Xcloud.id

Organisasi: HMI

  • Polda Kalsel dan HMI bangun sinergi positif mahasiswa dan aparat

    Polda Kalsel dan HMI bangun sinergi positif mahasiswa dan aparat

    “Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian,”

    Banjarbaru (ANTARA) – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sepakat terus berkomitmen membangun sinergi positif antara mahasiswa dan aparat keamanan guna menciptakan situasi yang kondusif di wilayah itu.

    “Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Jumat.

    Saat menerima audiensi pengurus Badko HMI Provinsi Kalsel, Kapolda mengaku mendukung sepenuhnya apabila organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Islam itu memiliki program dan kegiatan yang mendukung terciptanya Harkamtibmas di daerah.

    Dia berharap pertemuan seperti ini dapat terus dilakukan jajarannya guna menjalin silaturahmi sekaligus saling mengenal.

    “Polisi dan mahasiswa jangan hanya bertemu saat demo saja, silahkan anggota sesuai tupoksinya diatur jalinan komunikasi yang baik dengan adik-adik mahasiswa,” jelasnya.

    Berkaitan aksi demo yang kerap dilakukan mahasiswa, Yudha mengimbau agar dalam menyampaikan aspirasi tetap mengedepankan pendekatan damai dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

    Dia menegaskan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    “Aspirasi yang disampaikan secara damai dan sesuai aturan tentu akan lebih efektif dan mendapatkan perhatian yang baik,” tegasnya.

    Audiensi antara Kapolda Kalsel dan HMI menjadi wadah untuk meningkatkan sinergitas dengan OKP (Organisasi Kepemudaan), dimana HMI merupakan salah satu OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus dan selama ini telah bermitra dengan Polri baik di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

    Ketua Badan Koordinasi HMI Provinsi Kalsel Abdi Aswadi mengucapkan terima kasih atas bakti sosial yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Kapolda dengan sasaran mahasiswa.

    Dia menyebut kegiatan itu menunjukkan kepolisian tidak hanya bertugas dalam hal keamanan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat termasuk mahasiswa.

    Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat menerima audiensi pengurus HMI Kalsel di Banjarbaru. (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penjualan Chery di RI Tembus 1.000 Unit per Bulan, Kapan Bikin Pabrik Sendiri?

    Penjualan Chery di RI Tembus 1.000 Unit per Bulan, Kapan Bikin Pabrik Sendiri?

    Jakarta –

    PT Chery Sales Indonesia (CSI) sudah mencatatkan penjualan lebih dari 1.000 unit per bulan. Permintaan model terbaru Chery juga lagi tinggi. Lantas bagaimana rencana pabrik Chery di Indonesia?

    Saat ini Chery memasarkan Tiggo Series, Omoda, dan J6. Semuanya dirakit secara lokal dengan mitra, Handal Indonesia Motors.

    Salah satu syarat pendirian pabrik adalah volume penjualan yang harus mencapai skala ekonomi. Sementara itu perlu investasi besar untuk mendirikan fasilitas perakitan.

    Namun Chery perlahan mulai membetot perhatian masyarakat Indonesia. Sejak akhir Desember 2024, penjualan Chery sudah tembus di atas 1.000 unit.

    Belum ada informasi terkait lokasi, nilai investasi, dan waktu operasional pabrik mandiri Chery di Indonesia.

    “Kita sudah mulai, semuanya kita sudah mulai membahas tapi karena sekarang kita sudah benar-benar mulai, kita juga ada code of behavior kita sekarang tidak bisa disclose, karena masih di membahas, jadi kita nggak bisa disclose lebih banyak informasi sampai sekarang,” kata Country Director PT Chery Sales Indonesia, Zeng Shuo di Jakarta, belum lama ini.

    Dua model Chery yang lagi naik daun di Indonesia adalah J6 dan Tiggo Cross

    Sales Director PT Chery Sales Indonesia, Budi Darmawan, menjelaskan, pergerakan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk kedua model terbaru terbilang positif.

    Untuk mengurangi waktu inden, pihaknya akan melipatgandakan produksi J6 dan Tiggo Cross.

    “Tiggo Cross itu mulai dari April on work, kita estimasi 600-700 unit per bulan. Sekarang 300 per bulan,” jelasnya lagi.

