Xcloud.id

Organisasi: ISIS

  • Kelompok Islamis Seluruh Dunia Beri Selamat Kemenangan HTS di Suriah

    Kelompok Islamis Seluruh Dunia Beri Selamat Kemenangan HTS di Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi dan militan Islam di seluruh dunia telah mengucapkan selamat kepada pemberontak Suriah atas kemenangan mereka dalam merobohkan rezim Presiden Bashar al-Assad.

    Melansir The Guardian pada Kamis (12/12/2024), banyak cabang Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataan gembira merayakan kemenangan HTS, memuji “rakyat Suriah atas penggulingan rezim Assad”.

    Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan gerakan Islamis veteran yang berupaya membawa pemerintahan berdasarkan interpretasi hukum Islam yang ketat ke negara-negara di seluruh dunia Muslim dan telah menolak kekerasan.

    Cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon mengucapkan selamat dan memberkati “rakyat Suriah karena telah menggulingkan tiran mereka dan mencapai tujuan pertama revolusi mereka”.

    Di Yordania, Front Aksi Islam, partai politik yang mewakili kepentingan Ikhwanul Muslimin di kerajaan itu, juga mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah. Beberapa pejabat seniornya juga menyatakan dukungannya terhadap HTS dan kampanyenya.

    Dalam sebuah unggahan Facebook yang kemudian dihapus, salah seorang mengatakan keberhasilan HTS sedang “dipelajari taktiknya, operasi intelijen, teknologi, penanganan media, manajemen tahanan, persiapan, dan strategi kejutannya”.

    “Ikhwanul Muslimin … memandang HTS sebagai model pemerintahan. HTS adalah penyelamat bagi proyek Islamis nasionalis,” kata Katrina Sammour, seorang analis yang berbasis di Amman.

    Para pengamat menyebut ucapan selamat kepada rakyat Suriah – bukan hanya kepada HTS – memungkinkan terciptanya persatuan di antara kelompok-kelompok yang telah lama terpecah belah oleh ideologi, metode, sponsor, dan sekte.

    Hamas dan sekutunya Jihad Islam didukung oleh Iran, yang memiliki hubungan kuat dengan rezim Assad dan sebelumnya sangat kritis terhadap para pemberontak.

    Namun, kelompok tersebut, yang akar ideologinya berasal dari Ikhwanul Muslimin, menjauhkan diri dari Assad – seorang anggota sekte minoritas Alawi, cabang dari Syiah Islam – saat ia menindak para pengunjuk rasa dan pemberontak yang sebagian besar beragama Muslim Sunni.

    Dalam beberapa hari terakhir, Hamas mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah karena telah mencapai “aspirasi mereka untuk kebebasan dan keadilan” dan menambahkan bahwa mereka berharap Suriah pasca-Assad akan melanjutkan “perannya yang historis dan penting dalam mendukung rakyat Palestina”.

    Jihad Islam Palestina yang didukung Iran mengeluarkan pernyataan yang hampir identik.

    Taliban Afghanistan, yang kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah pemberontakan selama 20 tahun, adalah penguasa pertama yang memberi selamat kepada HTS secara langsung dan mengakui faksi tersebut sebagai pemerintahan baru Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan bahwa mereka mengharapkan “pemerintahan Islam yang berdaulat dan berorientasi pada pelayanan sesuai dengan aspirasi rakyat Suriah, yang menyatukan seluruh penduduk tanpa diskriminasi dan pembalasan”.

    Afiliasi al-Qaeda telah membuat pernyataan yang mendukung HTS, tetapi ISIS, yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Jolani sekitar satu dekade lalu, telah bersikap sangat kritis, menuduh kelompok tersebut mengkhianati tujuan jihad dan bekerja sama dengan musuh-musuh umat Islam.

    Respons positif Hamas terhadap jatuhnya Assad berbeda dengan Hizbullah, gerakan Syiah Islam yang berbasis di Lebanon yang memainkan peran utama dalam mendukung Assad selama bertahun-tahun perang. Suriah yang dipimpin Assad telah lama menjadi jalur penting bagi Iran untuk memasok senjata kepada kelompok tersebut.

    Pernyataan pertama Hizbullah tentang peristiwa di Suriah – yang disampaikan oleh anggota parlemen Lebanon Hassan Fadlallah – menggambarkan sebuah “transformasi besar, berbahaya, dan baru”.

    Kelompok yang didukung Iran tersebut telah membawa kembali para pejuangnya ke Lebanon selama setahun terakhir untuk bertempur dalam perang dengan Israel.

     

    (luc/luc)

  • Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

    Australia Ikut Mendukung Gencatan Senjata di Gaza

    Untuk memudahkan Anda mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini, kami sudah merangkum berita dari sejumlah negara.

    Edisi Kamis, 12 Desember 2024, kita awali dari Australia.

    Australia mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza

    Australia mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” di Gaza.

    Australia juga mendukung upaya membela pekerja badan bantuan dan kemanusiaan UNRWA dan mengecam Israel karena menghalangi penyaluran bantuan di Gaza.

    Lebih dari 150 negara, termasuk Kanada, Selandia Baru, dan Inggris, mendukung resolusi tersebut. Sementara Amerika Serikat dan Israel merupakan negara yang menentang resolusi tersebut.

    Meskipun menyerukan “pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat,” resolusi ini tidak mengharuskan Hamas untuk meletakkan senjata atau mengutuk tindakannya.

    Perubahan sikap ini menyusul ucapan PM Anthony Albanese yang mengatakan Australia akan membuat kesal Israel, yang diucapkannya dalam sebuah acara tertutup awal pekan ini.

