Xcloud.id

Organisasi: HMI

  • Ketika istana jadi ruang dialog rakyat

    Ketika istana jadi ruang dialog rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Pada Kamis (4/9) malam, pemerintah membuka pintu Istana Negara, Jakarta, bagi para demonstran agar bisa berdialog di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang belakangan ini kembali diuji.

    Langkah menghadirkan forum resmi di dalam istana dipandang sebagai strategi yang lebih terarah demi meredam eskalasi ketegangan. Alih-alih, terus bergulir di jalanan yang rentan ricuh dan disusupi provokator.

    Selepas adzan magrib, sebanyak 15 delegasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terbagi atas dua kutub kekuatan massa kaum pemuda, tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka berjalan tergesa dari arah Gedung Kementerian Sekretariat Negara menuju Istana Negara via pintu gerbang pilar.

    Masing-masing pemuda dikawal dua hingga empat petugas keamanan istana berpakaian putih. Raut wajah mereka seakan menyiratkan pesan untuk menahan diri berkomentar kepada awak media, sebelum dialog digelar.

    Delegasi itu tampil dengan gaya kelompoknya masing-masing. Misalnya, Bagas Kurniawan yang berpeci hijau-hitam dengan pita putih berumbai 17 helai, khas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Ketua Umum HMI itu, memboyong para pemimpin organisasi ekstra kampus bernama Aliansi Cipayung, terdiri atas HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    Dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), hadir I Wayan Darmawan selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan ikat kepala udeng khas Bali. Selain itu, juga ada Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti yang berkalung salib di lehernya.

    Aliansi Cipayung adalah forum persatuan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang lahir pada 1972 di Cipayung, Bogor, untuk menyatukan suara gerakan mahasiswa dalam merespons isu-isu kebangsaan yang berkembang kala itu.

    Sejak awal, aliansi ini diposisikan sebagai kekuatan untuk mengawal demokrasi, terutama ketika negara menghadapi situasi krisis yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa.

    Di luar itu, juga hadir Pasha Fazillah Afap selaku Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

    BEM SI adalah koordinator antar-BEM kampus yang berdiri sejak awal 2000-an, berperan sebagai motor penggerak demonstrasi besar lewat kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan fokus pada isu-isu strategis, seperti demokrasi, pendidikan, kesejahteraan, hingga lingkungan.

    Jumlah perwakilan yang hadir untuk menyampaikan keterangan, usai berdialog tak sampai separuh list undangan yang disebar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada 37 OKP, beberapa hari sebelumnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertemuan Pimpinan DPR dan Mahasiswa Jadi Momentum Transparansi Proses Politik Nasional

    Pertemuan Pimpinan DPR dan Mahasiswa Jadi Momentum Transparansi Proses Politik Nasional

    JAKARTA – Beberapa waktu lalu, pimpinan DPR mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025.

    Langkah DPR tentu menjadi fenomena luar biasa karena suara publik tak lagi menggema di jalanan tapi berhasil menembus mejapParlemen.

    Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas menilai pertemuan antara DPR dan perwakilan mahasiswa yang diselenggarakan kemarin memiliki makna strategis dalam demokrasi.

    Hal tersebut dianggap sebagai ruang komunikasi dua arah antara kekuatan politik formal dan kekuatan sipil muda.

    “Saya melihat ini sebagai momen penting yang akan mendorong transparansi dan inklusivitas dalam proses politik kita hari ini, bukan sekadar seremoni belaka karena hal ini tentunya membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini kerap mandek di ruang kekuasaan,” ujar Hairunnas dalam keterangan dikutip Sabtu, 6 September.

    Menurut Hairunnas, tuntutan mahasiswa mulai dari pembentukan tim investigasi independen, pengusutan kekerasan aparat, pembebasan demonstran, hingga desakan atas pengesahan RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran sebagai suara moral dan pengingat nurani bangsa.

