Xcloud.id

Organisasi: KPA

  • Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Airlangga sebut realisasi KUR capai Rp280,28 triliiun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 22:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target sebesar Rp280 triliun.

    Angka itu tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (24/12).

    Airlangga menjelaskan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, tingkat rasio kredit macet atau non-performance loan (NPL) KUR tercatat sebesar 2,19 persen atau masih terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    Untuk 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun anggaran 2025.

    Airlangga mengatakan dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR bakal mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Dalam rapat koordinasi kebijakan KUR, terdapat sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR.

    Pertama, penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kemenko Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Kedua, menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025.

    Ketiga, menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan.

    Keempat, rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses.

    Kelima, menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

    Selain itu, kebijakan KUR 2025 juga akan mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    “Program kredit usaha takyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia,” elas Airlangga.

    Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi mengumumkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp280 triliun.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

    Penyaluran KUR tahun depan akan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Adapun fokus penyaluran KUR pada debitur baru diproyeksikan akan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan beberapa keputusan strategis untuk memperkuat ekosistem KUR, antara lain:

    Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang masih berfungsi di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur organisasi di kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persetujuan usulan perubahan Permenko mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2025. Persetujuan penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan untuk keberhasilan program ketahanan pangan. Persetujuan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI agar lebih mudah diakses. Persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.

    Rapat ini juga mengakomodasi penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Airlangga menjelaskan, program KUR dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis dari rapat ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

    Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, KUR diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

    Kinerja KUR 2024

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan sektor produksi menjadi yang paling dominan. Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target tahun ini.

    Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sektor produksi menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran KUR, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, yang lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran juga terlihat dari jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta, atau 107,65 persen dari target 2,34 juta debitur baru.

    Selain itu, akses pembiayaan meningkat, dengan lebih dari 1,30 juta debitur KUR yang bergraduasi pada tahun 2024, mencapai 111,24 persen dari target 1,17 juta debitur graduasi.

  • Hakim PN Surabaya Hukum Terdakwa Penggelapan Rp6 M

    Hakim PN Surabaya Hukum Terdakwa Penggelapan Rp6 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Muhammad Yusuf Karim menjatuhkan hukuman dua tahun pada terdakwa Wasito Nawikartha Putra.

    Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan penggelapan yang merugikan PT Kayu Mas Podo Agung (KMPA) sebesar 6 Miliar.

    Putusan dua tahun yang dijatuhkan hakim ini lebih tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaaan Tinggi Jatim, Yulistiono, yakni satu tahun.

    “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama sama,” ujar hakim dalam amar putusannya.

    Untuk diketahui, dalam perkara ini, terdakwa bersama Hendra Sugianto menjual kayu hasil hutan tersebut ke beberapa perusahaan. Salah satunya, yakni, PT Kayu Mas Podo Agung (KMPA).

    Selanjutnya, dibuatlah perjanjian jual beli kayu bulat jenis Meranti dengan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang yaitu, Wasito Nawikartha Putra selaku, penjual dan Nur Tjahjadi selaku, Pembeli yang disetujui oleh, Hendra Sugianto sebagai saksi.

    Kemudian, Nur Tjahjadi menugaskan Slamet Pramono guna mengecek kayu di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah.

    Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka Wasito Nawikartha Putra bersama Hendra Sugianto sepakat dibuat surat pernyataan No: 003/HS-HD/TE/XII/2019 taggal 11 Desember 2019.

    Lalu, dilanjutkan dengan dibuatnya surat kesepakatan dan persetujuan bersama nomor: 007/HS-HD/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

    Isi kesepakatan diantaranya, akan dibukakan dua lembar cek atas nama Hendra Sugianto guna pembayaran kembali Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp 6 Milyard.

    Sayangnya, 2 cek atas nama Hendra Sugianto oleh, korban hendak di cairkan melalui, Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup.

