Xcloud.id

Organisasi: IAI

  • PSAK 117 Jadi Tantangan Industri Asuransi Kerugian di 2025 – Halaman all

    PSAK 117 Jadi Tantangan Industri Asuransi Kerugian di 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Choirul Arifin 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang akan berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2025 menjadi salah satu tantangan bagi industri asuransi kerugian di Indonesia. 

    PSAK 117 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang kontrak asuransi dan mencakup pedoman serta aturan baru dalam penyusunan laporan keuangan. 

    PSAK 117 merupakan adopsi dari IFRS 17 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Penerapan standar PSAK mulai 1 Januari 2025 sebenarnya sudah mundur dua tahun dari penerapan secara internasional yang sudah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2023.

    “Dunia asuransi saat ini menghadapi tantangan operasional yang cukup sulit. Tantangan-tantangan tersebut adalah tingkat literasi, PSAK 117, cyber crime serta perekonomian melemah,” ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Putera, Abdul Haris, di acara media gathering di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Tantangan lainnya adalah bonus demografi/digital marketing serta persaingan bisnis.

    “Seperti PSAK yang jadi tantangan kami, kami harus pilih fokuskan bisnis mana yang kami harus pilih agar bisnis kami terus bertumbuh. Saat ini kami concern garap bisnis asuransi public liabilities (tanggungan pihak ketiga) seperti asuransi pengunjung destinasi wisata,” ujar
    Abdul Haris.

    Dia mengatakan, saat ini total 616 destinasi wisata yang telah bekerja sama dengan perusahaannya, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kebun Raya, Candi Borobudur, Taman Safari, Jatim Park dan sejumlah destinasi wisata besar di Bali.

    Untuk garap bisnis public liabilities dan asuransi perjalanan, perusahaan sudah menyiapkan aplikasi digital EZurance untuk memudahkan kami masuk ke pasar ritel.

    “Bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan dan reputasi. Sampai November 2024 perusahaan sudah bisa realisasikan target laba,” ungkapnya.

    Abdul Haris menjelaskan, laju inflasi juga sangat mempengaruhi penjualan polis oleh industri asuransi karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

    “Yang bisa dilakukan oleh industri asuransi saat ini adalah ciptakan produk asuransi yang simpel dan murah. Itu juga menjadi cara kami mengatasi daya beli yang menurun,” bebernya.

    Dia mencontohkan, saat ini pihaknya seriu mengembangkan asuransi kendaraan bermotor dengan premi sangat murah. Begitu juga asuransi perjalanan dengan premi murah, hanya Rp7 ribuan per minggu.

    “Pada industri asuransi kerugian umum pendapatan premi terbesar memang di properti dan kendaraan. Tapi di kami pendapatan premi terbesar kami justru dari asuransi ritel dan asuransi public liabilites,” ujarnya.

    “Sepanjang tahun 2023 merupakan kondisi terbaik bagi bisnis kami di industri asuransi. Kemudian di 2024 bisnis kami juga cukup baik meski dengan capaian pertumbuhan pendapatan premi tak sebaik di 2023, hanya 5 persen saja,” ujar Abdul Haris.

    Dia menambahkan, secara keseluruhan nilai klaim nasabah di 2024 cenderung turun dengan rasio klaim saat ini mencapai 35 persen dari sebelumnya 38 persen.

    Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini, Corporate Secretary JRP-Insurnace Widya Marisa menjelaskan, pihaknya menggenjot penjualan asuransi perjalanan untuk mem-backup perjalanan masyarakat yang akan bepergian. 

    “Untuk pelayanannya kami menyediakan call center. Apabila peserta travel insurance ini mengalami suatu kecelakaan yang tidak kita inginkan, mereka dapat menghubungi call center kami apabila sudah ter-cover oleh asuransi Jasa Raharja,” kata Widya.

     

     

  • Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak.

    Semula berfokus pada nominal penerimaan pajak, kini harus diukur berdasarkan besaran tax ratio yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), yakni negara berkembang harus memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 15%.