    Puluhan tewas akibat serangan udara Israel

    Sementara itu di Palestina, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 33 warga di Jalur Gaza kemarin, sebagian besar dari mereka berada di Beit Lahiya.

    Kantor berita Palestina WAFA mengatakan sedikitnya 30 orang tinggal di sebuah gedung bertingkat sebelum dihantam serangan Israel.

    Militer Israel mengatakan sedang memeriksa laporan soal serangan tersebut.

    Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034

    FIFA menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia Pria 2034, meski negara ini kerap mendapat kritik soal hak asasi manusia.

    Sebanyak 211 negara dalam pertemuan Kongres Luar Biasa FIFA mendukung pemilihan Arab Saudi sebagai penyelenggara Piala Dunia.

    Menurut aturan FIFA, ajang ini harus diselenggarakan di berbagai benua setiap empat tahun.

    Karena Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia 2034 harus diselenggarakan di kawasan Asia atau Oseania.

    Buku catatan terdakwa pembunuh CEO asuransi Amerika

    Luigi Mangione, terdakwa pembunuh CEO United Health Care Amerika dilaporkan membawa buku catatan yang menguraikan rencana pembunuhannya.

    Luigi, yang berusia 26 tahun, masih ditahan di Pennsylvania karena pengacaranya terus berusaha agar ia bisa diekstradisi dan diadili di New York.

    Pengacaranya mengatakan Luigi akan mengaku tidak bersalah terhadap segala tuduhan pembunuhan Brian Thompson.

    Otoritas hukum mengatakan kepada CNN dan New York Times kalau buku tersebut berisi:

    “Apa yang saya lakukan? Saya membunuh CEO di konvensi tahunan akuntan yang sudah bagaikan parasit. Rencananya terarah, tepat, dan tidak membahayakan orang yang tidak bersalah.”

    Menteri pengungsi Afghanistan tewas

    Pejabat Taliban mengatakan menteri pengungsi Afghanistan dan enam orang lainnya tewas akibat bom bunuh diri di Kabul.

    Ledakan yang terjadi di dalam gedung kementerian ibu kota Afghanistan, kemarin, menewaskan Khalil Haqqani.

    Ia adalah sosok paling terkenal yang tewas akibat ledakan bom di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa tiga tahun lalu.

    Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom bunuh diri tersebut, namun juru bicara Taliban menyalahkan kelompok militan ISIS.

  • Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah drone MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh sekutunya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Suriah utara beberapa hari lalu.

    “Insiden penembakan drone secara tidak sengaja yang diperkirakan bernilai US$30 juta (sekitar Rp 478 M) oleh pasukan sahabat militer Amerika Serikat disebabkan oleh pasukan SDF yang beroperasi di wilayah tersebut yang mengidentifikasi pesawat tak berawak tersebut sebagai ancaman,” kata seorang pejabat pertahanan AS kepada media dilansir DSA, Kamis (12/12/2024).

    Drone MQ-9 Reaper beroperasi dalam misi “Operation Inherent Resolve”, yang merupakan kampanye militer dan keamanan melawan kelompok teroris Negara Islam (IS/DAESH), kata pejabat pertahanan AS tersebut.
     
    Jatuhnya drone MQ-9 AS oleh pasukan sekutunya ini pertama kali dilaporkan oleh CNN.

    Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh membenarkan penembakan jatuh drone MQ-9 Reaper milik SDF.

    “Tidak ada perubahan dalam kerja sama dan kemitraan kami dengan SDF dalam memastikan kekalahan ISIS,” kata Singh.

    Sebuah gambar yang muncul di media sosial pada tanggal 9 Desember menunjukkan apa yang tampak seperti puing-puing MQ-9 di Suriah utara.

    Puing Drone Reaper MQ-9 Amerika Serikat yang Jatuh ditembak Pasukan SDF di Suriah.

    Puing-puing itu kemudian dihancurkan dengan sengaja, mungkin oleh anggota militer Amerika Serikat untuk mencegahnya jatuh ke tangan oposisi Amerika.”

    “Angkatan Udara AS telah memulihkan komponen-komponen pesawat dan menghancurkan bagian-bagian pesawat yang tersisa,” kata pejabat itu.

    “Pusat Angkatan Udara AS secara aktif mengevaluasi tindakan yang menyebabkan insiden tersebut dan akan menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur untuk melindungi pasukan AS, koalisi, dan mitra serta aset terkait.”

    Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Michael “Erik” Kurilla mengunjungi Suriah dan bertemu dengan para pemimpin SDF dan personel militer AS pada 10 Desember.
     
    Amerika Serikat menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari misi dan operasi untuk menghadapi kelompok teroris ISIS dan mencegah kelompok tersebut mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah Suriah yang pernah mereka kuasai.

    Puing Reaper MQ-9 yang Jatuh (dsa)

    SDF Terancam Seiring Bergantinya Rezim Suriah

    Dengan adanya perubahan kepemimpinan di Suriah setelah tergulingnya Bashar al-Assad, kelompok Kurdi yang didukung Amerika Serikat mungkin akan terancam, menurut analis, dilansir NBC News.

    Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, telah membantu AS memukul mundur kelompok ISIS selama bertahun-tahun.

    Saat ini, SDF menahan ribuan anggota ISIS.

    Pada hari Selasa (10/12/2024), SDF menerima gencatan senjata dengan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki dan menyerahkan kendali atas kota utara Manbij, benteng Kurdi.

    “Kami telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Manbij dengan mediasi Amerika untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga sipil,” kata komandan umum SDF, Mazloum Abdi, dalam sebuah postingan di X.

    “Para pejuang … akan segera dipindahkan dari daerah itu.”