    Korban merasa merugi sebesar Rp 6 Milyard atas perbuatan keduanya, maka di tempuh jalur hukum hingga ke meja hijau. [uci/ted]

  • Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 Desember 2024

    Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) memeriksa 4 orang saksi  kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa padaBalai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 – 2023, Rabu (4/12/2024) kemarin.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung
    Harli Siregar
    menyebutkan, empat orang saksi yang diperiksa adalah para pejabat sejumlah perusahaan.
    “Kejagung memeriksa 4 orang saksi, yakni ZZ selaku Direktur PT Tiga Putri Mandiri Jaya, SAI selaku Perwakilan PT Sejahtera Intercon, SDY selaku Direktur PT Calista Perkasa Mulia, dan SKT selaku Komisaris PT Dwifarita Fajarkharisma,” kata Harli dalam keterangan resmi, Rabu.
    Harli menjelaskan, para saksi diperiksa melengkapi berkas perkara atas nama eks Direktur Jenderal Perkeretaapian
    Kementerian Perhubungan
     
    Prasetyo Boeditjahjono
    .
    Namun, ia tidak membeberkan materi pemeriksaan yang digali penyidik kepada empat saksi.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuatpembuktian dan melengkapi pemberkasan dalamperkara dimaksud,” kata Harli.
    Diketahui, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).
    Dugaan korupsi yang dilakukan Prasetyo menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun.
    Akibat perbuatan Prasetyo Boeditjahjono, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak dapat difungsikan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
    Dalam pelaksanaan konstruksi, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan/feasibility study (FS).
    Selain itu, dalam pelaksanaan konstruksi jalan kereta api Besitang-Langsa juga tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh menteri perhubungan, serta kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dilakukan Tengah Malam, Ditodong dengan Senjata

    Dilakukan Tengah Malam, Ditodong dengan Senjata

    GELORA.CO – Kepala Departemen Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan KPA Nasional, Roni Septian Maulana, menilai pemerintah maupun perusahaan yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebenarnya bisa memitigasi agar tidak terjadi konflik agraria yang akan merugikan masyarakat setempat. Mitigasi konflik itu bisa dilakukan pada saat proses pengadaan tanah.

    Menurut Roni, konflik agraria selalu terjadi dalam tiga tahapan. Pertama terjadi dalam tahap administrasi. Di tahapan ini, banyak perusahaan yang memalsukan surat izin, pemalsuan surat ukur tanah, pemalsuan luas tanah, tanda batas yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kedua, di tahapan pembangunan, seperti pengadaan tanahnya. Terakhir, pasca-pembangunan. Di tahapan ini biasa terjadi konflik agraria mengenai limbah, kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, skema kemitraan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya

    Di dalam setiap tahapan itu tak jarang terjadi kriminalisasi dan intimidasi kepada warga pemilik lahan yang masuk ke lokasi PSN, seperti terjadi saat pemasangan patok tanah, proses sosialisasi yang dikawal oleh aparat bersenjata. Pengawal seperti itu, menurut Roni, tidak perlu ada karena hanya akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat.

    “Bahkan di beberapa temuan yang KPA tangani konflik-konflik itu, ketika masyarakat petani itu dipaksa menyepakati dan dia melepaskan tanahnya untuk jadi lokasi pembangunan. Itu bahkan dilakukan di tengah malam, ditodong dengan senjata, itu cara-caranya masih begitu. Untuk orang-orang yang belum sampai mempertahankan, belum sampai protes, masih nanya, ‘ini kok jadi gini?’ itu sudah diintimidasi atau setidaknya dikriminalisasi,” ujarnya.

  • Ambil Tanah Cuma-cuma, Dijual Pakai Harga Tinggi

    Ambil Tanah Cuma-cuma, Dijual Pakai Harga Tinggi

    GELORA.CO – Secara prinsip Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun karena kebutuhan mendesak dan untuk kepentingan umum. Tapi prinsip itu mengalami pergeseran, PSN bukan lagi karena kebutuhan mendesak di suatu daerah tapi karena ada motif lain seperti permintaan pengusaha tertentu kepada pemerintah sehingga langsung dikabulkan.

    Kepala Departemen Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan KPA Nasional, Roni Septian Maulana, menilai pemerintah saat ini sangat gampang memberikan skema PSN kepada perusahaan swasta, terlebih mereka yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan, akibatnya PSN yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip kepentingan umum. Pemerintah dinilai terlalu mudah mengabulkan permohonan dari perusahaan, termasuk dengan entengnya memberikan skema PSN.

