Organisasi: ISIS

  • Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Baghdad

    Pemerintah Irak akan menghapus nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris yang dirilisnya. Otoritas Irak menyebut kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu, telah secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang dipublikasikan sebelumnya, yang memicu kebingungan dan kritikan.

    Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak, bulan lalu, mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, dengan mencantumkan nama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Langkah itu sebenarnya akan disambut baik oleh Amerika Serikat (AS), dan di sisi lain, akan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

    Namun, sebuah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang memuat nama kedua kelompok tersebut.

    Perintah penghapusan itu diungkapkan oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip Reuters dalam laporannya.

    Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyetujui pembekuan hanya aset-aset entitas dan individu yang terkait kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.

    Dia juga mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut “untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab”.

    Al-Sudani menambahkan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait “agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina” bersifat “prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan”.

    Kritikan atas kekeliruan itu datang dari seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebutnya sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab”.

    Dia menuduh pemerintah sebagai “otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak”.

    Komite Irak, dalam penjelasannya. menyebut daftar yang dipublikasikan tanggal 17 November itu dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.

    Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan, menurut Komite Irak, karena daftar itu dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak mengatakan bahwa versi yang telah diperbaiki akan muncul dalam buletin resmi negara.

    Belum ada tanggapan dari Hizbullah maupun Houthi terhadap kekeliruan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Fenomena Baru, Anak Direkrut Teroris Melalui Gim dan Medsos

    Fenomena Baru, Anak Direkrut Teroris Melalui Gim dan Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Martinus Hukom mengungkapkan perekrutan anak-anak oleh teroris melalui platform media sosial (medsos) dan gim online menjadi fenomena baru. 

    Menurut Martinus, saat dirinya menjabat kadensus pada periode 2020-2030, platform medsos belum begitu variatif, sehingga praktik terorisme saat itu masih terbatas di aplikasi Telegram saja. 

    “Sementara hari ini, pekerjaan Densus jadi semakin banyak karena platform medsos semakin banyak juga,” ujar Martinus dalam program “Beritasatu Utama” yang tayang Beritasatu TV, Rabu (19/11/2025). 

    Martinus bahkan menyebutkan penyedia medsos di era kiwari telah mempelajari anak-anak pengguna media digital sehingga menghasilkan algoritma. Dalam alogaritma tersebut, perilaku anak-anak dalam menggunakan medsos menjadi berkembang dalam bentuk gim online guna menjadi sarana komunikasi. 

    “Jadi gim online saat ini bukan lagi menyalurkan kreativitas anak-anak dalam bermain gim, tetapi juga komunikasi, sehingga menjadi suatu fenomena yang membuat anak-anak lebih banyak masuk ke dunia digital,” katanya. 

    Oleh karena itu, menurut Martinus, gim online saat ini digunakan anak-anak tanpa mengetahui adanya wacana ajaran kekerasan hingga terorisme yang berkembang di dalamnya. 

    “Pada akhirnya mereka (anak-anak) bertemu dengan doktrin-doktrin atau ajaran yang mengusung kekerasan sebagai suatu upaya untuk memasukkan kognitif buat mereka,” terang Martinus. 

    Diketahui sebelumnya, kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    “Pelaku radikalisme dan intoleransi masih hidup dan aktif menyebarkan narasi terorisme melalui dunia digital,” ujar Ahmad Bintang, Sabtu (7/6/2025).

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Ahmad Bintang menilai ini sebagai bukti nyata perubahan strategi kelompok teroris. Mereka kini menyasar dunia maya untuk menjaring simpatisan, menyebarkan ideologi, dan merekrut anggota baru.

  • Ditemukan Piramida Misterius, Warnanya Putih dan Bukan di Mesir

    Ditemukan Piramida Misterius, Warnanya Putih dan Bukan di Mesir

    Jakarta

    Di Taman Papago, taman gurun yang membentang di antara kota Phoenix dan Tempe, Arizona, Amerika Serikat (AS), terdapat sebuah piramida. Piramida itu tidak besar, hanya berdiameter 6 meter di dasarnya dan tinggi 6 meter, atau 18 x 18 x 18 meter bagi mereka yang menghitung dengan metrik. Untuk apa piramida tersebut?

    Piramida itu terbuat dari beton, tampilan putih berkilaunya berasal dari ubin keramik yang diletakkan di atasnya, mirip dengan batu kapur berkilau yang pernah menghiasi sisi-sisi piramida leluhurnya, Gizan. Kenapa? Karena, seperti piramida di Mesir menginspirasinya, itu adalah makam.

