4%, sesuai dengan konsensus dan meningkat dari 1,7% pada tiga bulan sebelumnya.

    Bank Sentral Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada peninjauan terakhir tahun ini pada Oktober, seiring stabilnya ekonomi dan inflasi yang tetap jinak. MAS, yang melakukan empat kali peninjauan dalam setahun, akan mengumumkan kebijakan berikutnya pada Januari.

    Chief Economist MAS, Edward Robinson, menilai sikap kebijakan moneter saat ini masih tepat, sembari menegaskan bahwa bank sentral berada dalam posisi yang baik untuk merespons risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah, setelah melakukan dua pelonggaran tahun ini.

    Sebagai negara dengan volume perdagangan lebih dari tiga kali lipat PDB, Singapura turut diuntungkan oleh tarif AS terhadap negara tersebut yang relatif rendah yakni 10%. Selain itu, penumpukan inventaris oleh perusahaan-perusahaan AS sejak pertengahan tahun juga membantu menopang permintaan terhadap produk Singapura.

    Prospek kuartal IV/2025 masih solid, dengan aktivitas manufaktur pada Oktober tetap berada di zona ekspansif dan indikator elektronik terus menguat.

    “Dengan proyeksi ekspor kuartal IV yang diperkirakan tetap kuat, ekonomi Singapura bergerak dengan banyak mesin pertumbuhan, ditopang lonjakan konstruksi, penurunan suku bunga, serta dukungan fiskal yang besar,” tulis ekonom Maybank Securities, Brian Lee.

    Pada Agustus lalu, MTI merevisi proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5%.

  • Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewaspadai adanya perilaku masyarakat menahan belanja rumah tangga kelompok tersier, alias liburan, pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena momen Nataru dengan puasa dan Lebaran cukup berdekatan. 

    Tak heran bila nantinya banyak masyarakat yang akan mengurungkan niatnya untuk berlibur pada Nataru, dan lebih memilih untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran. 

    “Masyarakat tampaknya lebih memilih mudik [Lebaran]. Ada potensi menahan jalan saat Nataru karena kondisi ekonomi belum membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Puasa atau Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026, sementara Lebaran atau Idulfitri akan jatuh pada 21 Maret. 

    Strategic Research Manager Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet pun melihat dinamika menjelang Nataru yang jaraknya semakin dekat dengan momentum puasa dan Lebaran tahun depan, membuat pola belanja akan cukup beragam antarkelompok pendapatan. 

    Untuk kelompok menengah atas, minat untuk bepergian relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi jangka pendek. Kelompok tersebut memiliki ruang belanja yang cukup, sehingga kemungkinan besar akan tetap menikmati liburan Nataru, termasuk untuk perjalanan udara yang memang diprediksi meningkat.

    Sementara itu, untuk kelompok menengah ke bawah, perilakunya lebih beragam. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menahan sebagian pengeluaran karena mereka juga perlu menyiapkan biaya mudik Lebaran, yang biasanya menjadi prioritas utama. 

    Namun di sisi lain, sebagian masyarakat di kelompok ini juga akan menerima stimulus pada kuartal IV/2025—diskon transportasi pesawat, kereta, dan kapal—yang sedikit banyak melonggarkan ruang konsumsi sehingga dapat melakukan pengeluaran tersier. 

    “Ditambah lagi, menjelang Lebaran nanti ada faktor THR yang historis selalu menjadi pendorong tambahan bagi konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan perjalanan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Adapun, potensi menahan belanja tetap ada dan akan berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha transportasi maupun ekonomi secara umum. 

    Meski demikian, Yusuf memandang jika minat bepergian tetap terjaga, terutama dari segmen menengah atas, maka dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. 

    Sementara bagi sektor transportasi dan pergudangan, peningkatan mobilitas menjelang Nataru berpotensi menjadi penopang awal, yang kemudian akan berlanjut ketika puncak arus mudik Lebaran tiba.  

    “Artinya, secara keseluruhan outlook pertumbuhan sektor ini masih cukup solid, meskipun sensitivitasnya terhadap sentimen harga dan pendapatan tetap harus diwaspadai,” tambahnya. 

    Pasalnya sejak 2022 atau pascapandemi Covid-19, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh cenderung melambat. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal III/2022 sebesar 25,80% year on year (YoY). 