    Oleh sebab itu, Roni menilai kebijakan yang dijalankan pemerintah hanya demi kepentingan bisnis. Semakin mudahnya penentuan PSN oleh pemerintah memunculkan risiko yang cukup kompleks, seperti hilangnya kontrol publik mengenai pendanaan dan fasilitas yang lain, kerusakan alam dan konflik berkepanjangan, serta korupsi pengadaan tanah.

    Salah satu contoh korupsi pengadaan tanah terjadi di PSN KIHI Bulungan, Kaltara. Perusahaan yang terlibat dalam PSN itu berupaya untuk mengambil tanah milik warga setempat, baik secara cuma-cuma maupun dibeli dengan harga yang sangat murah.

    Roni menyebut, di dalam pembelian tanah tersebut terdapat banyak makelar (broker) yang berupaya mencari keuntungan, bisa saja broker tanah itu menjual dengan harga tinggi ke perusahaan sementara saat membeli ke masyarakat hanya dihargai Rp6.000, bahkan ada yang Rp3.500 per meter. Brokernya bukan hanya dari kalangan swasta, ada pula dari kalangan pemerintah yang turut mencari cuan dengan adanya PSN itu.

    “Di kecamatan sampai di tingkat desa itu ada juga brokernya. Oknum polisi, BPN, pemda, tokoh agama dan lain sebagainya. Akhirnya harga-harga yang melewati banyak broker ini semakin turun ke masyarakat, ke petani. Itu cuma 35 juta per hektar. Artinya 3.500 per meter persegi. Bayangkan, itu pasti ada korupsinya tidak mungkin enggak,” Roni mengungkapkan.

    Selain itu, ada juga tanah warga yang diambil secara tiba-tiba tanpa diberikan ganti rugi, tapi pihak panitia pengadaan tanah yang merampas itu kemudian melaporkan kepada perusahaan bahwa dirinya sudah membebaskan tanah. Mereka menyampaikan luas dan harga ganti rugi yang harus dibayarkan, namun uang ganti rugi tersebut tidak diterima oleh masyarakat karena sudah masuk ke kantong para panitia pengadaan tanah.

    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, juga mengkritisi kebijakan PSN yang lebih condong pro konglomerasi besar. PSN, yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah tertinggal, justru dinilai gagal mencapai tujuan tersebut. “PSN itu seharusnya diberikan untuk mengembangkan daerah yang belum berkembang, bukan kepada konglomerat yang sudah mapan,” kata Agus, Senin, 25 November 2024.

    Agus juga menyoroti potensi operasi-operasi nakal yang muncul akibat kebijakan ini. Soalnya kata Agus, proyek pembangunan akbar semacam PSN ini menjadi ladang bagi konglomerasi besar untuk menekan masyarakat. Ia berpendapat pengusaha properti seringkali memanfaatkan oknum untuk mempermudah proses perolehan tanah, yang kemudian dibeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada nilai pasar (NJOP). Menurutnya, kebijakan ini menciptakan celah bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat kecil.

  • Viral Bendera Bulan Bintang Dibentangkan dalam Kantor Gubernur Aceh, Eks GAM Bantah Terlibat

    Viral Bendera Bulan Bintang Dibentangkan dalam Kantor Gubernur Aceh, Eks GAM Bantah Terlibat

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah orang membentangkan bendera bulan bintang di depan ruang kerja gubernur Aceh dalam kompleks kantor gubernur Aceh di Kota Banda Aceh. Aksi mereka membentangkan bendera perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu viral di media sosial.

    Dalam potongan gambar video yang beredar di grup-grup WhatsApp, terlihat dua orang membentangkan bendera bulan bintang di ruang kerja gubernur Aceh. Beberapa orang lainnya berdiri dan ada juga yang merekam aksi tersebut.

    Komite Peralihan Aceh (KPA) yang merupakan organisasi perkumpulan mantan kombatan GAM, menyatakan tidak terlibat dalam aksi pembentangan bendera bulan bintang di kantor gubernur Aceh yang viral.

