Xcloud.id

Organisasi: HMI

  • Surabaya Butuh Rusunami untuk Gen Z, DPRD: Sulap Gedung Mangkrak Jadi Hunian Mandiri

    Surabaya Butuh Rusunami untuk Gen Z, DPRD: Sulap Gedung Mangkrak Jadi Hunian Mandiri

    Surabaya (beritajatim.com) – Keterbatasan lahan dan melonjaknya harga tanah di kota besar seperti Surabaya mendorong perlunya inovasi dalam penyediaan hunian.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi tepat, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z dan kelompok sandwich generation.

    Pernyataan tersebut disampaikan Azhar usai melakukan kunjungan kerja ke Rusun Pasar Rumput Jakarta, Kamis (5/6/2025). Dalam tinjauan itu, dia melihat langsung bagaimana konsep hunian vertikal dapat menjawab kebutuhan masyarakat urban yang ingin tinggal dekat pusat aktivitas namun tetap dengan harga terjangkau.

    “Rusun itu menjadi pilihan tempat tinggal para Gen Z. Banyak yang tinggal di Rusun Pasar Rumput karena harganya terjangkau dan cukup untuk kebutuhan dasar mereka, seperti istirahat dan mobilitas kerja,” ujar Kahfi.

    Meski rusun tersebut dibangun dengan dana hibah dari pemerintah pusat, Kahfi menyebut bahwa semangat dan manfaatnya patut ditiru. Dia juga menyebutkan skema inklusif yang diterapkan di Jakarta, di mana penghuni tidak harus warga DKI, cukup dibuktikan dengan surat keterangan kerja.

    “Penghuninya boleh bukan warga Jakarta, asalkan bekerja di Jakarta. Ini langkah realistis untuk membantu pekerja muda yang ingin hidup mandiri tapi belum mampu beli rumah pribadi,” katanya.

    Politisi Gerindra ini menilai bahwa swasta perlu membaca peluang ini. Menurutnya, karakter Gen Z Surabaya yang ingin hidup mandiri dan terlepas dari beban keluarga adalah ceruk pasar yang belum banyak digarap dalam sektor perumahan.

    “Karakter anak muda sekarang itu pengen mandiri. Yang penting ada tempat tinggal cukup untuk beristirahat dan esoknya bisa lanjut kerja. Ini yang harus difasilitasi,” jelasnya.

    Dia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD sedang menyusun regulasi yang mendukung investasi swasta dalam pembangunan rusunami, termasuk kemungkinan pemanfaatan gedung-gedung mangkrak yang tak terpakai di Surabaya.

    “Surabaya ini sebenarnya mengundang investor. Potensinya sudah ada. Tinggal bagaimana kita dorong lewat regulasi dan beri kepastian hukum agar swasta mau masuk. Sulap gedung-gedung mangkrak jadi rusunami,” kata mantan Ketua Cabang HMI Surabaya ini.

    Rusun Pasar Rumput sendiri terdiri dari 1.984 unit yang dibangun di atas pasar tradisional, dilengkapi dengan dua kamar tidur, pantry, dan ruang tamu. Konsep mixed-use development seperti ini, menurut Kahfi, bisa menjadi model percontohan untuk kota-kota besar lainnya, termasuk Surabaya.

    “Kami di komisi A berkomitmen mendorong kolaborasi multipihak demi menghadirkan hunian vertikal layak dan terjangkau, terutama bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung masa depan kota Surabaya,” tandas Kahfi. [ADV/asg]

  • HMI ‘Geruduk’ Pendopo, Bupati Sidoarjo Teken Komitmen 14 Program Prioritas

    HMI ‘Geruduk’ Pendopo, Bupati Sidoarjo Teken Komitmen 14 Program Prioritas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian akan pembangunan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang setempat. Mereka mendatangi pendopo Delta Wibawa dan diterima Bupati Sidoarjo H. Subandi Selasa, (3/6/2025).

    Usai menemuai para mahasiswa, bupati juga bersedia menandatangani pakta integritas tentang komitmen pelaksanaan 14 program prioritas pemerintah daerah.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kedatangan puluhan HMI Cabang Sidoarjo. Ia mengajak mereka dialog di dalam pendopo. Ada beberapa kepala dinas yang mendampingi bupati saat dialog.

