Organisasi: ISIS

  • Pangkalan Militer-Bandara di Mali Diserang Kelompok Jihadis, 13 Orang Ditangkap

    Pangkalan Militer-Bandara di Mali Diserang Kelompok Jihadis, 13 Orang Ditangkap

    Bamako

    Pangkalan militer Mali diserang kelompok jihadis di negara tersebut. Tak hanya pangkalan militer, bandara di Kota Timbuktu juga dilempari granat hingga terdengar suara tembakan.

    Dilansir AFP, Senin (2/6/2025), Mali yang diperintah Junta sejak tahun 2012 menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda dan kelompok ISIS serta gerakan separatis dan geng kriminal. Selama beberapa bulan di tahun 2012, para jihadis menguasai Timbuktu.

    Staf umum militer Mali mengatakan bahwa mereka telah “menggagalkan upaya para pejuang teroris untuk menyusup ke kamp Timbuktu” sekitar pukul 10.00 pagi (waktu setempat dan GMT).

    Militer Mali menyebut telah mengamankan 13 penyerang, tanpa mengatakan apakah ada korban lainnya.

    “Pencarian sedang dilakukan di seluruh kota Timbuktu,” katanya.

    Para penyerang disebut mencoba memaksa masuk ke kamp militer dan peluru ditembakkan ke bandara, yang berjarak dua kilometer dari kota. Namun, kini situasi sudah terkendali.

    “Mereka tidak menyerbu bandara karena Rusia ada di sana. Tetapi mereka melepaskan tembakan. Di mana-mana panas,” ucap sumber itu menambahkan.

    Seorang pejabat setempat mengatakan ‘para teroris’ tiba di Timbuktu dengan kendaraan yang penuh dengan bahan peledak.

    (fas/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah Regional 2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Bagi Febri Ramdani, tahun 2016 menjadi masa penuh luka dan perjuangan.
    Dengan tekad kuat, Febri, sapaan akrabnya, nekat menyusul ibu dan keluarga besarnya yang terjerat propaganda kelompok
    ISIS
    di
    Suriah
    .
    Febri menempuh perjalanan penuh risiko, menyusul keluarganya yang lebih dulu meninggalkan Indonesia pada 2015.
    Namun, sesampainya di sana pada 2016, Febri menyadari bahwa janji-janji kelompok tersebut hanyalah ilusi.
    “Pas saya sampai sana, justru menjadi beban baru bagi keluarga saya. Karena jadi ada penambahan biaya dan segala macam. Akses untuk kabur dari sana semakin sulit, karena kita akan dianggap murtad dari agama Islam,” ucap Febri kepada KOMPAS.com, Senin (2/6/2025).
    “Terus yang keluar dari kelompok mereka, dianggap tidak sesuai jalannya lagi. Jadi kita sempat diincar oleh orang-orang tersebut,” sambungnya.
    Febri menjelaskan, kepergian ibunya ke Suriah dipicu narasi manis kelompok terorisme.
    Sang ibu, mantan ASN, merasa kecewa dengan maraknya korupsi dan ketidakadilan di Indonesia.
    Ia juga ingin menemani anak sulungnya yang menderita TBC tulang untuk berobat gratis di Suriah.
    Masalah keluarga turut mendorongnya menerima tawaran kelompok tersebut.
    Namun, keadaan di Suriah ternyata tak semanis yang dibayangkan. Febri dan keluarganya terjebak di sana hingga ratusan hari, tanpa akses untuk kembali ke tanah air.
    “Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa pulang dan kembali lagi ke Indonesia. Kita menyerahkan diri ke Syrian Democratic yang di bawah naungan Amerika Serikat. Selama dua bulan di situ, kita menunggu proses repatriasi kembali ke Indonesia,” ucap Febri.
    Setiba di Indonesia, Febri menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Namun, ia memilih bangkit dan menyuarakan pesan damai.
    “Kita mencoba lagi untuk berintegrasi ke masyarakat, memulai hidup lagi dari awal. Kita mencoba untuk survive, dan alhamdulillah tantangan atau stigmatisasi secara verbal itu tidak pernah kami dapatkan secara langsung,” ujarnya.
    Febri juga menyebut pemerintah Indonesia memberi dukungan positif untuk proses reintegrasi.
    “Waktu itu kami direhabilitasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) selama 1 bulan. Proses rehabilitasinya tidak menekankan masalah ideologi, karena kita sudah menderadikalisasi pola pikir,” kata Febri.
    “Pas balik ke sini sudah menjadi pribadi yang moderat, dan mempersiapkan bagaimana survive ke masyarakat, dan diajarkan untuk berwirausaha,” ujarnya.
    Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Dr. Noor Huda Ismail, mengatakan film dokumenter yang mengangkat kisah Febri bertujuan menyampaikan bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam kondisi kelam.
    Film dokumenter ”
    Road to Resilience
    ” berdurasi 30 menit itu dikemas secara humanistik, emosional, dan kolaboratif.
    “Kalau bicara soal isu radikalisme dan terorisme, itu akan berat dan menakutkan. Tapi ketika dibungkus dengan cerita menyentuh, seperti Febri kisah seorang anak yang nekat ke Suriah karena cinta kepada ibunya, itu yang membuat orang relate. Dan kita semua bisa mencapai harapan itu,” ucap Huda.
    KPP berharap film ini menjadi langkah awal membangun narasi damai yang lebih manusiawi di tengah dominasi wacana ketakutan.
    “Kita ingin mencoba menjelaskan agar narasinya tidak tunggal. Misal teroris mesti gini, orang dari Suriah pasti jadi teroris, bukan begitu. Film-film dari KPP lahir untuk menginspirasi pentingnya perdamaian, kita menggarap tentang isu-isu humanities,” imbuhnya.
    Analis Kebijakan Ahli Muda BNPT, Alfrida Heaniti Pandjaitan, berharap pemutaran film ini memberi semangat membangun perdamaian di Indonesia.
    Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat sipil, program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) diharapkan berjalan efektif.
    “Di dalam RAN PE, kita memiliki kelompok kerja tematis yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil. Mereka tak hanya menjalankan program, tetapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan. Jadi sebegitu terbukanya sekarang suatu kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh stakeholder,” pungkas Alfrida.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Galang ‘Fulus’ Buat ISIS, 4 Warga Rusia di Jerman Disidang