    “Tujuan kami adalah untuk menghentikan tembakan di seluruh Suriah dan memasuki proses politik untuk masa depan negara ini.”

    Komandan umum SDF, Abdi Mazloum (YouTube Sky News)

    Pengambilalihan Manbij, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berakar pada gerakan-gerakan ekstremis, mencerminkan situasi yang berubah dengan cepat di seluruh Suriah, termasuk bagi pasukan Kurdi.

    Israel mengambil kesempatan untuk menghancurkan kapal-kapal angkatan laut Suriah di barat, serta bangunan-bangunan yang terkait dengan senjata kimia di luar Damaskus.

    Jatuhnya Assad dan bangkitnya HTS juga menjadi kabar baik bagi pemerintahan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Erdogan adalah pendukung utama HTS.

    Erdogan telah lama memandang SDF sebagai “cabang” dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki dan menganggap keduanya sebagai organisasi teroris.

    Sementara itu, suku Kurdi Suriah sejak 2011 telah mempertahankan otonomi mereka di sudut timur laut Suriah yang berbatasan dengan Turki dan Irak.

    Namun kini angin politik telah berubah menentang SDF.

    “Suku Kurdi di Suriah, setelah bertahun-tahun berada dalam pemerintahan otonom, mungkin berada dalam lingkungan yang paling genting dan tidak stabil sejak mereka membangun struktur tersebut,” kata Renad Mansour, peneliti senior program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Chatham House yang berpusat di London.

    Pasukan Kurdi telah membuat kesepakatan dengan beberapa kelompok berbeda selama dekade terakhir, kata Mansour kepada NBC News.

    “Tetapi perubahan besar di Suriah saat ini akan membuat mereka harus merundingkan ulang hal ini, dan kemungkinan besar negosiasi akan dilakukan melalui kekerasan,” tambahnya.

    Maka diperlukan mediasi AS untuk menengahi gencatan senjata antara SDF dan SNA.

    “Kami telah bekerja sama dengan SDF selama beberapa waktu. Pekerjaan itu terus berlanjut,” kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada wartawan di Jepang pada hari Rabu (11/12/2024).

    “Kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan saya pikir itu akan tetap ada.”

    Namun, pernyataan dari presiden terpilih Amerika Serikat tidak luput dari perhatian para pemimpin SDF.

    “Suriah memang kacau, tetapi Suriah bukan teman kita,” kata Donald Trump dalam sebuah posting di X minggu lalu.

    Ia menambahkan dengan huruf kapital: “Amerika Serikat seharusnya tidak ada hubungannya dengan ini. Ini bukan pertarungan kita. Biarkan saja. Jangan ikut campur!”

    Tanda-tanda awal dari pemerintahan Trump mendatang menunjukkan bahwa akan ada dua aliran pemikiran mengenai Suriah, kata Mansour.

    “Satu kubu mengakui pertarungan bersejarah AS bersama Kurdi melawan ISIS, dan tentu saja kubu lainnya, yang mungkin menjadi tujuan Trump, adalah mencoba keluar dari Suriah,” katanya.

    Diperkirakan ada ribuan anggota ISIS yang ditahan di penjara dan kamp pengungsi internal yang dipantau oleh kelompok Kurdi dan pasukan AS di timur laut Suriah, wilayah yang dulunya merupakan bagian dari wilayah ISIS.

    Jika pemerintahan Trump kali ini lepas tangan mengenai apapun yang terjadi di Suriah, maka pasukan Kurdi akan kehilangan sekutu internasional utamanya.

    Sementara itu, HTS dan sekutunya mendapat dukungan dari Turki dan Erdogan.

    “Sudah ada tanda-tanda bentrokan lebih lanjut. Kobani, di timur laut Manbij, tetap berisiko mengalami perang karena provokasi terus-menerus oleh Turki dan tentara bayarannya,” kata kepala media SDF Farhad Shami kepada NBC News pada hari Rabu.

    4 Kelompok Kunci dalam Konflik Suriah

    Pejuang oposisi Suriah mengatakan mereka telah mengambil alih kota Deir Az Zor di timur laut dari pasukan Kurdi, Rabu (11/12/2024).

    Hal ini menyusul pengumuman gencatan senjata oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki setelah pertempuran selama berhari-hari di sekitar Manbij.

    Mengutip Al Jazeera, ada empat kelompok utama yang bersaing untuk menguasai wilayah Suriah. 

    Mereka adalah:

    1. Pasukan pemerintah Suriah

    Angkatan Darat, pasukan militer utama pemerintah, bertempur bersama Pasukan Pertahanan Nasional, kelompok paramiliter pro-pemerintah.

    Pasukan ini melemah seiring jatuhnya Assad.

    2.  Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

    Kelompok ini didominasi suku Kurdi dan didukung Amerika Serikat, menguasai sebagian wilayah Suriah timur.

    3. Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok oposisi sekutu lainnya.

    HTS adalah pasukan tempur terbesar terkuat di Idlib yang dikuasai oposisi.

    Kelompok inilah yang mengambil peran terbanyak dalam menggulingkan pemerintah Assad.

    4. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki atau beraliansi dengan Turki

    Tentara Nasional Suriah (SNA) adalah pasukan pemberontak yang didukung Turki di Suriah utara.