    “Makam Gubernur Arizona George Wiley Paul Hunt yang berbentuk piramida berdiri di puncak sebuah bukit besar di Lembah Salt River,” tulis Salt River Stories, sebuah proyek Arizona State University yang mempromosikan sejarah lokal di sekitar Phoenix.

    “Makam itu berdiri di titik tinggi di Taman Papago, lokasi yang dipilih oleh Gubernur, dan menawarkan pemandangan lembah yang dulunya kosong,” demikian keterangan tersebut, seperti dikutip dari IFL Science.

    “Helen Duett Ellison Hunt, istri Gubernur Hunt, meninggal dunia pada 1931 dan menjadi orang pertama yang dimakamkan di makam tersebut pada 4 April 1933. Gubernur Hunt bergabung dengan istrinya pada 24 Desember 1934. Total ada tujuh orang yang dimakamkan di Makam Hunt: Gubernur dan Nyonya Hunt, saudara perempuan Nyonya Hunt beserta orang tua mereka, serta putri Hunt dan suaminya,” rinci keterangan tersebut.

    Meskipun inspirasi pasti untuk makam ini tidak diketahui, bangunan itu didirikan pada masa ketika Mesir sedang populer. Makam Tutankhamun telah ditemukan kurang dari satu dekade sebelumnya, dan estetikanya tercermin dalam berbagai karya pada masa itu.

    Fasad putih mulusnya dan perannya sebagai monumen bagi keluarga penguasa setempat bukanlah satu-satunya kesamaan Makam Hunt dengan para pendahulunya di masa lampau. Sejak pembangunannya hingga terdaftar dalam Daftar Tempat Bersejarah Dinas Taman Nasional pada 2008, makam ini kerap dirusak dan dijadikan sasaran kejahatan. Salah satu contohnya, plakat peringatan perunggu di pintu masuk makam tersebut pernah dirampok.

    Anehnya, Makam Hunt bukan satu-satunya piramida di negara bagian ini. Charles Debrille Poston, yang dikenal sebagai ‘Bapak Arizona’, juga dimakamkan di makam dengan bentuk geometris serupa. Lalu ada juga monumen Hi Jolly di Quartzsite yang menandai tempat peristirahatan terakhir Hadji Ali, yang berasal dari Suriah. Penduduk setempat mengubah namanya menjadi ‘Hi Jolly’, dan nama itu menjadi melekat.

    Bahkan, ada beberapa piramida terbalik di sana-sini: Gedung Kota Tempe dan Piramida di Central adalah contoh bentuknya, meskipun tidak mungkin seimbang. Ada apa dengan kesukaan terhadap hal berbau Mesir di AS bagian barat daya? Ada sebuah rumor yang masuk akal tentang hal ini. Kabarnya, Arizona adalah destinasi favorit orang Mesir Kuno.

    “Saya memandu sekitar empat tur berpemandu seminggu di Grand Canyon,” ujar Haley Johnson, Presiden Grand Canyon Historical Society, dalam sebuah wawancara dengan Durango Telegraph pada 2023.

    “Saya sering menerima pertanyaan tentang ‘peradaban Mesir’ yang ada di sini, setidaknya pada salah satu tur tersebut,” ujarnya.

    Mengapa? Karena, selama lebih dari seabad, beredar klaim tentang mumi, hieroglif, serta relik emas dan tembaga yang ditemukan di dalam gua-gua di Grand Canyon. Konon, ekspedisi itu disponsori oleh Smithsonian Institution, dan dilakukan oleh dua pria bernama S.A. Jordan dan G.E. Kinkaid, dan menurut laporan berita pada masa itu, ekspedisi tersebut mengungkap penemuan yang hampir meyakinkan, membuktikan bahwa ras yang menghuni gua misterius ini, yang dipahat di batu padat oleh tangan manusia, berasal dari timur, kemungkinan dari Mesir, dan dapat ditelusuri kembali ke Ramses.

    Meskipun Smithsonian telah lama berusaha untuk mengecilkan penemuan tersebut, masyarakat umum tentu saja terpikat olehnya, terutama setelah 1990-an, ketika penggemar pseudosains David Hatcher Childress menerbitkan bukunya Cities of North and Central America, yang memuat klaim tersebut.

    Hubungan Mesir Kuno

    Jelas sekali, bangsa Mesir Kuno tidak memiliki tempat persembunyian rahasia di dalam Grand Canyon. Kita selalu menemukan bukti bahwa orang-orang kuno lebih cerdas daripada yang kita duga, tetapi jika ada gelombang besar penguasa dan buruh Mesir, bukankah suku-suku Pribumi akan tahu?