    Diduga Galang ‘Fulus’ Buat ISIS, 4 Warga Rusia di Jerman Disidang

    Jakarta

    Tuduhan terhadap keempat terdakwa warga negara Rusia di Pengadilan Tinggi Hanseatik Hamburg, Senin (26/05) ini berat. Mereka dituduh antara lain sebagai anggota organisasi kriminal asing. Tuduhan lain menyebut mereka mendukung organisasi teroris, juga dari luar negeri.

    Secara spesifik tertulis dalam surat dakwaan: Para terdakwa diduga menggalang dana di media sosial untuk kelompok teroris “Negara Islam” (ISIS) yang aktif — terutama di Suriah, dengan total pengumpulan uang sebesar 174.000 Euro.

    Bahaya ekstremisme masih ada

    Ini bukan kasus satu-satunya. Selama bertahun-tahun, ancaman yang datang dari ekstremis di Jerman dianggap sebagai bahaya terbesar bagi negeri ini, terutama setelah serangan teroris di New York pada 11 September 2001. Kini, menurut otoritas berwenang, kekerasan dan kejahatan bermotif ekstrem kanan menjadi ancaman yang lebih besar. Namun, energi kriminal yang berasal dari ekstremis islamis tetap besar.

    Pandangan ini juga diamini oleh ahli keamanan dari fraksi Partai Hijau di Bundestag, Konstantin von Notz, yang juga merupakan ketua Komisi Pengawasan Parlemen Jerman. Komisi ini, yang terdiri dari sekitar sepuluh anggota parlemen, mengawasi aktivitas badan intelijen.

    Von Notz mengatakan kepada DW: “Tindakan bermotif islamis tetap menjadi ancaman keamanan yang serius bagi negara kita. Saya menyambut baik bahwa aparat penegak hukum memantau dengan cermat dan menindaklanjuti laporan terkait pendanaan terorisme. Mengingat beragam ancaman yang dihadapi demokrasi kita saat ini, hal ini sangat penting.”