    Sementara pada kuartal III/2025 mampu tumbuh sebesar 8,62% YoY, lebih rendah dari kuartal III/2024 sebesar 8,62% dan pada kuartal III/2023 sebesar 14,74%. 

  • Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Liputan6.com, Jakarta – Skema pengurangan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih terus dibahas. Ada opsi penggunaan kas negara untuk meringankan beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai ada skema yang bisa dilakukan soal penggunaan APBN ke operasional Whoosh.

    “Bisa dengan skema subsidi beban KCIC, misalnya penggunaan pita suara GSM, atau tenaga listrik dibantu APBN agar KCIC di masa awal operasi sampai tahun tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih rendah,” kata Aditya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/11/2025).

    Pada dasarnya, kata dia, ada dua peran subsidi. Pertama, menambah penumpang jika subsidi diarahkan pada harga tiket. Kedua, mengurangi beban biaya operasional perusahaan. “Ini supaya cash flow KCIC meningkat, jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” katanya.

    Dia melihat beberapa aspek yang bisa ditanggung APBN. Misalnya, beban biaya persinyalan pita suara GSM hingga penggunaan listrik. Pemerintah juga bisa membantu negosiasi tenggat wakru utang, tingkat bunga, hingga pengadaan lahan jika ada pengembangan.

    “Yang terakhir ya penambahan penyertaan ke pemegang saham (BUMN) untuk memperkuat cash flow KCIC, atau pemisahan sarana prasarana kereta cepat, prasarana jadi milik negara, KCIC fokus ke operasional dan sarana saja,” beber dia.

    Bukan Subsidi Harga Tiket

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.

    Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    “Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada,” kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu, 15 November 2025.

  • Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Jakarta –

    Opsi pemberian subsidi public service obligat (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak yang pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, alhasil penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.

    Kedua, biaya operasional yang semakin minim membuat perusahaan bisa mendapatkan sedikit kelonggaran pada arus keuangannya.keuangannya.

    “Ya subsidi APBN kan tujuannya bisa dua, menambah volume penumpang Whoosh karena tarifnya diturunkan, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).tarifnya berkurang, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Memang ini supaya arus kas KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.

    Hanya saja, bagi Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Dalam perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, karena di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga menyetujui subsidi PSO yang diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.Instran Deddy Herlambang juga tak setuju subsidi PSO diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.

    Memang bisa saja lewat PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang, kata Deddy.PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang,” kata Deddy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang berkaitan dengan masalah utang proyek Kereta Cepat.Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang meributkan soal utang proyek Kereta Cepat.

    “Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Nggak usah ribut,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Prabowo menegaskan tidak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.Prabowo menegaskan tak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    Tonton juga video “2 Sudut Pandang Pakar Soal Prabowo ‘Pasang Badan’ Di Whoosh”

    (hal/fdl)

  • Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Jakarta –

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh berpeluang mendapatkan subsidi operasional dari pemerintah. Menurut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani beberapa waktu lalu, Whoosh berpeluang mendapat bantuan dengan skema subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah.

    Namun, opsi tersebut justru dinilai tidak tepat. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Di perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    “Sebenarnya ya PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi dengan pemanfaatan yang tinggi dan untuk menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi pula,” ujar Aditya kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga mengatakan hal serupa. Secara tegas dia menyebutkan kereta cepat tidak tepat bila mendapatkan subsidi PSO. Lebih baik PSO diberikan untuk tarif kereta ekonomi yang menjadi andalan masyarakat untuk berpergian.

    “Menurut saya, PSO KCIC kurang tepat. Karena PSO itu selisih tarif untuk memperoleh tarif tiket harga terjangkau untuk KA Ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Deddy ketika dihubungi detikcom.

    Baginya, layanan kereta cepat juga premium, ini hanya menjadi alternatif untuk masyarakat yang mau berpergian cepat dengan layanan yang jauh lebih baik. Masih ada transportasi lain yang menjadi andalan utama untuk berpergian dari Jakarta ke Bandung.

    “Betul sekali (Whoosh layanan premium). Kalau PSO ya proven untuk KA ekonomi saja, yang banyak dipakai masyarakat, yang utama,” sebut Deddy.

    Tonton juga video “Prabowo Minta Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang”

    (hal/fdl)