    Bupati ingin mereka menyampaikan segala uneg-unegnya untuk ikut bersama membangun Sidoarjo. Meski sebelumnya mereka telah berorasi terkait seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi-Hj. Mimik Idayana di depan pendopo.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan sejumlah capaian yang dilakukannya selama seratus hari menjabat. Bahkan ia berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Ia juga tegaskan bahwa berbagai program pembangunan telah berjalan. Mulai dari proyek betonisasi, bantuan permodalan bagi UMKM serta pemberian beasiswa.

    “Terkait infrastruktur, kami telah membentuk 18 Satgas (Satuan Tugas) untuk menangani jalan rusak sehingga jika ditemukan jalan rusak bisa segera diperbaiki,” ujar H. Subandi.

    Bupati H. Subandi menegaskan komitmen dirinya untuk terus memperbaiki Kabupaten Sidoarjo. Aduan masyarakat secepat mungkin diresponnya. Ia bersama wakil bupati telah membagi tugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. “Tugas bupati dandan-dandan untuk Kabupaten Sidoarjo,” tukasnya.

    Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo Dandi Amar Rizky mengatakan kedatangannya menemui bupati untuk memberikan evaluasi terkait seratus hari kinerjanya dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu beberapa tuntutan juga disuarakannya. Menurutnya seratus hari kerja adalah tolak ukur untuk kinerja selanjutnya.

    “Kami datang kemari tidak untuk membenci pemerintah tetapi kami sebagai warga Sidoarjo kami cinta pemerintah dan memberikan evaluasi karena cinta,” tandasnya.

    Dandi juga mengatakan kedatangannya juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dirangkumnya bersama dalam policy brief. Menurutnya dokumen tersebut sebagai bahan solusi untuk pembangunan pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Ia sendiri ingin 14 program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo kedepan dapat berjalan lancar sesuai keinginan masyarakat.

    “Kami datang kemari tidak hanya memberikan tuntutan saja, namun kami memberikan rangkaian dasar pemikiran kami melalui bentuk policy brief agar kedepan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar,” pungkas Dandi. (isa/kun)

  • Demo di 100 Hari Pemerintahan Subandi-Mimik, HMI Beri Catatan Hitam

    Demo di 100 Hari Pemerintahan Subandi-Mimik, HMI Beri Catatan Hitam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tepat usia 100 hari pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo melakukan aksi demo bertajuk Catatan Hitam 100 Hari Kerja di depan Pendopo Delta Wibawa, Selasa (3/6/2025).

    Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo, Dandi Amar Rizky B menyampaikan bahwa janji-janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut masih jauh dari realisasi di lapangan. Masih banyak persoalan mendasar dinilai belum tersentuh secara substansial.

    “100 hari ini bukan hanya soal seremoni. Kami menilai belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama soal banjir dan transparansi anggaran,” ucap Dandi.

    Dalam aksi demo yang juga diwarnai coret-coret pagar pendopo dan bakar ban tersebut, HMI menyoroti tujuh poin utama kelemahan kinerja pemerintahan Subandi-Mimik. Diantaranya soal penanganan banjir dinilai masih lemah, terutama di wilayah Waru, Taman, dan Porong.

    Begitu juga soal transparansi program prioritas tidak terbuka ke publik, program 20.000 beasiswa belum dijelaskan secara rinci. Dan masih kurangnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan, minimnya inovasi dan keberanian dalam penyelesaian substansi masalah publik.

    “Begitu juga evaluasi kinerja OPD belum dilakukan secara terbuka. Dan Kesan simbolis lebih dominan ketimbang capaian nyata di lapangan,” urainya.

    Atas dasar tersebut, HMI menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain evaluasi transparan terhadap kinerja 100 hari, realisasi program secara konkret, hingga penghentian politik transaksional dalam pengambilan kebijakan.

    Salah seorang pendemo melakukan aksi coret-coret di gapura Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo

    HMI menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.

    “Kritik ini adalah bentuk cinta terhadap daerah. Sidoarjo butuh perubahan yang nyata, bukan hanya janji,” tegas dia.