    Sekitar 1000 serangan kekerasan oleh militan islamis terjadi di Jerman pada 2024

    Seberapa besar ancaman ekstrem islamis di Jerman juga ditegaskan pekan lalu oleh Menteri Dalam Negeri baru Alexander Dobrindt (CSU). Ia mengungkapkan bahwa jumlah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai bermotif politik melonjak drastis saat memaparkan laporan kriminalitas di Berlin. Tahun ini tercatat lebih dari 84.000 kejahatan semacam itu, naik lebih dari 40 persen dibanding 2023.

    Jumlah kejahatan yang melibatkan kekerasan memperkuat fakta ini: Dari 4.107 serangan kekerasan bermotif politik tahun lalu, sekitar 36 persen berlatar belakang ekstrem kanan, sementara 975 serangan terkait ideologi asing.

    Beberapa proses hukum terkait pendanaan teror

    Penggalangan dana untuk ISIS belakangan sering jadi perhatian pengadilan di Jerman. Awal April tahun ini, persidangan terhadap dua tersangka pendukung ISIS dimulai di Stuttgart: Seorang pria Jerman 34 tahun dan pria Suriah 29 tahun dituduh menyalurkan dana untuk ISIS. Proses ini diperkirakan berlangsung hingga September.

    Seorang pria berusia 28 tahun telah divonis atas kasus serupa di Frankfurt am Main. Pada tanggal 21 Mei lalu, Pengadilan Tinggi Jerman memutuskan bahwa pria tersebut terbukti mengirim sekitar 4200 Euro ke ISIS antara Mei 2020 dan Agustus 2021.

    Seruan penggalangan dana juga dilakukan lewat media sosial seperti Telegram. Penerima dana adalah perempuan dan anak-anak militan ISIS yang “ditahan” di dua kamp di utara Suriah. Bersama seruan tersebut disampaikan pula cara penyaluran dana: Melalui agen keuangan di Turki, uang dikirim ke anggota ISIS di Suriah.

    Islamis garis keras menjadi fokus Badan Perlindungan Konstitusi

    Badan Perlindungan Konstitusi Jerman memperkirakan pada 2023 terdapat sekitar 27.200 orang yang memiliki kecenderungan islamis garis keras. Di situs resmi, tertulis: “Eropa, termasuk Jerman, tetap menjadi sasaran utama organisasi teroris jihad, terutama ‘ISIS’ dan ‘Al-Qaida’.”

    Laporan itu juga menyebutkan bahwa Provinsi Khorasan ISIS (ISPK) kini menjadi cabang regional ISISyang paling kuat. Setelah sebelumnya fokus pada serangan di Afganistan, ada indikasi kuat bahwa kini Jerman dan Eropa mulai dipertimbangkan sebagai target.

    Karena itu, jumlah warga Rusia atau negara-negara Kaukasus yang aktif mendukung ISIS di Jerman—baik dalam kekerasan maupun penggalangan dana—semakin meningkat.

    *Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Densus 88: Terduga Teroris di Purworejo Terafiliasi Kelompok Anshor Daulah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Mei 2025

    Densus 88: Terduga Teroris di Purworejo Terafiliasi Kelompok Anshor Daulah Nasional 26 Mei 2025

    Densus 88: Terduga Teroris di Purworejo Terafiliasi Kelompok Anshor Daulah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Terduga
    teroris
    yang ditangkap
    Densus 88
    di
    Purworejo
    , Jawa Tengah, merupakan anggota kelompok
    Anshor Daulah
    .
    “Penangkapan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi pencegahan terhadap jaringan
    terorisme
    berbasis media sosial yang diduga terafiliasi dengan kelompok teror Anshor Daulah,” tulis pihak Densus 88 Anti Teror Polri dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025) malam.
    Penangkapan itu dilakukan Densus 88 di wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada pukul 09.20 WIB tadi.
    “Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AF (32 tahun) di halaman rumahnya,” tulis pihak Densus 88.
    Densus 88 menyebut bahwa AF aktif menyebarkan narasi propaganda dan ajakan kekerasan melalui pelbagai platform digital.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peristiwa penangkapan ini juga dikonfirmasi oleh Polda Jawa Tengah.
    Orang yang ditangkap diduga merupakan simpatisan Anshor Daulah atau Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi terlarang yang berafiliasi dengan kelompok teroris
    ISIS
    . Ia disebut aktif menyebarkan propaganda radikal melalui media sosial.
    “Sudah dibawa ke Jakarta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, tadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geger 3 Polisi Tewas dalam Baku Tembak di Dagestan Rusia

