Organisasi: HMI

  • AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur tingginya tingkat kepercayaan publik di 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata AHY di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara diskusi publik “100 Hari Kabinet 100 Menteri Antara Harapan dan Tantangan”, sekaligus peluncuran buku yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Dia menyebut kepercayaan publik yang tinggi itu didasarkan pada sejumlah hasil lembaga survei teranyar.

    “Paling tidak ada sejumlah lembaga survei yang menempatkan persepsi publik, harapan, dan sekaligus ekspektasinya begitu tinggi di atas 80 persen terhadap pemerintahan yang baru berusia tiga bulan ini,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut capaian positif dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo tersebut masih terlalu dini pula untuk dijadikan sebagai indikator kesuksesan.

    “Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar capaian positif itu justru dijadikan sebagai dorongan motivasi dalam menjaga kepercayaan publik yang tinggi tersebut.

    “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan optimisme dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hingga lompatan kebijakan (leap frog).

    “Lompatan-lompatan, bukan hanya business as usual, bukan hanya berjalan seperti biasa saja, tetapi ada lompatan-lompatan, kecepatan-kecepatan yang akan kita lakukan,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, maka target-target yang dicanangkan dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo akan mampu diwujudkan.

    “Insya-Allah dengan ini maka target-target seperti apa yang telah ditetapkan dalam Astacita, bisa kita wujudkan dan ini butuh kerja keras,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Kumham Imipas minta PB HMI ciptakan kader progresif dan bersaing

    Menko Kumham Imipas minta PB HMI ciptakan kader progresif dan bersaing

    Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

    “Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

    Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

    Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

    “Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional,” ujar Bagas.

    PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

    Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

    Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

    Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

    “Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas,” tutur Jusrianto menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ANTARA/ (HO-Kemen UMKM)

    Menteri UMKM: Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya transformasi oleh gerakan organisasi dari pendekatan politik menuju orientasi kewirausahaan.

    “Orientasi gerakan organisasi tidak lagi cukup hanya berbasis pendekatan politik semata, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan organisasi serupa harus mulai menggeser fokus pada gerakan kewirausahaan,” kata Menteri UMKM dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, paradigma gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KAHMI harus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga dapat sejalan dengan program strategis Kementerian UMKM untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menuju Indonesia sebagai negara maju.

    “Saya mengajak seluruh alumni HMI untuk mulai beralih pada gerakan kewirausahaan sebagai bagian dari upaya besar ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM. Ia menyoroti pentingnya perluasan akses pembiayaan dengan mendekatkan akses dan menyederhanakan proses.

    Selain itu, peningkatan kapasitas usaha juga menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Soal tantangan atau persaingan terbesar, hal yang dihadapi produk UMKM lokal adalah produk impor terutama dari Tiongkok yang dikenal memiliki harga lebih murah karena mereka memiliki kapasitas produksi yang besar.

    Menghadapi hal ini, Kementerian UMKM telah memperkenalkan konsep Holding UMKM, sebuah sistem konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing.

    “Holding UMKM memungkinkan kita untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan. Jika satu UMKM memproduksi sendiri, biaya per produknya mungkin tinggi. Namun, dengan sistem holding, biaya tersebut dapat ditekan, sehingga produk UMKM kita mampu bersaing,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    loading…

    Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Menurutnya, kegiatan ini out of the box dari kebiasaan KAHMI .

    “Biasanya KAHMI kegiatannya pengajian dan kajian,” kata Herman Khaeron dalam acara pembukaan AIFA 2025 dikutip, Minggu (26/1/2025).

    Herman mengatakan, walaupun sedikit aneh, kegiatan AIFA 2025 perlu diapresiasi. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa alumni HMI ada mana saja. “Ini luar biasa. Kegiatannya juga berbagai macam,” kata Herman.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan AIFA yang baru digelar pertama kali ini. Walaupun sulit, KAHMI mundur dalam menyelenggarakan kegiatan AIFA. “Alhamdulillah terselenggara dan semoga sukses,” ucap Herman.

    Ia berharap AIFA bisa mendapatkan perhatian agar bisa terselenggara lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu alumni HMI yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa AIFA 2025 menjadi momentum bagi KAHMI untuk memikirkan gerakan kewirausahaan.

    KAHMI diharapkan lagi tidak hanya mengkaji gerakan yang bersifat politik tapi juga berperan untuk menyelesaikan persoalan kekinian. Maman menyatakan, AIFA 2025 sebagai bukti KAHMI mulai menjawab persoalan riil kekinian bangsa terutama dalam ekonomi. “Sudah ada diferensiasi gerakan” kata Maman disambut tepuk tangan hadirin.