    “Saya diundang DPR selalu ditanya kenapa tax ratio mandek? Saya hanya bilang, berani enggak kita mengubah struktur penerimaan pajak?” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Perubahan yang Darussalam maksud, yakni pemerintah harus mengejar sektor-sektor yang selama ini berkontribusi tinggi terhadap PDB, tetapi rendah terhadap penerimaan pajak, seperti sektor pertanian.

    Lapangan usaha tersebut menjadi distributor kedua terbesar, yakni 13,71%, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan kuartal III/2024, setelah industri pengolahan yang menjelaskan 19,02%. 

    Darussalam menjelaskan mengacu data 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,02% tetapi hanya memberikan sumbangan pajak tak lebih dari 3%.

    Hal yang kembali menjadi masalah, sektor pertanian umumnya diisi oleh UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Pemburuan pajak di sektor tersebut lantas akan menimbulkan sentimen politik yang kurang baik. 

    “Sama halnya dengan bagaimana kita memajaki UMKM yang memberikan kontribusi 60% terhadap PDB,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Edi Slamet Irianto juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

    Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat. Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB.

    Melihat realisasi APBN hingga Oktober 2024, PNBP dari SDA Migas tercatat senilai Rp93,9 triliun sementara SDA Nonmigas senilai Rp97,5 triliun.

    Untuk itu, pemerintah harus mendorong rasio PNBP untuk mampu mencapai 6% hingga 7% dari PDB. Jika demikian, alhasil rasio perpajakan—termasuk PNBP—akan mampu mencapai 23% (pajak 15%+PNBP 7%=23%).

    “Kalau misalkan itu bisa dinaikkan dari 2% menjadi 6%—7% maka saya kira revenue ratio 23% bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

  • Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

    Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

    “Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

    Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

    Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

    Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

    Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

    “Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

    Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat? 

  • Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tidak kunjung terwujud karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menyetujuinya.

    Edi yang telah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)—kini sudah pensiun—menuturkan usulan Badan Penerimaan Pajak bukan hal baru, tetapi berulang kali ditolak oleh Sri Mulyani. 

    “Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ujarnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Sebagaimana kala itu saat Jokowi menjabat pada periode pertama (2014—2019), dia menginginkan adanya Badan Penerimaan Pajak untuk mengerek rasio pajak atau tax ratio ke angka 15%.

    Edi menyampaikan bahwa Sri Mulyani tegas tidak menyetujui adanya pembentukan badan karena menurutnya untuk menaikkan tax ratio, tidak memerlukan hal tersebut.

    Pada kenyataannya, sampai hari ini pun tax ratio Indonesia bukan menuju 15%, justru stagnan dan cenderung lebih rendah dari tahun pertama Jokowi menjabat sebagai presiden. Tercatat pada 2015 tax ratio berada di level 10,76%, sementara pada 2023 di angka 10,2%.

    Menurutnya, pembentukan badan tersebut patut menjadi perhatian bersama untuk mendorong penerimaan negara sehingga pemerintah tak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai APBN.

    Pasalnya, tugas Kementerian Keuangan cukup berat, sementara penerimaan negara memerlukan perhatian khusus dan fokus. 

    “Lingkungan perpajakan itu mengalami pertumbuhan dan dinamika yang sangat luar biasa jadi tidak bisa disambi dan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar [UUD],” lanjutnya.

    Edi berharap, cara lainnya untuk mendongkrak penerimaan saat ini adalah melalui pendalaman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam. Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat.

    Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB. 

  • Ditjen Pajak Siap Revisi Kebijakan Demi Dukung Program Prabowo

    Ditjen Pajak Siap Revisi Kebijakan Demi Dukung Program Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan siap melakukan penyesuaian alias revisi aturan maupun kebijakan dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

    Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyampaikan sesuai dengan Asta Cita milik Prabowo, terdapat program reformasi tata kelola perpajakan yaitu meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk pertumbuhan anggaran pemerintah.

    Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan terkait bagaimana mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah. Selain itu, penyesuaian regulasi terkait eksentifikasi dan intensifikasi perpajakan agar menjadi stimulan yang lebih baik bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil. 