    Berikut peta yang menunjukkan kendali teritorial berbagai kelompok di Suriah per 11 Desember 2024.

    lihat foto
    Peta Suriah dan kelompok-kelompok yang berkuasa. 11 Desember 2024

     

     

    (oln/shlv/DSA/tribunnews/*)

  • Ironis, Drone MQ-9 Reaper Milik AS Seharga Setengah Triliun Jatuh di Suriah, Ditembak Kawan Sendiri – Halaman all

    Ironis, Drone MQ-9 Reaper Milik AS Seharga Setengah Triliun Jatuh di Suriah, Ditembak Kawan Sendiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah drone atau pesawat nirawak berjenis MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS) dilaporkan ditembak jatuh di Suriah awal pekan ini.

    Seorang pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) AS menyebut MQ-9 Reaper itu ditembak oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang disokong AS.

    Jatuhnya drone pengintai itu merupakan peristiwa yang ironis lantaran disebabkan oleh friendly fire atau tembakan dari kubu sendiri.

    “Peristiwa itu karena friendly fire dari pasukan rekan yang menggelar operasi di kawasan itu dan salah mengidentifikasi drone itu sebagai ancaman,” kata pejabat itu dikutip dari Sputnik yang mengutip Air & Space Force Magazine.

    Pejabat itu mengklaim pasukan AS sudah mengambil sejumlah puing-puing drone itu. Di samping itu, AS menghancurkan bagian lainnya untuk mencegah teknologi drone jatuh ke tangan musuh.

    “Komando Pusat Angkatan Udara secara aktif meninjau tindakan yang menyebabkan insiden itu dan akan menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur untuk mengamankan koalisi AS dan pasukan rekan dan aset terkait mereka,” katanya.

    Dia mengklaim insiden jatuhnya MQ-9 Reaper tidak berdampak pada kerja sama antara AS dan militer yang dipimpin Kurdi.

    Wakil juru bicara Kemhan AS Sabrina Singh juga mengonfirmasi jatuhnya drone itu, tetapi tidak secara langsung menyebut SDF sebagai pelakunya.

    “Tidak ada perubahan dalam kerja sama kita dengan SDF dalam hal memastikan kekalahan ISIS,” kata Singh dikutip dari Eurasian Times.

    MQ-9 Reaper kerap jadi korban Houthi

    MQ-9 adalah drone yang sangat mahal karena bernilai $32 juta atau sekitar setengah triliun rupiah. 

    Meski demikian, MQ-9 rawan dijatuhkan oleh musuh-musuh AS. Drone ini bahkan kerap menjadi korban kelompok Houthi di Yaman.

    MQ-9 mampu terbang hingga ketinggian 15.240 meter dan terbang di udara selama 24 jam. Drone ini adalah aset yang sangat penting bagi militer AS dan operasi Intelijen.

    Selama bertahun-tahun MQ-9 terbang di langit Yaman untuk melakukan pengintaian.

    Berikut rincian drone MQ-9 Reaper yang telah dijatuhkan Houthi.

    – Pada tanggal 4 Agustus, Houthi meledakkan satu Reapers di atas langit Kota Saada di Yaman barat laut.

    Kelompok itu menggunakan sistem pertahanan 2K12 Kub Soviet yang telah dimodernisasi untuk menembak Reapers. Kub digunakan untuk meluncurkan rudal penangkis berjenis Fater-1 buatan Houthi.

    – Pada tanggal 29 Mei, Houthi menghancurkan Reaper yang barangkali dimiliki CIA. Houthi mengunggah video rekaman para pejuangnya berada di atas drone yang dijatuhkan dari langit Marib.

    – Pada tanggal 24 Mei, Houthi menembak jatuh Reaper di atas Sanaa, ibu kota Yaman.

    – Pada tanggal 17 Mei, satu lagi Reaper dijatuhkan Joithi di Marib.

    – Pada tanggal 27 Mei, Houthi menembak jatuh MQ-9 di Provinsi Sadaa di Yaman barat laut.

    – Pada tanggal 19 Februari, satu Reaper dihancurkan di Kota Al-Hudaydah di Yaman barat.

    – Pada tanggal 8 November 2023, Houthi menjatuhkan Reaper di atas Laut Merah.

    Reputasi AS bisa hancur

    Pakar politik dari Universitas Mardin Artuklu, Dr. Mehmet Rakipoglu, mengatakan banyaknya drone AS yang dijatuhkan Houthi bisa memperburuk reputasi militer AS.

    “Jatuhnya drone lain bisa berdampak negatif terhadap reputasi militer-industri AS di panggung internasional,” katanya kepada Sputnik.

     “Kepercayaan terhadap efektivitas teknologi pertahanan dan kekuatan militer AS bisa berkurang. Ini bisa menyebabkan klien potensial dalam bidang militer dan ekspor teknologi AS menjadi khawatir akan kegagalan produk Amerika di lapangan.”

    Di samping itu, keberhasilan serangan Houthi terhadap drone AS bisa mengancam keberlanjutan operasi AS di kawasan Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)

  • Rusia Cabut Status Taliban Afghanistan dari Daftar Teroris, Putin Cari Sekutu Baru di Timur Tengah? – Halaman all

    Rusia Cabut Status Taliban Afghanistan dari Daftar Teroris, Putin Cari Sekutu Baru di Timur Tengah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia segera mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan dan menghapusnya dari daftar teroris yang dilarang Rusia.

    Sebelumnya, parlemen Rusia memberikan suara mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan penghapusan Taliban Afghanistan dari daftar teroris dalam pertemuan pada Selasa (10/12/2024).

    “Majelis rendah parlemen, Duma Rusia, menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan pertama dari tiga pembacaan yang diperlukan,” kata kantor berita Interfax.

    Taliban menggulingkan kekuasaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Agustus 2021 dan pasukan pimpinan AS yang mendukung pemerintah Afghanistan menarik diri setelah 20 tahun berperang melawan Taliban.