    Geger 3 Polisi Tewas dalam Baku Tembak di Dagestan Rusia

    Moskow

    Baku tembak terjadi di wilayah Dagestan, Rusia bagian selatan, setelah sekelompok pria bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah mobil polisi. Sedikitnya tiga polisi tewas dalam baku tembak itu.

    Kementerian Dalam Negeri setempat, seperti dilansir Reuters, Selasa (6/5/2025), menyebut serangan bersenjata terhadap para personel kepolisian itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar pukul 14.20 waktu setempat. Para polisi yang diserang merupakan anggota unit kepolisian lalu lintas.

    Disebutkan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti dikutip kantor berita TASS, bahwa salah satu pelaku penyerangan telah tewas. Tidak disebutkan lebih lanjut soal jumlah pelaku penyerangan bersenjata itu.

    Sebuah video yang belum diverifikasi, yang dipublikasikan melalui saluran Telegram, menunjukkan jenazah para polisi tergeletak ruas jalanan kota Dagestan, tepatnya di samping kendaraan polisi.

    Video itu juga menunjukkan para pejalan kaki yang melintasi area itu berhenti untuk memeriksa jenazah-jenazah tersebut, dengan lebih banyak suara tembakan terdengar di jalanan.

    Sebuah video lainnya menunjukkan seorang pria bersenjata, yang berpakaian hitam, melepaskan tembakan di jalanan dan kemudian melarikan diri.

    Beberapa saluran Telegram mempublikasikan foto-foto yang belum diverifikasi, yang menunjukkan dua orang yang diidentifikasi sebagai pria bersenjata yang tergeletak di atas genangan darah.

    Dagestan yang sebagian besar penduduknya Muslim, telah dilanda rentetan serangan mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret lalu, pasukan antiterorisme menewaskan empat militan yang berafiliasi dengan kelompok radikal Islamic State (ISIS), yang menurut otoritas setempat berencana untuk menyerang cabang regional Kementerian Dalam Negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur untuk Ukraina Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia – Halaman all

    Tentara Bayaran Inggris yang Bertempur Bela Ukraina Lebih Pilih Tewas Ketimbang Tertangkap Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tentara bayaran asal Inggris yang bertempur di Ukraina memberi pengakuan kalau personel Angkatan Bersenjata Rusia memiliki reputasi yang sangat brutal.

    Saking brutalnya pasukan Rusia, sampai-sampai unit tentara bayaran itu setuju untuk tidak pernah ditangkap hidup-hidup.

    Pasukan Rusia adalah “orang-orang yang sangat berbahaya, seringkali fanatik atau putus asa yang akan menyiksa dan membunuh Anda jika mereka menangkap Anda,” kata Macer Gifford.

    Gifford dilansir BI, memiliki nama asli Harry Rowe yang sebelumnya berprofesi sebagai  pedagang di Inggris.

    Gifford, yang sebelumnya menjadi sukarelawan untuk bertempur di Suriah, disebutkan bertempur di lokasi-lokasi penting di Ukraina, termasuk di Kherson dan Lyman.

    Dalam lansira BI, mantan tentara bayaran ini berbicara tentang realitas perang melawan Rusia, dan keputusan sulit yang harus diambil unitnya.

    Tentara Rusia di garis depan (TASS)

    Aksi-Aksi Brutal, Diminta Gali Lubang Kubur Sendiri Lalu Ditembak

    Ulasan BI itu menggambarkan, laporan tindak penyiksaan oleh personel dari kedua kubu sebenarnya bermunculan.

