Organisasi: HMI

  • Polisi Keroyok Kader HMI di Mamuju, 7 Orang Disanksi Patsus

    Polisi Keroyok Kader HMI di Mamuju, 7 Orang Disanksi Patsus

    Makassar, CNN Indonesia

    Seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mamuju, Sulawesi Barat, dikeroyok sejumlah anggota polisi. Anggota HMI itu sebelumnya sempat menegur dua orang anggota polisi yang datang ke asrama putri Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM-Mateng)

    Akibat peristiwa itu, sejumlah polisi diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulbar. Tujuh orang dijatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus).

    “Benar, anggota yang terlibat sebanyak tujuh orang dan telah dipatsus,” kata Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Slamet Wahyudi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Slamet menjelaskan awalnya, pada Rabu (1/1) sekitar pukul 07.30 WITA, Bripda SA dan Bripda IA mendatangi asrama putri IPM-Mateng. Mereka mau menemui kekasih Bripda SA.

    Saat di asrama putri, kedua polisi itu ditegur korban, sehingga terjadi cekcok berujung perkelahian. Kemudian, Bripda SA dan Bripda IA memanggil rekan-rekannya dan mengeroyok korban.

    “Kronologisnya dari HMI yang dulu memukul, karena (polisi) ini (dipukul), akhirnya teman-temannya, tapi karena datang banyak orang akhirnya terjadilah saling berantem,” kata dia.

    Setelah peristiwa itu, massa HMI mendatangi Polres Mamuju. Mereka menuntut anggota polisi yang menganiaya kader mereka ditangkap. Sempat terjadi demonstrasi yang berlangsung malam hari.

    Massa berhenti berunjuk rasa setelah Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar menemui massa HMI dan meminta maaf atas peristiwa tersebut.

    “Tadi malam (Rabu) Kapolda langsung (datang), ada oknum anggota diberikan tindakan tegas sesuai aturan, kapolda minta maaf,” ujar Slamet.

    “Anggota baru, perintah kapolda langsung ditindak tegas hari ini sudah dipatsus. pokoknya anggota yang melanggar kita akan langsung tindak tegas,” tegasnya.

    (mir/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPN Bandung Selesaikan Tahap Pengadaan Tanah Flyover Nurtanio

    BPN Bandung Selesaikan Tahap Pengadaan Tanah Flyover Nurtanio

    JABAR EKSPRES – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandung bersama dengan Pemerintah Kota Bandung telah menyelesaikan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Nurtanio yang melintasi ruas Jalan Abdurahman Saleh dan Jalan Nurtanio.

    Proyek ini membutuhkan 50 bidang tanah dengan luas total 1.947 m² yang tersebar di Kelurahan Garuda dan Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, serta Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo.

    Penyerahan hasil pengadaan tanah ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada hari Selasa, 31 Desember 2024. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yuliana kepada perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Baca juga : BPN Kota Bandung Terima Audiensi HMI Cabang Bandung Bahas Koordinasi dan Kerja Sama Pertanahan

    Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Bandung, Arifin beserta jajaran pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

    Pengadaan tanah ini telah melalui berbagai tahapan penting, antara lain:

    1. Inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh satgas A dan satgas B.

    2. Pengumuman Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah (PBT) di kecamatan dan kelurahan terkait.

    3. Penilaian atas tanah yang dilakukan oleh KJPP Anton & Rekan.

    Baca juga : Indikasi Mafia Tanah, Warga Dago Elos Kembali Datangi Kantor ATR/BPN Kota Bandung

    4. Penyampaian hasil penilaian kepada pihak terkait, disertai musyawarah untuk menentukan bentuk ganti kerugian.

    Hingga saat ini, ganti kerugian berupa uang telah diserahkan untuk 44 objek bidang tanah. Adapun 6 bidang tanah lainnya diselesaikan melalui penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

    Proyek ini diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan mobilitas warga di kawasan tersebut.

  • Dialog Interaktif Organisasi Perempuan: Perempuan Cerdas Berikan Sumbangan Besar Wujudkan Generasi Emas 2045

    Dialog Interaktif Organisasi Perempuan: Perempuan Cerdas Berikan Sumbangan Besar Wujudkan Generasi Emas 2045

    Sumenep (beritajatim.com) – Kaum perempuan dinilai punya andil besar dalam membentuk generasi emas 2045. Karena itu, diperlukan perempuan-perempuan cerdas secara holistik.

    “Perempuan cerdas adalah aset berharga bagi keluarga dan masyarakat. Pengembangan kecerdasan perempuan secara holistik sangat penting untuk mencapai generasi emas. Dengan meningkatkan aset pendidikan, kesempatan, dan dukungan bagi perempuan, maka ini akan membuka potensi besar dalam mewujudkan generasi emas yang sehat, berkarakter, inovatif, dan unggul,” kata Psikolog klinis RSUD Syaiful Anwar Malang, Dini Latifatun Nafiati.