    Ketika tidak ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah di Afghanistan, Rusia secara bertahap membangun hubungan dengan Taliban.

    Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Juli lalu memberikan sinyal bahwa Taliban menjadi sekutunya dalam memerangi terorisme.

    Taliban mengatakan pihaknya berupaya memberantas keberadaan organisasi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Afghanistan.

    Sebelumnya, Taliban ditambahkan ke daftar hitam Rusia pada tahun 2003 karena mendukung separatis di Kaukasus Utara.

    Kabar penghapusan Taliban Afghanistan dari daftar teroris ini muncul setelah Rusia kehilangan sekutunya di Timur Tengah ketika oposisi bersenjata Suriah menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukungnya sejak tahun 2015.

    Taliban Sambut Keputusan Rusia

    Kementerian Luar Negeri pemerintah sementara Afghanistan menyambut baik keputusan Duma Negara Rusia yang menghapus Taliban dari daftar kelompok teroris.

    Duma Negara Rusia menyetujui RUU dalam pembacaan pertama dari tiga pembacaan wajib untuk menghapus Taliban dari daftar kelompok terlarang.

    “Kementerian Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan menyambut baik keputusan parlemen Federasi Rusia untuk menyetujui usulan yang bertujuan menghapus ‘Gerakan Taliban’, yang sebelumnya disebut sebagai Emirat Islam Afghanistan, dari daftar organisasi terlarang di Rusia,” kata juru bicara kementerian Taliban, Abdul Qahar Balkhi, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X miliknya pada Rabu (11/12/2024) malam.

    “Langkah ini merupakan perkembangan besar dan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Afghanistan dan Federasi Rusia,” tambah pernyataan itu.

    Senada dengan itu, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah sementara Afghanistan, mengatakan keputusan itu adalah langkah penting dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Afghanistan dan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • 3 Skenario Masa Depan Suriah Usai Rezim Assad Tumbang

    3 Skenario Masa Depan Suriah Usai Rezim Assad Tumbang

    Damaskus –

    Berakhirnya pemerintahan brutal keluarga Assad selama puluhan tahun di Suriah, menyusul operasi militer pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan negara tersebut.

    Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, telah berjanji untuk menyatukan Suriah, tetapi masih belum pasti apakah ia dapat mencapai tujuan ini.

    Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menekankan perlunya kerja sama di antara semua kelompok di Suriah.

    “Secara umum, kami telah melihat pernyataan yang meyakinkan dari HTS dan kelompok bersenjata lainnya,” kata Pedersen, walau dirinya mengaku mencatat ada masalah “mengenai hukum dan ketertiban” di Suriah.

    Mengingat situasi yang berubah dengan cepat, sulit untuk memprediksi masa depan Suriah.

    Namun, para ahli yang diwawancarai oleh BBC menguraikan tiga skenario terkait masa depan Suriah.

    1. Suriah yang bersatu

    Abu Mohammed al-Jolani menjanjikan persatuan Suriah. Al-Jolani, berpidato di dalam Masjid Ummayad setelah merebut kekuasaan di Damaskus pada 8 Desember (Reuters)

    Dalam skenario terbaik, HTS akan bekerja sama dengan entitas-entitas politik sipil lainnya guna memerintah Suriah secara bertanggung jawab.

    Sejauh ini, Jolani telah menyerukan persatuan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok di Suriah.

    Namun, banyak kelompok di Suriah memiliki agenda berbeda.

    “Pada kenyataannya, saat ini Suriah berada dalam posisi yang tidak diketahui. HTS telah menempatkan diri mereka untuk membuka transisi damai di Suriah, tetapi situasinya sangat tidak stabil,” kata Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary, Inggris.

    Di bagian selatan Suriah, terdapat suku-suku yang tidak mengakui otoritas keluarga Assad dan kecil kemungkinan mereka tunduk pada pemerintahan baru di Damaskus.

    Di bagian timur, masih ada sisa-sisa kelompok ISIS yang terus menimbulkan ancaman dan memicu serangan udara AS.

    Di bagian timur laut Suriah, kelompok-kelompok pimpinan suku Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah tersebut.

    Faksi-faksi ini juga telah bertempur melawan kelompok pemberontak sokongan Turki di wilayah utara Suriah selama bertahun-tahun. Bahkan, pertempuran masih terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

    Selain kelompok-kelompok di dalam negeri, ada pula sejumlah kelompok oposisi dan blok politik yang telah terbentuk di luar Suriah sejak 2011.

    Masih belum jelas apakah tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok ini akan kembali ke Suriah dan menjadi bagian dari proses transisi politik.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Joseph Daher, seorang profesor di Universitas Lausanne di Swiss dan penulis buku berjudul Syria After the Uprisings, mengatakan prospek pemerintahan bersatu di Suriah masih belum pasti.

    “Dalam skenario terbaik, akan ada pemilihan umum yang bebas, pembagian kekuasaan dan desentralisasi, yang mengarah pada kekuasaan yang lebih bersatu. Namun, ini masih harus dilihat.”

    Baca juga:

    Daher, bersama dengan para ahli lainnya, menganggap skenario ini tidak mungkin. Dia justru menyoroti kontradiksi dalam pengumuman pertama Jolani untuk khalayak umum.

    “Jolani pertama-tama menyatakan bahwa perdana menteri rezim sebelumnya akan mengawasi transisi. Setelah itu, ia mencalonkan perdana menteri Pemerintahan Keselamatan Nasional (Mohammed al-Bashir)pemerintahan di Idlib yang tunduk di bawah otoritas HTS.”

    Namun, Daher yakin HTS akan kesulitan mengelola seluruh negara sendirian, meskipun punya “keinginan kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan”.