    Menanggapi kritik itu, Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana sebelumnya telah menandatangani Pakta Integritas bersama HMI, sebagai bentuk komitmen moral dan politik dalam mengawal 14 program prioritas Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam pakta tersebut, pemerintah menyatakan kesiapan membuka informasi pelaksanaan program prioritas, memberikan ruang evaluasi bersama, dan menerima kritik secara terbuka.

    “Kami menyepakati prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. Kelompok rentan dan pemuda akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program,” tertulis dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

    Pakta tersebut juga memuat ketentuan bahwa jika ditemukan penyimpangan, maka mahasiswa berhak menyampaikan koreksi terbuka kepada publik. (isa/ian)

  • Hari Lahir Pancasila 1 Juni: Siapa Saja Tokoh-Tokoh dalam Panitia Sembilan?

    Hari Lahir Pancasila 1 Juni: Siapa Saja Tokoh-Tokoh dalam Panitia Sembilan?

    3. Muhammad Yamin (Anggota)

    Selain dikenal sebagai anggota Panitia Sembilan. Mohammad Yamin juga dikenal sebagai salah satu perumus utama Sumpah Pemuda. Yamin juga diakui sebagai penyair yang memberikan inovasi dalam perkembangan sastra Indonesia.

    4. Achmad Soebardjo (Anggota)
Achmad Soebardjo adalah seorang diplomat yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Ia aktif dalam Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan, merefkeksikan komitmennya pada kemerdekaan dan perdamaian dunia.

    5. Mr. A.A Maramis (Anggota)
Mr. A.A. Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan anggota KNIP. Ia terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta dan merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia.

    Kontribusinya terhadap keuangan negara menjadi salah satu pilar ekonomi nasional pada masa awal kemerdekaan. Ia juga berperan penting dalam pencetakan uang kertas pertama Indonesia, Oeang Republik Indonesia (ORI).

    6. Abdoel Kahar Moezakir (Anggota)

    Abdoel Kahar Moezakir adalah seorang sarjana pendidikan teknik mesin yang terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi HMI dan AMPI. Pada 2019, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 


     

  • Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Doli Kurnia adalah salah satu tokoh sentral di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, pengelolaan tanah, serta pelaksanaan pemilu.

    Sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029, Ahmad Doli Kurnia dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pemilu adil dan peningkatan kualitas demokrasi.

    Profil Ahmad Doli Kurnia

    Lahir di Medan pada 26 Juli 1971, Ahmad Doli Kurnia adalah putra dari pasangan H Zainuddin Tandjung dan Hj Nurhafni Tambunan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada program studi matematika FMIPA dan lulus pada 1996. 

    Gelar magister ia raih dari program studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2000. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di fisip Unpad dan meraih gelar doktor ilmu politik pada 2018.

    Aktif dalam organisasi sejak muda, Ahmad Doli Kurnia pernah tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (HMI) dan ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI). Pengalaman ini memperkuat kepemimpinan dan komitmennya terhadap perubahan sosial.

    Peran di Komisi II DPR RI

    Sebagai anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia memegang tanggung jawab besar dalam merancang dan mengawasi kebijakan seputar urusan pemerintahan. 

    Ia aktif mendorong reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur negara, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan transparan. Bagi Doli, demokrasi yang sehat tidak bisa lepas dari proses pemilihan umum yang kredibel.

    Di Senayan, ia terlibat dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi dan transparansi pemerintahan. Kiprahnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap akuntabilitas publik dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

    Di luar aktivitas formal DPR, Ahmad Doli Kurnia kerap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tujuannya jelas, yakni mendengar langsung suara rakyat dan memastikan kebijakan pusat relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini mencerminkan representasi politik yang autentik dan bertanggung jawab.

  • Parkir Rp1.000 Bikin Gaduh Blitar, HMI Desak Wali Kota Dengarkan Aspirasi Dua Sisi

    Parkir Rp1.000 Bikin Gaduh Blitar, HMI Desak Wali Kota Dengarkan Aspirasi Dua Sisi

    Blitar (beritajatim.com) – Wacana perubahan tarif parkir di Kota Blitar menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar mendorong Walikota Blitar mengambil keputusan yang bijaksana.

    Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz mengatakan jika permasalahan parkir di Kota Blitar sudah semakin kompleks. Ia mengharap Pemerintah dan dinas terkait dapat mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan satu sumber.

    “Selayaknya pemangku kebijakan ini lebih banyak mendengar ya, tidak hanya sekedar mendengar permasalahan yang dianggap viral kemudian langsung menetapkan wacana keputusan,” tegas Qithfirul, Kamis (29/5/2025).

    HMI Cabang Blitar menilai jika parkir ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah perlu mendengar pandangan Jukir dan masyarakat umum. Bahkan di Kota Blitar sendiri terdapat paguyuban yang mengakomodir juru parkir, sehingga yang perlu ditertibkan yakni parkir liar yang mulai menjamur.

    Ia meminta pemangku kebijakan dapat menertibkan parkir liar yang tidak terdaftar sebagai mitra Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar.

    “Kemarin saya sempat berdialog dengan salah satu juru parkir di Kota Blitar yang khawatir dengan wacana tersebut, dan disitu saya mengetahui jika terdapat sekitar 285 jukir yang tergabung dalam paguyuban tersebut,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Qithfirul menilai jika wacana perubahan tarif tidak disertai pertimbangan dan dialog bersama juru parkir beserta masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan lagi. Pasalnya setiap jukir di Kota Blitar ini harus membagi pendapatan dengan PAD sebesar 60% melalui Dishub.

    “Salah satu jukir dari Paguyuban Jukir se-Kota Blitar menjelaskan jika mereka harus membagi komisi 60:40 dengan Dishub Kota Blitar,” tegasnya.

    Sehingga dengan merubah besaran tarif parkir akan berpotensi mengorbankan taraf kesejahteraan jukir yang terdaftar sebagai mitra Dishub. Namun dengan banyaknya parkir di Kota Blitar juga membuat sejumlah masyarakat merasa resah, karena mereka harus menambah pengeluaran setiap kali keluar.

    Secara singkat, HMI Cabang Blitar memiliki pandangan jika pengelolaan parkir harus ditertibkan antara yang terdaftar di Dishub dan tidak terdaftar. Misalnya dititik mana saja yang bisa ditepati parkir berbayar, atau juga para jukir direkrut sebagai tenaga kontrak yang digaji setiap bulan sehingga taraf kesejahteraannya tidak terganggu apabila ada perubahan tarif.

    “Ini sebatas contoh solusi singkat ya, namun tetap harus ada dialog antara Jukir, masyarakat dan pemangku kebijakan agar semua merasa dihargai,” tambahnya.

    Qithfirul menilai jika lapangan parkir di Kota Blitar sekarang semakin sulit, jika regulasi yang dibuat pemerintah tidak mampu mengakomodir masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

    “Peran pemerintah ini harus jelas berpihak pada masyarakat, jadi jangan sampai hanya mendengar dari satu kelompok dan rela mengorbankan kelompok lain,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wacana tarif parkir sepeda motor sebesar Rp.1000 menuai pro dan kontra. Para juru parkir yang ada di Kota Blitar sepakat untuk menolak wacana tersebut. Mereka meminta agar tarif parkir sepeda motor tetap Rp.2000.

    Penolakan dari para jukir ini mendapatkan balasan masyarakat Kota Blitar. Mayoritas masyarakat Kota Blitar pun setuju jika tarif parkir sepeda motor diturunkan menjadi Rp.1000.

    Warga beramai-ramai membanjiri kolom komentar di berbagai platform media sosial yang mengupload berita tentang aksi penolakan juru parkir tersebut. Mayoritas para netizen serta warga Blitar ini kontra dengan pendapat para juru parkir.

    “Masa aku cuma duduk di Taman Pecut. Motorku di depanku duduk pas, aku ditarik parkir,” tulis @Oviiaka.

    Selain setuju adanya penurunan tarif parkir, masyarakat ini juga menyoroti pelayanan yang diberikan para tukang parkir ini. Masyarakat mayoritas tidak puas dengan cara parkir dan penarikan uang yang dilakukan oleh juru parkir di wilayah Kota Blitar.