    Johnson menunjukkan kepada Discover Magazine pada 2023, “Bukankah sejarah lisan, piktograf, dan panel petroglif mereka, yang menghiasi lanskap seperti bintik-bintik, menggambarkan peristiwa yang mengubah dunia semacam ini?”

    “Tapi bagaimana dengan beritanya? Itu ditulis dengan kutipan dari Kinkaid sendiri,” ujarnya.

    Jawaban mudahnya, rumor berkedok sejarah itu hanya karangan, dan Kinkaid tidak pernah ada. Setidaknya, itulah yang tampaknya terjadi. Smithsonian tidak pernah menemukan catatan tentang dirinya maupun rekannya, Jordan, apalagi ekspedisi ke gua-gua Mesir yang unik di Grand Canyon.

    Namun di luar itu, Arizona memiliki banyak hubungan spiritual dengan Mesir Kuno. Grand Canyon memiliki Kuil Isis dan Piramida Cheops. Ibu kota keduanya membangkitkan mitos Phoenix, dan tentu saja ada banyak piramida yang menghiasi kedua lanskap tersebut.

    (rns/afr)

  • Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Washington DC

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Pertemuan ini dilakukan setelah Washington menghapus nama Al-Sharaa dari daftar sanksi AS.

    Al-Sharaa, yang memimpin pasukan oposisi Suriah dalam menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (10/11/2025), akan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Direktur program AS pada International Crisis Group, Michael Hanna, menyebut kunjungan Al-Sharaa ke Gedung Putih sebagai “momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut”.

    Al-Sharaa telah bertemu Trump untuk pertama kalinya di Arab Saudi ketika sang Presiden AS itu melakukan kunjungan regional pada Mei lalu.

    Setelah tiba di Washington DC pada Sabtu (8/11) waktu setempat, Al-Sharaa selama akhir pekan melakukan pertemuan dengan Kepala IMF Kristalina Georgieva membahas kemungkinan bantuan untuk Suriah yang belasan tahun dilanda perang. Dia juga bertemu dengan perwakilan berbagai organisasi Suriah di AS.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan pada awal bulan ini bahwa Al-Sharaa mungkin akan menandatangani perjanjian pada Senin (10/11) untuk bergabung dengan aliansi internasional yang dipimpin AS dalam melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    AS berencana mendirikan pangkalan militer di dekat ibu kota Damaskus, yang menurut seorang sumber diplomatik di Suriah, bertujuan “untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel”.

    Sementara itu, keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus nama Al-Sharaa dari daftar hitam sanksi AS sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyebut pemerintah Al-Sharaa telah memenuhi tuntutan AS untuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    Kunjungan Al-Sharaa ke Washington DC ini dilakukan setelah pada September lalu, dia mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Itu menjadi kunjungan pertamanya ke AS, di mana dia juga menjadi Presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade terakhir yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB.

    Pekan lalu, Washington memimpin digelarnya voting oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi-sanksi PBB terhadapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Washington DC

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan kunjungan bersejarah dengan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Kunjungan dilakukan Sharaa sehari setelah AS menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriah itu sebenarnya telah bertemu Trump di Riyadh, Arab Saudi, pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga AS yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah berupaya melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan. Mereka berupaya menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diprediksi akan mencari dana untuk pembangunan ulang Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada Oktober lalu, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Ancaman Trump ke Nigeria: Setop Bantuan hingga Operasi Militer’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/rfs)

  • Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Washington DC

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tiba di Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan resmi bersejarah. Hal itu dilakukan Sharaa sehari setelah Washington menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Ini adalah kunjungan pertama presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriha tersebut telah bertemu Trump pertama kalinya di Riyadh, Arab Saudi, selama kunjungan regional Presiden AS pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan dan menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diperkirakan akan mencari dana untuk Suriah, yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada bulan Oktober, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah soal Trump Akan Cabut Sanksi: Keputusan Bersejarah!’:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • AS Bersiap Tempatkan Militernya di Pangkalan Udara Damaskus Suriah

    AS Bersiap Tempatkan Militernya di Pangkalan Udara Damaskus Suriah

    Damaskus

    Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang mempersiapkan kehadiran militernya di sebuah pangkalan udara di Damaskus, ibu kota Suriah. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mewujudkan pakta keamanan, yang dimediasi oleh Washington, antara Suriah dan Israel.

    Dilansir Reuters, Jumat (7/11/2025), rencana AS untuk menempatkan pasukan militer di ibu kota Suriah, yang belum pernah dilaporkan itu, akan menjadi tanda penyelarasan strategis Suriah dengan AS, setelah lengsernya pemimpin lama negara itu, Bashar al-Assad, tahun lalu.

    Persiapan membangun kehadiran militer AS di Damaskus itu diungkapkan oleh enam sumber yang mengetahui persiapan tersebut, yang berbicara kepada Reuters. Keenam sumber itu termasuk dua pejabat negara Barat dan seorang pejabat pertahanan Suriah.

    Sumber-sumber yang dikutip Reuters itu mengonfirmasi bahwa AS berencana menggunakan pangkalan tersebut untuk membantu memantau potensi perjanjian antara Suriah dan Israel.

    Pangkalan yang akan menampung militer AS itu dilaporkan terletak di gerbang menuju wilayah selatan Suriah, yang diperkirakan akan membentuk zona demiliterisasi sebagai bagian dari pakta non-agresi antara Damaskus dan Tel Aviv. Kesepakatan itu sedang dimediasi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Trump dijadwalkan akan bertemu Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Gedung Putih pada Senin (10/11) pekan depan. Itu akan menjadi kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Gedung Putih.

    Pentagon dan pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

    Seorang pejabat pemerintah AS, yang tidak disebut namanya, mengatakan bahwa Washington “terus mengevaluasi postur yang diperlukan di Suriah untuk memerangi ISIS (Islamic State) secara efektif dan (kami) tidak mengomentari lokasi atau kemungkinan lokasi (tempat) pasukan beroperasi”.

    Lebih lanjut, seorang pejabat militer Barat yang dikutip Reuters mengatakan bahwa Pentagon mempercepat rencananya selama dua bulan terakhir dengan beberapa misi pengintaian ke pangkalan tersebut. Misi-misi tersebut menyimpulkan bahwa landasan pacu yang panjang di sana siap untuk segera digunakan.

    Dua sumber militer Suriah menyebut bahwa pembicaraan teknis difokuskan pada penggunaan pangkalan itu untuk logistik, pengintaian, pengisian bahan bakar, dan operasi kemanusiaan, sementara Damaskus akan mempertahankan kedaulatan penuh atas fasilitas tersebut.

    Salah satu pejabat pertahanan Suriah mengungkapkan bahwa pesawat angkut militer C-130 milik AS telah melakukan pendaratan di pangkalan itu sebagai “uji coba”. Namun tidak diketahui secara jelas kapan para personel militer AS akan dikirimkan ke pangkalan tersebut.

    Sebelumnya, Al-Sharaa mengatakan bahwa setiap kehadiran pasukan AS harus disetujui oleh negara Suriah yang baru.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad (PB DDI) Prof. Muh. Suaib Tahir mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ajakan jihad ke negara-negara yang tengah dilanda konflik, salah satunya adalah Sudan.

    Suaib dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan dalih “persatuan global”, narasi jihad dilontarkan untuk mendapatkan pasokan segar tentara berani mati secara cuma-cuma untuk menguatkan posisi ISIS di wilayah konflik.

    Dia mengungkapkan, bagi ISIS dan jaringannya, serta jaringan lain yang serupa, kemunculan ide tentang nasionalisme adalah hal yang merusak persaudaraan global yang berusaha mereka munculkan.

    “Hal yang demikian bagi mereka adalah kondisi yang tidak ideal. Harus disatukan lagi. Itulah yang mereka sebut sebagai ‘persaudaraan global’. Mereka menganggap, konflik yang terjadi di sana (Sudan), kita harus ikut bergabung ke sana untuk berperang,” katanya.

    Menurutnya, apabila ada orang Indonesia yang tergiur untuk berangkat ke Sudan atau negara tujuan dari propaganda ISIS, mereka tidak akan menemukan “persatuan global” yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan.

    “Dalam praktiknya sendiri, persaudaraan global itu susah karena mereka (jaringan teror) masih memandang orang Asia itu sebagai bawahan. Dalam ISIS juga begitu, orang Indonesia tidak memegang posisi yang tinggi, paling hanya jadi kombatan-kombatan di bawah,” katanya.

    Lebih lanjut, Suaib juga berpesan agar generasi muda Indonesia betul-betul mengamanati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan.