    “Saya tidak yakin ini akan terjadi, karena otoritas (HTS) sudah sangat direntangkan. Sangat sulit untuk mengelola [Suriah],” katanya.

    “Awalnya, mereka hanya mengelola Idlib. Sekarang mereka mengelola Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus. Jadi, akan ada kebutuhan untuk berbagi kekuasaan di area ini.”

    2. HTS berkuasa secara otoriter

    Para migran Suriah berdatangan kembali ke Suriah dari negara-negara tetangga seperti Turki, dengan harapan akan masa depan yang lebih baik (Reuters)

    Ada kekhawatiran bahwa HTS akan mengonsolidasikan kekuasaannya melalui cara-cara otoriter, dengan cara yang sama seperti rezim Assad.

    Jolani telah membangun basis kekuatan di Idlib yang pernah menjadi pusat kekuatan pemberontak terbesar di Suriah barat laut dan rumah bagi sekitar empat juta orang, banyak di antara mereka mengungsi dari provinsi-provinsi Suriah lainnya. Di sana, Pemerintah Keselamatan Nasional menjalankan fungsi-fungsi sipil sambil mempertahankan dewan agama yang mengikuti hukum syariat.

    Baca juga:

    Jolani telah berusaha menunjukkan bahwa HTS dapat memerintah secara efektif dengan memprioritaskan stabilitas dan layanan publik. Namun, ketika menguasai Idlib, HTS dinilai meminggirkan faksi-faksi lain dan menekan perbedaan pendapat.

    Menjelang serangan pimpinan HTS pada 27 November, protes meletus di Idlib. Sejumlah tokoh Islam dan aktivis Suriah menuduh HTS melakukan praktik-praktik otoriter.

    “Cara HTS mengonsolidasikan kekuasaannya utamanya adalah melalui tindakan represif, meskipun mereka juga mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengikutsertakan semua kelompok bersenjata oposisi [di Idlib] dan menyediakan layanan. Namun, kekuasaannya ditandai pula dengan tindakan represif yang keras dan memenjarakan lawan politik,” kata Daher.

    BBC

    Menanggapi kritik-kritik ini, HTS telah melaksanakan reformasi, seperti membubarkan pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membentuk departemen pengaduan untuk menangani pengaduan warga. Namun, para kritikus berpendapat reformasi ini hanyalah kedok untuk meredam perbedaan pendapat.

    HTS berkeras bahwa konsolidasi kekuasaan di Idlib diperlukan untuk kemajuan Suriah dan penggulingan rezim Assad.

    Namun, Daher berpendapat bahwa HTS menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini.

    “Dengan memperluas kekuatannya hingga ke Damaskus, kelompok itu tidak memiliki sumber daya militer dan manusia untuk mengelola semua wilayah ini,” paparnya.

    3. Perang saudara

    Skenario terburuk adalah Suriah terjerumus ke dalam kekacauan, mirip seperti Arab Spring pada 2011 silam.

    Muammar Gaddafi dari Libya dan Saddam Hussein dari Irak disingkirkan dari tampuk kekuasaan tanpa pengganti yang siap. Ketika kekacauan terjadi, negara-negara lain melakukan intervensi yang malah berkontribusi pada rentetan bencana.

    Para kritikus mengatakan bahwa kevakuman yang ditinggalkan oleh para penguasa otoriter itu diisi oleh gelombang penjarahan, balas dendam, perebutan kekuasaan, dan perang saudara.

    Dalam skenario ini, persaingan antarkelompok bersenjata untuk mendapatkan kekuasaan di Suriah dapat menyebabkan kekerasan meluas. Ini tidak hanya akan mengganggu stabilitas Suriah, tetapi juga seluruh wilayah Timur Tengah.

    BBC

    Koresponden Khusus BBC Arabic, Feras Kilani, melaporkan dari lapangan bahwa pidato pertama Mohammed al-Bashir sebagai perdana menteri telah membuat banyak orang khawatir dan mengisyaratkan kemungkinan arah pemerintahan baru.

    “Perdana menteri baru itu berpidato dengan dua bendera di belakangnya ‘bendera revolusi’ dan bendera yang menyerupai bendera Taliban. Hal ini mengejutkan banyak orang karena menunjukkan bahwa pemerintahan baru mungkin akan mengikuti model Taliban, menciptakan negara Islam yang diatur oleh hukum syariat,” katanya.

    “Ini menimbulkan tantangan baru dan pertanyaan baru tentang masa depan kaum minoritas serta kelompok sipil di negara ini,” tambahnya.

    Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan asing

    Ketiga skenario itu juga akan bergantung pada tindakan kekuatan-kekuatan asing.

    Selama beberapa dekade, Assad mengandalkan dukungan dari Iran dan Rusia. Sementara itu, Turki, negara-negara Barat, dan negara-negara Teluk mendukung berbagai kelompok oposisi.

    Selama beberapa hari terakhir, Israel telah menargetkan infrastruktur militer Suriah dan mengakui pasukannya beroperasi di luar zona penyangga demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan.

    Israel mengatakan telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah sejak Assad meninggalkan negara itu. Aksi tersebut menghancurkan “sebagian besar persediaan senjata strategis Suriah.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memperingatkan pasukan pemberontak Suriah agar tidak membiarkan Iran “membangun kembali” di Suriah.

    Rangkaian aksi Israel tersebut membuat Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya menuduh Israel mengeksploitasi kejatuhan Assad.

    Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary Inggris, memperingatkan bahwa tindakan Israel dapat “melemahkan pemerintah sementara atau membuat kelompok garis keras semakin berani” yang ujungnya membuat Suriah tidak stabil.