    Dini berada di Sumenep pada Sabtu (28/12/2024) mengisi Dialog Interaktif Milad ke-26 Forhati yang digelar Forhati Majelis Daerah Sumenep. Forhati atau Forum Alumni HMI- wati (sebutan untuk aktivis perempuan di HMI: red), merupakan wadah organisasi kaum perempuan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dini adalah salah satu Presidium Majelas Wilayah Forhati Jawa Timur.

    “Ada beberapa strategi membangun generasi emas. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan literasi, menumbuhkan empati terhadap sesama, dan memilili karakter adaptif,” papar Dini.

    Namun menurutnya, ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi perempuan. Salah satunya diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya dukungan. “Tantangan itu yang kadang melemahkan kiprah kaum perempuan. Beberapa kasus KDRT sering kita dengar terjadi di berbagai daerah. Ini masih menjadi PR kita bersama,” ujarnya.

    Senada dengan itu, pemateri yang lain, Juawairiyah meyakini bahwa perempuan cerdas itu mampu berpikir kritis dan pandai mengelola emosi dan masalah. “Untuk menjadi cerdas itu harus terdidik, sehat mental, soft skill nya bagus, dan berintegritas,” tegasnya.

    Juwairiyah merupakan aktivis perempuan di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Dia juga merupakan penulis yang aktif, mulai puisi, cerpen, hingga novel. Ada beberapa novel, kumpulan cerpen, serta antologi puisi karyanya yang telah diterbitkan.

    “Indonesia emas 2045 itu akan mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Nah, kapan kita harus mempersiapkan Indonesia Emas? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ucapnya disambut tepuk tangan peserta. (tem/kun)

  • Sebut Mahfud MD Gagal, Ini Profil dan Harta Kekayaan Habiburokhman

    Sebut Mahfud MD Gagal, Ini Profil dan Harta Kekayaan Habiburokhman

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman menilai bahwa eks Menkopolhukam Mahfud MD merupakan orang yang gagal.

    Pernyataan itu dilontarkan saat Habiburokhman merespons soal kritikan Mahfud MD terhadap wacana pengampunan koruptor melalui denda damai yang menuai polemik.

    “Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum, apa yang mau dinilai oleh Mahfud MD,” ujarnya di kompleks Senayan, Jumat (27/12/2024). 

    Lantas, siap sebenarnya Habiburokhman?

    Profil Habiburokhman

    Disitat dalam situs fraksigerindra.id, Habiburokhman lahir di Metro, Lampung, 17 September 1974. Dia mengemban pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

    Semasa kuliah, Habiburokhman aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL).

    Dia juga dikenal sebagai aktivis yang rajin memimpin demonstrasi di era 1998-an atau saat Presiden ke-2 Soeharto menjabat.

    Kemudian, Habiburokhman sempat mendirikan serikat pengacara pada 2005 hingga mendirikan kantor hukum bisnis di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pada 2010 Habiburokhman resmi menjadi kader Gerindra dan langsung ditunjuk sebagai Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina.

    Dua tahun berselang, dia didapuk sebagai pemimpin Tim Advokasi Jakarta Baru atau kelompok Advokat yang membela kepentingan hukum Jokowi-Ahok saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun, Habiburokhman sempat menjadi Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

    Tak berhenti disitu, politisi Gerindra ini mendirikan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang diklaim berperan dalam kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

    Lebih jauh, Habiburokhman juga ditunjuk sebagai Jubir Hukum Pasangan Calon Prabowo Sandi pada Pilpres pada 2019. Di tahun yang sama, dia kemudian lolos menjadi anggota parlemen fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.

    Sebagai anggota legislatif, Habiburokhman mengemban tugas di Komisi III. Kini, dia mendapatkan amanah sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

    Harta Kekayaan Habiburokhman

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditayangkan di situs resmi KPK, total harta kekayaan Habiburokhman mencapai Rp9,6 miliar.

    Mayoritas, harta kekayaan Habiburokhman berada pada aset tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor hingga Jakarta Selatan. Totalnya, mencapai Rp8,1 miliar.

    Kemudian, untuk membantu mobilitasnya, pria asal Lampung ini memiliki Toyota Alphard (2022) senilai Rp1 miliar. Selain itu, dia juga memiliki harta kas dan setara kas sebesar Rp500 juta.

  • Disebut Orang Gagal, Mahfud MD Kembali Bahas Prabowo di Hadapan Kader HMI

    Disebut Orang Gagal, Mahfud MD Kembali Bahas Prabowo di Hadapan Kader HMI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon wakil presiden, Mahfud MD mendukung pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo sudah sejalan dengan peta Indonesia Emas.