    “Kami dari Ditjen Pajak siap menyesuaikan berbagai macam regulasi dan juga kebijakan-kebijakan untuk mendukung visi misi dari Kabinet Merah Putih dan juga visi-misi dari presiden dan wakil presiden,” ujarnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Meski demikian, Nufransa tidak menjelaskan secara rinci regulasi atau kebijakan apa yang akan diubah dalam waktu dekat untuk mendukung program-program Prabowo.

    Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai macam program strategis seperti swasembada pangan, pengadaan perumahan, perluasan lapangan kerja, yang membutuhkan kebijakan perpajakan yang juga strategis.

    Adapun dalam waktu dekat, Ditjen Pajak diketahui akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) pada awal 2025 sebagai bentuk reformasi perpajakan.

    Per 31 Oktober 2024, pemerintah cukup ‘ngos-ngosan’ karena capaian penerimaan pajak baru 76,3% dari target tahun ini atau setara dengan Rp1.517,53 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

    Bahkan, rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB ‘hanya’ mencapai 9,48% per Kuartal III/2024. Di mana berdasarkan data yang Bisnis olah, PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

  • Tiga paslon cagub-cawagub DKI janji tata ulang wilayah padat penduduk

    Tiga paslon cagub-cawagub DKI janji tata ulang wilayah padat penduduk

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada Jakarta 2024

    Tiga paslon cagub-cawagub DKI janji tata ulang wilayah padat penduduk
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berencana menata ulang permukiman padat penduduk yang sudah dikonsep dalam sebuah program tanpa menggusur.

    “Nanti ada konsep yang mengatasi kekumuhan tidak harus selalu menggusur ya, bisa kita tata ulang dan warga tetap tinggal di tempatnya semula,” kata Ridwan di Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (9/11).

    Ridwan Kamil menginginkan wilayah padat penduduk menjadi lebih manusiawi saat dihuni.

    “Saya sudah mengamati beberapa wilayah yang padat. Nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi,” katanya.

    Sedangkan Calon Gubernur Jakarta 2024 nomor urut 2, Dharma Pongrekun berjanji mendesain ulang tata kota Jakarta agar mampu menciptakan perubahan iklim yang lebih baik lagi.

    “Tata kota yang ada saat ini, menghambat penyerapan polusi,” kata Dharma Pongrekun di Jakarta, Jumat (8/11).

    Setelah adanya pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pihaknya bisa mendesain ulang tata kota.

    Dia mencontohkan, saat ini pepohonan sedang dibudayakan kembali membentuk hutan kota yang akan membuat terjadinya pengurangan emisi.

    Rencana penataan ulang permukiman padat penduduk juga pernah disampaikan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung saat blusukan.

    “Hampir semua daerah yang padat penduduk, ada tempat-tempat yang selalu tidak bisa melihat matahari dan MCK-nya menyedihkan,” kata Pramono di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (10/10).

    Pramono menegaskan rumah-rumah di kawasan itu harus dilakukan penataan ulang kembali.

    “Seperti kemarin di Tanah Abang itu sudah lebih dari 30 tahun karena sudah tertimbun, nggak pernah dikeruk, udah mampet. Nah harusnya dikeruk,” ujarnya.

    Mengenai hal itu, pengamat arsitektur dan tata kota, Teguh Aryanto mengatakan penataan ulang wilayah padat penduduk seharusnya tidak dilakukan dengan cara menggusur.

    “Penataan kawasan kumuh haruslah tidak dengan konsep menggusur. Menggusur atau memindahkan adalah jalan terakhir,” ujar Teguh saat dihubungi.

    Teguh menambahkan perlunya membuat rumah dan lingkungan yang sehat dalam penataan tata kota.