    Wakil Ketua KPA Pusat Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak mengatakan, pelaku yang membentangkan bendera bulan bintang di depan ruang kerja gubernur Aceh bukan mantan anggota GAM. 

    “Itu aksi serta ulah dari oknum dan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk memperkeruh suasana damai Aceh pasca-pilkada,” kata Abu Razak, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya aksi pelaku membentangkan bendera bulan bintang di ruang kantor gubernur Aceh terjadi pada Kamis (28/11/2024).

    “Ini perbuatan provokasi yang terus diulang-ulang dengan tujuan merusak nama baik KPA dan Partai Aceh dan memancing terjadinya kerusuhan. Tetapi alhamdulillah, semua anggota KPA dan PA seluruh Aceh sudah paham sehingga tidak terpancing,” ujarnya mantan wakil panglima GAM itu.

    Abu Razak mengkritik sistem pengamanan kantor gubernur Aceh yang dinilai sangat lemah dan mudah dimasuki orang-orang untuk tujuan melakukan provokasi.

    “Bagaimana bisa, dua pemuda datang dengan bebas, lalu membentang bendera (bulan bintang). Di mana petugas keamanan atau anggota Satpol PP serta Kepolisian yang menjaga dan mengawal kantor pemerintah, sehingga oknum tersebut begitu leluasa melakukan aksinya.” 

  • 2 Paslon Gubernur Aceh Saling Klaim Kemenangan Pilkada 2024

    2 Paslon Gubernur Aceh Saling Klaim Kemenangan Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024 yakni nomor urut 1 Bustami Hamzah – Fadhil Fahmi dan nomor urut 2 Muzakir Manaf – Fadhullah (Mualem-Dek Fadh) saling mengklaim kemenangan pilkada 2024.

    Calon gubernur nomor urut 2 Muzakir Manaf menyatakan, berdasarkan hasil perhitungan internal tim, mereka telah memperoleh 62 persen suara dari total suara masuk sementara sebanyak 2,2 juta lebih (jumlah DPT 3,764 juta).

    “Kemenangan paslon 2 yaitu 62 persen dari total suara masuk sebanyak 2,3 juta,” kata Muzakir dalam konferensi pers, di Banda Aceh, Rabu malam.

    Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan dukungan suara kepada mereka. Termasuk partai pendukung dan pengusung, ulama, tim pemenangan, relawan serta semua jajaran KPA maupun PA se Aceh.

    Ketua Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak menyatakan bahwa hasil tersebut berdasarkan hitungan real count internal.

    “Belum 100 persen, data baru masuk 2,2 juta suara. Kemungkinan kita menang sampai di 20 kabupaten/kota, tiga kabupaten masih abu-abu, termasuk Banda Aceh,” katanya dilansir dari Antara.

    Dalam kesempatan ini, Abu Razak juga mengimbau kepada seluruh tim saksi dan relawan, partai pengusung untuk mengawal suara hingga penetapan oleh KIP Aceh.

    Disisi lain, pasangan nomor urut 1, Bustami Hamzah – Fadhil Rami juga mengklaim bahwa mereka telah meraih kemenangan dengan total suara 54,41 dari DPT atau 1,6 juta suara. Sedangkan Mualem-Dek Fadh hanya 45,9 persen.

    “Dari data masuk yang kami terima di data center, paslon 01 sudah memperoleh suara 54,1 persen, kami minta kepada semua tim untuk terus mengawal perolehan suara ini,” kata Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, TM Nurlif.

    Dirinya juga menyatakan bahwa di lapangan terdapat banyak kejanggalan dari proses Pilkada ini, baik data pemilih dan yang datang ke TPS lebih ramai (dari DPT), serta dugaan intimidasi, tetapi ini sedang diverifikasi.

    “Ini kami sampaikan agar tidak terjadi simpang siur data di tengah masyarakat. Kami tidak mengklaim, tapi membuka real count kami. Terima kasih kepada rakyat Aceh yang sudah memberikan kepercayaan kepada Paslon 01,” demikian TM Nurlif dilansir Antara.

    Dalam kesempatan ini, Jubir Paslon 01, Hendra Budian meminta kepada semua tim untuk terus bekerja mengawasi suara sampai pengumuman resmi dari penyelenggara.

    “Ini masih dalam proses, kami imbau kepada tim pemenangan, saksi, pengawas, relawan terus fokus mengawal dan memastikan suara rakyat kepada kita terjaga dengan baik,” demikian Hendra Budian.

  • Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Jakarta (ANTARA) – Satpol PP DKI mengedukasi masyarakat peduli tramtibum (MPT) terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di Jakarta. 

     

    “Jadi masyarakat peduli tramtibum ini harus bisa betul-betul menjadi relawan atau pelopor yang bisa ikut mempengaruhi hal-hal baik di lingkungannya,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Kamis.

     

    Arifin mengatakan hal itu dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ruang Dirgantara, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan.

     

     

    Karena itu, diharapkan masyarakat peduli tramtibum ini bisa menegakkan peraturan daerah (perda) terkait ketentraman dan ketertiban umum dengan cara preventif dan edukatif.

     

    “Saya juga berpesan kepada MPT mengenai Pilkada yang tinggal 13 hari lagi. Saya titip untuk terus menjaga kesejukan, kedamaian, ketenangan dan kondusif baik saat kampanye hingga pasca pemilihan nanti,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pilihan boleh berbeda namun kerukunan tetap harus dijaga.

     

    Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis menjelaskan, 110 peserta yang hadir merupakan MPT dari 10 kecamatan yang memiliki kepedulian terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

     

     

    Adapun narasumbernya  dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Selatan, Konselor UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta dan Tim Penanganan Konflik Sosial Jakarta Selatan.

     

    Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menangani 855 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan 2024.

     

    Dengan jumlah kasus terbanyak di Jakarta Timur yang mencapai 237 laporan.

     

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas berupa saluran siaga (hotline) yang dapat dihubungi selama 24 jam di nomor 0813-1761-7622 atau dapat melalui nomor kontak terintegrasi Jakarta Siaga 112.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mantan Sestama Basarnas Didakwa Rugikan Negara Rp20,44 Miliar – Page 3

    Mantan Sestama Basarnas Didakwa Rugikan Negara Rp20,44 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Utama (Sestama) Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2009-2015 Max Ruland Boseke didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp20,44 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan kendaraan pengangkut penyelamat pada tahun 2014.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Richard Marpaung mengatakan kerugian negara disebabkan lantaran dalam kasus tersebut, Max diduga telah melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur CV Delima Mandiri William Widarta serta Kepala Sub Direktorat Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Basarnas Anjar Sulistiyono.

    “Perbuatan korupsi bertujuan untuk memperkaya Max sebesar Rp2,5 miliar dan William sebesar Rp17,94 miliar,” kata JPU KPK dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Dengan demikian, ketiganya didakwa melanggar dan terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU menjelaskan kasus bermula saat Max menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2014, Anjar diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2014, serta Kepala Basarnas periode 2013-2014 Muhammad Alfan Baharuddin ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran TA 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.KBSN-167/XI/BSN-2013 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Alfan.

    Sementara itu sejak tahun 2006, William telah mengikuti berbagai lelang pekerjaan pengadaan, termasuk lelang pekerjaan pengadaan di Basarnas dengan menggunakan CV Delima Mandiri.

    Selain menggunakan CV Delima Mandiri, William juga menggunakan berbagai perusahaan lain dalam beberapa lelang pekerjaan pengadaan dengan maksud sebagai pemenang lelang maupun sebagai perusahaan pendamping pada saat proses lelang, namun CV Delima Mandiri tidak pernah memenangkan lelang paket pekerjaan di Basarnas.

    Untuk itu pada Maret 2013, Max, yang sudah kenal dekat dengan William, menyampaikan kepada Alfan untuk memasukkan pekerjaan pengadaan truk angkut personel 4WD dan kendaraan pengangkut penyelamat atau rescue carier vehicle (RCV) dalam Revisi Usulan Program Kerja TA 2014.

     

    Pada Selasa (24/9/2024) pukul 05.00 WIB, Damkar Gunungkidul lakukan evakuasi. Evakuasi ini untuk korban kecelakaan, bersama Basarnas Rayon Wonosari