    Menurut Mahfud MD, pemerintahan saat ini juga telah memiliki modal sosial yang cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Tinggal penguatan pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    “Ya, sedang menuju ke era Indonesia Emas kita, modal sosial politiknya sudah ada tinggal SDM-nya saja,” ucap Mahfud MD dalam sambutannya pada acara HUT ke-58 Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Grand Sahid, Jakarta, Jumat (27/12/20204).

    “Ya, harus didukung, kan Prabowo yang terpilih jadi presiden. Jadi, harus didukung apa yang dilakukan untuk kemajuan bangsa,” tegasnya lebih jauh.

    Ketua Dewan Pakar KAHMI itu mengatakan, tanda Indonesia sudah mencapai era emas 2045 adalah ketika angka kemiskinan sudah semakin minim. Pendapatan per kapita Indonesia pun diproyeksikan sudah mencapai 24 ribu Dolar AS ketika memasuki era Indonesia Emas 2045.

    Selain itu, tingkat masyarakat yang mengenyam pendidikan pun sudah semakin tinggi, sehingga kualitas SDM bangsa Indonesia semakin membaik.

    “Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di angka 4.700 Dolar AS. Untuk mendongkrak pendapatan perkapita bangsa, perlu kebijakan dan langkah strategis agar dapat memajukan bangsa,” kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

  • Mahfud MD Sebut Program Prabowo Sejalan dengan Peta Indonesia Emas 2045

    Mahfud MD Sebut Program Prabowo Sejalan dengan Peta Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai program yang saat ini digulirkan Presiden Prabowo Subianto sudah sejalan dengan peta menuju Indonesia Emas 2045.

    “Iya iya, sedang menuju ke sana [Indonesia Emas] kita. Modal sosial politiknya ada tinggal SDM nya saja,” kata Mahfud usai menghadiri acara HUT Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam [Kahmi] di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Mahfud saat menjadi pembicara kunci di acara HUT Kahmi, tanda Indonesia sudah mencapai era emas 2045 adalah ketika angka kemiskinan sudah semakin mengecil.

    Pendapatan per kapita Indonesia pun diproyeksikan sudah mencapai US$24.000 ketika sudah memasuki era Indonesia Emas 2045.

    Selain itu, tingkat masyarakat yang mengenyam pendidikan pun sudah semakin tinggi sehingga kualitas SDM bangsa semakin membaik.

    Saat ini, lanjut Mahfud, pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di angka US$4.700. Untuk mendongkrak pendapatan perkapita bangsa, Mahfud menilai perlu kebijakan dan langkah strategis agar dapat memajukan bangsa.

    Kebijakan dan langkah-langkah strategis itu dapat lahir dari pemikiran-pemikiran kader HMI yang tersebar di seluruh lini pemerintahan.

    Mahfud menilai saat ini banyak kader HMI yang memiliki kualitas pendidikan baik dan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa.

    Melalui dukungan kader-kader HMI terhadap seluruh program Prabowo Subianto, Mahfud yakin Indonesia akan dengan mudah mencapai era emas di 2045.

    “Ya harus didukung, kan dia [Prabowo] yang terpilih [jadi presiden] jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan Hakim MK tersebut.

    Di saat yang sama, Koordinator Presidium Kahmi Herman Khaeron juga memiliki pandangan yang sama tentang Indonesia Emas 2045.

    Dia menilai Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan hiliriasai perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan penguatan program ketahanan pangan.

    Herman pun yakni HMI dan Kahmi dapat berkontribusi di bidang hilirisasi perekonomian dan penguatan SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Karena 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” tutup Herman.

  • 611 personel jaga aksi tolak PPN 12 persen di Patung Kuda

    611 personel jaga aksi tolak PPN 12 persen di Patung Kuda

    Ilustrasi – Pengamanan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat/am.

    611 personel jaga aksi tolak PPN 12 persen di Patung Kuda
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian mengerahkan sebanyak 611 personel gabungan guna menjaga aksi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

    “Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke kawasan Istana Negara.

    Kepolisian memfokuskan pengamanan di kawasan Sapta Pesona (Gambir) sebanyak 165 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 115 personel, lalu di Istana Negara 92 personel dan sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat. Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” katanya.

    Susatyo menyebutkan personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Adapun aksi penolakan kenaikan PPN ini diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta di Silang Monas Barat Daya atau depan Patung Kuda sekitar pukul 13.00 WIB dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pukul 15.00 WIB.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Sumber : Antara

  • Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mahfud MD Siap Dukung Program Prabowo Subianto – Halaman all

    Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mahfud MD Siap Dukung Program Prabowo Subianto – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD menyoroti soal cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Polhukam) itu menyatakan, dirinya merasa optimistis Indonesia bisa mencapai cita-cita itu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke 58 tahun, di Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2024) malam.

