Organisasi: KAHMI

DPR Optimistis Swasembada Pangan Terwujud di 2027

loading…

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan optimistis swasembada pangan terwujud di 2027. FOTO/IST

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Yohan, kebijakan tersebut dan lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, membuat target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa terwujud.

“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” papar Yohan, Minggu (5/1/2024).

Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang rusak, bahkan sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.

Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan tersebut bisa terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menjadi tidak berjalan karena pelaksanaannya yang tidak maksimal atau bahkan diselewengkan.

“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Masyarakat juga silakan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” tegas Yohan.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.

“Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di daerah.

05/01/2025 19:20
Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, Cabup pemenang Pilkada Jombang 2024 mengatakan infrastruktur di Jombang masih banyak jalan yang rusak. Tercatat, masih ada 82 ruas jalan yang harus dibangun.

“Kemarin, saya disodori oleh Sekdakab dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Jombang. Ada kurang lebih 82 ruas jalan yang harus dibangun. Karena kondisinya rusak. Dananya menghabiskan kurang lebih Rp200 miliar. Kalau tidak turun ke lapangan, bisa-bisa jalan yang sudah baik diaspal kembali,” ujar Warsubi.

Pernyataan itu disampaikan Warsubi dalam acara ngopi bareng Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jombang di salah satu kedai kopi, Minggu (29/12/2024). Warsubi meminta kerja sama KAHMI dalam memantau kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Jombang selama 5 tahun mendatang.

Untuk itulah, pihaknya menekankan akan turun langsung memantau jalannya pembenahan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Jombang. Warsubi mengajak Dinas PUPR untuk meninjau langsung.

Warsubi mengungkapkan, pihaknya sempat melakukan pengecekan secara acak. Ada tiga ruas jalan yang tengah dibangun, padahal kondisinya masih bagus. Inilah yang membuat pembangunan menjadi tidak merata dan tidak berkeadilan.

“Dalam waktu dekat, saya akan mengajak PUPR untuk turun ke kecamatan-kecamatan meninjau jalanan di Jombang. Mana yang kondisinya rusak parah, itu yang didahulukan. Ini penting. Target saya 5 tahun ke depan jalanan Jombang sudah bagus semua,” tambah Warsubi.

Warsubi mengaku telah menyaksikan sendiri saat masa kampanye kemarin. Ia melewati sebuah ruas jalan yang kondisinya masih bagus, lalu saat melihat pengajuan pembenahan infrastruktur, jalan yang masih bagus ini diajukan kembali untuk dibenahi dengan nilai yang tidak sedikit. Yakni mencapai Rp2 miliar.

“Saya tidak mau ada pembangunan yang tidak berkeadilan. Itu akan membuat Jombang hancur pelan-pelan. Ketika saya menjadi kepala desa, sekecil apapun kegiatan dan proyeknya, saya pasti turun ke lapangan,” ujarnya.

“Demikian juga dengan Jombang. Hanya 21 kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Saya sanggup turun ke lapangan dan memantau semuanya. Karena kemarin saat kampanye, saya dan Gus Salman turun ke 302 desa, 4 kelurahan langsung,” tambahnya.

Menurut Warsubi, penting untuk melihat sejauh mana proses pembangunan di Kabupaten Jombang berjalan. Karena itu butuh pengawasan.

Jalan poros kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab harus diawasi dan segera dibenahi. Sementara jalanan di kampung, menjadi tanggung jawab lurah/kepala desa. Ini sudah ada regulasinya.

“Sebenarnya kalau dana desa betul-betul dimanfaatkan untuk desa, maka pembangunan desa akan berjalan baik. Harus ada keseimbangan antara pemerintah desa dan Kabupaten,” ungkapnya.

Karena itu, selain persoalan infrastruktur ia juga berharap ada pendampingan dari KAHMI dan juga seluruh masyarakat Jombang dalam program Kabupaten Jombang yang lain. Seperti revolusi putih yang menekankan pada kesehatan calon ibu dan anak-anak.

“Perlu adanya perhatian dari kita semua. Membangun Jombang ini tidak bisa sendirian. Semua masyarakat harus dilibatkan. Semua elemen juga harus terlibat aktif secara inklusif sehingga apa saja yang akan dicetuskan menjadi kebijakan yang baik dan membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

Penasihat KAHMI Jombang, Medan Amrullah menyatakan bahwa KAHMI siap bersinergi bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang. “KAHMI memiliki pandangan bahwa dalam 5 tahun ke depan, kami akan mendukung pemerintahan Warsubi-Salman untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Kabupaten Jombang,” ujarnya. [suf]

29/12/2024 20:03
Disebut Orang Gagal, Mahfud MD Kembali Bahas Prabowo di Hadapan Kader HMI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon wakil presiden, Mahfud MD mendukung pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo sudah sejalan dengan peta Indonesia Emas.

Menurut Mahfud MD, pemerintahan saat ini juga telah memiliki modal sosial yang cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Tinggal penguatan pada sisi sumber daya manusia (SDM).

“Ya, sedang menuju ke era Indonesia Emas kita, modal sosial politiknya sudah ada tinggal SDM-nya saja,” ucap Mahfud MD dalam sambutannya pada acara HUT ke-58 Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Grand Sahid, Jakarta, Jumat (27/12/20204).

“Ya, harus didukung, kan Prabowo yang terpilih jadi presiden. Jadi, harus didukung apa yang dilakukan untuk kemajuan bangsa,” tegasnya lebih jauh.

Ketua Dewan Pakar KAHMI itu mengatakan, tanda Indonesia sudah mencapai era emas 2045 adalah ketika angka kemiskinan sudah semakin minim. Pendapatan per kapita Indonesia pun diproyeksikan sudah mencapai 24 ribu Dolar AS ketika memasuki era Indonesia Emas 2045.

Selain itu, tingkat masyarakat yang mengenyam pendidikan pun sudah semakin tinggi, sehingga kualitas SDM bangsa Indonesia semakin membaik.

“Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di angka 4.700 Dolar AS. Untuk mendongkrak pendapatan perkapita bangsa, perlu kebijakan dan langkah strategis agar dapat memajukan bangsa,” kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

28/12/2024 13:43
Mahfud MD Sebut Program Prabowo Sejalan dengan Peta Indonesia Emas 2045

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai program yang saat ini digulirkan Presiden Prabowo Subianto sudah sejalan dengan peta menuju Indonesia Emas 2045.

“Iya iya, sedang menuju ke sana [Indonesia Emas] kita. Modal sosial politiknya ada tinggal SDM nya saja,” kata Mahfud usai menghadiri acara HUT Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam [Kahmi] di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Mahfud saat menjadi pembicara kunci di acara HUT Kahmi, tanda Indonesia sudah mencapai era emas 2045 adalah ketika angka kemiskinan sudah semakin mengecil.

Pendapatan per kapita Indonesia pun diproyeksikan sudah mencapai US$24.000 ketika sudah memasuki era Indonesia Emas 2045.

Selain itu, tingkat masyarakat yang mengenyam pendidikan pun sudah semakin tinggi sehingga kualitas SDM bangsa semakin membaik.

Saat ini, lanjut Mahfud, pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di angka US$4.700. Untuk mendongkrak pendapatan perkapita bangsa, Mahfud menilai perlu kebijakan dan langkah strategis agar dapat memajukan bangsa.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis itu dapat lahir dari pemikiran-pemikiran kader HMI yang tersebar di seluruh lini pemerintahan.

Mahfud menilai saat ini banyak kader HMI yang memiliki kualitas pendidikan baik dan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa.

Melalui dukungan kader-kader HMI terhadap seluruh program Prabowo Subianto, Mahfud yakin Indonesia akan dengan mudah mencapai era emas di 2045.

“Ya harus didukung, kan dia [Prabowo] yang terpilih [jadi presiden] jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan Hakim MK tersebut.

Di saat yang sama, Koordinator Presidium Kahmi Herman Khaeron juga memiliki pandangan yang sama tentang Indonesia Emas 2045.

Dia menilai Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan hiliriasai perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan penguatan program ketahanan pangan.

Herman pun yakni HMI dan Kahmi dapat berkontribusi di bidang hilirisasi perekonomian dan penguatan SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Karena 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” tutup Herman.

28/12/2024 02:00
Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mahfud MD Siap Dukung Program Prabowo Subianto – Halaman all

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD menyoroti soal cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Polhukam) itu menyatakan, dirinya merasa optimistis Indonesia bisa mencapai cita-cita itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke 58 tahun, di Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2024) malam.

“Ya optimis karena itu (cita-cita) kan dalam kerangka peta jalan, ya bagus lah,” kata Mahfud kepada awak media.

Dengan begitu, Mahfud menyatakan, dirinya menjadi salah satu sosok yang turut mendukung tercapainya cita-cita itu.

Adapun, Ketua Dewan Pakar KAHMI itu juga mengutarakan kalau dia akan ikut sepakat dengan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Ya harus didukung, kan dia (Prabowo) yang terpilih (jadi Presiden) jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan kontestan Pilpres 2024 itu.

Kekinian kata Mahfud, Indonesia memang berada pada track pencapaian Indonesia Emas.

Salah satunya, dia menggambarkan soal makin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia dari berbagai era kepala negara.

Dimana saat ini kata Mahfud, tingkat kemiskinan Indonesia setelah lengsernya Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai 9,3 persen.

“Iya iya, sedang menuju ke saja kita. Modal sosial politiknya ada, tinggal SDM-nya aja,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Presidium KAHMI Herman Khaeron yang menyatakan rasa optimisnya kalau cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai.

Kata dia, hal itu bahkan sudah diutarakan oleh Mahfud MD, dengan mengajak seluruh kader KAHMI dan HMI bisa membantu jalannya program pemerintah.

“Tentu terhadap peningkatan berbagai kemampuan anak bangsa untuk bisa sampai kepada tujuan berbangsa dan bernegara, apalagi cita-citanya sudah definitif 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” kata dia.

Politikus DPP Partai Demokrat itu juga menggaris bawahi pernyataan Mahfud MD.

Dimana dirinya menyatakan, target Indonesia mencapai angka 0 persen kemiskinan bukan tidak mungkin terjadi usia 100 tahun Indonesia merdeka.

“Karena kalau melihat dari trennya, semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, kemiskinan terus turun, pada waktu zaman penjajahan Belanda, era penjajahan Jepang kita 100 persen kemiskinannya dan turun terus,” kata dia.

“Dan inilah yang kemudian nanti pada sampai titik dimana Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang rakyatnya sejahtera, negaranya makmur, berdaulat dan tentu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini,” tandas Herman. (*)

27/12/2024 23:32
Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama
Aktivis yang Nyambi Jadi Politisi. Selalu belajar dari sekitar. Politisi Partai Golkar, Anggota DPR RI, Koordinator Presidium MN KAHMI
PRESIDEN
Prabowo Subianto melempar wacana pentingnya kita mengkaji ulang sistem
Pilkada langsung
yang saat ini berjalan. Proposal itu disampaikan pada HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
Inti dari pesan Presiden bahwa
demokrasi
harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu berbasis dari Pembukaan UUD 1945, “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.
Dalam konteks tersebut, pemborosan APBN untuk Pilkada harus dihindari.
“Berapa puluh triliun (rupiah) habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Presiden.
Tak menunggu lama, isu ini menjadi debat publik dan memancing pro dan kontra.
Jauh sebelum polemik tersebut muncul, penulis dalam Kolom di
Kompas.com
, beberapa waktu lalu, sudah mengulas
pentingnya penyempurnaan sistem politik
.
Ibarat tubuh manusia, sistem politik merupakan jaringan yang hidup dan saling memengaruhi satu sama lain.
Saat tangan kita tergores, misalnya, maka mulut dan otak akan merasakan sakit. Begitu juga dengan sistem politik, bila virus moral hazard seperti
money politics
menjalar “merata” ke seluruh tubuh, maka demokrasi akan menjerit. Tak hanya itu, keuangan negara akan terpukul dan inflasi melejit.
Begitu juga dengan usia, di mana semakin lama (atau tua) sistem politik berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan (evaluasi) untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
Saat pertama kali digelar, Juni 2005, Pilkada langsung membawa semangat demokratisasi pemilihan, yaitu memindahkan
votes right
dari meja parlemen ke meja rakyat di TPS.
Saat itu, konteks politiknya adalah bahwa kita baru keluar dari sistem Orde Baru yang otoriter, sehingga ruang untuk partisipasi publik di semua hal menjadi kebutuhan.
DPR saat Orde Baru tak lebih dari ornamen politik yang sulit melakukan terobosan. Tentu saja image parlemen hari ini berbeda dengan dahulu.
Setelah hampir dua dasawarsa berlangsung, benar bahwa Pilkada langsung menghasilkan kemajuan di beberapa daerah. Namun pada saat yang sama, terjadi penurunan kualitas demokrasi dan beban pembiayaan politik yang semakin besar.
Dampak negatifnya lebih massif daripada kemajuan di sejumlah titik tadi. Itu juga bukan preseden yang baru, karena di medio 2010-2012, Pilkada langsung juga sempat mendapat gugatan dari berbagai pihak.
Mengutip pandangan Ryas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, di
Kompas
tahun 2011, beliau mencatat setidaknya ada tiga dampak negatif Pilkada langsung yang memprihatinkan.
Yaitu penggunaan uang yang semakin marak untuk membeli suara konstituen (
vote buying
), tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang, dan potensi perilaku koruptif kepala daerah terpilih akibat
high costs
politik.
Kita harus berani mengakui bahwa tiga dampak negatif tersebut semuanya sudah terjadi hari ini.
Vote buying
misalnya, pada Pileg dan Pilpres lalu sebagian besar elite politik menyimpulkan bahwa praktik
money politics
tidak hanya terjadi, tapi dilakukan secara “ugal-ugalan”.
Kurang tegasnya penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan, membuat banyak pihak “menormalisasi” politik sembako, bantuan,
cash money
dan sebagainya.
Jumlahnya mencengangkan, mendekati Rp 1.000 Triliun di Pileg dan Pilpres lalu. Itu hitungan kasar dari penulis, yang terdiri dari Rp 200-an trilun biaya pelaksanaan dari APBN dan biaya yang dikeluarkan tiap caleg berjumlah ribuan.
Imbasnya, parlemen didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis. Sepintas tidak salah dengan praktik tersebut. Namun, bila menengok frasa “ugal-ugalan” di atas, maka yang sesungguhnya terjadi adalah
unfairness competition
, pihak yang memiliki logistik berlebih (pengusaha) akan diuntungkan dari proses ini.
Hasilnya pun dapat dilihat pada Pileg terakhir (2024), di mana 61 persen anggota DPR terpilih terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu. Angka yang lebih besar bahkan terekam di Pemilu lima tahun sebelumnya.
Sementara para aktivis dan akademisi yang memiliki komitmen perjuangan, sering kali kalah di TPS dalam Pileg maupun Pilkada langsung, karena sulit bersaing dengan para pengusaha dalam mobilisasi logistik.
Di sisi lain, pemilih yang rata-rata lulusan SMP belum mencapai tahapan memilih secara rasional.
Akibatnya, keprihatinan kedua terjadi, di mana pemilih tidak mendapatkan pemimpin ideal yang bersih dan berpihak ke rakyat, karena
popular vote
sangat rentan dengan mobilisasi suara melalui
vote buying
tersebut.
Dampak lanjutannya, performance pembangunan di banyak daerah yang
busines as usual
selama rezim Pilkada langsung, menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan sistem yang berlaku selama ini.
Alih-alih membangun, ratusan kepala daerah hasil Pilkada langsung justru menjadi tersangka kasus korupsi.
Data KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi di pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Angka ini akan bertambah jika kasus di provinsi dimasukkan.
Artinya, kita tidak bisa lagi menganggap kasus-kasus tersebut sebagai moral hazard personal. Bila kejadiannya massal, maka itu menggambarkan sistem politik yang sakit atau terganggu.
Benar bahwa tidak selalu Pilkada langsung memacu seorang calon untuk melakukan korupsi. Namun, faktor politik biaya tinggi membuat mereka tidak punya pilihan. Ditambah hasrat berkuasa yang membuncah, maka korupsi tak terelakkan.
Sekali lagi, baik Pilkada langsung maupun perwakilan, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih dari itu, keduanya harus
relate
dengan kultur politik aktual di negara tersebut.
Menurut penulis, Pilkada langsung hanya akan efektif bila masyarakat imun terhadap
money politics
. Itu artinya pendapatan per kapita (IPC) warga negara harus meningkat dulu, sehingga roda demokrasi langsung akan berjalan di atas jalan pikiran, bukan di atas statistik kemiskinan dan pengangguran.
Fenomena ini juga mengingatkan kita pada pidato Prof Dr Boediono, yang juga Wapres 2009-2014, pada pengukuhan Guru Besarnya di UGM, 2007.
Beliau menganalisis bahwa
based on
pengalaman empiris di seluruh dunia selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan IPC 1.500 dollar AS atau kurang hanya bertahan 8 tahun.
Lalu, negara dengan IPC 1.500-3.000 dollar AS, demokrasinya
average
stabil hanya dalam 18 tahun.
Baru pada negara dengan IPC di atas 6.000 dollar AS, daya tahan sistem demokrasi jauh lebih besar.
Dalam hal ini, bila melihat IPC Indonesia saat ini sekitar 4.900 dollar AS, maka perlu strategi tertentu untuk mengawal demokrasi agar
on the tracks
dan memiliki daya tahan.
Termasuk keberanian kita melakukan transisi dan modifikasi, agar tidak “plek-ketiplek” meng-
copy
demokrasi yang berlaku di negara maju. Misalnya, demokrasi liberal di negara Barat yang dianggap ideal di sana, belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat di Timur.
Pengalaman negara lain dalam Pilkada juga beragam, termasuk banyak juga yang memilih melalui parlemen, bahkan ditunjuk oleh kepala negara.
Misalnya India, di mana gubernur negara bagian ditunjuk oleh PM. Lalu Jerman, yang gubernurnya atau
Ministerpräsident
dipilih oleh parlemen. Begitu juga Spanyol, Italia dan banyak negara lainnya.
Memang sebagian negara-negara di atas menganut sistem parlementer. Namun, ada juga negara dengan sistem presidensial yang melakukannya.
Termasuk AS di masa-masa awal, di mana gubernur di sejumlah negara bagian sempat dipilih oleh parlemen.
Indonesia selama era Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Saat itu pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan oleh presiden. Terlepas dari image otoritarian, tapi semua mengakui bahwa pembangunan di era Orde Baru relatif lebih sistematis daripada era sekarang.
Poinnya adalah, selama pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga segala bentuk potensi pelanggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu lebih buruk dari Pilkada langsung.
Begitu juga dengan
Pilkada Langsung
yang berjalan selama ini dan menghasilkan ratusan kasus korupsi.
Bila memang kita ingin mempertahankan sistem langsung, maka perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pilkada secara ketat. Tujuannya agar virus lama dapat diminimalkan, khususnya
money politics
dan keterlibatan birokrasi.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu juga memberikan 10 catatan dalam Perppu saat pembatalan Pilkada via DPRD. Pertanyaannya, apakah 10 catatan itu sudah dilaksanakan? Atau jangan-jangan kita tidak menghiraukannya?
Di atas semuanya, penulis memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membuka diskursus ini di awal-awal pemerintahannya. Sehingga tidak memancing spekulasi adanya
vested interests
, sebagaimana rencana amandemen UUD 1945 yang gagal tahun lalu, karena terlalu dekat dengan Pemilu.
Dengan adanya perdebatan publik di awal pemerintahan, semua pihak dapat menyampaikan pikirannya, sehingga nantinya akan ditemukan formula terbaik untuk mendorong Pilkada yang prorakyat, prokesejahteraan, bukan hanya asal kelihatan demokratis.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2024 16:18
Cegah Peredaran Makanan dan Obat Tak Layak, FORHATI dan BPOM Jalin Kolaborasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menunjukkan sumbangsihnya pada bangsa akan maraknya peredaran makanan dan obat tak layak konsumsi, Forum Kohati HMI (Forhati) berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Sabtu, (21/12/2024), Forhati dan BPOM mewujudkan kolaborasi ini dalam penandatanganan kerjasama.

Kerjasama dalam rangka perayaan hari jadi ke 26 Forhati ini menurut Koordinator Presidium Forhati Nasional, Jamilah Abdul Gani MOU ini sebagai wujud perhatian Forhati untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang halal dan baik.

Di sisi lain, posisi BPOM RI sangat krusial dalam pengawasan makanan dan obat.

“Forhati tidak ingin peredaran makanan dan obat tidak layak berakibat fatal pertumbuhan anak, ibu hamil perempuan, dan kesehatan masyarakat Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPOM RI, Prof dr. Taruna Ikrar menyampaikan, peran strategis BPOM menjadi sangat penting untuk kolaborasi bersama Forhati.

Dengan semangat meningkatkan daya dorong terutama bagi perempuan cerdas untuk membangun Indonesia.

Jamilah menyebut, pada Milad Forhati kali ini tentunya ditujukan pada sinergitas kelembagaan dan mencari role model pemberdayaan bagi kalangan ibu.

Forhati berkewajiban membantu pemerintah menyukseskan peningkatan kualitas daya saing serta peran perempuan di ruang publik.

“Sudah dua dekade lebih Forhati berdiri, artinya organisasi ini harus lebih matang untuk melihat segala tantangan internal dan eksternal, apalagi Forhati dikenal sebagai perkumpulan perempuan muslim aktivis dan profesional,” katanya.

Jamilah menghimbau langkah Forhati ini mendapat perhatian dan dukungan publik. Pasalnya mimpi Indonesia Emas di depan mata. Penataan dan persiapan yang gagal hari ini berakibat serius pada generasi selanjutnya.

“Dimulai dari aktivasi peran ibu, lingkungan positif dimulai dari keluarga tinggal kita membantu mengorganisir tuntutan agar mereka bisa berkembang dalam sistem yang baik,” ungkapnya.

Tak lupa untuk mengapresiasi peran kader Kohati, pada Milad tersebut nantinya terdapat pengumuman nominasi Alumni HMI-Wati Inspiratif.

Rencana rangkaian acara nanya juga disempurnakan dengan gala dinner bersama Wakil Menteri Agama RI.

Dalam Puncak Milad Ke-26 nantinya akan dihadiri oleh tokoh penting seperti Romo H.R Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama RI) yang akan menyampaikan orasi ilmiah, Taruna Ikrar (Kepala BPOM RI) sebagai keynote speech pada kegiatan seminar.

Lalu beberapa tokoh yang diundang sebagai pemantik yakni; Taufik Ismail (Sastrawan),
N. Syamsuddin Ch. Haesy (Budayawan), Ema Seftiawati ( Deputi III BPOM RI), dan Zakiah ( Kepala BSN RI).

Tentunya kegiatan Seminar Nasional Hari Ibu dan Milad FORHATI ke-26 ini akan dibuka oleh bapak Dr. Ir. H. E Herman Kaheron, M. Si. sebagai Koordinator Presidium MN KAHMI.

21/12/2024 16:10
Profil dan Harta Benyamin Davnie Menang Pilkada Tangsel, Dapat KTA Gerindra dari Marshel Widianto

TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil dan harta Benyamin Davnie menduduki peringkat pertama rekapitulasi suara di Pilkada Kota Tangerang Selatan.

KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan pasangan calon nomor 1 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan meraup suara terbanyak dengan memperoleh 354.027 suara.

Sementara pasangan calon nomor urut dua, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni meraih 212.740 suara.

Pada Pilkada Tangsel 2024, Benyamin Davnie mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra dari komika Marshel Widianto.

Marshel yang awalnya mendampingi Ahmad Riza Patria akhirnya pasangan tersebut mundur dari Pilkada Tangsel 2024.

Marshel lalu diutus untuk memberikan KTA dan pin Partai Gerindra kepada Benyamin-Pilar di Kantor DPC Gerindra Tangsel.

Jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka pasangan Benyamin-Pilar akan menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Terpilih.

Profil Benyamin Davnie

Benyamin adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021 hingga 2024.

Benyamin merupakan mantan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode mendampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany yang menjabat sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021, dilansir benyamindavnie.com.

KLIK SELENGKAPNYA Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

Profil

Nama: Drs. H. BENYAMIN DAVNIE

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 1 September 1958

Agama: Islam

Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten

Pendidikan Terakhir: S1

Pekerjaan:

Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2024

Status Hukum:

Tidak memiliki status hukum

Riwayat Pendidikan

1977-1982 S1 UNIVERSITAS PADJAJARAN
1974-1976 SMA SMAN 1 TANGERANG
1971-1973 SMP SMPN 1 TANGERANG
1963-1970 SD SDN 6 TANGERANG

Riwayat Kursus/Diklat

1. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa UNPAD Bandung UNPAD Bandung
2. Basic Training HMI cabang Bandung, Jawa Barat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung
3. Training Administrasi Kependudukan Pemda Tingkat I se-Indonesia Departemen Dalam Negeri.
4. Diklat Pemantapan Administrasi Penduduk Departemen Dalam Negeri
5. Diklat Penyuluhan Hukum PTUN Kejaksaan Tinggi.
6. SPALA Angkatan XIII Kepolisian Republik Indonesia.
7. Diklat Pembangunan Desa terpadu Departemen Dalam Negeri.
8. SPAMA Angkatan I Kepolisian Republik Indonesia
9. Penataran Satu Atap Aparatur Kewilayahan Departemen Dalam Negeri
10. Diklat Orientasi Camat dan Pengelola Pembangunan Perkotaan Departemen Dalam Negeri
11. DIKLATPIM Tingkat II Angkatan IX Departemen Dalam Negeri
12. Diklat Pemantapan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Departemen Dalam Negeri
13. Workshop Brainware Management Depdagri Departemen Dalam Negeri
14. Diklat Teknis Fungsional Kehumasan Nasional Angkatan VIII Departemen Dalam Negeri
15. Diklat Pembekalan Strategi Manajemen Reynald Kashali,Ph.D Rumah Perubahan.com
16. Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia Lemhanas P3DA
17. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
18. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

Riwayat Organisasi

1. Anggota Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tangerang.
2. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tangerang
3. Anggota Pengurus Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Tangerang
4. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Bandung
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung Jabar
6. Anggota Pengurus Senat Mahasiswa UNPAD Bandung.
7. Perintis GP52 / Gedung Pemuda 52 Tangerang .
8. Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Tangerang
9. Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tangerang
10. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang
11. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang.
12. Pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang
13 Wakil Ketua Paguyuban Warga Tangerang (PAWANG).
14. Pelindung Forum Komunitas Warga Tangerang, Provinsi Banten
15. Penasehat Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Tangerang
16. Pembina Forum Kajian Kineja Muda (FK2M)
17. Penasehat Keluarga Alumni Mahasiswa Tangerang (GALANG)
18. Anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
19. Pendiri Radio El-Mizan Cakrawala Cemerlang Tangerang
20. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang.
21. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten
22. Penasehat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tangerang.
23. Pembina Banten Education Centre
24. Penasehat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Tangerang
25. Anggota Komunitas Kybernolog (Ilmuan Pemerintah)
26. Pembina The Tangerang Centre
27. Pembina The Academia Centre
28. Ketua Umum DKM Masjid Al Amjad Tigaraksa Tangerang
29. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tangerang.
30. Pendiri Yayasan Tangerang Institute Pendiri
31. Penasehat Community Centre Bandara Soekarno Hatta.
32. Wakil Ketua Komunitas Warga Banten, Kota Tangerang
33. Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang Selatan.
34. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang Selatan

Riwayat Tanda Penghargaan

1990 Sertifikat Panglima Komando Daerah Militer Jaya oleh Panglima Komando Daerah Militer Jaya
1992 Certificate of Participation Borobudur Run oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1993 Satya Lencana Karya Satya X Tahun Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 10 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
1995 Lencana Pasca Warsa II Pramuka Gerakan oleh Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
2002 Sertifikat Penghargaan Pejabat Aktivis Versi Koalisi LSM Forum Tangerang
2003 Lencana Dharma Bhakti Pramuka Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
2003 Satya Lencana Karya Satya XX Tahun Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 20 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
2006 Lencana Pasca Warsa IV Pramuka Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
2006 Lencana Melati Pramuka Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
2013 Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 30 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
2022 Satya Lencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha Karang Taruna

Harta Kekayaan

Menjadi kepala daerah tiga periode, TribunJakarta menyoroti harta kekayaan Benyamin dari periode ke periode.

2010

Pada 2010, Benyamin Davnie yang terpilih menjadi Wakil Wali Kota Tangsel periode pertamanya (2011-2016).

Benyamin pun melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp 1.188.485.663.

Mantan Camat Ciledug itu memiliki dua bidang tanah di Kota Tangerang senilai Rp 560.780.000 dan Rp 366.880.000.

Benyamin yang hobi mengoleksi mobil tua, saat itu memiliki Toyota Corolla (1977), Toyota Starlet (1992), Honda Stream (2002) dan motor Kawasaki (2005) senilai Rp 260.000.000.

Harta Benyamin saat itu juga berupa kas dan setara kas senilai Rp 825.663.

2016

Setelah satu periode menjabat, harta Benyamin melonjak. Hal itu terlihat dari laporan LHKPN pada 27 Mei 2016.

Pada awal periode keduanya menjadi Wakil Wali Kota Tangsel, harta Benyamin menjadi sebesar Rp 4.637.903.444.

Kepemilikan tanah Benyamin berkurang di Kota Tangerang menjadi hanya sebidang, namun ia memiliki bidang ytanah baru di Tangsel. Jika ditotal nilainya Rp 1.602.275.000.

Sementara, kepemilikan mobil Benyamin berubah. Ia kini memiliki mobil Toyota (1996) tidak dijelaskan mereknya, Toyota Kijang (2015), Mitsubishi Pajero (2016), Honda HR-V (2016) dan motor Piaggio (2014), yang jika ditotal nilainya Rp 1.385.500.000.

Kas dan setara kas Benyamin pada 2016 sebanyak Rp 2.572.006.979.

Pada tahun 2016 ini, Benyamin juga punya utang senilai Rp 921.878.535.

2021

Dua periode menjabat orang nomor dua di Tangsel, harta Benyamin justru turun jumlahnya.

Benyamin lapor LHKPN pada 21 Maret 2022 untuk periode 2021, sebesar Rp 3.650.539.116.

Benyamin mengawali periode pertamanya sebagai Wali Kota Tangsel dengan kekayaan yang merosot sebanyak Rp 987.364.328, jika dibandingkan dengan periode 2016.

Sebagian besar harta Benyamin tahun ini berupa tiga bidang tanah, satu di Tangsel, dua di Kota Tangerang, dengan total nilai Rp 2.650.000.000.

Sementara, untuk kendaraan, Benyamin tidak punya motor, tapi memiliki empat koleksi mobil.

Mobil Benyamin adalah Mitsubishi Pajero (2016), Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), dengan total nilai Rp 635.000.000.

Benyamin juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp 25.000.000 dan kas senilai Rp 1.355.971.95.

Sementara, utang Benyamin pada 2021 sebanyak Rp 1.015.432.842.

2023

Terkini, Benyamin melaporkan LHKPN pada 5 Januari 2024 untuk periode 2023.

Jumlah kekayaannya pada 2023 sebesar Rp 5.558.710.979, naik Rp 1.908.171.863 dari periode 2021.

Pada 2023, kepemilikan tiga bidang tanah Benyamin masih sama dengan 2021, hanya saja nilainya naik menjadi Rp 3.250.000.000.

Sementara itu, kepemilikan mobil Benyamin bertambah.

Di garasinya kini ada Mitsubishi Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), Hyundai Creta (2022), Toyota Innova Zenix (2023) dan Mercy (1985). Total nilai semua mobil milik Benyamin sebesar Rp 1.290.000.000.

Selain itu Benyamin memiliki harta bergerak lainnya Rp 20.000.000 dan kas sebesar Rp 1.238.358.248.

Utang Benyamin tahun 2023 sebanyak Rp 239.647.269. (TribunJakarta.com/TribunSumsel

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

13/12/2024 18:29
Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. adalah Bupati Gorontalo yang menjabat dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025.

Sebelum menjadi Bupati, Nelson Pomalingo menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo periode 2012-2016.

Ia juga pernah menduduki posisi Rektor di Universitas Negeri Gorontalo periode perdana pada tahun 2002 hingga 2010.

Kehidupan Pribadi dan Pendidikan

Nelson Pomalingo lahir di Gorontalo pada 24 Desember 1962.

Ia menikah dengan Prof. Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd. dan dikaruniai lima anak.

Kelimanya bernama Moh Takdirsyah Pomalingo, S.IP., Moch Firmansyah Pomalingo, S.Ds., Moch Ilhamsyah Pomalingo, Putri Nevasyah Pomalingo, dan Putri Cahya Mafasyah Pomalingo.

Nelson Pomalingo mengawali pendidikannya di SD III Buhu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo pada 1974.

Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Limboto.

Kemudian, Nelson Pomalingo mengenyam pendidikannya di SMA Negeri Limboto.

Usai lulus, ia menempuh pendidikan jenjang S1 jurusan Ilmu Tanah di Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Pada tahun 1996, bapak lima anak itu melanjutkan pendidikannya di IKIP Negeri Jakarta.

Nelson Pomalingo juga berhasil menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta pada 1999.

Tak sampai di situ, ia juga kembali melanjutkan pendidikan Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.

Karier

Nelson Pomalingo mengawali karierya sebagai Guru PNS di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri sejak 1987.

Pada tahun 1989, ia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK (Swasta) Pertanian Gotong Royong Telaga.

Kemudian Nelson Pomalingo menjadi Pembantu Ketua IV STKIP Negeri Gorontalo (1999–2001) dan Pembantu Ketua IV IKIP Negeri Gorontalo (2001–2002).

Dari situlah karier Nelson Pomalingo semakin cemerlang.

Ia diamanahi untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan BAPPEDA Provinsi Gorontalo pada 2001.

Satu tahun kemudian, Nelson Pomalingo terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo hingga tahun 2010.

Usai menjadi Rektor, ia menduduki posisi sebagai Anggota Badan Akreditas Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah.

Pada 2012, Nelson Pomalingo kembali terpilih sebagai Rektor untuk mempimpin Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Di tahun 2018, ia menjabat sebagai Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Barulah di tahun 2016 Nelson Pomalingo mengikuti kontestasi pada Pilkada Gorontalo. Ia mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo didampingi oleh H. Fadli Hasan, ST., M.Si.

Sukses menjadi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.

Kali ini, ia didampingi oleh H. Hendra S. Hemeto, ST., M.Si. sebagai wakil Bupati Gorontalo.

Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupatio Gorontalo periode 2021-2025.

Selain menjabat sebagai Bupati Gorontalo, Nelson juga diketahui aktif dalam berbagai organisasi.

Riwayat Organisasi

Sekretaris Jenderal Lingkar Temu Kabupaten Lestari/LTKL – APKASI (2021 – Sekarang)
Ketua ASKAB PSSI Kab. Gorontalo / Persidago (2021 – Sekarang)
Ketua bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2021 – Sekarang)
Ketua Dewan Penasehat Indonesia Timur Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Indonesia /MPTT-I (2019 – Sekarang)
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI Provinsi Gorontalo (2018 – Sekarang)
Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia/PKPRI Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
Ketua Koalisi Pemerintah daerah Penghasil Kelapa/KOPEK – APKASI (2017 – Sekarang)
Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia/IPSI Provinsi Gorontalo (2017 – 2021)
Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
Ketua Dewan Penasehat Jam’iyyatul Islamiyah/JMI Provinsi Gorontalo (2015 – Sekarang)
Ketua bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2016 – 2021)
Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI (2013 – 2018)
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
Dewan Pembina Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia/IPADI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo (2011 – Sekarang)
Ketua Dewan Masjid Indonesia/DMI Provinsi Gorontalo (2006 – Sekarang)
Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
Ketua Dewan Pembina The Presnas Centre (2003 – Sekarang)
Ketua PGRI Prov. Gorontalo (2002 – 2013)
Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Gorontalo (2001 – 2018)
Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo (2001 – 2012, 2022 – 2026)
Ketua Presidium Nasional (Presnas) Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2000)
Ketua Departemen Pendidikan Lamahu Jakarta (1996 – 1999)
Ketua Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI Kab. Gorontalo (1992 – 1999)
Ketua Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Gotong Royong (YP3MGR) Gorontalo (1992 – 2016)
Ketua Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI Kab. Gorontalo (1987 – 1992)
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Universitas Sam Ratulangi (1982 – 1986)

Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Tertunda selama 3 Bulan

Aparat desa se-Kabupaten Gorontalo menggelar unjuk rasa untuk menuntut keterlambatan pembayaran gaji di sekitar Menara Limboto, dekat kantor DPRD.

Dikutip TribunGorontalo.com, para aparatur desa berseragam khaki itu tampak emosi lantaran gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sejak Oktober 2024.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, langsung turun tangan menemui ratusan aparat desa dan menjelaskan alasan gaji aparat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo tertunda hingga tiga bulan lamanya.

Nelson hadir ditemani pj Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome (Hartom).