    Baik Phillips maupun Daher setuju bahwa sanksi internasional terhadap Suriah harus dicabut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Adapun negara-negara lain harus memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Suriah.

    “Sekarang rezim Assad sudah lengser, sanksi harus dicabut. Saya pikir sangat penting bagi Uni Eropa dan AS untuk mempertahankan, dan bahkan mungkin meningkatkan, bantuan pemulihan ekonomi dan bantuan kemanusiaan,” kata Daher.

    Phillips menambahkan bahwa, sebagai imbalan atas keringanan sanksi, AS dan UE dapat mencari “konsesi, seperti konstitusi baru atau reformasi demokratis”.

    (nvc/nvc)

  • Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Urusan Pengungsi Taliban Afghanistan, Khalil Rahman Haqqani, tewas akibat ledakan bom bunuh diri di ibu kota Kabul pada Rabu (11/12) waktu setempat.

    Juru bicara Taliban mengatakan Khalil Haqqani telah dibunuh oleh kelompok milisi ISIS. Namun kelompok tersebut belum mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

    “Kami kehilangan seorang mujahid yang sangat pemberani. Kami tidak akan pernah melupakannya dan pengorbanannya,” kata keponakannya Anas Haqqani kepada Reuters.

    Anas mengatakan ledakan terjadi saat Khalil Haqqani meninggalkan sebuah masjid usai salat Ashar.

    Dia menjabat menteri dalam pemerintahan sementara Taliban, setelah pasukan asing menarik diri dari Afghanistan pada 2021.

    Dia adalah pemimpin senior jaringan Haqqani, sebuah faksi militan yang dituding bersalah atas serangan besar selama perang 20 tahun di Afghanistan.

    Menteri Luar Negeri negara tetangga Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia terkejut oleh serangan itu.

    “Pakistan dengan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” ujar Dar.

    AS mengklasifikasikan Khalil Haqqani, yang menurut anggota Taliban berusia 50-an, sebagai “teroris global” pada tahun 2011 dan menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

    Pada tahun 2022, sebuah ledakan terjadi di dekat Kementerian Dalam Negeri, yang dipimpin oleh pemimpin jaringan Haqqani Sirajuddin Haqqani, menewaskan empat orang.

    Pada tahun 2023, ISIS mengklaim serangan di luar Kementerian Luar Negeri yang dijalankan Taliban yang menewaskan sedikitnya lima orang.

    (dan/dan)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom Bunuh Diri

    Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom Bunuh Diri

    Kabul –

    Serangan bom bunuh diri menargetkan gedung Kementerian Pengungsi Afghanistan di Kabul. Menteri Pengungsi Afghanistan, Khalil Ur-Rahman, tewas dalam serangan itu.

    “Sayangnya sebuah ledakan terjadi di Kementerian Pengungsi dan menteri Khalil Ur-Rahman Haqqani telah tewas bersama dengan beberapa rekannya,” kata pejabat pemerintah, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024).

    Ia menambahkan bahwa ledakan itu disebabkan oleh bom bunuh diri.

    Khalil Ur-Rahman Haqqani yang masuk dalam daftar sanksi AS dan tidak pernah muncul tanpa senjata otomatis di tangannya, adalah saudara laki-laki Jalaluddin Haqqani. Jalaluddin Haqqani merupakan pendiri jaringan Haqqani yang ditakuti dan bertanggung jawab atas beberapa serangan paling kejam selama pemberontakan Taliban selama dua dekade.

    Ia juga paman dari Sirajuddin Haqqani, Menteri Dalam Negeri saat ini.

    Haqqani dikatakan terlibat dalam perebutan pengaruh dalam otoritas Taliban.

    Beberapa pemimpin senior Taliban telah terbunuh sejak mereka kembali berkuasa, termasuk gubernur provinsi, komandan, dan ulama, sebagian besar dalam serangan yang diklaim oleh kelompok ISIS.

    Kekerasan telah berkurang di Afghanistan sejak pasukan Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021, mengakhiri perang mereka melawan Amerika Serikat dan pasukan asing yang dipimpin NATO.

    (lir/lir)

  • Kepala CENTCOM Amerika Serikat Bahas Upaya Anti-ISIS dalam Kunjungan ke Irak dan Suriah – Halaman all

    Kepala CENTCOM Amerika Serikat Bahas Upaya Anti-ISIS dalam Kunjungan ke Irak dan Suriah – Halaman all

    Kepala CENTCOM Bahas Upaya Anti-ISIS dalam Kunjungan ke Irak dan Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- CENTCOM mengumumkan pada tanggal 10 Desember bahwa komandannya, Jenderal Michael Kurilla, mengunjungi Irak dan Suriah dan bertemu dengan komandan militer AS, pejabat Irak, dan perwakilan milisi Kurdi yang didukung Washington – Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

    Kelompok perlawanan Irak, Gerakan Al-Nujaba, telah memperingatkan adanya rencana yang dipimpin Turki dan Barat untuk mengacaukan Irak setelah jatuhnya Suriah.

    Jenderal tersebut “mengunjungi komandan dan prajurit militer AS, serta mitra kami dalam Mengalahkan ISIS, Pasukan Demokratik Suriah, di beberapa pangkalan di Suriah,” kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan. 

    “[Kurilla] menerima penilaian langsung atas langkah-langkah perlindungan pasukan, situasi yang berkembang pesat, dan upaya yang sedang berlangsung untuk mencegah ISIS memanfaatkan situasi saat ini. USCENTCOM tetap berkomitmen untuk mengalahkan ISIS secara permanen,” tambah pernyataan tersebut. 

