Xcloud.id

Organisasi: HMI

  • Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) yang juga politikus Viva Yoga Mauladi mengajak alumni kelompok Cipayung Plus untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi membangun bangsa.

    Demikian disampaikan Viva Yoga, saat menghadiri pembukaan Munas VII Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) di Jakarta, Jumat (21/1), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    “Karena visi kelompok Cipayung adalah membangun demokrasi dan peradaban bangsa,” kata Viva Yoga.

    Menurut dia, kelompok Cipayung Plus dapat berkolaborasi membangun bangsa karena dinilai mampu melahirkan tunas-tunas muda bangsa, dan turut mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan himpunan organisasi mahasiswa yang strategis. Terlebih, kata dia, di masa awal Orde Baru, mereka menjadi kekuatan mahasiswa yang berpengaruh dalam transisi kekuasaan dari masa Orde Lama ke Orde Baru.

    “Pada masanya, kelompok Cipayung mendorong agar pemerintahan yang ada melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Viva yang pernah menjabat Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

    Ia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut dapat diajak berkolaborasi karena dapat berkontribusi terhadap program pembangunan.

    “Banyak alumni Kelompok Cipayung Plus ada di berbagai lembaga negara dan berperan penting dalam proses mencerahkan serta meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.

    Adapun kelompok Cipayung Plus terdiri atas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

  • Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik untuk memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Kamis ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Suara pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan ini mengalahkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Berdasarkan data dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971, dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (sekarang Universitas Purwakarta) pada 1999.

    Dedi aktif di berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan yakni HMI, lalu organisasi pekerja SPSI dan KSPSI.

    Kemudian dia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008), kemudian Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018), dan juga sempat menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi juga sempat maju dalam Pilgub Jabar 2018, namun gagal dan maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2023 dari Partai Golkar, sebelum pindah ke Partai Gerindra.

    Kemudian, Erwan Setiawan, lahir di Bandung pada 29 Juli 1970, dan menamatkan pendidikan di Politeknik Industri dan Niaga Bandung (1996), serta Universitas Langlangbuana (2008).

    Erwan terlibat dalam sejumlah organisasi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang dan Wakil Ketua DPP Kosgoro.

    Dari rekam jejak politik, Erwan menjadi anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2009-2014 bahkan menjabat sebagai ketua di sana, kemudian dia sempat menjadi Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Harta kekayaan Dedi-Erwan

    Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun ANTARA, per tanggal 20 Agustus 2024, total kekayaannya dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

    Secara rinci, harta kekayaan Dedi Mulyadi terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000, yang terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang yang tercatat diperoleh dari diri sendiri.

    Kekayaan dari alat transportasi dan mesin Dedi Mulyadi, senilai Rp8.004.000.000 yang meliputi: Sepeda motor Honda tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 senilai Rp20.000.000, sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 senilai Rp440.000.000.

    Kemudian sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 senilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 tahun 2022, senilai Rp3.900.000.000, mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000, dan mobil Lexus minibus/microbus tahun 2023, senilai Rp1.950.000.000. Kesemuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu untuk harta bergerak lainnya, Dedi memiliki total kekayaan senilai Rp160.000.000, kemudian dalam pembagian kas dan setara kas memiliki total senilai Rp1.157.055.199. Dedi juga memiliki sejumlah hutang sebanyak Rp3.837.812.000.

    Sementara Erwan Setiawan, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Agustus 2024, ia memiliki harta kekayaan total Rp22.736.849.123.

    Harta kekayaan Erwan Setiawan terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp20.250.000.000 yang secara rinci berupa tanah dan bangunan seluas 200 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp3.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 1.655 m2/978 m2 di Kabupaten/Kota Sumedang, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp9.250.000.000.

    Lalu sebidang tanah dan bangunan seluas 390 m2/390 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp6.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 328 m2/328 m2 di Kabupaten/Kota Cimahi, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000.

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Erwan Setiawan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp605.000.000 yang meliputi mobil Toyota Land Cruiser 20047 4WD AT keluaran tahun 2007 senilai Rp350.000.000.