    AIFA 2025 menunjukkan kepiawaian alumni HMI berperan di berbagai bidang terutama di fesyen muslim. Ia memberikan apresiasi Alumni HMI, terutama KOHATI yang mempelopori acara fesyen ini.

    Maman juga berharap KAHMI berperan aktif menyelesaikan persoalan terkait UMKM di Tanah Air. Menurutnya, ada 3 persoalan utama UMKM yaitu persoalan permodalan, kapasitas UMKM, dan akses pasar. “Silakan lakukan kajian masalah ini,” ungkap Maman.

    Sementara itu, Ketua Panitia Viviana Hanifa menyatakan, AIFA menjadi langkah awal Indonesia menjadi pusat grativasi fesyen muslim di Asia. Menurut Vivi, dalam AIFA hadir 6 negara sahabat yang meramaikan kegiatan, yakni Malaysia, Filipina, Pakistan, Oman, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

  • Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi janjinya berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia tanpa takut dengan oligarki.

    “Semoga Bpk Presiden Prabowo melanjutkan langkah tegas mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi demi selamatkan NKRI,” tulis Didu di akun X pribadinya, Sabtu (25/1/2025).

    Didu adalah aktivis lama. Sejak masih di Makassar. Juga ketika jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ketika gabung di HMI. Ia konsisten menyuarakan yang dianggapnya benar.

    Menurut Didu, langkah tegas mengoreksi presiden pendahulu sudah sejak lama dilakukan oleh presiden sebelumnya.

    Hal seperti itu dilakukan oleh Soeharto saat gantikan Soekarno dan BJ Habibie saat gantikan Soeharto.

    “Koreksi kebijakan dan jadi Presiden mandiri,” tegasnya.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan pagar laut yang ada di perairan Tangerang diusut secara tuntas dan tetap berada di koridor hukum yang benar. Termasuk adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” ujar Prabowo, Kamis (23/01/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

  • Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)

  • AIFA 2025 Akan Gelar Insan Cita Award untuk Tokoh KAHMI Berprestasi

    AIFA 2025 Akan Gelar Insan Cita Award untuk Tokoh KAHMI Berprestasi

    loading…

    Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025 akan menggelar Achievement Award bertajuk Insan Cita Award bagi para tokoh KAHMI berprestasi. FOTO/IST

    JAKARTA – Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025 akan menggelar Achievement Award bertajuk Insan Cita Award bagi para tokoh KAHMI berprestasi. Penghargaan diberikan kepada tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang berdedikasi dan berkontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.

    “Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar kader HMI semakin berkontribusi nyata,” kata Cut Emma Mulia Ratna Dewi, Steering Committee AIFA 2025 yang juga Presidium Forhati Nasional, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

    Cut Emma mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan diberikan kepada tokoh-tokoh KAHMI yang telah membawa perubahan inovatif di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan data sementara, ada sekitar 200 alumni HMI yang berhasil terpilih dalam Pilkada Serentak 2024, serta 20 pejabat publik nasional yang menjadi kandidat penerima penghargaan.

    Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, menjelaskan bahwa AIFA 2025 merupakan wadah pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan keluarga besar KAHMI di bidang fesyen, seni, dan kuliner. Ajang ini juga menjadi peluang memperluas jaringan internasional dengan kehadiran tamu kehormatan dari berbagai negara, seperti Uzbekistan, Filipina, Oman, Malaysia, dan lainnya.

    “AIFA membuka peluang kolaborasi internasional dan memfasilitasi pelaku bisnis untuk melanjutkan kerja sama setelah acara ini,” kata Syamsul.

    Syamsul menambahkan bahwa Insan Cita Award juga akan memberikan penghormatan kepada tokoh KAHMI di Kabinet Merah Putih yang mendukung pengembangan sektor fesyen, seni, dan kuliner di tingkat nasional.

    Ketua Panitia AIFA 2025, Viviana Husein, mengungkapkan bahwa persiapan teknis AIFA 2025 telah mencapai 90 persen. Rangkaian acara meliputi Insan Cita Award, talk show, fashion show busana muslim, hingga pemecahan rekor MURI untuk jalan sehat bertema Jalan Sehat Terbanyak Perempuan dengan Menggunakan 2.000 Jilbab Batik Berwarna Hijau dari Batik Trusmi.