    J6 dirakit menggunakan fasilitas yang dengan E5, yakni pabrik milik PT HMI di Bekasi, Jawa Barat. Rencananya khusus J6 diproduksi 1.000 unit per bulan.

    “Khususnya dua bulan terakhir ini, komitmen kita 1.500 (unit) delivery J6 ke konsumen. Di bulan Maret ini kita gandain produksi, jadi mau percepat sebelum lebaran, tapi tentunya mesti ada yang ke bulan April,” tambah dia.

    (riar/dry)

  • Universitas Indonesia Umumkan Nasib Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia Hari Ini – Halaman all

    Universitas Indonesia Umumkan Nasib Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil rapat koordinasi empat Organ UI terkait rekomendasi pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Rekomendasi tersebut merupakan hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) yang digelar Dewan Guru Besar UI beberapa waktu sebelumnya.

    Dalam undangan yang diterima Tribun, acara konferensi pers digelar di gedung kampus FKUI, Salemba, Jakarta Pusat.

    “Konferensi pers ini bertujuan untuk menyampaikan hasil rapat, serta tindak lanjut yang akan diambil oleh UI sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas akademik dan etika mahasiswa di kampus,” tulis undangan dengan nomor surat S-32/UN2.HIP/HMI.03/2025 yang ditandatangani Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah.

    Arie mengatakan, penjelasan kepada publik lewat konferensi pers ini menjadi penting mengingat adanya dugaan pelanggaran etik yang melibatkan mahasiswa dari SKSG.

    “UI berkomitmen untuk menjaga proses akademik yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, isu disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG Universitas Indonesia, Bahlil dibatalkan, muncul setelah diduga risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI, beredar luas di media sosial.

    Dalam risalah rapat pleno tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, DGB UI merekomendasikan agar disertasi Bahlil dibatalkan karena ditemukan beberapa pelanggaran.

    Salah satunya adalah adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data.

    Menurut risalah yang beredar, data penelitian disertasi Bahlil didapatkan tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan.

    Gelar Doktor Sudah Ditangguhkan

    Setelah polemik disertasi Bahlil Lahadalia muncul dan menjadi sorotan publik, gelar Doktor Ketua Umum Golkar itu ditangguhkan.

    Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

    Keputusan ditangguhkannya gelar Doktor milik Bahlil telah ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” demikian pernyataan UI dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).

    UI juga meminta maaf atas diluluskannya Bahlil dalam program Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

    Pihak kampus juga bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola di program Doktor SKSG.

    “Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” jelas UI.

    Terkait penangguhan gelarnya itu, Bahlil mengaku tak tahu.

    Ia mengatakan bukan gelarnya yang ditangguhkan, melainkan ada revisi pada disertasinya.

    “Saya belum tahu isinya. Tapi, yang jelas kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat.”

    “Yang saya pahami bukan ditangguhkan (gelarnya), tapi memang wisuda saya harusnya di Desember. Saya kan dinyatakan lulus setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember,” jelas Bahlil setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    “Kalau kemarin disertasi saya, setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi.”

    “Jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Selebihnya nanti tanya di UI aja ya,” lanjut dia.

    Sebagai informasi, sidang disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, diduga kuat plagiat.

    Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

    Hasilnya, similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Adapun karya mahasiswa itu berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

    Respons Bahlil

    Ditemui wartawan di Istana Kepresidenan sekitar 21.19 WIB, Senin (3/3/2025), Bahlil enggan berkomentar.

    Ia hanya melambaikan tangan ke arah media sembari berjalan menuju mobilnya.

    Setelahnya, sejumlah awak masih mengikutinya untuk menanyakan perkara yang sama.

    Akan tetapi, Bahlil tetap bungkam hingga dirinya naik ke dalam mobil dan meninggalkan area Kompleks Istana Kepresidenan.

  • Ricuh Sidang Parlemen Serbia Sampai Legislator Lempar Bom Asap

    Ricuh Sidang Parlemen Serbia Sampai Legislator Lempar Bom Asap

    Jakarta –

    Kericuhan terjadi saat sidang parlemen Serbia berlangsung. Para anggota parlemen dari kubu oposisi melemparkan granat asam di dalam ruang sidang.

    Dirangkum detikcom, aksi lempar bom asap itu memicu kekacauan hingga salah satu satu legislator mengalami stroke.

    Dilansir Reuters, Rabu (5/3/2026), aksi tersebut dimaksudkan kubu oposisi sebagai protes terhadap pemerintah Serbia dan untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa di negara tersebut.

    Unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa selama empat bulan terakhir telah menarik perhatian lapisan masyarakat lainnya, seperti para guru, petani dan pihak-pihak lainnya. Unjuk rasa ini dipicu oleh kematian 15 orang dalam insiden runtuhnya atap stasiun kereta setempat.

    Aksi protes mahasiswa ini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic, yang berkuasa selama satu dekade terakhir. Banyak pihak mengecam praktik korupsi yang merajalela dan tidak kompetennya pemerintahan Vucic.

    Kronologi Kericuhan

    Foto: SERBIAN PARLIAMENT POOL / VIDEOPLUS/Handout via REUTERS

    Dalam sidang parlemen pada Selasa (4/3) waktu setempat, setelah koalisi berkuasa yang dipimpin Partai Progresif Serbia (SNS) menyetujui agenda pemerintah, sejumlah politisi oposisi tiba-tiba berlari dari kursi mereka menuju ke kursi ketua parlemen dan terlibat bentrok dengan para petugas keamanan.

    Para politisi oposisi lainnya melemparkan granat asap dan menggunakan semprotan merica di dalam ruang sidang parlemen.

    Situasi kacau ini terekam kamera wartawan, dengan siaran langsung televisi Serbia menunjukkan kepulan asap berwarna hitam dan merah muda mengepul di dalam ruang sidang parlemen. Ruang sidang parlemen Serbia sebelumnya pernah menjadi arena perkelahian para anggotanya.

    Saat sidang dilanjutkan, para politisi dari koalisi berkuasa berdebat, sedangkan para politisi dari oposisi bersiul dan meniup terompet.

    Para politisi oposisi juga memegang poster bertuliskan “mogok massal” dan “keadilan bagi mereka yang terbunuh”, yang merujuk pada korban tewas dalam insiden atap stasiun runtuh di kota Novi Sad pada November lalu.

    4 Anggota Parlemen Terluka hingga Alami Stroke

    Potret Kacau Sidang Parlemen Serbia gegara Anggota Lempar Granat Asap. Foto: REUTERS/Djordje Kojadinovic

    Ketua parlemen Serbia melaporkan tiga anggota parlemen luka-luka dalam kekacauan itu, dan satu anggota parlemen lainnya, Jasmina Obradovic dari Partai SNS, mengalami stroke dan kini dirawat di rumah sakit.

    Menteri Kesehatan Serbia, Zlatibor Loncar, dalam pernyataan terpisah menyebut Obradovic dalam kondisi serius di rumah sakit.

    Di luar gedung parlemen, ratusan demonstran berdiri dalam diam untuk menghormati para korban tewas. Pemimpin unjuk rasa menyerukan aksi protes besar-besaran di ibu kota Belgrade pada 15 Maret mendatang.

    Menanggapi insiden itu, Presiden Vucic menegaskan otoritas terkait akan meminta pertanggungjawaban semua deputi yang terlibat dalam perselisihan itu, yang disebutnya sebagai “hooliganisme”.

    Berdasarkan undang-undang Serbia, para anggota parlemen menikmati kekebalan dari penuntutan pidana, namun bisa kehilangan kekebalan itu jika mereka melakukan tindak kejahatan serius.

    Lihat juga Video ‘Aksi Demo HMI di Depan Kantor Bupati Polman Berlangsung Ricuh’:

    Halaman 2 dari 3

    (taa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Viral Kasus BBM Oplosan, PB HMI Minta Pertamina Setop Jualan Pertamax

    Viral Kasus BBM Oplosan, PB HMI Minta Pertamina Setop Jualan Pertamax

  • Kantor DPRD Solo Disegel! Mahasiswa Peserta Aksi Sebut Dewan Ingkar Janji

    Kantor DPRD Solo Disegel! Mahasiswa Peserta Aksi Sebut Dewan Ingkar Janji

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Peserta aksi yang mengatasnamankan Aliansi Pergerakan Indonesia menyegel pintu utama Kantor DPRD Kota Surakarta pada Kamis (27/2/2025) petang.

    Penyegelan dengan spanduk yang diikat rafia bertuliskan ‘Bangunan Ini Disegel Karna Menghianati Rakyat’ itu dibentangkan dan diikat di kedua sisi gerbang pintu utama.

    Aliansi dari gabungan BEM Solo Raya dan masyarakat itu semula tiba di Kantor DPRD pada Kamis (27/2/2025) sore.

    Mereka berorasi dan menggelar teatrikal di depan kantor dewan. 

    Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi pertama yang digelar pada Rabu (19/2/2025).

    Dalam aksi pertama, mahasiswa meminta kepada dewan untuk menindaklanjuti surat tuntutan dalam kurun waktu 3 hari.

    Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo beserta beberapa anggota dewan sempat menemui peserta aksi untuk menjelaskan terkait tindak lanjut tuntutan pada aksi pertama.

    Akan tetapi peserta aksi menilai anggota dewan tidak menjalankan tugasnya.

    Oleh karena itu, peserta aksi sepakat untuk menyegel kantor DPRD Kota Surakarta.

    Koordinator Aksi, Syaiful menyampaikan, aksi kali ini bentuk konsekuensi yang diberikan atas janji dari dewan setelah aksi pertama.

    Pihaknya menilai dewan tidak menjalankan tugasnya.

    “Kami sudah menunggu tiga hari tidak ada kabar terbaru dari DPRD dan tidak ada itikad memberitahu kami.”

    “Oleh karena itu di hari ini kami sepakat DPRD sudah tidak sesuai tugas dan pergerakannya.”

    “Maka kami sepakat untuk menyegel gedung ini,” katanya.

    Peserta aksi lainnya, Fahrian dari HMI Cabang Kota Surakarta menambahkan, penyegelan dilakukan hingga anggota dewan sadar dan melakukan perbaikan di internalnya.

    Sementara itu, peserta aksi, Ridwanul Hidayat mengungkapkan, akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi.

    Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berusaha memenuhi tuntutan dari mahasiswa yang disampaikan saat aksi pertama. 

    Lantaran saat itu bertepatan pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta, terangnya, tidak bisa menerima peserta aksi, tapi ada perwakilan fraksi yang telah menerima mahasiswa.

    Kemudian setibanya di Kota Surakarta, lanjut Budi, surat berisi tuntutan mahasiswa telah ditandatangani dan meminta Sekwan mengirimkan surat tersebut ke pusat.

    “Dikirim ke Presiden RI dan DPR RI.”

    “Dan itu tidak lebih dari yang diminta mahasiswa yang meminta 3 hari,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Sekwan dan telah berusaha menghubungi peserta aksi, tetapi tidak terhubung.

    Kendati demikian, pihaknya yang jelas sudah meneruskan akan yang menjadi tuntutan mahasiswa mengingat isi tuntutan tersebut kewenangan berada di pusat.

    “Karena keseluruhan dari tuntutan mahsiswa itu ranahnya pusat dan DPR RI.”

    “Satu kaitannya banyak RUU yang dituntut.”

    “Kemudian Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” jelas Budi.

    Saat ditanya soal penyegelan, menurutnya itu bagian penilaian dari mahasiswa.

    Namun secara prinsip, dewan telah menindaklanjuti apa yang diinginkan mahasiswa.

    “Kami tidak mengingkari apa yang menjadi tugas kami, menerima aspirasi dari masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Pacitan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pacitan, pada Senin (25/2/2025).

    Sebelum menuju pendopo, para mahasiswa ini, terlebih dahulu berkumpul di Kampung Pacitan. Tepatnya di samping markas DPC PDI Perjuangan Pacitan.

    Dengan mengendarai sepeda motor, mereka bergerak menuju Alun-alun Pacitan sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Makan dijanjikan, sekolah masa depan dikorbankan, dihancurkan” serta “Program MBG, Modal Bacot Gede”.

    Setibanya di pendopo, massa sempat tertahan karena pintu utama dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun, mereka berhasil masuk ke halaman pendopo setelah mencari jalan lain.

    Koordinator aksi, Al Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi kabinet, bukan sekadar efisiensi anggaran. Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.

    “Program makan bergizi gratis, justru menyasar sekolah-sekolah bonafide, bukan sekolah-sekolah di pelosok desa yang seharusnya lebih membutuhkan,” ujarnya.

    Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari dan mendiskusikan materi tuntutan mahasiswa bersama OPD terkait.

    “Memang ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun ada pula kendala regulasi yang membatasi langkah kami. Aspirasi yang Anda sampaikan akan kami tampung, diteruskan kepada Bupati, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelas Gagarin. [end/but]

  • 15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendahara Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (YFAAHMI) Heikal Safar bersyukur, banyak aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipercaya untuk menduduki jabatan yang strategis pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mencatat, ada 15 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

    “Begitu juga sebanyak 57 orang total jumlahnya para kader HMI baik itu yang menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota. Sehingga hal tersebut menandakan betapa pentingnya para kader-kader dan keberadaan organisasi HMI di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam mendukung suksesnya program kerja Presiden Prabowo,” kata Heikal kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengaku bangga banyak kader HMI memiliki kemampuan profesional bisa menjadi kepala dan wakil kepala daerah. 

    Mereka pun menjadi bagian dari 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2024).

    Heikal memiliki data bahwa ada 57 guburnur, bupati, dan wali kota, maupun wakilnya yang berlatar belakang aktivis HMI.

    Mereka terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang berjiwa nasionalis hingga bisa mendapat kepercayaan mengendalikan pemerintah daerah.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ucap Heikal

    Dia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dulunya merupakan kader HMI.

    Adapula Bupati Lahat (Sumsel) Bursah Zarnubi, Bupati Situbondo (Jatim) Yusuf Rio Prayogi, Wali Kota Probolinggo (Jatim) dr Aminuddin, Bupati Aceh Barat (Aceh) Tarmizi, hingga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sulut) Sirajuddin Lasena.

    “Selanjutnya ada Setyo Wahono sebagai Bupati Bojonegoro (Jatim), Oskar Pontoh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sulut), dan Amir Hamzah selaku Wakil Bupati Lebak (Banten) juga dari HMI,” kata Heikal.

  • Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekadar diketahui berikut ini jumlah rinciannya para kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo meliputi 33 orang gubernur dan 33 orang wakil gubernur. Sedangkan yang paling banyak jumlahnya adalah bupati sebanyak 363 orang dan 362 wakil bupati.

    Sementara, sebanyak 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di 37 provinsi.

    “Alhamdulillh para kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo, hingga saat ini mereka masih berada di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka mengikuti program pemerintah Retret kepala daerah selama satu pekan ke depan,” tutur Heikal.

    Lebih lanjut, Heikal mengatakan, para kepala daerah dilantik berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, politisi, birokrat, pengusaha, tokoh agama, akademisi hingga aktivis termasuk aktivis HMI ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ungkap Heikal.

    Bendum Yayasan FAAHMI Heikal menambahkan, para peserta Pilkada 2024 yang telah dilantik Presiden Probowo kini sudah sah mengemban amanah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di Indonesia tersebut ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota dari aktivis HMI.

    HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta.

  • Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mendorong generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memahami dinamika politik nasional serta berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI di Cilegon, Banten, Jumat (21/2).

    “Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau kita ingin memperbaiki sistem maka kita harus masuk ke dalamnya. Ketika telah mencapai kekuasaan, tetaplah idealis,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia juga menjelaskan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga transisi besar pasca reformasi 1998. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan kepemiluan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

    Diskusi semakin menarik ketika peserta antusias mengajukan pertanyaan, termasuk soal pengaruh platform digital seperti TikTok dalam politik.

    Menanggapi hal tersebut, Bagja menilai bahwa media sosial telah mengubah pola kampanye dan komunikasi politik secara signifikan.

    “Platform digital memberikan ruang bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun di sisi lain, tantangan utama yang muncul adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya.

    Di akhir sesi, dia berharap forum ini bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan demokrasi pasca-pemilu serentak.

    Ia juga mengajak kader HMI untuk turut serta dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia.

    aca juga: Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025