    “Di sisi lain, saya melihat dari potret DPR, terutama permintaan maaf dari Sufmi Dasco dan komitmen reformasi internal DPR yang disebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani menjadi sinyal positif, meski masih perlu dibuktikan dalam realisasinya,” ungkapnya.

    “Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesediaannya untuk menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai bahan evaluasi. Ini menunjukkan adanya potensi pergeseran budaya politik di parlemen, dari sekadar defensif menjadi lebih reflektif dan responsif terhadap tuntutan yang disampaikan,” sambung Hairunnas.

    Peneliti Spektrum Politika Institute itu juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang awal untuk konsolidasi demokrasi yang lebih inklusif dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi. Namun demikian, menurut Hairunnas, output yang diharapkan dari pertemuan itu adalah langkah nyata dari para pemangku kebijakan.

    “Mulai dari pembentukan tim investigasi independen, sebab DPR secara konstitusional dan politik memiliki peran strategis dalam membentuk dan mendorong pembentukan tim investigasi, terutama jika berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan publik, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM, dalam hal ini kematian Affan Kurniawan,” sebutnya.

    Hairunnas menyoroti hasil dari pertemuan dengan mahasiswa adalah termasuk mendorong Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad untuk memastikan DPR akan membahas RUU Perampasan Aset.

    Hal ini menanggapi tuntutan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang mendesak pengesahan RUU tersebut sebagai bagian dari reformasi legislatif yang transparan dan partisipatif.

    Adapun Sufmi Dasco menyatakan pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas sejumlah tuntutan mahasiswa, salah satunya pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Hairunnas menilai percepatan pembahasan RUU ini menjadi krusial mengingat tarik ulur yang telah berlangsung terlalu lama, padahal urgensinya semakin nyata dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    “RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan sebagai refleksi kehendak rakyat yang menolak segala bentuk impunitas,” ujar Hairunnas.

    Hairunnas menyebut, pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi bukti konkret komitmen DPR terhadap reformasi kelembagaan yang selama ini didengungkan. Jika tidak, maka komitmen itu dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa makna.

    Di sisi lain, Hairunnas menilai mahasiswa dan masyarakat sipil juga perlu mengapresiasi langkah awal DPR serta dukungan dari sejumlah partai politik yang telah menunjukkan sinyal positif untuk mempercepat pembahasan, dengan tetap mengawal prosesnya agar berjalan akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

    “Pada akhirnya, saya berharap mahasiswa pun akan tetap mengawal secara konsisten narasi perjuangannya agar tetap fokus dan berdampak. Sebab, bagi saya demokrasi tidak hanya dibangun lewat demonstrasi atau forum dengar pendapat, tapi lewat konsistensi tindakan setelahnya,” ucap Hairunnas.

    “Pertemuan ini penting, tapi nasib tuntutan publik akan bergantung pada siapa yang berani mengubah kata menjadi kerja,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, pimpinan DPR menerima sejumlah perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September.

    DPR mengundang para mahasiswa untuk berdialog dan menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada 25-31 Agustus 2025.

    Adapun perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

    Perwakilan mahasiswa yang hadir di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, dan HMI DIPO.

    Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk yang tertuang dalam tuntutan bertajuk ’17+8 Tuntutan Rakyat’. BEM UI mengusulkan agar dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar dalam aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus 2025.

    Kemudian, BEM Nusantara yang mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hingga HMI DIPO yang meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri agar membebaskan mahasiswa yang ditahan.

  • Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
    Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
    “Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
    Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
    Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
    Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
    “Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
    Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
    Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
    Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
    Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
    serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
    Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
    Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
    “Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
    Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
    Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
    Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
    Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
    Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
    Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
    “Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
    Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
    Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
    Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
    “Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
    “Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku prihatin atas adanya undangan terhadap perwakilan mahasiswa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    “Semalam, kawan-kawan kami terpaksa menjejakkan kakinya di Istana. Bagi kami, itu harus saya sampaikan rasa prihatin,” kata Tiyo kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Menurut dia, pertemuan pihak pemerintah dengan perwakilan mahasiswa di Istana hanyalah sebatas simbolisme politik.
    “Hari ini yang dibutuhkan rakyat bukan simbolisme politik. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebijakan yang benar,” kata Tiyo.
    Ia menambahkan, simbolisme politik yang tidak substantif tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia.
    “Simbolisme politik semacam parasetamol yang meredakan nyeri masyarakat tapi nggak mengobati apa pun,” kata dia.
    Senada dengan Tiyo, Farell Faiz, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai simbolisme politik justru bisa memecah belah gerakan mahasiswa.
    “Kami sendiri menolak berbagai bentuk simbolisme politik yang pada akhirnya memecah gerakan yang kita lakukan. Karena itu tentunya sangat menyakiti hati rakyat,” kata Farell.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima masuk ke Kompleks Istana, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) untuk menyampaikan aspirasinya.
    Pantauan
    Kompas.com
    dari lokasi, para perwakilan BEM hingga organisasi mahasiswa mulai berdatangan sejak pukul 18.30 WIB dengan menggunakan jaket almamater masing-masing kampus dan lembaga.
    Mayoritas mahasiswa yang datang bungkam dan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka berjalan cepat didampingi oleh protokol Istana yang menggandeng mereka di sisi kanan dan kiri.
    Sebagian mahasiswa juga berlari masuk ke dalam Istana saat ingin diwawancarai wartawan.
    Jika merujuk dari jaket almamater yang mereka kenakan, mahasiswa yang hadir berasal dari organisasi BEM Nusantara, PB HMI DIPO, PB HMI MPO, KMHDI, GMNI, dan beberapa organisasi lainnya.
    Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, mengungkapkan ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo.
    “Beberapa aspirasi dari kami, itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru. Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerusuhan Tak Rambah Jember, Bupati Fawait Minta Birokrat Jaga Perasaan Rakyat

    Kerusuhan Tak Rambah Jember, Bupati Fawait Minta Birokrat Jaga Perasaan Rakyat

    Jember (beritajatim.com) – Saat kerusuhan merambah sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan Kediri, Kabupaten Jember justru aman dan kondusif. Bupati Muhammad Fawait sempat mengajak dialog sejumlah organisasi kemahasiswaan.

    “Alhamdulillah, sampai hari ini Jember masih dalam keadaan yang sangat kondusif. Tentu keadaan kondusif ini bukan kerja seorang saja, tapi karena peran dari semua pihak di Kabupaten Jember,” kata Fawait, Jumat (5/9/2025).

    Kondusivitas di Jember, menurut Fawait, tak lepas dari antara lain peran mahasiswa, pengemudi ojek online, TNI Polri, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Tentu ke depan kami akan terus berusaha menjaga supaya Jember tetap adem, tetap tetap kondusif,” katanya.

    Menurut Fawait, Jember saat ini sedang mengatasi persoalan kemiskinan. “Kita tahu hari ini Jember tertinggi kemiskinan ekstremnya se-Jawa Timur,” katanya.

    “Kemudian investasi kita tahun-tahun kemarin sempat terkoreksi sampai terparah itu turun 51 persen sekian. Kemudian pariwisata kita sepuluh tahun terakhir ini babak belur, sehingga hari ini Jember sedang berikhtiar untuk bisa bangkit kembali,” kata Fawait.

    Dengan suasana kondusif, Fawait yakin Jember akan semakin maju. “Angka kemiskinannya harus turun. Investasi harus kembali menggeliat di Jember. Pariwisata juga harus menggeliat,” katanya.

    Fawait juga mengimbau seluruh aparat birokrasi untuk menjaga perasaan masyarakat. “Saya ke mana-mana ketika berdinas, memakai Avanza. Di Jember kami memakai baju-baju lokal, merek lokal,” katanya.

    Fawait ingin menjaga perasaan masyarakat Jember melalui tindakan dan keteladanan, terutama perasaan warga yang masih berada di garis kemiskinan.