    Di Baghdad, Kurilla bertemu dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dan beberapa pejabat militer Irak lainnya. 

    Para pemimpin membahas “penguatan kerja sama bilateral dan keamanan regional, situasi yang berubah cepat di Suriah, serta operasi penumpasan ISIS di Irak. Para pemimpin juga membahas kemitraan berkelanjutan antara pasukan Koalisi dan Irak.”

    “Kami tetap berdedikasi untuk mengalahkan ISIS dan berkomitmen terhadap keamanan mitra kami yang bertetangga dengan Suriah – termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel,” pernyataan tersebut mengutip pernyataan Kurilla. 

    Tidak ada pembahasan mengenai pembicaraan terkini antara Washington dan Baghdad untuk mengubah peran pasukan koalisi di Irak menjadi peran penasihat – negosiasi terus terhenti. Pada awal September, Sudani menyatakan bahwa ISIS tidak lagi menjadi ancaman bagi negaranya. 

    Pernyataan CENTCOM muncul dua hari setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad dan penyerbuan Damaskus oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan proksi Turki – pasukan Tentara Nasional Suriah (SNA), yang memiliki hubungan dekat dengan ISIS selama bertahun-tahun. 

    Kelompok perlawanan Irak, Gerakan Al-Nujaba, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 10 Desember bahwa ada “ruang operasi” yang berbasis di Turki – yang melibatkan intelijen Inggris, Israel, dan negara-negara NATO – yang bertujuan untuk mengacaukan Irak dan menerapkan rencana “destruktif” dan “subversif” di negara tersebut. 

    “Peristiwa di Suriah bukan suatu kebetulan,” tambah pernyataan Gerakan Al-Nujaba. Sel-sel ISIS telah mulai mendapatkan momentum di Suriah setelah jatuhnya Assad. 

    Militan ISIS membunuh 54 tentara Suriah yang melarikan diri dari serangan kelompok teror tersebut di provinsi tengah Homs pada hari Senin.

    Militan ISIS menangkap “personel yang melarikan diri dari dinas militer di padang pasir … selama keruntuhan rezim” presiden terguling Bashar al-Assad dan “mengeksekusi 54” dari mereka di daerah Sukhna di padang pasir Homs, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). 

    Militer AS telah dituduh selama bertahun-tahun memberikan dukungan logistik kepada elemen ISIS di gurun Suriah.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Komandan CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak – Halaman all

    Komandan CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak – Halaman all

    Kepala CENTCOM AS Kunjungi Pangkalan Pendudukan di Suriah, Bertemu Pemimpin Irak

    TRIBUNNEWS.COM- Jenderal Kurilla melakukan perjalanan ke Suriah, kemudian singgah di Baghdad dan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ al-Sudani, antara lain.

    US CENTCOM pada hari Selasa mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa Panglima Jenderal Michael “Erik” Kurilla mengunjungi Suriah dan Irak untuk menilai operasi yang dituduhkan terhadap ISIS dan meningkatkan kerja sama keamanan regional.

    Kunjungan ke Suriah

    Menurut pernyataan itu, Kurilla mengunjungi beberapa pangkalan AS di Suriah pada tanggal 10 Desember, bertemu dengan prajurit Amerika dan pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

    “[Jenderal Kurilla] menerima penilaian langsung atas langkah-langkah perlindungan pasukan, situasi yang berkembang pesat, dan upaya yang sedang berlangsung untuk mencegah ISIS memanfaatkan situasi saat ini,” kata CENTCOM. Postingan tersebut menegaskan kembali “komitmen komando untuk mengalahkan ISIS secara permanen.”

    Diskusi di Irak

    Setelah kunjungannya ke Suriah, Jenderal Kurilla melakukan perjalanan ke Baghdad, di mana ia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Kepala Staf Jenderal Abdul Amir Rashid Yarallah, dan Wakil Komandan Operasi Gabungan Irak Jenderal Qais al-Muhammadawi.

    Diskusi tersebut dilaporkan difokuskan pada “penguatan kerja sama bilateral dan keamanan regional, situasi yang berubah dengan cepat di Suriah, serta operasi mengalahkan ISIS di Irak,” menurut pernyataan itu.

    Selain itu, Jenderal Kurilla bertemu dengan Mayor Jenderal Kevin Leahy, Komandan Pasukan Tugas Gabungan Operasi Inherent Resolve (CJTF-OIR), untuk mengevaluasi misi mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah.

    “Kami tetap berdedikasi untuk mengalahkan ISIS dan berkomitmen terhadap keamanan mitra kami yang bertetangga dengan Suriah—termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel,” kata Jenderal Kurilla.

    Ancaman yang mengintai
    Sebelumnya hari ini, anggota Dewan Pertimbangan Kemanfaatan Iran dan mantan Komandan IRGC, Mohsen Rezaei , memperingatkan bahwa “teroris sedang bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Irak.”

    Ia menyatakan bahwa 11.000 militan ISIS telah dilatih di kamp militer AS di Suriah utara, menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin menargetkan kota-kota Irak seperti Mosul atau Tikrit dalam beberapa bulan mendatang.

    Dalam komentar terkait, Rezaei melaporkan bahwa “Israel” telah menyerang 250 lokasi militer  dan target infrastruktur di Suriah dalam 24 jam terakhir, sembari menuduh AS dan militan menghancurkan semua lokasi militer di negara tersebut.

    Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa perkembangan terkini di Lebanon, Suriah, dan mungkin Irak mencerminkan meningkatnya ketakutan musuh terhadap kemerdekaan wilayah tersebut dan upaya mereka untuk melemahkan penduduknya.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN