Xcloud.id

Organisasi: ISIS

  • Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap militan Kurdi di Suriah sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun. Erdogan menyerukan militan Kurdi untuk segera meletakkan senjata atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

    “Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024).

    “Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

    Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

    Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    Erdogan, dalam pernyataannya, menyebut pemerintahannya telah mengambil “langkah-langkah pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi Turki.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    (idh/taa)

  • Baba Vanga Ramal Kiamat Dimulai pada 2025, Dunia Berakhir Tahun Segini

    Baba Vanga Ramal Kiamat Dimulai pada 2025, Dunia Berakhir Tahun Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia dikejutkan dengan prediksi dari seorang ahli nujum bernama Baba Vanga. Ia meramal kiamat akan dimulai pada 2025.

    Wanita asal Bulgaria ini sudah wafat pada 1996, namun ia meramalkan banyak kejadian yang terjadi di dunia, termasuk kejadian 9/11, Covid-19, dan kemunculan ISIS.

    Lahir pada tahun 1911, Baba Vanga, yang bernama lengkap Vangeliya Pandeva Gushterova itu kehilangan penglihatannya pada usia 12 tahun setelah terjebak dalam badai. Setelah kejadian traumatis ini, ia dilaporkan mengembangkan kemampuan prekognisi yang membuatnya terkenal karena ramalannya.

    Vanga menghabiskan sebagian besar hidupnya di Bulgaria dan dikenal sebagai ‘Nostradamus dari Balkan’. Selain ramalannya tentang peristiwa global, ia juga meramalkan kematiannya.

    Dalam sebuah wawancara tahun 1990, Baba Vanga dilaporkan menyatakan bahwa ia akan meninggal pada tanggal 11 Agustus 1996. Sesuai dengan kata-katanya, Baba Vanga meninggal pada tanggal yang tepat itu.

    Sebelum wafat, Baba Vanga sempat menuliskan ramalan terkait apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, termasuk untuk tahun 2025 mendatang. Ia telah menyatakan bahwa kiamat dapat dimulai paling cepat pada tahun 2025, yang telah menimbulkan kekhawatiran serius di antara para pengikutnya dan masyarakat umum.

    Vanga juga meramalkan konflik besar di Eropa yang akan ‘menghancurkan’ populasi benua itu pada tahun 2025. Meski begitu, konflik besar ini tidak akan menghilangkan eksistensi manusia, yang menurutnya akan tetap ada hingga tahun 5079.

    Laporan ramalan Baba Vanga sendiri datang saat dunia sedang berkecamuk pasca perang Rusia-Ukraina. Pasalnya, perang ini menghadapkan dua raksasa nuklir di bumi, Rusia dan Amerika Serikat (AS).

    Rusia diketahui beberapa kali memberi peringatan soal bencana perang nuklir. Ini akibat langkah Barat ke Ukraina saat ini. Dukungan senjata AS dan sekutunya di aliansi NATO kepada Kyiv merupakan penyebabnya.

    Selain perang di Eropa, Baba Vanga juga meramalkan bahwa pada tahun 2025, Bumi akan bertemu dengan makhluk luar angkasa. Menurut ramalannya, alien ini akan tiba di planet kita dan membuat kehadiran mereka diketahui oleh umat manusia. Meski begitu, belum dijelaskan secara pasti dampak keberadaan alien di muka bumi.

    Melihat lebih jauh ke depan, Baba Vanga meramalkan bahwa di tahun 2043, Eropa akan jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Di tahun 2076, ia juga menyebutkan bahwa komunisme akan hadir kembali di muka bumi.

    “Kemudian dunia akan berakhir pada tahun 5079 karena kejadian alam,” tuturnya dalam catatan ramalannya dikutip Times of India.

    (luc/luc)

  • BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    BNPT Pantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Bashar al-Assad, Ada Apa?

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.

    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.

    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.

    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 

    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 

    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 

    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.

    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.

    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 

    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.

    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.

    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau perkembangan situasi di Suriah usai tumbangnya Bashar al-Assad. Utamanya, terkait ancaman terorisme internasional.
     
    “Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional terkait konflik Suriah, BNPT masih wait and see, tergantung pada tiga aspek penilaian,” ujar Kelompok Ahli BNPT Bidang Kerja Sama Internasional, Darmansjah Djumala, dalam keterangannya, Selasa, 24 Desember 2024.
     
    Pertama, situasi keamanan Suriah masih sangat rawan, karena masyarakat internasional masih mengamati ke mana orientasi ideologis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), pemberontak yang menumbangkan Assad.
    “Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka masih jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS masih melakukan jalan kekerasan dan radikalisme,” ujar dia. 
     
    Kedua, konsolidasi politik di Suriah masih sangat cair, karena belum terlihat pola rekonsiliasi yang disetujui tiga kelompok negara yang berpengaruh terhadap politik Suriah, yaitu Turki, AS-Israel, dan Iran-Rusia. 
     
    Ketiga, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, yang pernah bertugas sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, dukungan masyarakat internasional diperkirakan akan mengalir ke HTS jika mampu merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu merangkul semua pihak yang bertikai, dan mengakui hak kaum minoritas di Suriah.
     

    Djumala melihat ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan anggota kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. 
     
    “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujar dia.
     
    Jika saja pemerintahan transisi mampu memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan dukungan internasional akan mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, memaparkan menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan. Hal ini ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.
     
    Eddy mengatakan perbaikan peringkat dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkat  kolaborasi BNPT dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pencegahan dan mitigasi.
     
    Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. 
     
    “Konten yang diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital,” ujar dia.
     
    Menurut Global Peace Index (GPI) 2024 situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari peringkat 53 pada 2023.
     
    Meski ada perbaikan situasi keamanan, Indonesia harus tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, yang berdampak terhadap keamanan Indonesia, terutama terkait dengan situasi politik di Suriah.  
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • AS Buka-bukaan, Masih Punya 2.500 Tentara di Irak selain Akui 2.000 Pasukan di Suriah – Halaman all

    AS Buka-bukaan, Masih Punya 2.500 Tentara di Irak selain Akui 2.000 Pasukan di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengakui kehadiran lebih dari 2.500 tentara Amerika di Irak.

    Pentagon juga menyatakan jumlah pasukan di Suriah telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ancaman.

    “Setidaknya ada 2.500 anggota pasukan Amerika di Irak, selain beberapa pasukan pendukung sementara yang dikerahkan secara berkala,” kata juru bicara Pentagon, Pat Ryder dalam sebuah pernyataan, Senin (23/12/2024).

    Dia menambahkan, karena pertimbangan diplomatik, Pentagon tidak akan memberikan rincian lebih lanjut.

    AS menyelesaikan perundingan sensitif dengan pemerintah Irak pada bulan September lalu yang menetapkan dimulainya penarikan pasukan setelah pemilu pada bulan November.

    Kehadiran pasukan AS di sana merupakan beban politik jangka panjang bagi para pemimpin Irak, yang semakin mendapat tekanan dari Iran.

    Pejabat Amerika tidak memberikan rincian mengenai perjanjian penarikan tersebut, namun perjanjian tersebut mencakup penghentian misi melawan ISIS pada bulan September 2025, dengan beberapa pasukan AS tersisa hingga tahun 2026 untuk mendukung misi melawan ISIS di Suriah.

    Ada kemungkinan beberapa pasukan akan tetap berada di wilayah Kurdistan setelah itu karena pemerintah daerah ingin kehadiran mereka terus berlanjut, seperti diberitakan Al Arabiya.

    2.000 Tentara AS di Suriah

    Sebelumnya pada Kamis (19/12/2024), Pat Ryder mengumumkan ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, lebih dari dua kali lipat dari 900 tentara yang diakui secara terbuka oleh AS sampai sekarang.