    “Bukan tidak boleh kita memakai barang yang bagus, yang mewah. Tetapi selama Jember angka kemiskinannya, terutama miskin ekstrem, masih tinggi, saya pikir tidak pas ketika bertemu rakyat Jember, kita memakai baju dan lain sebagainya yang glamor,” katanya.

    Fawait membenarkan, kehidupan pejabat Pemerintah Kabupaten Jember berkecukupan. “Tapi saya bilang juga ke mereka, selama menjadi pejabat publik, maka selama itu pula kita harus peka terhadap apa yang dirasakan rakyat, terutama rakyat yang masih ada di garis kemiskinan apalagi miskin ekstrem,” katanya.

    Seluruh pejabat Pemkab Jember, kata Fawait, harus menjaga sikap. “Dimulai dari berpenampilan yang bisa peka terhadap masyarakat Kabupaten Jember. Pelayanan publik harus ditingkatkan di Kabupaten Jember,” katanya.

    Bupati Fawait Dikritisi Mahasiswa
    Menjaga situasi tetap kondusif, Fawait berjanji akan terus berkomunikasi dengan semua elemen di Jember. Salah satu upaya yang sudah dilakukannya adalah mengundang pengurus sejumlah organisasi mahasiswa ekstra kampus di Hotel Rembangan, Minggu (31/8.2025).

    Dalam kesempatan itu, menurut Ahmad Ridwan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember, yang hadir dalam pertemuan itu, Bupati Fawait menjelaskan program Pemkab Jember seperti beasiswa, fasilitas kesehatan Universal Health Coverage, dan pengaktifan kembali bandara.

    Ridwan memilih tidak menanggapi paparan program Pemkab Jember tersebut. “Kami menyatakan forum malam itu tidak pas diadakan, mengingat kondisi bangsa masih memanas. Masyarakat dan mahasiswa masih dalam suasana duka dan marah kepada para pejabat dan aparat,” katanya.

    Ridwan tidak tidak ingin pertemuan itu dibingkai sebagai aliansi kedekatan HMI dengan pemerintah. “Saya juga bilang agar Pemkab Jember tidak membuat konten kegiatan itu di media, agar tidak memunculkan framing dan memecah aliansi (mahasiswa),” katanya.

    “Meski yang hadir saat itu juga masih banyak membahas program Pemkab Jember, tapi di akhir acara, closing statement dari Forkompimda mengatensi apa yang HMI sampaikan, bahwa boleh aksi tapi tetap menjaga kondusifitas dan tidak anarkis,” kata Ridwan.

    Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memilih tidak memenuhi undangan ‘Ngopi Bareng Gus Bupati’ dari Bupati Fawait.

    Ketua PMII Cabang Jember Ahmad Fathu Fikron Musthofa memilih tidak datang untuk menjaga etika dan tak ingin ada prasangka. “Di tengah ketengangan negara ini, kami tidak ingin memicu konflik yang semakin memanas. Tidak hanya represi aparat, tapi arus informasi yang tidak dapat dibendung, yang entah benar atau tidaknya, juga menjadi pemicu memanasnya kondisi yang terjadi akhir-akhir ini,” katanya.

    Sementara itu Ketua DPC GMNI Jember Abdul Aziz Al Fazri mengatakan, penolakan itu wujud konsistensi perjuangan kami yang selalu berpihak kepada rakyat.

    “Kami menilai, agenda semacam itu dikhawatirkan hanya menjadi ruang seremonial yang berpotensi membungkam kemurnian gerakan mahasiswa dan rakyat,” kata Aziz.

    GMNI menegaskan, perjuangan tidak boleh dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan atau diarahkan sekadar menjadi legitimasi formal belaka. “Kami tidak akan terjebak pada ruang-ruang pencitraan, melainkan akan terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gerakan kritis, progresif, dan berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Aziz. [wir]

  • Perwakilan Mahasiswa Desak Pembebasan Aktivis saat Dialog di Istana Semalam

    Perwakilan Mahasiswa Desak Pembebasan Aktivis saat Dialog di Istana Semalam

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa mengunjungi Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya pembebasan aktivis yang ditangkap saat demonstrasi pekan lalu.