    Karena itu, Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta itu juga meminta gubernur Jakarta terpilih melibatkan warga setempat dalam proses mendesain bangunan baru di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Menurut dia, adanya desain yang terbentuk dari keterlibatan warga maka tidak akan mencabut budaya atau kebiasaan warga. “Desainnya harus datang dari warga dengan, arsitek hanya mendampingi,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian, Ini Isu yang Dibahas Nasional 7 November 2024

    Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian, Ini Isu yang Dibahas Nasional 7 November 2024

    Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian, Ini Isu yang Dibahas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama RI menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia yang akan membahas isu-isu krusial kebijakan penyelenggaraan ibadah
    haji
    1446 Hijriah/ 2025 Masehi.
    Direktur Bina
    Haji
    pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
    Kemenag
    Arsad Hidayat mengatkan, forum ini akan digelar selama tiga hari di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
    “Ini juga dalam rangka harmonisasi seluruh ormas Islam di mana pada tahun-tahun sebelumnya Mudzakarah Perhajian ini juga pernah diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo milik Nahdlatul Ulama serta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” ujar Arsad dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).
    Untuk penyelenggaraan pertama di Bandung, akan digelar 7-9 November 2024.
    Mudzakarah ini akan dihadiri oleh lembaga dan kementerian terkait untuk penyelenggaraan haji seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PT Angkasa Pura.
    Arsad menyampaikan, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Isu lainnya yang akan dibahas dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 adalah terkait kepadatan jemaah haji di Mina.

    Arsad mengatakan, saat ini Kementerian Agama berupaya untuk membangun pemahaman jemaah haji Indonesia yang meyakini bahwa tinggal di Mina hukumnya hanya keutamaan, atau tidak wajib.
    “Saya kira juga tidak mudah untuk mengubah
    mindset
    jemaah yang selama ini mengatakan wajib, tapi setelah kita diskusi dengan para ulama, ternyata ada beberapa madzhab fikih yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu bukan wajib ya, sebenarnya boleh saja, artinya ketika mereka mabit di Mina itu mendapatkan keutamaan dan ketika mereka meninggalkan itu tidak masalah,” tutur Arsad.
    Selain itu, forum Mudzakarah Perhajian nantinya juga akan menyoroti isu pemanfaatan atau pemotongan hewan Dam di Arab Saudi serta skema distribusinya di Tanah Air.
    “Upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu, bagaimana memanfaatkan daging Dam melalui pemotongan di Tanah Suci kemudian dikirim ke Tanah Air lalu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, cuma di dalam perjalanannya emang ternyata tidak mudah. Saya kira ini juga menjadi PR kita kedepan untuk mengharmonisasikan regulasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia

    Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia

    Ilustasi – Warga menerobos guyuran hujan di Jakarta (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)

    BMKG: Hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga lebat dan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada Selasa, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya.

    Prakirawati BMKG, Hasalika Nurjanah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjabarkan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Gorontalo, Palu, Kendari, Ternate, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya.

    Hujan intensitas deras dengan curah lebih dari 50 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Mamuju dengan suhu berkisar 20-28 derajat Celcius. Prakiraan hujan disertai petir akan terjadi di Kota Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Pangkal Pinang, Bandung, Tanjung Selor, Palangka Raya, Manado, Manokwari, Jayapura, dan Merauke.

    Sementara untuk Kota Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon diprakirakan berawan dan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 25-30 Celcius.

    Iai BMKG memaparkan Siklon Tropis Yinxing berada di Laut Filipina yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di laut Filipina hingga samudera pasifik timur laut Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan disepanjang jalur konvergensi itu.

    Kemudian, sirkulasi siklonik juga terpantau di Teluk Benggala, Samudera Hindia barat Lampung, Samudera Pasifik Utara Papua Nugini, membentuk daerah konfluensi di wilayah samudera Hindia barat Bengkulu dan samudera pasifik timur laut Papua.

    Konvergensi angin juga memanjang dari Sumatera Utara – Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur- dan Papua bagian tengah. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan disepanjang wilayah itu. Dalam hal ini angin permukaan di Indonesia umumnya di dominasi angin yang bertiup dari arah tenggara dan barat laut dengan kecepatan 14-44 kilometer per jam.

    Waspadai potensi banjir rob pada 5 November 2024 di pesisir Kota Bandar Lampung, pesisir Banten, pesisir utara Jakarta, pesisir Surabaya Pelabuhan, pesisir Surabaya Barat, pesisir Balikpapan barat dan pesisir Balikpapan timur.