    Pada Senin (23/12/2024), ia mengatakan setidaknya ada 1.100 tentara tambahan dikerahkan untuk jangka waktu singkat untuk melakukan perlindungan pasukan, transportasi, pemeliharaan dan tugas-tugas lainnya.

    Jumlah tersebut berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir dan meningkat seiring waktu.

    “Jumlah pasukan sementara tambahan ini telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir berdasarkan kebutuhan misi, tetapi secara umum telah meningkat seiring waktu karena meningkatnya ancaman terhadap pasukan dasar,” kata Pat Ryder, Senin.

    Setelah Presiden Suriah Bashar Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu, negara itu bergulat dengan kekacauan. 

    Media lokal di Suriah melaporkan pada Senin kemarin terjadi bentrokan sengit antara SDF yang didukung AS dan yang didukung Turki di sekitar Bendungan Tishrin di Provinsi Aleppo, seperti diberitakan Mehr.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Keamanan Publik Dipertanyakan Imbas Serangan di Magdeburg Jerman

    Keamanan Publik Dipertanyakan Imbas Serangan di Magdeburg Jerman

    Jakarta –

    Pasukan keamanan Jerman menghadapi serangkaian pertanyaan sulit dalam konferensi pers pada hari Sabtu (21/12) di Magdeburg, Jerman.

    Terjadi serangan pada hari Jumat (20/12) malam, di mana Talib A.*, seorang pria asal Arab Saudi berusia 50 tahun menabrakkan mobilnya ke kerumunan di pasar Natal yang ramai di ibu kota Sachsen-Anhalt, dan menewaskan lima orang serta melukai sedikitnya 200 orang lainnya.

    Perwira kepolisian dan pejabat kota menghadapi tekanan pers yang tidak puas dengan jawaban atas pertanyaan: Bagaimana polisi bisa gagal mengamankan pasar Natal? Mengapa peringatan dari otoritas Arab Saudi diabaikan? Bagaimana unggahan di media sosial yang cukup mengkhawatirkan dari tersangka tidak memicu kewaspadaan?

    Meskipun polisi federal telah sepakat meningkatkan personelnya serta meninjau ulang langkah-langkah keamanan di ratusan pasar Natal di seluruh negeri, banyak dari pertanyaan itu masih sulit untuk dijawab.

    Keamanan pasar Natal di Jerman

    Tragedi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Serangan di pasar Natal Berlin pada Desember 2016 yang menewaskan 13 orang, di mana seorang pencari suaka asal Tunisia menabrakkan truk ke kerumunan, telah memicu dua penyelidikan parlemen dan peningkatan keamanan mendesak di pasar natal seluruh Jerman dan Austria.

    Namun, tampaknya pasar-pasar yang tersebar di hampir setiap wilayah di kota-kota Jerman selama 5-6 pekan menjelang Natal dan menarik ribuan pengunjung itu tidak bisa sepenuhnya dilindungi dari ancaman serangan. Sebagian besar karena kendaraan darurat juga harus bisa mengakses lokasi pasar, dan perlu adanya beberapa pintu keluar darurat agar orang-orang bisa menyelamatkan diri.

    “Jalur yang digunakan pelaku adalah rute akses darurat dan pintu keluar darurat,” kata Pejabat Kota Magdeburg Ronni Krug kepada wartawan, Sabtu (21/12).

    “Hal yang paling jelas dan mencolok adalah penghalang fisik di pasar Natal. Itu seharusnya tidak boleh ada celah yang memungkinkan mobil untuk masuk begitu saja,” katanya kepada DW. “Bahkan, jika penghalang fisik itu hanya dibuka sementara, pelaku tampaknya mengetahui hal ini karena ia menyewa mobil dan pergi ke pasar Natal sehingga ia sadar akan bisa masuk ke sana dengan mobil itu.”

    Peringatan dan kegagalan intelijen

    Berbicara kepada lembaga penyiaran publik ZDF pada hari Sabtu (21/12) malam waktu setempat, Holger Mnch, Kepala Kepolisian Federal Jerman (BKA) menggambarkan pelaku sebagai orang “tidak biasa.”

    Unggahan media sosial Talib A. menunjukkan bahwa ia adalah penentang rezim Arab Saudi, dan merasa para pembangkang dianiaya oleh otoritas Jerman, tetapi juga tidak puas dengan kebijakan liberal Jerman terhadap para pencari suaka. Pelaku juga terlihat lebih mendukung partai ekstremis sayap kanan AfD di Jerman.

    Mengutip dari sumber keamanan anonim, kantor berita Jerman DPA melaporkan bahwa otoritas Arab Saudi telah memperingatkan Jerman mengenai sosok Talib A. tahun lalu.

    Menurut Schindler, “peringatan tidak selalu berbentuk peringatan tentang apa yang akan terjadi, itu bisa tentang banyak hal. Dalam suatu konteks, peringatan itu mungkin tidak seberat yang seharusnya.”

    Di Berlin, pria 50 tahun itu sempat didakwa menyalahgunakan nomor telepon darurat setelah berselisih dengan petugas di kantor polisi pada Februari 2024. Talib A. seharusnya menghadiri sidang pengadilan bandingnya, sehari sebelum serangan di Magdeburg terjadi, tetapi ia tidak hadir di pengadilan.

    Peringatan soal sosok Talib A. ini juga telah dikirim dari seorang warga negara tahun lalu ke Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) Jerman. Peringatan itu telah ditanggapi serius, kata BAMF, dan bahkan diteruskan ke otoritas terkait.

    Kurangnya moderasi media sosial

    Fakta bahwa Talib A. begitu aktif di media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan pertanyaan baru tentang peran platform media sosial seperti X dan Facebook dalam melacak dan mendorong radikalisasi.

    Beberapa media Jerman melaporkan bahwa unggahan pelaku, yang kini telah dihapus di X, mencakup pernyataan bahwa ia memperkirakan akan meninggal pada tahun 2024, dan mengancam akan membunuh 20 warga Jerman, serta ia mengira pemerintah Jerman berusaha membuat Eropa lebih Islami.

    “Anda tidak perlu menjadi pendukung keras kelompok ISIS. Dalam lingkungan konspiratif ini, setiap narasi ekstremis, ketika Anda menyimpulkannya, pasti akan mengarah pada tindak kekerasan,” kata Schindler.

    Schindler juga menambahkan, “Kita harus berhenti menerima bahwa industri (media sosial) ini, salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah manusia, tidak memiliki tanggung jawab hukum atas konten di platform mereka dan secara proaktif seharusnya bekerja sama dengan pasukan keamanan.”

    Namun, peraturan semacam itu akan membutuhkan waktu untuk terwujud. Untuk saat ini, otoritas keamanan Jerman sedang menghadapi pertanyaan langsung tentang apakah dan bagaimana mereka dapat menghentikan penyerang Magdeburg.

    *DW mengikuti kode etik pers Jerman, yang melindungi privasi pelaku atau korban, dengan tidak mengungkapkan nama lengkap terduga pelaku kriminal.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga video: Penabrak Kerumunan di Pasar Natal Jerman Diduga Tak Puas soal Imigran

    (ita/ita)

  • BNPT Temukan 180.954 Konten Radikalisme di Medsos, Terafiliasi ISIS, JAD, HTI dan JAT

    BNPT Temukan 180.954 Konten Radikalisme di Medsos, Terafiliasi ISIS, JAD, HTI dan JAT

    BNPT Temukan 180.954 Konten Radikalisme di Medsos, Terafiliasi ISIS, JAD, HTI dan JAT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) menemukan sebanyak 180.954 konten yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.
    Konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).
    Kepala BNPT Komjen
    Eddy Hartono
    mengungkapkan bahwa konten yang ditemukan didominasi oleh propaganda dari jaringan teror yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut.
    “Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).
    Untuk menanggulangi penyebaran
    konten radikalisme
    , BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memutus akses dan menurunkan konten-konten tersebut.
    Dari sisi platform, penggunaan
    media sosial
    Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.
    Selain itu, terdapat X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.
    Eddy Hartono menyoroti penggunaan Telegram yang dianggap banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda, mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram,” ucapnya.
    Pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.
    Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme.
    “Namun karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah pencegahan,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Kepemilikan Senjata di Bawah Kendali Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan semua senjata akan berada di bawah kendali negara termasuk yang dimiliki oleh pasukan pimpinan Kurdi.

    Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara, kata Sharaa dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    “Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara itu di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF”, merujuk pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).

    Al-Sharaa menyebut pemerintahannya berupaya melindungi kaum minoritas, menekankan pentingnya hidup berdampingan di negara multietnis dan multiagama setelah kelompok Islamisnya menggulingkan Bashar al-Assad.

    “Kami berupaya melindungi sekte dan kelompok minoritas dari segala serangan yang terjadi di antara mereka” dan dari aktor “eksternal” yang mencoba memanfaatkan situasi “untuk menimbulkan perselisihan sektarian”, kata Sharaa

    “Suriah adalah negara untuk semua dan kita dapat hidup berdampingan bersama,” ujarnya menambahkan.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut kekuasaan di Damaskus, sebelumnya menjadi target sanksi AS.

    Namun, setelah komunikasi formal pertama mereka di Damaskus pada Jumat lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau setara Rp162 miliar bagi siapa pun yang berhasil menangkap Al-Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami membatalkan tawaran hadiah,” kata Leaf.

    Menurut Leaf, ia telah memberitahu Al-Sharaa tentang ‘kebutuhan penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam Suriah atau di luar, termasuk kepada AS dan mitra-mitra kami di wilayah tersebut.

    Leaf mengklaim bahwa Al-Sharaa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

    HTS, yang memimpin koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang menang di Damaskus, mengklaim telah memutuskan hubungan dengan jihadisme dan telah berusaha meyakinkan masyarakat akan kemampuannya menghidupkan kembali negara itu setelah hampir 14 tahun perang saudara.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan PBB juga telah mengirimkan utusan ke Damaskus dalam beberapa hari terakhir untuk menjalin komunikasi dengan pihak berwenang yang baru.

    Barat mewaspadai risiko perpecahan negara dan kebangkitan kelompok jihadis ISIS, yang tidak pernah sepenuhnya diberantas di sana.

    (AFP/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    AS Cabut Imbalan 10 Juta USD Terkait Penangkapan Penguasa Baru Suriah

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuat kebijakan anyar terkait pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, usai berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. AS memutuskan mencabut imbalan $10 juta yang pernah dijanjikan bagi yang bisa menangkap Ahmed al-Sharaa.

    Ahmed al-Sharaa diketahui merupakan pemimpin dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Di tahun 2018 AS telah menetapkan organisasi ini sebagai kelompok teroris usai bersekutu dengan Al-Qaeda.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami tidak akan mengejar tawaran penghargaan Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” kata Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, Barbara Leaf, kepada wartawan, dilansir Al Jazeera, Minggu (22/12/2024).

    “Saya juga mengkomunikasikan pentingnya inklusi dan konsultasi luas selama masa transisi ini,” katanya.

    Keputusan itu diambil usai delegasi AS berkunjung ke Suriah untuk bertemu dengan rezim baru pada Jumat (20/12) waktu setempat. Leaf mengatakan AS mencabut imbalan hadiah bagi penangkapan al-Sharaa setelah menerima pesan positif dan mendapatkan kepastian kelompok HTS tidak akan menimbulkan ancaman.

    “Kami sepenuhnya mendukung proses politik yang dipimpin dan dimiliki oleh Suriah yang menghasilkan pemerintahan inklusif dan representatif yang menghormati hak-hak semua warga Suriah, termasuk perempuan, dan komunitas etnis dan agama yang beragam di Suriah,” kata Leaf.

    AS mulai mengirimkan pasukan ke negara tersebut pada tahun 2014 dengan tujuan mengalahkan ISIS. Pasukan AS tetap berada di Suriah setelah kekalahan teritorial kelompok tersebut pada tahun 2017.

    Pada hari Jumat (20/12), militer AS mengatakan pihaknya melakukan serangan udara yang menewaskan pemimpin ISIS Abu Yusif, juga dikenal sebagai Mahmud, di provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur.

    “Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Amerika Serikat – yang bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan – tidak akan membiarkan ISIS mengambil keuntungan dari situasi saat ini di Suriah dan melakukan rekonstruksi,” kata komandan CENTCOM Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan.

    “ISIS mempunyai niat untuk keluar dari tahanan lebih dari 8.000 anggota ISIS yang saat ini ditahan di fasilitas di Suriah. Kami akan secara agresif menargetkan para pemimpin dan agen ini, termasuk mereka yang mencoba melakukan operasi di luar Suriah.”

    Di tengah pekan ini Pentagon menyatakan bahwa AS tidak berencana menarik pasukannya dari Suriah dalam waktu dekat. AS memandang bahwa ISIS masih menjadi ancaman di negara tersebut.

    (ygs/aik)

  • Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

    Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

    “Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

    Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

    Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

    Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

    “Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

    Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemimpin Baru Suriah Ingin Berkontribusi pada Perdamaian Regional

    Pemimpin Baru Suriah Ingin Berkontribusi pada Perdamaian Regional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah baru Suriah mengklaim ingin negaranya berkontribusi pada perdamaian regional.

    Hal ini diungkapkan usai pertemuan antara pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa atau Abu Mohammad al-Julani dengan delegasi diplomatik Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/12) malam.

    “Pihak Suriah mengindikasikan bahwa rakyat Suriah berdiri pada jarak yang sama dengan semua negara dan pihak-pihak di wilayah ini dan bahwa Suriah menolak polarisasi apa pun,” ujar pihak pemerintah Suriah, melansir AFP.

    Mereka menegaskan bahwa Suriah ingin mempromosikan perdamaian regional dan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara di Timur Tengah.

    Seorang pejabat Suriah sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan antara Al-Sharaa dan delegasi AS yang dipimpin oleh Utusan Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah Barbara Leaf berbuah hal positif.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang merebut kekuasaan di Damaskus, sebelumnya menjadi target sanksi AS.

    Namun, setelah komunikasi formal pertama mereka di Damaskus pada Jumat lalu, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pemberian hadiah senilai US$10 juta atau setara Rp162 miliar bagi siapa pun yang berhasil menangkap Al-Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya mengatakan kepadanya bahwa kami membatalkan tawaran hadiah,” kata Leaf.

    Menurut Leaf, ia telah memberitahu Al-Sharaa tentang ‘kebutuhan penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam Suriah atau di luar, termasuk kepada AS dan mitra-mitra kami di wilayah tersebut.

    Leaf mengklaim bahwa Al-Sharaa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

    HTS, yang memimpin koalisi kelompok-kelompok bersenjata yang menang di Damaskus, mengklaim telah memutuskan hubungan dengan jihadisme dan telah berusaha meyakinkan masyarakat akan kemampuannya menghidupkan kembali negara itu setelah hampir 14 tahun perang saudara.

    Prancis, Jerman, Inggris, dan PBB juga telah mengirimkan utusan ke Damaskus dalam beberapa hari terakhir untuk menjalin komunikasi dengan pihak berwenang yang baru.

    Barat mewaspadai risiko perpecahan negara dan kebangkitan kelompok jihadis ISIS, yang tidak pernah sepenuhnya diberantas di sana.

    (del/asr)

    [Gambas:Video CNN]