    Adapun perwakilan pemerintah yang menemui mahasiswa yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

    Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari audiensi bersama DPR pada Rabu (3/9/2025).

    Usai berdialog, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad mengatakan salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah mendesak pembebasan aktivis di berbagai daerah.

    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” katanya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Senada, Ketua Umum HMI, Bagas Kurniawan menegaskan kepada pemerintah agar tidak ada lagi kriminalisasi aktivis. Dia mengajukan pembentukan report atau crisis desk untuk mendata para aktivis yang mengalami kriminalisasi.

    “Baik, jadi kami menambahkan, jadi tadi kami mengusulkan bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pembungkaman suara aktivis jadi kita sama-sama membuat report dan crisis desk untuk kita sebagai civil society, khususnya organisasi-organisasi ini mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia,” kata Bagas.

    Bagas mengatakan pemerintah sudah setuju dengan usulan tersebut. Dia berharap pemerintah melakukan perbaikan dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan tuntutan yang telah disampaikan sudah ditampung oleh pemerintah, kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu akan disampaikan Sekretaris Negara, dan akan dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tapi ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan,” jelasnya, seperti dilansir Bisnis.com.

    Dia berharap agar diskusi mahasiswa dengan pemerintah dapat terus berjalan tanpa menunggu kondisi genting seperti saat ini.

  • Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

    Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

    Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin penggunaan Istana Negara untuk menerima perwakilan mahasiswa.
    Hal itu ia sampaikan saat membuka pertemuan dengan lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, Kepala Negara juga menitipkan salam hormat kepada para mahasiswa yang hadir.
     
    Prabowo sendiri berhalangan hadir lantaran menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
    Meski begitu, Prabowo disebut berpesan agar seluruh aspirasi mahasiswa disampaikan ke pemerintah.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Dalam pertemuan itu, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang berkenan hadir di Istana untuk berdialog dengan pemerintah.
    Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ujar dia.
    Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo sendiri didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro.
    Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
    Brian menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
    “Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
    Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
    “Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.
     
    Setelah pertemuan itu, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
    Mereka juga mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
    Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
    “Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

    Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa Nasional 5 September 2025

    Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Di situ, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
    Brian sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
    “Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
    Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
    “Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.
    Selepas pertemuan, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
    BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
    Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
    “Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Mensesneg, BEM SI dan Cipayung Plus Minta Investigasi Dugaan Makar

    Temui Mensesneg, BEM SI dan Cipayung Plus Minta Investigasi Dugaan Makar

    Jakarta –

    Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk meminta investigasi dugaan makar pascademo besar-besaran di berbagai daerah.

    “(Aspirasi) Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif, seperti itu,” kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai audiensi.

    Pasha mengatakan pihaknya mendesak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan pemerintah. Selain itu, lanjut dia, BEM SI Kerakyatan meminta Prabowo agar membentuk tim investigasi dugaan makar.

    “Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” katanya.

    Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial juga disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.

    “Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.

    “Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” imbuhnya.

    Ketum GMNI Risyad Fahlefi mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi mengenai kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa yang melakukan demo di berbagai daerah. Risyad meminta para aktivis mahasiswa segera dibebaskan.

    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” katanya.

    Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pemerintah harus bersungguh-sungguh membenahi seluruh institusi. Dia mendorong m institusi pemerintah berjalan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat.

    “Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak,” kata Bagas.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/maa)

  • Respons Ketum Partai Golkar dan Demokrat soal 17+8 Tuntutan Rakyat – Page 3

    Respons Ketum Partai Golkar dan Demokrat soal 17+8 Tuntutan Rakyat – Page 3

    Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

    Adapun ’17+8 Tuntutan Rakyat’ belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

    Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

    Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.