    Jalan sehat ini akan berlangsung pada Minggu, 26 Januari 2025, pukul 06.00-08.00 WIB dengan rute Senayan Park dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Berdasarkan data per 17 Januari, jumlah peserta yang mendaftar telah mencapai 2.000 orang.

    Selain itu, Viviana menyebutkan bahwa fashion show busana muslim pada 25 Januari 2025 akan menampilkan karya-karya desainer KAHMI dan delegasi dari 9 negara yang telah berkomunikasi dengan panitia. Beberapa tokoh, termasuk Sri Suparni, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, juga akan tampil di panggung megah AIFA 2025.

    AIFA 2025 tidak hanya menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas keluarga besar KAHMI, tetapi juga menjadi panggung untuk menjalin kolaborasi internasional di bidang fesyen, seni, dan kuliner. Para pelaku usaha dan seniman lokal didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memamerkan karya dan produk mereka di tingkat global. Ajang ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda KAHMI untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia, sekaligus memperkuat jaringan di dunia internasional.

    (abd)

  • Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas Regional 18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (
    Kesbangpol
    )
    Kota Semarang
    dan Forum Komunikasi
    Ormas
    Semarang Bersatu (FKSB) menggelar koordinasi dan konsolidasi pada Jumat (17/1/2025).
    Koordinasi yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ) se-Kota Semarang tersebut digelar sebagai upaya antisipatif atas bentrokan antara Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) Jaya dan Pemuda Pancasila yang terjadi di Blora serta beberapa daerah beberapa waktu lalu.
    Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah elemen, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono dan Ketua FKSB AM Jumai beserta pengurus.
    Pada kesempatan itu, Joko menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas untuk menjaga stabilitas sosial serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat.  
    “Melalui dialog dan sinergi seperti ini, seluruh pihak dapat memperkuat nilai-nilai persatuan dan sekaligus menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan sosial,” ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).
    Lewat kegiatan seperti itu pula, Badan Kesbangpol Kota Semarang pun berharap dapat menciptakan ruang dialog yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. 
    “Kami optimistis, dengan semangat kebersamaan, Kota Semarang menjadi kota yang lebih aman, damai, dan sejahtera,” kata Joko. 
    Pada kesempatan tersebut, Jumai mengapresiasi peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Kesbangpol yang rutin menggelar forum diskusi. 
    Menurutnya, ormas merupakan bagian penting dari tatanan sosial yang berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah. 
    “Kami semua di sini berkomitmen untuk menjaga dan mempererat persatuan demi kemajuan bersama, khususnya di Kota Semarang,” kata Jumai. 
    Ia menambahkan, gelaran koordinasi dan konsolidasi dapat mempererat silaturahmi serta membangun kesepahaman berbagai elemen masyarakat. 
    “Para peserta berdiskusi mengenai strategi penguatan kebersamaan, pencegahan konflik, serta peran ormas dalam mendukung program-program pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.
    Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai ormas, seperti Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Squad Nusantara, Lindu Aji, Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (PPM), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
    Perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pagar Nusa, Tapak Suci, dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) juga turut hadir.
    Acara tersebut disertai pula dengan doa bersama sebagai simbol komitmen untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Semarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • titik panas ketegangan ideologi di Indonesia

    titik panas ketegangan ideologi di Indonesia

    Ilustrasi – Seorang yang diduga anggota PKI setelah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia, Oktober 1965.(National Security Archive) (https://tinyurl.com/2s49945z)

    13 Januari 1965: titik panas ketegangan ideologi di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 13 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Peristiwa Kanigoro merupakan salah satu insiden bersejarah yang terjadi pada 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan bentrokan antara anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok keagamaan, khususnya pemuda-pemuda Islam yang sedang mengikuti pelatihan mental dan spiritual. Pada awal 1965, situasi politik Indonesia diwarnai oleh ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. PKI sebagai partai terbesar di Indonesia saat itu, semakin aktif dalam menjalankan agendanya, yang sering kali memicu konflik dengan kelompok lain. Di sisi lain, organisasi-organisasi Islam berupaya menjaga identitas keagamaan dan melawan pengaruh komunisme yang mereka anggap mengancam.

    Pada 13 Januari 1965, sekelompok pemuda Muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sedang mengadakan kegiatan pelatihan di Balai Desa Kanigoro. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mental spiritual para peserta melalui diskusi dan pembinaan keagamaan. Namun, acara tersebut diinterupsi oleh sekelompok massa yang diduga berasal dari PKI. Mereka menyerbu tempat kegiatan, merusak fasilitas, dan mengintimidasi para peserta. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta ditahan dan dipaksa untuk meninggalkan lokasi. Kejadian ini mencerminkan ketegangan antara kelompok agama dan komunis yang memanas pada saat itu.