    Kemudian, mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT tahun 2011 senilai Rp200.000.000, sepeda motor Yamaha N-Max 2 DP tahun 2015 senilai Rp15.000.000, sepeda motor Yamaha BG6 A/T tahun 2017 senilai Rp40.000.000. Semuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu ada harta bergerak lainnya senilai Rp1.970.000.000, kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp11.849.123, Erwan juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000.

    Sumber : Antara

  • Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Adi Wibowo
    bersama
    Mokhamad Nawawi
    menyempatkan untuk menikmati ikan bandeng Jelak sebelum berangkat menjalani pemeriksaan tes kesehatan dalam persiapan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan di Jakarta.
    Dengan wajah bahagia, Adi yang memakai kaus putih terlihat terus mengipas suguhan bandeng khas Kota Pasuruan itu.
    Sesekali, ia menceritakan bahwa perjalanan politik hingga menjabat Wali Kota Pasuruan memang butuh proses. Harus sabar, istiqomah, dan tetap menghormati lawan politik, kata dia.
    Istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab
    istiqama, yastaqimu, istiqamah,
    yang artinya tegak lurus.
    “Jangan membuat lawan politik itu meradang. Karena semua kawan atau saudara,” kata dia, Minggu (16/2/2025) kemarin.
    Karier Adi Wibowo, yang menjabat Wali Kota Pasuruan sejak 24 Desember 2024 menggantikan Saifullah Yusuf terbilang
    moncer
    .
    Di usia yang terbilang muda, ia sudah menjabat Wakil Wali Kota pada tahun 2020.
    “Saya juga pernah gagal
    kok
    di Pemilu 2019. Tapi saya terus mengabdi di parpol dan tidak putus asa,” sambung dia.
    Istri dari Suryani Firdaus ini juga mengaku, untuk berproses di politik memerlukan kesabaran dan kerja keras.
    Di Partai Golkar, Adi pernah menjabat sebagai Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Jawa Timur.
    Di organisasi kemahasiswaan, pemuda asal Temanggung itu juga pernah menjadi pengurus PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    “Selain di parpol, saya belajar banyak di organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan,” ujarnya sambil terus mengipas bandeng.
    Dengan pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama satu periode, intensitas komunikasi dengan partai politik terus dirawat.
    Hasilnya, pada perhelatan Pilkada 2024, seluruh partai politik di Kota Pasuruan mengusungnya bersama Mokhamad Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melawan kotak kosong.
    “Ibarat pelangi, koalisi yang kami bangun pada Pilkada lalu sangat sempurna. Banyak warna dan menyatu,” ujar dia.
     
    Belajar dari kakak kandungnya, Aminurokhman, yang pernah menjabat Wali Kota selama dua periode (2000-2010), Nawawi mengikuti jejaknya dengan terjun sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan.
    Pasang surut di dunia politik pernah dirasakan Nawawi. Ia pernah gagal duduk sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan berkali-kali, sejak pencalonannya pada Pemilu 2009.
    Kegagalan terjadi pada periode pertama 2009–2014, 2019–2024, dan pada
    Pemilu 2024
    menjadi caleg terpilih, namun harus mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali kota.
    “24 tahun silam, pernah mimpi setelah melihat kakak saya jadi Wali Kota, saya juga mengenakan PDU (Pakaian Dinas Umum) warna putih dan sedang dilantik, dan sekarang terealisasi,” kata Nawawi.
    Pada saat proses Pilkada 2024, Nawawi mengaku dalam hatinya merasakan kegalauan. Karena saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan, di sisi lain ia mendapat tugas dari PKB untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    “Coba bayangkan, saya sudah menjadi anggota DPRD terpilih dan hanya menunggu pelantikan, sementara ada tugas partai untuk maju sebagai cawawali.”
    ”
    Ambekan durung mari, suruh perang lagi
    (bernafas belum selesai, diminta bertanding lagi),” kata dia sambil tertawa.
    Berkat dukungan moral dari keluarganya, Nawawi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dan memilih untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    Dalam keputusan KPU Kota Pasuruan, paslon nomor urut 1 Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi ditetapkan sebagai paslon terpilih mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 79.814 suara atau 81,6 persen.
    Partisipasi pemilih hanya 67 persen atau turun delapan persen jika dibandingkan Pilwali tahun 2020 lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS sebanyak 103.228 suara dari jumlah total DPT 153.678 pemilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tampilkan Adegan Romantis, Drama Kolosal Perjuangan PETA Blitar Tuai Kritik

    Tampilkan Adegan Romantis, Drama Kolosal Perjuangan PETA Blitar Tuai Kritik

    Blitar (beritajatim.com) – Pertunjukan drama kolosal perjuangan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang digelar Pemerintah Kota Blitar pada Jumat (14/2/2025) menuai kritik dari berbagai pihak. Penyisipan adegan romantis, seperti dansa dengan noni-noni Belanda dan momen perpisahan Sudanco Supriyadi dengan kekasihnya, dinilai mengurangi nilai heroik dari kisah perjuangan tersebut.

    Sejumlah pihak menyoroti bahwa unsur romantisme dalam pertunjukan itu justru berpotensi mengaburkan pesan utama perjuangan PETA dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Lebih jauh, adegan tersebut dikhawatirkan lebih diingat oleh penonton daripada nilai-nilai patriotisme yang seharusnya diangkat.

    “Ekspektasi saya ya datang ke situ, ada penampilan kolosal perjuangan yang memang mengandung doktrin nasionalis ya. Apalagi momen pemberontakan PETA ini bertepatan dengan hari Valentine yang memang dikenal hari kasih sayang, kalau dengan drama kolosal yang memiliki unsur romance hingga larut malam yang dikhawatirkan justru akan memberikan stimulus pikiran bagi para pasangan belum menikah yang menonton, bagaimanapun hal ini pasti bisa berdampak,” kata Formateur Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz, Sabtu (15/2/2025).

    Drama kolosal PETA sejatinya memiliki tujuan baik untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Melalui pementasan ini, anak-anak muda di Blitar diharapkan lebih mengenal perjuangan Sudanco Supriyadi dan rekan-rekannya dalam melawan penjajahan.

    Namun, dalam pertunjukan kali ini, terdapat sejumlah adegan tambahan yang tidak sesuai dengan kisah nyata perjuangan tentara PETA. Salah satunya adalah adegan perpisahan Supriyadi dengan seorang perempuan yang berdandan ala noni Belanda. Adegan ini dianggap tidak memiliki dasar historis dan menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi sejarah yang disajikan dalam pementasan tersebut.

    Adegan romantis dalam drama ini menjadi sorotan utama dan memunculkan pertanyaan besar di kalangan penonton dan pengamat sejarah. Apakah benar Supriyadi memiliki kekasih yang diperankan sebagai noni Belanda? Jika tidak, maka penyisipan adegan ini berpotensi menyesatkan pemahaman generasi muda mengenai sejarah perjuangan bangsa.

    “Ada lagi momen ketika berpamitan dengan pacar ini lebih diprioritaskan daripada berpamitan dengan sang ibu, justru ini dapat memantik hasrat, menjadikan standar pengorbanan baru bagi anak muda. Bagaimanapun Supriyadi adalah tokoh besar, yang mana itu bisa menjadi patokan atau tolak ukur bagi masyarakat. Lantas dalam cerita pamitan itu, bukankah ini juga menjadi sebuah pertanyaan mungkinkah pacar Supriyadi ini mata-mata penjajah? Bukankah terlihat bagaimana kelemahan seorang pejuang adalah sang perempuan pada drama tersebut,” tegas Qithfirul Aziz.

    Drama kolosal PETA rutin digelar setiap tanggal 14 Februari sebagai upaya Pemkot Blitar untuk menggantikan perayaan Valentine dengan refleksi perjuangan nasional. Namun, penyisipan adegan yang tidak memiliki dasar sejarah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana naskah dan skenario drama ini telah melalui penyaringan yang ketat.

    “Terutama yang menjadi catatan penting adalah sisi heroik dan perjuangan laskar PETA yang seharusnya itu adalah hari untuk kita lebih mengenal Supriyadi. Banyak cerita yang seharusnya diangkat, seperti sisi magis, sisi keberanian, sisi religius dan masa pendidikannya,” tambahnya.

    Dengan kritik yang muncul, pertanyaan besar kini mengarah pada bagaimana pengawasan terhadap naskah drama ini dilakukan. Apakah ada kajian sejarah yang mendalam sebelum pementasan dilakukan? Ataukah unsur romansa justru dimasukkan untuk menarik minat penonton muda? Isu ini menjadi perdebatan yang layak diperhatikan dalam penyelenggaraan drama kolosal di tahun-tahun mendatang. [owi/beq]

  • Kementerian ESDM Perbaiki Tata Kelola Penjualan LPG 3 Kg Dinilai Agar Tepat Sasaran

    Kementerian ESDM Perbaiki Tata Kelola Penjualan LPG 3 Kg Dinilai Agar Tepat Sasaran

    JAKARTA – Pemerintah kembali memperbolehkan pengecer menjual Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu mendapat sejumlah dukungan, di antaranya dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

    Wasekjen Bidang ESDM PB HMI Munawir menilai ada tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung atau yang saat ini disebut sub pangkalan. Salah satunya, distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai.

    “Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 mencapai Rp87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram. Artinya harga pertabungnya Rp15.000, namun ada yang jual Rp25.000 sampai Rp30.000 sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 kg tidak tepat sasaran,” ujar Munawir dalam keterangan diterima, Jumat 7 Fabruari.

    Munawir merasa, masyarakat belum melihat tujuan baik tersebut. Padahal, pemerintah ingin membuat masyarakat menikmati LPG bersubsidi dengan harga sebenarnya.

    “Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat,” ujar Munawir.

    Munawir yakin, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi. Sehingga pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikannya agar masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya.

    “Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola LPG 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik,” ungkap Munawir.

    Munawir menilai yang menjadi kendala selama ini karena mungkin pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi baik agen hingga pangkalan.

    “Sekali kami tegaskan bahwa Bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG Subsidi gas melon tersebut,” kata eks Ketua HMI Cabang Kolaka ini.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

    Kementerian ESDM menyatakan seluruh pengecer LPG 3 Kg di Indonesia sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

  • Dukung Kebijakan Bahlil Soal Tata Kelola Gas Elpiji 3 Kg, HMI: Tujuannya Baik

    Dukung Kebijakan Bahlil Soal Tata Kelola Gas Elpiji 3 Kg, HMI: Tujuannya Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendukung kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait tata kelola penjualan liquified petroleum gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan.

    Menurut Wasekjen Bidang ESDM PB HMI Munawir, terdapat tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung atau yang saat ini disebut subpangkalan. Salah satunya, distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai.

    “Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram. Artinya harga per tabungnya Rp 15.000, tetapi ada yang jual Rp 25.000 sampai Rp 30.000 sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 kg tidak tepat sasaran,” ujar Munawir kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Munawir menilai, sebagian masyarakat belum melihat tujuan baik di balik langka penataan distribusi gas elpiji 3 kg tersebut. Padahal, kata dia, pemerintah ingin membuat masyarakat menikmati gas elpiji bersubsidi dengan harga sebenarnya.

    “Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat,” ajak Mantan Ketua HMI Cabang Kolaka ini.

    Munawir mengungkapkan, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi. Karena itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya menghentikan oknum-oknum yang bermain gas elpiji bersubsidi sehingga masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya.

    “Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola LPG 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik,” tandas Munawir.

    Lebih lanjut, Munawir mengatakan, kendala selama ini adalah pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi baik agen hingga pangkalan.

    “Sekali kami tegaskan bahwa bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG subsidi, gas melon tersebut,” pungkas Munawir.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang sama saat membeli langsung di pangkalan.

    Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan.

    Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer gas elpiji 3 kg di Indonesia sekitar 375.000 akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

  • Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) makin memperbaiki kemampuannya dan meningkatkan kapasitasnya, terutama kemampuan dalam pengawasan partisipatif.

    Rahmat Bagja menyebut salah satu caranya dengan menempuh pendidikan lanjutan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

    “Seandainya di antara kawan-kawan ingin aktif di penyelenggara pemilu, bisa mulai dari pengawas TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Jadi, jangan malu memulai dari bawah demi meningkatkan kemampuan. Saya juga saat memulai menjadi penyelenggara dari bawah,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam bidang kepemiluan lainnya, Bagja mencontohkan kader dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu seperti panwaslu kecamatan.

    Dalam meningkatkan pengetahuan, menurut dia, tidak perlu malu untuk memulainya dari bawah.

    Bagja juga mengingatkan kepada kader HMI bahwa sebagai anak muda harus berperan aktif di tengah masyarakat, terlebih di organisasi ini belajar banyak terkait dengan demokrasi.

    “Anak-anak muda ini silakan mengabdi di tengah masyarakat dalam berbagai bidang, ada yang di dunia bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Didesak Lindungi Industri Kretek

    Pemerintah Didesak Lindungi Industri Kretek

    Jakarta –

    Industri kretek nasional sempat menjadi primadona penopang perekonomian Indonesia, dan masih menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara dari cukai.

    Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto mengatakan, industri kretek nasional telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu industri primadona yang dimiliki oleh Indonesia, industri kretek memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah yang menjadi sentra di level hilir maupun ditingkatan pertanian tembakau.

    Karena itu, pihaknya memohon Presiden Prabowo Subianto agar memberikan arahan Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang melindungi industri kretek nasional sebagai soko guru perekonomian Pancasila.

    Menurutnya, industri kretek nasional dapat menciptakan efek pengganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir, hingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.

    “Kretek sebagai produk khas industri hasil tembakau (IHT) juga memiliki daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional (ekspor). Mayoritas kretek menggunakan bahan baku di dalam negeri (cengkeh dan tembakau),” kata Jusrianto dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

    Ia menambahkan, IHT menjadi industri yang mampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Industri ini juga terbukti mampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, di mana penerimaan cukai lebih dari 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

    Namun demikian, menurut Jusrianto, IHT di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Pertama, persoalan kebijakan cukai yang dinamis. Secara tahunan, tarif CHT terus mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan tersebut terbilang eksesif terlebih dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Dikatakannya, kenaikan cukai yang eksesif tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan industri, terlebih pabrik rokok kecil yang tidak dapat bersaing menghadapi beban pita cukai yang semakin berat. Pasalnya, produk industri kretek nasional sendiri memiliki beban fiskal yang paling besar dibandingkan industri lain.

    “Besarnya beban fiskal pada industri di satu sisi dapat menjadi sumber penerimaan negara yang cukup diandalkan namun di sisi lain tentu akan muncul implikasi terhadap keberlangsungan industri kretek dan aspek-aspek yang terkait lainnya,” tegasnya.

    Kedua, menjamurnya rokok illegal. Industri kretek nasional merupakan tipikal industri yang high regulated. Intervensi yang besar oleh pemerintah telah menyebabkan para pelaku industri “nakal” untuk mengakali berbagai beban yang timbul akibat regulasi yang semakin memberatkan. Sebab, preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tidak hanya berdasarkan rasa dan aroma, melainkan juga harga.

    “Massifnya peredaran rokok polos dipastikan mengganggu iklim usaha yang tidak sehat. Selain juga akan berdampak boncosnya penerimaan negara. Karena itu, pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus ekstra ordinary memberantas rokok polos,” terangnya.

    Ketiga, munculnya rokok elektrik/vape juga menjadi ancaman industri kretek nasional. Jamak diketahui, rokok elektrik 100% bergantung pada bahan baku impor. Bahkan, cairan nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik diproduksi melalui industri ekstraksi di luar negeri. Hal ini berarti rokok elektrik tidak memberikan kontribusi nyata bagi pertanian lokal atau perekonomian nasional.

    (rrd/rrd)

  • Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    PIKIRAN RAKYAT – Tidak terasa kita sudah berada pada pengujung bulan Januari. Pertanyaannya, adakah libur panjang seperti bulan lalu di Februari 2025? Berapa banyak tanggal merah dan hari besar dalam kalender bulan Februari 2025?

    Februari adalah bulan terpendek karena hanya memiliki 28 atau 29 hari. Dalam kalender tahun 2025, ada 28 hari pada bulan Februari 2025. Ada 6 tanggal merah; 4 hari Minggu, dan 2 hari libur sekolah terkait Ramadhan 2025. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

    Tanggal Merah Hari Minggu Minggu, 2 Februari 2025 Minggu, 9 Februari 2025 Minggu, 16 Februari 2025 Minggu, 23 Februari 2025 Hari Libur Sekolah

    Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2025/Nomor 400.1/32O/SJ, libur sekolah jatuh pada:

    Kamis, 27 Februari 2025 Jumat, 28 Februari 2025

    Selain itu, ada berbagai peringatan hari besar nasional dan internasional sepanjang Februari ini.

    Hari Besar Nasional

    5 Februari:

    Hari Ulang Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Peringatan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincien)

    9 Februari:

    Hari Pers Nasional (HPN) Hari Kavaleri TNI AD Hari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

    13 Februari: Hari Persatuan Farmasi Indonesia

    14 Februari: Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air

    19 Februari: Hari Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS)

    22 Februari:

    Hari Istiqlal Hari Peduli Sampah Nasional

    24 Februari: Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

    25 Februari: Hari Gizi Nasional Indonesia

    27 Februari: Hari Jadi Kabupaten Sinjai

    Hari Besar Internasional

    1 Februari:

    Hari Hijab Sedunia Hari Aspergillosis Sedunia

    2 Februari:

    Hari Kesadaran Artritis Reumatoid Hari Lahan Basah Sedunia

    4 Februari:

    Hari Persaudaraan Manusia Internasional Hari Kanker Sedunia

    6 Februari: Hari Internasional Nol Toleransi terhadap Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

    10 Februari:

    Hari Kacang-kacangan Sedunia Hari Epilepsi Internasional

    11 Februari: Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains

    12 Februari: Hari Darwin

    13 Februari: Hari Radio Sedunia

    14 Februari:

    Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day). Hari Pemberian Buku Internasional. Hari Bonobo Sedunia.

    15 Februari:

    Hari Kanker Anak Internasional. Hari Antropologi Sedunia. Hari Kuda Nil Sedunia. Hari Trenggiling Sedunia.

    16 Februari: Hari Paus Sedunia

    20 Februari:

    Hari Keadilan Sosial Sedunia Hari Antropologi Dunia

    21 Februari: Hari Bahasa Ibu Internasional

    22 Februari:

    Hari Kepanduan Internasional (Hari Pramuka Sedunia). Hari Berpikir Sedunia.

    23 Februari: Hari Perdamaian dan Kesepahaman Dunia

    27 Februari:

    Hari Beruang Kutub Internasional Hari LSM Sedunia

    28 Februari: Hari Internasional Menentang Perundungan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekjen PB HMI Soroti Tantangan Industri Kretek Nasional

    Sekjen PB HMI Soroti Tantangan Industri Kretek Nasional

    loading…

    Sekjen PB HMI M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. FOTO/DOK.PB HMI

    JAKARTA – Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. Ia mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perencanaan pembangunan nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai nilai-nilai UUD 1945.

    Jusrianto menyampaikan, industri kretek memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik di tingkat hilir maupun sektor pertanian tembakau. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo untuk memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri ini.

    Industri kretek dinilai mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, produk kretek memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional karena mayoritas bahan bakunya berasal dari dalam negeri.

    “IHT (Industri Hasil Tembakau) merupakan industri yang mampu memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau (CHT),” kata Jusrianto, Jumat (31/1/2025).

    Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri kretek nasional, di antaranya kenaikan tarif cukai yang terus berlangsung setiap tahun, tidak seimbang dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada keberlangsungan industri, terutama bagi pabrik rokok kecil yang kesulitan bersaing akibat beban cukai yang semakin berat. Kemudian, maraknya rokok ilegal, regulasi ketat yang diterapkan pemerintah telah mendorong munculnya rokok ilegal atau rokok polos. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan industri legal, tetapi juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai.

    Tantangan selanjutnya adalah persaingan dengan rokok elektrik atau vape. Rokok elektrik yang seluruh bahan bakunya diimpor semakin mengancam industri kretek nasional. Produk ini juga cenderung berbasis teknologi tinggi dan tidak banyak menyerap tenaga kerja, berbeda dengan industri kretek yang lebih padat karya. Padatnya regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, terdapat sekitar 480 regulasi yang mengatur industri kretek, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Banyaknya regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak industri dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

    Jusrianto mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan industri kretek nasional yang komprehensif. Peta jalan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengakomodasi kepentingan sektor hulu dan hilir guna menciptakan kepastian usaha dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

    “Diperlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas agar industri kretek dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Dengan tantangan yang semakin kompleks, Jusrianto berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan industri kretek nasional sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia.

    (abd)