    “Ya optimis karena itu (cita-cita) kan dalam kerangka peta jalan, ya bagus lah,” kata Mahfud kepada awak media.

    Dengan begitu, Mahfud menyatakan, dirinya menjadi salah satu sosok yang turut mendukung tercapainya cita-cita itu.

    Adapun, Ketua Dewan Pakar KAHMI itu juga mengutarakan kalau dia akan ikut sepakat dengan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ya harus didukung, kan dia (Prabowo) yang terpilih (jadi Presiden) jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan kontestan Pilpres 2024 itu.

    Kekinian kata Mahfud, Indonesia memang berada pada track pencapaian Indonesia Emas.

    Salah satunya, dia menggambarkan soal makin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia dari berbagai era kepala negara.

    Dimana saat ini kata Mahfud, tingkat kemiskinan Indonesia setelah lengsernya Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai 9,3 persen.

    “Iya iya, sedang menuju ke saja kita. Modal sosial politiknya ada, tinggal SDM-nya aja,” kata dia.

    Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Presidium KAHMI Herman Khaeron yang menyatakan rasa optimisnya kalau cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai.

    Kata dia, hal itu bahkan sudah diutarakan oleh Mahfud MD, dengan mengajak seluruh kader KAHMI dan HMI bisa membantu jalannya program pemerintah.

    “Tentu terhadap peningkatan berbagai kemampuan anak bangsa untuk bisa sampai kepada tujuan berbangsa dan bernegara, apalagi cita-citanya sudah definitif 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” kata dia.

    Politikus DPP Partai Demokrat itu juga menggaris bawahi pernyataan Mahfud MD.

    Dimana dirinya menyatakan, target Indonesia mencapai angka 0 persen kemiskinan bukan tidak mungkin terjadi usia 100 tahun Indonesia merdeka.

    “Karena kalau melihat dari trennya, semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, kemiskinan terus turun, pada waktu zaman penjajahan Belanda, era penjajahan Jepang kita 100 persen kemiskinannya dan turun terus,” kata dia.

    “Dan inilah yang kemudian nanti pada sampai titik dimana Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang rakyatnya sejahtera, negaranya makmur, berdaulat dan tentu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini,” tandas Herman. (*)

  • Kawal Aksi Demo Tolak PPN 12 Persen, 611 Personel Siaga di Bundaran Patung Kuda & Depan Istana – Halaman all

    Kawal Aksi Demo Tolak PPN 12 Persen, 611 Personel Siaga di Bundaran Patung Kuda & Depan Istana – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mengerahkan sebanyak 611 personel guna mengamankan aksi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

    Personel terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

    Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan Sapta Pesona (Gambir) sebanyak 165 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 115 personel, lalu di Istana Negara 92 personel, dan sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Personel diimbau tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Adapun aksi penolakan kenaikan PPN ini diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta di Silang Monas Barat Daya atau depan Patung Kuda sekitar pukul 13.00 WIB dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pukul 15.00 WIB.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. 

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

  • Wartawan TV Swasta Diduga Dipukul Oknum Polisi Berpangkat Kombes Saat Meliput Demo Ricuh di Gorontalo

    Wartawan TV Swasta Diduga Dipukul Oknum Polisi Berpangkat Kombes Saat Meliput Demo Ricuh di Gorontalo

    Gorontalo, Beritasatu.com – Seorang wartawan televisi (TV) swasta nasional, Ridha Yansa, diduga mengalami kekerasan dari seorang oknum perwira polisi berpangkat kombes saat sedang meliput aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Insiden ini terjadi pada Senin (23/12/2024), di depan Mapolda Gorontalo.

    Aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Badko Sulawesi Utara, Gorontalo ini menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Gorontalo. Massa aksi sempat membakar ban di pintu gerbang Mapolda Gorontalo, tetapi situasi berubah menjadi kacau saat polisi mencoba memadamkan api dan menangkap beberapa peserta aksi.

    Menurut pengakuan Ridha Yansa, ia sedang mengambil foto dan video saat aksi masih berlangsung kondusif. Namun, saat massa mulai membakar ban dan api dipadamkan oleh pihak kepolisian, situasi berubah menjadi ricuh.

    “Saya sedang merekam menggunakan ID card jurnalis, tiba-tiba seorang oknum polisi berpangkat Kombes berinisial TS memukul tangan saya hingga handphone jatuh dan rusak,” ujar Ridha.

    Ridha juga menyampaikan ia sudah menggunakan kartu pengenal resmi sebagai jurnalis saat kejadian tersebut.

    “Saya tetap merekam untuk meliput kejadian itu. Namun, tiba-tiba HP saya dipukul oleh oknum polisi saat situasi mulai memanas, terutama saat massa aksi ditangkap,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden yang menimpa wartawan TV tersebut.