    Peristiwa Kanigoro menjadi salah satu pemicu ketegangan yang semakin meningkat di Indonesia pada 1965. Insiden ini memperkuat sentimen anti-komunis di kalangan umat Islam dan mendorong berbagai organisasi keagamaan untuk bersikap lebih tegas terhadap PKI. Peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan munculnya gerakan anti-PKI yang semakin meluas setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) di tahun yang sama. Kanigoro dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap komunisme di Indonesia, meskipun pada saat itu, pemerintah Orde Lama tidak memberikan perhatian besar terhadap insiden ini.

    Peristiwa Kanigoro kerap dijadikan bahan diskusi dalam konteks sejarah konflik ideologi di Indonesia. Sebagian pihak menilai kejadian ini sebagai bentuk keberanian kelompok Islam dalam menghadapi tekanan dari kelompok komunis. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari ketegangan politik yang kompleks, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan agenda tersendiri. Sebagai bagian dari sejarah bangsa, Peristiwa Kanigoro memberikan pelajaran penting tentang bahaya konflik ideologi yang dapat merusak persatuan dan harmoni masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk menjaga toleransi, dialog, dan kerja sama demi mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Ditunjuk Jadi Staf Khusus Menteri P2MI, Bintang Wahyu Saputra: Amanat yang Harus Dijaga – Halaman all

    Ditunjuk Jadi Staf Khusus Menteri P2MI, Bintang Wahyu Saputra: Amanat yang Harus Dijaga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum organisasi kemahasiswaan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bintang Wahyu Saputra, ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    “Melalui Surat Nomor R.08/MD-3/AP.01/01/2025 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mendapat persetujuan presiden saya mendapat tugas sebagai Staf Khusus membantu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding,” kata Bintang dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Kata Bintang, dirinya menerima tugas ini dengan segenap jiwa raga dan akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya sadar betul, tugas sebagai Staf Khusus Menteri bukan pekerjaan mudah sekaligus merupakan amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Karena itu saya mohon dukungan dan doa teman-teman semua bisa mengemban amanat ini dengan baik,” ujar Bintang.

    Untuk diketahui, Bintang Wahyu Saputra lahir di Jakarta, 25 Mei 1992, Bintang merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang tumbuh dan besar di Johar Baru, Jakarta Pusat.

    Bintang Wahyu Saputra menyelesaikan pendidikan formalnya sebagai Sarjana Ekonomi di STIE Tri Dharma Widya, Jakarta. Sementara studi pasca sarjana dia selesaikan di STIE IBMT Surabaya, Jawa Timur.

    Sementara beberapa pendidikan non formal yang telah diikuti Bintang antara lain, Basic Training HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Komisariat STIE TDW Tahun 2010, Intermediate Training HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Tahun 2013, Tsaqofah GPII Jakarta Raya Tahun 2014, dan Pelatihan Bela Negara Kemenpolhukam RI Tahun 2021.

    Selama menjadi aktivis mahasiswa Bintang Wahyu Saputra tercatat memimpin organisasi ekstra kurikuler HMI dan SEMMI.

    Bintang terdokumentasi sebagai Direktur Bakornas Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PB.HMI selama dua periode dari tahun 1997-2021.

    Bintang melanjutkan pengabdian aktivisme nya setelah mendapat amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB.SEMMI) tahun 2019-sampai sekarang. 

    Saat ini merupakan periode Kedua Bintang sebagai Ketua Umum PB.SEMMI setelah terpilih secara aklamasi pada Kongres SEMMI di Surabaya tahun 2023. 

    Kemudian sejak tahun 2020 sampai sekarang Bintang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina SERAMBI (Organisasi Mahasiswa Betawi).

    Sementara itu karir profesional Bintang Wahyu Saputra dirintisnya mulai tahun 2012-2013 sebagai Supervisor Operasional PT. Kitrans Logistik. Dilanjutkan sebagai Manager Operasional PT. Anugerah Alam Abadi Tahu. 2017-2018. Tercatat sebagai Co-Founder Kantor Hukum Trust Justitia tahun 2022 sampai sekarang.

    Sebelum mendapat tugas sebagai Staf Khusus Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sejak tahun 2022 Bintang Wahyu Saputra didapuk sebagai Komisaris Utama PT. Arka Muda Nusantara dan Komisaris Utama PT. Nusantara Bersinar Abadi (PT.NBA).