    “Kita patut bersyukur karena punya gagasan tentang wawasan kebangsaan, berbeda dengan negara-negara lain yang tidak punya itu. Negara yang tidak memahami kebangsaannya dengan benar akan rentan untuk di utak-atik dan dipecah-belah. Tapi, kalau kita orang Indonesia, saya pikir tidak demikian,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata garis keras, asalkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu tetap dihormati. Namun, Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa tuduhan adanya genosida terhadap umat Kristen di negaranya tidak benar.

    Dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan “aksi militer cepat” jika Nigeria gagal menindak “pembunuhan terhadap umat Kristen”. Ia juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

    Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, membantah keras tudingan itu.

    “Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” katanya kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025).

    Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu.

    “Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja,” ujarnya.

    “Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang terbunuh di mana pun merupakan kehilangan bagi bangsa ini.”

    Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. “Mereka adalah pihak yang menyebabkan krisis ini,” tambahnya.

    Sementara itu, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, kepada Reuters mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dari Amerika Serikat jika dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.

    “Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” kata Bwala. “Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme.”

    Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjaga kebebasan beragama.

    “Sejak 2023, pemerintahan kami terus menjalin komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang memengaruhi warga dari berbagai agama dan wilayah,” ujar Tinubu.

    “Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami, juga tidak mempertimbangkan upaya tulus pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga,” tambahnya.

    Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis, dan menurut para analis, sebagian besar korbannya justru adalah warga Muslim.

    “Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” kata Bulama Bukarti, pengacara kemanusiaan dan analis konflik asal Nigeria. “Ini adalah narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump.”

    Ia memperingatkan bahwa retorika seperti itu hanya akan memperparah ketidakstabilan di Nigeria.

    “Kelompok bersenjata di negara ini menyerang semua warga tanpa pandang bulu. Mereka mengebom pasar, gereja, dan masjid. Mereka menyerang siapapun yang mereka temui, baik Muslim maupun Kristen,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi AS untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melawan ancaman bersama.

    “Inilah saatnya Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer,” kata Obadare. “Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif.”

    Adapun ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan memutus bantuan memunculkan kekhawatiran akan ketegangan baru dalam hubungan antara Washington dan Abuja.

    Meski Trump menegaskan bahwa langkah itu bertujuan melindungi umat Kristen, para pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak diplomatik yang serius dan memperburuk kondisi keamanan di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Genting, AS Serukan Warganya Segera Angkat Kaki dari Mali

    Genting, AS Serukan Warganya Segera Angkat Kaki dari Mali

    Jakarta

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mali pada hari Selasa (28/10) waktu setempat menyerukan warga negara Amerika untuk “segera pergi” dari negara tersebut. Seruan ini disampaikan seiring blokade bahan bakar oleh para militan yang memerangi pemerintahan militer negara itu, membuat kehidupan sehari-hari semakin berbahaya.

    Sejak September lalu, para petempur yang terkait dengan kelompok Al-Qaeda telah menargetkan truk-truk tangki bahan bakar, terutama yang datang dari Senegal dan Pantai Gading, yang menjadi jalur transit sebagian besar barang impor Mali.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/10/2025), Kedutaan Besar AS mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, bahwa warga Amerika “harus segera pergi menggunakan penerbangan komersial”, dengan alasan “ketidakpastian situasi keamanan Bamako”.

    Kesulitan yang dihadapi, menurut Kedutaan Besar AS, termasuk “gangguan pasokan bensin dan solar yang berkelanjutan, penutupan lembaga-lembaga publik seperti sekolah dan universitas di seluruh negeri, dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara pemerintah Mali dan elemen-elemen teroris di sekitar Bamako”.

    Kedutaan Besar AS mengatakan “rute darat ke negara-negara tetangga mungkin tidak aman untuk perjalanan karena serangan teroris di sepanjang jalan raya nasional”, menambahkan bahwa bandara internasional di Bamako tetap dibuka.

    Para militan dari Kelompok Pendukung Islam dan Muslim atau Group for the Support of Islam and Muslims, yang dikenal dengan akronim Arabnya JNIM, baru-baru ini berusaha mengisolasi ibu kota Mali, Bamako dengan meningkatkan operasi di jalan-jalan sekitarnya.

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan personel non-darurat dan anggota keluarga pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan negara itu karena risiko keselamatan.

    Mali telah berjuang melawan krisis keamanan selama lebih dari satu dekade yang dipicu oleh kekerasan oleh para militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS, serta geng kriminal dan geng lainnya.

    Negara ini juga mengalami kudeta pada tahun 2020 dan 2021 dan saat ini diperintah oleh junta militer, yang telah berjuang untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata.

    Tonton juga Video: Detik-detik Militer AS Tembak Kapal Pengangkut Narkoba di Laut Karibia

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)