Ia tampak dikerumuni oleh para pengunjuk rasa dan mendengar tuntutan dari pengunjuk rasa selama 30 menit.

Nelson menegaskan, keterlambatan gaji aparat desa bukan karena dananya dikorupsi olehnya ataupun anggota DPRD.

“Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian,” ucap Nelson dengan lantang.

Nelson menyampaikan, jika keuangan daerah memang sedang tersendat lantaran adanya perhelatan Pilkada.

“Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini,” ujar Nelson.

Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar.

“Rp 30 miliar kami bayarkan,” ungkapnya.

Bupati dua periode itu pun menerangkan jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kondisi yang sama dalam pembayaran gaji aparat desa.

“Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar,” katanya.

Pihaknya berjanji akan melakukan pembayaran pada tahun 2025.

“Kita bayarkan rapel,” ucap Neslon.

Namun, apabila ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya.

“Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda,” pungkasnya.

Harta Kekayaan

Nelson Pomalingo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp7,6 miliar.

Jumlah harta kekayaannya itu tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 25 Maret 2024.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Nelson Pomalingo:

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.395.280.000

1. Tanah Seluas 14267 m2 di KAB / KOTA GORONTALO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/310 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 585.200.000

3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

4. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

5. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m2/60 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

8. Tanah Seluas 2574 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

9. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

10. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

11. Tanah Seluas 1188 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

12. Tanah Seluas 401 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

13. Tanah Seluas 4060 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

14. Tanah Seluas 10527 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.216.000

15. Tanah Seluas 16077 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 128.616.000

16. Tanah Seluas 17676 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 141.408.000

17. Tanah Seluas 8332 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 66.656.000

18. Tanah Seluas 10553 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.424.000

19. Tanah Seluas 24766 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 198.128.000

20. Tanah Seluas 25162 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 201.296.000

21. Tanah Seluas 28792 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 230.336.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.085.220.000

1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

2. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.420.000

5. MOBIL, TOYOTA INNOVA G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 394.200.000

6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 189.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.094.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.125.274

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 8.586.625.274

III. HUTANG Rp. 973.346.418

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.613.278.856

(Tribunnews.com/Falza) (TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)

11/12/2024 14:15
Intip, Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub Jawa Barat 2024

Paslon nomor urut keempat diusung oleh sekitar 11 partai yaitu PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PSI, hingga Partai Gelora Indonesia.

Profil Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi merupakan kelahiran 12 April 1971 di Subang dan menjadi paslon yang cukup populer di antara masyarakat Jawa Barat. Pasalnya ia tidak hanya aktif dalam dunia politik tetapi juga memanfaatkan sosial media untuk membagikan aktivitasnya.

Pria berusia 53 tahun itu pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Kemudian dikenal sebagai sosok yang kental akan budaya khususnya budaya Sunda yang sering ditampilkannya.

Riwayat Pendidikan

SDN Sukabakti (1979-1984).
SMPN 1 Kalijati (1985-1987).
SMAN Purwadadi (1987-1990).
S1 – Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (1996-1999).
S2 – Universitas Widyatama (2020-2022).

Riwayat Organisasi

1. DPC FSPSI sebagai Wakil Ketua (1995-1997).

2. PP SPTSK KSPSI sebagai Sekretaris (1997-1998).

3. KAHMI Purwakarta sebagai Sekretaris (2000-2022).

4. DPD Partai Golkar Kab. Purwakarta sebagai Ketua (2004-2007).

5. Partai Gerindra sebagai Wakil Dewan Pembina (2023-2028).

6. GM FKPPI sebagai Wakil Ketua (2000-2022).

7. HMI sebagai Ketua Umum (1990-1994).

8. PC Pemuda Muslimin Indonesia sebagai Ketua (2000-2022).

9. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta sebagai Ketua (2005-2015).

10. DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua (2016-2020).

Profil Erwan Setiawan

Erwan Setiawan merupakan seorang pria kelahiran 29 Juli 1970 di Bandung dan dikenal sebagai politisi dari Partai Demokrat. Saat ini dia telah bergabung dengan Partai Golkar dan dikenal sebagai putra sulung dari Bos Persib, Umuh Muchtar.

Selain itu, Erwan juga pernah mencalonkan diri dalam Pileg 2009 dan menang menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan ditunjuk jadi Ketua DPRD Kota Bandung. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

Riwayat Pendidikan

SDN Santo Yusuf (1977-1983).
SMP BPI 1 (1983-1986).
SMA BPI 1 (1986-1989).
S1 – Universitas Langlangbuana (2006-2008).

Riwayat Organisasi

1. DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang sebagai Ketua Dewan Pembina (2020-2022).

2. DPP Kosgoro sebagai Wakil Ketua (2023-2024).

3. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka sebagai Ketua (2024-2029).

4. PSSI Kab. Sumedang sebagai Dewan (2018-2022).

5. PSSI Jawa Barat sebagai Exco Anggota (2021-2025).

6. DPC Partai Demokrat Kota Bandung sebagai Ketua (2007-2018).

7. DPD Golkar Jawa Barat sebagai Wakil Bendahara (2023-2024).

8. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka sebagai Ketua (2018-2023).

9. Tarung Derajat Kota Bandung sebagai Ketua (2007-2017).

10. PSSI Kab. Sumedang sebagai Dewan Penasihat (2022-2026).

25/11/2024 12:00

Organisasi: KAHMI

Kehidupan Pribadi dan Pendidikan

Karier

Harta Kekayaan