    “Kalau diparkirin, ditata, dibantu keluarin 2000 oke lah, wes mak bedunduk ujuk-ujuk nongol koyok mantan yang tiba-tiba pengen balikan, kan kesel jadinya,” tulis @Ade_nws.

    Masyarakat pun berharap wacana tarif parkir Rp.1000 itu bisa segera direalisasikan. Bahkan beberapa diantara warga meminta agar parkir bisa gratis, alasannya karena mereka sudah dikenakan retribusi parkir tahunan saat pajak kendaraan.

    “Masih bertanya dengan nada lembut, fungsinya retribusi parkir motor 35 ribu tiap her (pajak kendaraan) apa ya, toh tiap parkir di fasilitas publik tetap aja bayar parkir lagi,” tulis @Herp_sgt.

    Sebelumnya, Perwakilan juru parkir (Jukir) se-Kota Blitar mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar pada Rabu (28/05/2025) siang. Kedatangan para juru parkir ini untuk menolak wacana tarif parkir sebesar Rp1.000 untuk setiap sepeda motor.

    Para juru parkir ini khawatir dengan menurunnya tarif parkir tersebut kesejahteraan mereka juga akan turun. Puluhan juru parkir tersebut pun berharap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin tidak jadi merealisasikan tarif parkir sepeda motor yang baru tersebut.

    “Selama kita tidak diturunkan kesejahteraan jukir itu saya rasa tidak masalah, tapi kalau seandainya tarif parkirnya menjadi Rp.1000 kan ya pendapatan pemerintah berkurang otomatis kan ya kesejahteraan jukir kan juga berkurang, paling tidak kesejahteraan jukir dipertahankan juga tidak masalah,” ucap Trisna Nur Cahyo, juru parkir. [owi/aje]

     

  • Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Bupati Gowa pada periode 2016-202 dan 2021-2025, Adnan Purichta Ichsan, mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mempersiapkan pemimpin masa depan bangsa. Sebagai organisasi yang berfokus pada kaderisasi, HMI dianggap memiliki peran yang begitu besar sebagai inkubator kepemimpinan nasional.

    Hal itu diungkapkan Adnan saat menjadi pemateri dalam Forum Advance Training LK III HMI Badko Sulselbar, di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Selasa, 27 Mei. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan bonus demografi yang dialami negara kita saat ini,” kata Adnan.

    Jika fenomena ini, kata Adnan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka negara ini akan melewatkan momentum yang akan sulit untuk kembali terulang. “Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik, maka dampak positifnya sangat banyak. Seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan rasio ketergantungan dan keuntungan lainnya,” kata Adnan.

    Meski demikian, lanjut Adnan, memang tidak akan mudah mewujudkan itu jika tidak didukung oleh semua pihak, utamanya generasi muda saat ini. Tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan itu semua kata Adnan juga cukup banyak karena harus diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang baik, penciptaan lapangan kerja yang cukup, kesehatan dan produktivitas penduduk usia kerja harus dijaga serta tantangan lainnya.

    Di forum itu, Adnan juga banyak berbagi pengalaman memimpin baik sebagai anggota DPRD Sulsel maupun saat menjadi Bupati Gowa dua periode. Adnan berharap melalui HMI akan lahir banyak pemimpin muda yang akan menorehkan catatan dalam sejarah kepemimpinan muda Indonesia. “Sejarah sudah mencatat kontribusi generasi muda dari masa ke masa. Mulai dari pra kemerdekaan, era proklamasi, orde lama, orde baru dan reformasi,” ujarnya.

  • Dorong Keberlanjutan, Schneider Electric Luncurkan Produk MCSeT

    Dorong Keberlanjutan, Schneider Electric Luncurkan Produk MCSeT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Schneider Electric™️ resmi meluncurkan produk terbaru yang disebut dengan MCSeT. Produk ini ditujukan untuk memberi solusi manajemen energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di tengah kebutuhan industri modern yang terus meningkat.

    Sebagai informasi, kebutuhan terhadap sistem distribusi listrik yang andal dan efisien semakin besar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan energi, percepatan elektrifikasi industri, dan meningkatnya beban sistem distribusi listrik.

    Pemerintah pun telah menargetkan penambahan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer (km) guna mendukung peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) hingga 2034 nanti. Dengan begitu, dibutuhkan solusi distribusi yang efisien, berkelanjutan, hingga mengusung kapabilitas digital untuk meningkatkan konektivitas, visibilitas, dan pengelolaan sistem secara real-time.

    Lantas, Schneider Electric hadir dengan inovasi produk MCSeT hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang cerdas, terintegrasi, dan siap mendukung transformasi jaringan distribusi masa depan. Asal tahu saja, MCSeT diproduksi di fasilitas produksi Schneider Electric di Cikarang, Indonesia. Lokasi ini menjadi pusat produksi global pertama bagi Schneider Electric untuk solusi tersebut.

    Dengan adanya fasilitas produksi tersebut, pemenuhan pesanan akan dilakukan oleh Schneider Electric baik untuk pasar domestik maupun internasional. Hal ini akan menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi yang lebih cerdas dan terhubung secara global.

    Terdapat sejumlah fitur unggulan yang dimiliki oleh MCSeT, antara lain:

    ● Integrasi digital

    Pada dasarnya, pemantauan real-time merupakan elemen kunci dari MCSeT. Melalui sensor yang terhubung melalui Internet of Thing (IoT), alat ini mampu mendeteksi 63% potensi skenario downtime, sehingga memungkinkan pemeliharaan dilakukan secara terencana berdasarkan kondisi aktual. Sensor yang ada pada alat ini akan membantu mengidentifikasi potensi gangguan yang dapat menyebabkan downtime.

    Selain itu, MCSeT juga kompatibel dengan perangkat lunak dan layanan digital Schneider Electric, sehingga memungkinkan pengelolaan energi yang lebih cerdas dan pengambilan keputusan berbasis data.

    ● Pemeliharaan berdasarkan kondisi

    Berbekal sensor yang terkoneksi sejak proses manufaktur, MCSeT terbaru memungkinkan pemantauan real-time dan pemeliharaan secara proaktif. Berkat dukungan layanan EcoCare, pengguna mendapatkan akses bantuan teknis dari tenaga ahli, notifikasi dini, dan rekomendasi berbasis data untuk menjaga performa sistem tetap optimal.

    Inovasi ini membuat MCSet dapat membantu pengguna mendeteksi dan mengatasi berbagai potensi gangguan, antara lain sambungan listrik yang tidak optimal, kerusakan isolasi, atau komponen pemutus sirkuit yang mulai menurun fungsinya, mengurangi risiko downtime tidak terduga dan berpotensi menghemat biaya pemeliharaan hingga 40%.

    ● MCSeT terbaru

    MCSeT kini dilengkapi pemutus sirkuit EvoPacT yang mampu menawarkan kinerja lebih unggul dibandingkan model sebelumnya. Produk ini juga mampu menangani hingga lima kali lebih banyak siklus pemutusan dan penyambungan listrik.

    ● Pengurangan risiko

    MCSeT terbaru juga membantu memangkas risiko kerja pada peralatan listrik. Selain memungkinkan pemantauan kondisi melalui sensor nirkabel, fungsi seperti pembukaan dan penutupan pemutus sirkuit, pengoperasian racking, dan pengaktifan grounding switch secara digital dapat dijalankan secara digital melalui HMI atau aplikasi seluler. Hal ini memungkinkan operator bekerja dari jarak aman, di luar area berisiko arc flash atau zona di sekitar peralatan listrik tempat potensi loncatan arus listrik yang dapat menimbulkan panas ekstrem dan ledakan.

    EVP Power Systems Schneider Electric, Melton Chang mengatakan, peluncuran MCSeT with EvoPacT menjadi tonggak penting dalam komitmen Schneider Electric terhadap keberlanjutan dan inovasi.

    “Kami bangga dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya membantu meningkatkan masa pakai dan meningkatkan keselamatan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon pelanggan kami melalui penghematan material dan minimnya kebutuhan pemeliharaan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, President Director Indonesia & Timor Leste, Schneider Electric, Martin Setiawan menambahkan, transformasi sistem kelistrikan pada dasarnya membutuhkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal dan mampu diimplementasikan secara nyata.

    Peluncuran MCSeT with EvoPacT menjadi bagian dari komitmen Schneider Electric dalam rangka mendukung modernisasi infrastruktur distribusi listrik di Indonesia melalui teknologi yang cerdas, aman, dan terhubung secara digital.

    “Produk ini dikembangkan dan diproduksi secara lokal sebagai wujud kepercayaan kami terhadap kapabilitas industri dalam negeri, sekaligus langkah strategis untuk memastikan kesiapan Indonesia menuju sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tutur dia.

    Lebih jauh, MCSeT with EvoPacT merupakan bagian dari strategi menyeluruh Schneider Electric dalam mendorong solusi yang berkelanjutan dan mendukung transisi energi. Berkat desain yang dioptimalkan, perangkat ini menggunakan 20% lebih sedikit bahan baku.

    Di samping itu, MCSeT juga dilengkapi pemutus sirkuit berkinerja tinggi yang tidak lagi memerlukan gas rumah kaca SF6. Pemutus sirkuit EvoPacT HVX memiliki masa tahan yang jauh lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga dapat mengurangi kebutuhan terhadap pemeliharaan, penggantian, dan potensi downtime.

    Inovasi ini mencerminkan komitmen Schneider Electric dalam mengurangi dampak lingkungan. Pada 2024, Schneider Electric diakui oleh TIME dan Statista sebagai Perusahaan Paling Berkelanjutan di Dunia. Hal ini semakin menegaskan komitmen perusahaan untuk menekan emisi serta membantu para pelanggan mengelola konsumsi energi secara lebih efisien.

    Untuk itu, MCSeT with EvoPacT terbaru akan tersedia dalam varian 12 kV, 17,5 kV, dan 24 kV. Masing-masing produk dilengkapi sensor dan konektivitas yang terintegrasi secara native.

    (dpu/dpu)

  • Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    GELORA.CO – Kelompok yang mengatasnamakan Aspirasi Milenial Maluku Indonesia kembali menggelar aksi yang digelar di depan Polda Metro Jaya. Puluhan massa aksi yang hadir dalam demonstrasi tersebut, tak lain adalah untuk meminta Polda Metro segera tersangkakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk atas kasus fitnah keji yang di alamatkan kepada Presiden RI Ke-7 Ir. Joko Widodo.

    Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Presidium AMMI bahwa penyidik Polda Metro Jaya bisa segera proses hukum Roy Suryo CS  atas kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni memfitnah Jokowi dengan menyebutkan ijazah palsu di berbagai platform media. 

    “Bahwa Bareskrim polri telah mengumumkan hasil ijazah milik Jokowi, adalah asli. Ini bisa menjadi dasar untuk penyidik Polda Metro segera jadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk sebagai tersangka dalam kejahatan mereka, yang telah melakukan fitnah keji terhadap Jokowi.” Kata Fauzan kepada wartawan Senin (26/5/2025) di depan markas Polda Metro Jaya.

    Selain itu, dia juga membeberkan bahwa selain kasus fitnah untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Jokowi. Ada perbuatan melawan hukum lain yang telah di lakukan oleh para ahli fitnah Roy Suryo CS. Kejahatan (PMH) yang di maksud adalah terkait pasal 32 ayat (3) UU ITE.

    “Ancaman hukumannya jelas di atas 10 tahun. Inilah yang jadi triger untuk kami hadir di markas Polda Metro Jaya, agar segera proses perbuatan melawan hukum Roy, dkk itu,” katanya.

    Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden RI Ke 7 Ir. Joko Widodo yang di laporkan oleh sekelompok orang yang mengataskanamakan TPUA, di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi ini adalah ASLI. mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. 

    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jendral Djuhandhani Rahardjo Puro (23l05) di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan

    Ditambahkan oleh orator lain, Zulham Rahayaan. Bahwa kasus ijazah yang di tuding palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk ini jelas adalah kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus segera di tuntaskan.

    “Kami menolak asumsi atau opini yang menyebut bahwa Jokowi masih bisa intervensi pihak kepolisian. Sederhana aja, kenapa gak dari awal saat masih menjadi (Jokowi) laporkan mereka.”

    “Maka itu, sekali lagi kami mendesak agar penyidik polri bisa segera statuskan Roy Suryo CS sebagai tersangka.” Kata Zul dalam orasinya.

    Sebagai penutup, Fauzan yang rupakan mantan pengurus besar LKBHMI PB HMI 2018-2020 itu berharap agar azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu bisa di jalankan sesuai dengan rule of law. Sehingga, kasus (ijazah Jokowi) yang telah gamblang ini, bisa segera usai.

    “Oleh itu, kita menolak segala opini sesat yang menyebut polri bisa masih di bawah kendali Jokowi. Opini itu jelas, bukan hanya merusak individu (Jokowi)  tetapi juga menstigma institusi polri dalam penegakan hukum,” ucapnya.

  • Bupati Situbondo Tetapkan Baluran Jadi Kecamatan agar Tak Identik Banyuwangi

    Bupati Situbondo Tetapkan Baluran Jadi Kecamatan agar Tak Identik Banyuwangi

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menetapkan kawasan Baluran menjadi kecamatan di Kabupaten Situbondo. Jawa Timur, agar kawasan itu tidak identik dengan Kabupaten Banyuwangi. Situbondo dan Banyuwangi memang berbatasan.

    “Ini strategi pengembangan kepariwisataan,” kata Rio kepada Beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Nama Baluran diambil dari nama gunung di sana dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Banyuputih. Di sini terletak kawasan taman nasional yang dikenal julukan “Africa van Java” atau “Little Africa in Java”.

    Dengan luas 25 ribu hektare, Taman Nasional Baluran memliki bentang alam mirip savana Afrika yang dihuni berbagai jenis flora dan fauna, seperti rusa dan banteng.

    Rencana penetapan Baluran menjadi kecamatan in merupakan respons dari keluhan dari masyarakat pelaku wisata Situbondo. Selama ini Baluran identik dengan Kabupaten Banyuwangi, karena setiap paket promo wisata Banyuwangi senantiasa menawarkan Baluran sebagai salah satu destinasi.

    Rio sempat menyampaikan rencana penetapan Baluran sebagai kecamatan di sebuah forum literasi. “Saya menyampaikan niatan agar nama Baluran biar tidak terlalu sering dipakai oleh tetangga,” katanya.

    Rencananya itu sempat memunculkan reaksi sentimen dari warganet Banyuwango. Rio diserang di media sosial. Namun dia justru bersyukur dengan munculnya reaksi tersebut.

    “Dari situ akhirnya publik tahu, bahwa Baluran adalah Situbondo. Selama ini kan jarang ada yang mau menyebutkan itu wilayah Situbondo. Bahkan kita bisa cek paket-paket wisata menyebutkan itu Baluran, Banyuwangi,” kata Rio.

    “Bahkan sekelas menteri saja, Pak Muhaimin (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar) baru ngeh kalau Baluran itu wilayah Situbondo,” kata Rio.

    Rio sebenarnya tidak mempermasalahkan masyarakat Banyuwangi memanfaatkan Baluran untuk jasa pariwisata selama ini. “Tidak masalah. Cuma kan perlu juga mereka memikirkan branding Situbondo. Jangan semuanya Banyuwangi,” katanya.

    Namun Rio juga menantang kesiapan pelaku pariwisata Situbondo untuk memaksimalkan potensi Baluran. “Ini pertarungan kompetisi jasa wisata. Arenanya sudah mau saya buat nih. Sekarang kemauan dari (pelaku wisata) Situbondo ada tidak? Jangan cuma mengeluh, jangan cuma komplain,” katanya.

    Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini tengah menggoda dan membangkitkan kebanggaan generasi muda Situbondo terhadap daerah mereka sendiri.

    “Kita harus akui Situbondo itu skala ekonominya kecil. Tapi apakah opportunity dan kondisi itu membuat kita menjadi lemah, lalu mengatakan: ‘enggak usahlah sudah kalah’? Tidak. Saya tidak mau begitu. Kita mau kejar. Infrastrukturnya mau kita perbaiki,” kata Rio.

    Bupati Rio mengaku kebijakannya itu didukung Taman Nasional Baluran. “Literasi kepariwisataan kita buka. Akhirnya muncul banyak gagasan. Saya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan,” katanya. [wir]