    Namun, menurut penyelidikan PBB tahun lalu, laporan adanya penyiksaan oleh tentara Ukraina terhadap personel Rusia yang tertangkap “berhenti ketika para tahanan tiba di tempat penahanan resmi”. 

    “Tidak demikian halnya dengan Rusia. Investigasi tersebut menyatakan bahwa ada “penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas dan sistematis” terhadap tawanan perang di seluruh sistem penahanan Rusia,” kata laporan itu.

    Aksi-aksi brutal itu termasuk pemukulan, sengatan listrik, kekerasan seksual, pencekikan, perampasan tidur, dan eksekusi pura-pura, katanya.

    “Terjadi pula pembunuhan, satu di antara yang terkenal adalah tentara Ukraina Oleksandr Matsievsky. Dia dipaksa menggali kuburnya sendiri sebelum ditembak di tahanan,” BBC melaporkan .

    “Rusia telah melakukan segala macam kejahatan yang dapat Anda bayangkan,” kata Gifford.

    Itulah sebabnya unitnya mengadakan perjanjian — bahkan mengeluarkan satu anggota yang mencoba menyerah saat baku tembak, katanya.

    Ada kesepakatan bahwa “tidak seorang pun di unit itu boleh ditangkap hidup-hidup,” katanya.

    Mengakui bahwa semua perang bersifat kekerasan, Gifford mengatakan ia tetap “benar-benar terkejut” dengan apa yang ia lihat dalam pertempuran melawan Rusia.

    Rusia Belajar dari ISIS

    Gifford yakin bahwa pasukan Rusia mempelajari banyak taktik brutal mereka di Suriah.

    Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan dukungan militer kepada presiden Suriah saat itu, Bashar Assad, mulai tahun 2015, dengan memasok peralatan militer dan serangan udara untuk memukul mundur kelompok pemberontak, termasuk ISIS.

    Namun, kelompok itulah yang tampaknya telah memberikan model bagi pasukan Rusia di Ukraina, kata Gifford.

    “Tingkat dan cakupan” kebiadaban Rusia terhadap warga sipil, katanya, mengingatkannya “pada taktik yang sama yang digunakan ISIS.”

    Gifford mengenang bagaimana, selama ia bertempur di Suriah, ia menemukan sangkar, alat penyiksaan, dan kasur dengan rantai di sampingnya untuk menahan tawanan wanita di wilayah yang dikuasai ISIS.

    “Saya pikir ISIS adalah kelompok pinggiran, bahwa mereka adalah kelompok yang unik,” katanya, tetapi menurutnya, “banyak praktik brutal mereka telah diadopsi oleh Rusia — terutama, saya kira, karena mereka sangat efektif di Suriah,” tambahnya.

    Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dan peralatan Ukraina yang memasuki wilayah Kursk, menurut klaim Komandan Pasukan Khusus Rusia, Akhmat Alaudinov. Situasi di wilayah Kursk telah terkendali. (Sputnik)

    Mesin Perang Rusia

    Gifford menggambarkan mesin perang Rusia sebagai “sangat besar dan sangat berbahaya.”

    Namun, meski Rusia memimpin dalam hal skala jumah — di mana pasukan tumbuh hingga mencapai 1,5 juta tentara aktif — pasukan Moskow telah “dihancurkan” di Ukraina, katanya.

     Pendekatan Rusia terhadap perang adalah tentang skala dan serangan “meat grinder” yang mana jumlah korban yang sangat besar ditoleransi, kata Gifford.

    “Perbedaan yang nyata” antara kedua negara itu bermuara pada “cara mereka menghargai kehidupan,” tambahnya.

    “Ukraina berjuang untuk hidup mereka. Rusia hanya berjuang untuk mendapatkan lebih banyak wilayah, dan itulah perbedaannya.”

    Namun Gifford menekankan bahwa sekutu Ukraina perlu berhenti melihat perang sebagai “konflik di pinggiran Eropa,” dan bagi Putin hal ini berarti lebih dari itu.

    Baginya, ini adalah “perang pemusnahan,” kata Gifford. Ini adalah “perang untuk mengakhiri semua perang di mata Vladimir Putin.”

    “Rusia secara rutin membantah tuduhan kejahatan perang. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar,” tulis disclaimer laporan BI tersebut.