    Sumber : Antara

  • Dongkrak Tax Ratio, Pemerintah Perlu Jaring Underground Economy – Page 3

    Dongkrak Tax Ratio, Pemerintah Perlu Jaring Underground Economy – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perbanas Institute menggelar Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Perpajakan Internasional dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan” Seminar ini dibuka oleh Wakil Rektor Perbanas Institute Haryono Umar.

    Seminar dengan pembicara ahli Wakil Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Pontas Pane dan selaku Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Poltak Maruli John Liberty Hutagaol ini memaparkan optimalisasi penerimaan pajak dan kebutuhan transformasi perpajakan di era ekonomi digital.

    Pontas Pane menjelaskan, sangat penting kebijakan perpajakan yang mencakup aktivitas underground economy untuk meningkatkan tax ratio negara.  “Kegiatan ekonomi bawah tanah ini, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi besar bagi penerimaan negara,” ujar Pontas dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

    Ia menegaskan bahwa sektor ini, meskipun sulit diawasi, perlu dilibatkan dalam sistem perpajakan untuk mendukung pencapaian target tax ratio tanpa membebani sektor formal. “Kolaborasi yang efektif dan sistem pelaporan yang lebih kuat sangat dibutuhkan dalam upaya ini,” tambahnya.

    Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menyampaikan pandangannya mengenai lanskap perpajakan Indonesia di tengah pesatnya perubahan ekonomi global. “Transformasi dalam kebijakan perpajakan adalah langkah krusial untuk menciptakan iklim ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Poltak menjelaskan bahwa kebijakan pajak harus mengadopsi standar internasional sambil tetap relevan dengan kondisi ekonomi nasional agar Indonesia siap bersaing di pasar global. “Ini adalah kesempatan kita untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

     

  • Story Pegawai Koperasi Kampus Lumajang Relakan Motor Dibawa Begal

    Story Pegawai Koperasi Kampus Lumajang Relakan Motor Dibawa Begal

    Lumajang (beritajatim.com) – Seorang pegawai koperasi di Lumajang, Dwi Martha Alfia, menjadi korban begal motor pada Senin (20/5/2024) lalu. Peristiwa ini terjadi di depan Kampus IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang, saat Martha sedang menunggu temannya.

    Menurut Martha, saat itu ia sedang duduk di atas motornya, menunggu temannya yang mau mengambil angsuran. Tiba-tiba, empat orang dengan dua motor matic Vario berhenti di sampingnya dan langsung mengambil kunci kontak motornya.

    “Pas sekitar 18.03 WIB itu berhenti di depan kampus nunggu temen mau ambil angsuran. Tidak lama ada 4 orang dengan 2 motor matic Vario berhenti di sampingku langsung pegang kontak dan naik ke motorku, langsung kabur” ungkap Martha, Rabu (22/5/2024)

    Khoirul (24), salah satu mahasiswa kampus IAI Syarifuddin yang berada di sebuah warung terdekat, terkejut mendengar teriakan jambret dari Martha. Dia dan temannya kemudian lari untuk mengejar para pelaku, namun tidak berhasil.

    “Waktu itu pas di warung ada cewek berhenti di depan kampus, tiba-tiba teriak jambret. Langsung ke sana untuk melihat” jelas Khoirul

    Selain itu, di area sekitar kampus masih terdapat warung makan di kanan dan kiri jalan. Namun, setelah melewati kampus ke arah utara, jalan tersebut memang terkenal sepi. Martha menuturkan bahwa para pelaku diduga memang sengaja membuntuti dirinya dari belakang dan mengambil motornya saat ada kesempatan.

    “Sama-sama dari arah selatan. Terus pelaku ke utara, jalan raya Kedungjajang. Ada yang ngejar 2 orang tangannya kenak arit itu. Mereka bawa sajam semua” papar Martha

    Martha kini terpaksa merelakan motornya lengkap dengan surat-surat kendaraannya. Dia berharap agar polisi segera menangkap para pelaku dan mengembalikan motornya.

    “Itu motor milik pribadi, stnk dan bpkb juga di jok semuanya” jelas perempuan asal Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun tersebut.

    Kasus begal motor di Lumajang memang marak terjadi. Warga berharap agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan patroli dan keamanan di wilayah tersebut. (ted)