     

     

    (oln/BI/*)
     
     
     
     
     
     

     

  • Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    Menelusuri Dinamika Keamanan di Asia Selatan: Antara Pakistan, Kashmir, dan Kabul – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa dekade, Pakistan telah menghadapi tuduhan serius atas dugaan melindungi dan mempromosikan terorisme di seluruh dunia.

    Namun Pakistan berulang kali membantahnya.

    Dikutip dari News X, Minggu (4/5/2025), serangan besar-besaran di India dan Afghanistan hingga hubungan teror di Rusia, Iran, dan Inggris diduga ada yang memainkan peran penting, terutama dalam membina kelompok-kelompok ekstremis.

    Pengakuan Mengejutkan Nawaz Sharif dan Musharraf

    Pada tahun 2018, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif secara terbuka mengisyaratkan keterlibatan negaranya dalam serangan teror Mumbai tahun 2008.

    Operasi mematikan itu dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah organisasi yang berbasis di Pakistan.

    Selain itu, mantan penguasa militer Pervez Musharraf pernah mengakui bahwa kelompok militan telah dilatih untuk menargetkan pasukan India di Kashmir.

    “Pemerintah menutup mata,” katanya,

    Dirinya juga membenarkannya sebagai cara untuk menekan India agar melakukan perundingan damai dan untuk menyoroti masalah Kashmir secara internasional.

    Afghanistan: Perang Proksi yang Mematikan

    Salah satu tuduhan yang paling merusak datang dari Afghanistan.

    Intelijen Antar-Layanan (ISI) atau badan intelijen Pakistan dituduh mendukung Taliban Afghanistan dan Jaringan Haqqani.

    Kelompok-kelompok ini dikenal karena serangan brutal mereka terhadap warga sipil, pasukan Afghanistan, dan pasukan internasional.

    Pengeboman Kedutaan Besar India di Kabul tahun 2008 dan serangan terhadap Kedutaan Besar AS tahun 2011 terkait langsung dengan kelompok-kelompok ini.

    Menurut jurnalis Carlotta Gall, pengeboman kedutaan bukanlah operasi oleh agen-agen ISI nakal yang bertindak sendiri. Itu disetujui dan dipantau oleh pejabat paling senior dalam intelijen Pakistan.

    Kehidupan Rahasia Osama bin Laden di Abbottabad

    Pada tahun 2011, ketika Pasukan Khusus Angkatan Laut AS membunuh Osama bin Laden, teroris paling dicari di dunia di Abbottabad, Pakistan, ternyata jaraknya tak jauh dari pangkalan militer.

    Temuan bahwa bin Laden dapat hidup tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun menimbulkan kecurigaan mendalam akan keterlibatan atau ketidaktahuan yang disengaja oleh ISI.

    Kamp Pelatihan Teroris

    Pakistan juga dituding menjadi tuan rumah bagi banyak kamp teror di seluruh provinsi seperti Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Waziristan, dan Kashmir. 

    Kamp-kamp ini dijalankan oleh kelompok-kelompok seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen, dan bahkan organisasi internasional seperti ISIS-Khorasan.

    Kamp-kamp ini menyediakan pelatihan dalam penggunaan senjata, indoktrinasi, dan teknik bom bunuh diri.

    Banyak mantan pejabat militer Pakistan diyakini membantu dalam proses pelatihan, yang memberikan operasi tersebut keunggulan yang mematikan.

    Sementara itu, laporan tentang Terorisme 2019 dari Departemen Luar Negeri AS menuding Pakistan sebagai ‘tempat berlindung yang aman bagi kelompok teroris tertentu yang berfokus pada kawasan’.

    Hal ini menggemakan peringatan sebelumnya dari badan intelijen Barat tentang keengganan negara tersebut untuk membongkar infrastruktur di wilayah perbatasannya.

    Sebuah laporan oleh Yayasan Eropa untuk Studi Asia Selatan berjudul Tentara Pakistan dan Terorisme: Aliansi yang Tidak Suci menyoroti hubungan yang kuat antara militer Pakistan dan ISI.

    Pengakuan Mengejutkan Brigadir tentang Pendanaan Teror

    Dalam momen yang ditayangkan di televisi pada tahun 2019, Brigadir Shah membuat pengakuan publik di saluran berita Pakistan Hum News.

    Berbicara kepada jurnalis Nadeem Malik, ia mengungkapkan bahwa Pakistan telah menghabiskan jutaan untuk Jamaat-ud-Dawa (JuD), kelompok yang diduga terkait dengan terorisme.

    Mantan Presiden Musharraf juga secara terbuka menyatakan bahwa warga Kashmir ‘dilatih di Pakistan’ untuk berperang sebagai mujahidin.

    Dikutip dari Kompas.com, Putra eks PM Pakistan Benazir Bhutto, yakni Bilawal Bhutto mengakui bahwa Pakistan punya masa lalu terkait kelompok ekstremis.

    Menurutnya, negaranya sudah melalui gelombang ekstremisme yang membuat Pakistan mengalami reformasi internal untuk memberantas ekstremisme tersebut.

    Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan antara India dan Pakistan setelah beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap puluhan turis di Pahalgam, Kashmir.

    SUMBER

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan non-state actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat transnasional.

    Perihal tersebut disampaikan saat berpidato pada forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

    “Indonesia memandang non-state actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini.”

    “Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile non-state actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas dan friendly non-state actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya dikutip Kamis, 1 Mei 2025.

    Tito turut memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

    Indonesia juga telah menghadapi konflik bersenjata berkepanjangan dengan kelompok separatis, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan kejahatan transnasional yang melibatkan kolaborasi antara non-state actors domestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

    Aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

    Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa banyak friendly non-state actors yang justru menjadi mitra penting dalam upaya perdamaian dan kontra-radikalisasi.

    Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung Asian Peace and Reconciliation Center.

    Dalam penanganan terorisme, Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian, seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

    Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, memperkuat kerja sama antarnegara, tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar-aparat keamanan.

    Selanjutnya yang kedua, melibatkan friendly non-state actors, seperti LSM, think tank, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan serta penanggulangan ancaman dari hostile non-state actors.

    “Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” kata Tito.

    Tak lupa, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

    Global Security Forum (GSF) 2025 adalah forum keamanan internasional tahunan yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

    Forum tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 ini menjadi ajang strategis bagi pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu global, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.

    Tahun ini, GSF menyoroti peran non-state actors yang kian dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

  • Indonesia Bagikan Pengalaman Tangani Terorisme dan Konflik di Global Security Forum Qatar – Halaman all

    Indonesia Bagikan Pengalaman Tangani Terorisme dan Konflik di Global Security Forum Qatar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, QATAR – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional Global Security Forum (GSF) 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

    Forum ini mengangkat tema keamanan global, dengan fokus pada peran non state actors dalam dinamika keamanan transnasional.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan nonstate actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

    “Indonesia memandang nonstate actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini. Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile nonstate actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas, dan friendly nonstate actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya.

    Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

    Ia memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, serta Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

    Tak hanya itu, Mendagri juga mengangkat isu konflik bersenjata yang telah dihadapi Indonesia, seperti dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Mendagri Tito menyoroti tantangan kejahatan transnasional yang turut melibatkan kolaborasi antara non state actorsdomestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

    Aktivitas semacam ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

    Namun di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya peran friendly non state actors dalam menjaga keamanan dan mendukung upaya perdamaian.

    Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung dengan Asian Peace and Reconciliation Center.

    Dalam konteks penanganan terorisme, Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kajian terkemuka.

    “Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones, serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura,” ujarnya.

    Lembaga-lembaga ini memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

    Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama dalam forum internasional tersebut.

    Pertama, memperkuat kerja sama antarnegara tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar aparat keamanan.

    Kedua, melibatkan friendly non state actors seperti LSM, lembaga riset, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan dan penanggulangan ancaman dari hostile non state actors.

    “Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” tegas Mendagri Tito.

    Global Security Forum sendiri merupakan forum keamanan internasional tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018.

    Ajang ini mempertemukan para pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.

    Tahun ini, GSF menyoroti peran nonstate actors yang semakin dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.