Xcloud.id

Organisasi: HMI

  • Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci di balik percepatan program Swasembada Pangan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut peran Kapolri tidak hanya simbolis, tetapi strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita.

    “Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam,” kata Zulhas saat menghadiri pembukaan Muktamar Ke-15 Persatuan Ummat Islam (PUI) di Convention Hall Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menko Bidang Pangan melanjutkan, “Saya kadang-kadang malu hampir semua agenda acara ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Kapolri hadir, saya banyak absennya. Beliau hadir terus, Pak Kapolri terima kasih.”

    Keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung di berbagai daerah, kata Zulhas, menjadi bukti nyata bahwa sektor ketahanan pangan kini menjadi prioritas lintas institusi, tidak hanya kementerian teknis.

    Dengan dukungan Kapolri, menurut dia, distribusi dan produksi pangan berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Kita gerakkan semua agar swasembada. Pak Kapolri terima kasih banyak, antara lain, dukungan penting Pak Kapolri menanam jagung. Kalau Kapolri dukung enak Bu, jadi cepat kita punya produksi,” ujarnya.

    Zulhas juga menyinggung dinamika harga gabah yang selama ini merugikan petani karena aturan pembelian Bulog. Saat menjabat Menteri Perdagangan, harga gabah hanya Rp4.450,00 karena dibatasi peraturan presiden.

    Setelah melakukan revisi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, lanjut dia, harga gabah kini mencapai Rp6.500,00 per kilogram.

    Namun, dia mengakui tidak mudah mengendalikan praktik tengkulak dan pabrik penggilingan yang kerap membeli di bawah harga patokan.

    Di titik inilah, Zulhas kembali menekankan peran Kapolri.

    “Terpaksa kami undang Kapolri. Jadi, setiap rapat apa urusannya harga sama Kapolri, tetapi setiap rapat Pak Kapolri harus hadir. Kita atur jadwal, hadir Kapolri,” tambah Zulhas.

    Lebih jauh Zulhas menilai keterlibatan Kapolri dalam program pangan mencerminkan model kepemimpinan kolaboratif yang diusung Presiden Prabowo.

    Dalam visi Astacita, swasembada pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga penguatan struktur politik dan keamanan nasional demi kedaulatan pangan.

    Tidak hanya di bidang pangan, dia juga mengapresiasi kehadiran rutin Kapolri dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pemuda.

    “Hampir semua agenda ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Pak Kapolri hadir. Mau HMI, Ansor, PMII, Muhammadiyah, semua beliau datangi. Saya yang pejabat sipil malah sering absen,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan obstruction of justice (OJ) penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Timah dan impor gula. Tersangka kali ini adalah Ketua Cyber Army, Muhammad Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam paparannya, direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar mengatakan, bahwa penetapan ketua tim pendengung (buzzer) sebagai tersangka dilakukan pihaknya usai menemukan alat bukti yang cukup.

    “Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu tersangka, yang bersangkutan berinisial MAM selaku Ketua Cyber Army,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Rabu (7/5/2025) malam.

    Qohar menjelaskan upaya perintangan penyidikan itu dilakukan tersangka bersama Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB), pengacara Marcella Santoso (MS), dan Junaidi Saibih (JS).

    “Untuk mencegah merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara a quo,” jelasnya.

    Berdasarkan perannya, Qohar menyebut Muzakki selaku Ketua Cyber Army memiliki anggota sebanyak 150 orang yang bertugas sebagai buzzer. Ratusan orang itu kemudian dibagi dalam lima tim buzzer bernama Mustofa 1 hingga Mustofa 5 yang memiliki tugas untuk memberikan komentar negatif terhadap penanganan perkara oleh Kejagung.

    “MAM atas permintaan MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagikan membagi tim tersebut menjadi 5,” ujarnya.

    “Bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespons dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB,” imbuhnya.

    Sementara itu, sebagai imbalannya Muzakki selaku Ketua Tim Buzzer mendapatkan total bayaran hampir Rp1 miliar dari tersangka Marcella.

    “Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” jelasnya.

    Qohar menyebut uang itu diterima tersangka Muzakki secara bertahap. Dan diketahui, bahwa Muzakki adalah mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Badan Koordinasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten (HMI Badko Jabodetabek-Banten) Periode 2021-2023.

    Kemudian, diketahui, bahwa penyerahan uang pertama dilakukan sebesar Rp697.500.000 dari Marcella melalui Indah Kusumawati yang merupakan staf di bagian keuangan kantor hukum AALF.

    “Dan yang (kedua) diberikan oleh Marcella melalui Rizki yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167.000.000,” tuturnya.

    Sebelumnya Kejagung telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Ketiga tersangka itu merupakan Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar serta pengacara Marcella Santoso dan Junaidi Saibih.

    Ketiganya disebut melakukan pemufakatan untuk membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • 5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    Sebelum menjabat sebagai Kepala PCO, Nasbi telah malang melintang di dunia politik. Ia pernah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka dan pernah menjadi sekretaris Harry A. Poeze, seorang peneliti tentang Tan Malaka. Bahkan, Nasbi pernah terlibat dalam tim sukarelawan Jokowi-Ahok.

    Pengunduran diri Nasbi dikonfirmasi pada 29 April 2025 setelah sebelumnya sempat dibantah. Berbagai spekulasi bermunculan terkait alasan di balik keputusan ini. Namun, Nasbi sendiri telah memberikan klarifikasi.

    Ia menegaskan, keputusannya bukan berdasarkan emosi sesaat, melainkan telah dipikirkan secara matang.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan.

    Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan telah dipikirkan secara matang dan bukan keputusan yang emosional atau mendadak.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Menurutnya, memberikan kesempatan kepada figur lain yang dianggap lebih baik adalah hal yang tepat untuk kemajuan komunikasi pemerintah ke depannya.

    Hasan juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang. Ia percaya bahwa ada figur lain yang lebih tepat untuk menjalankan tugas sebagai Kepala PCO dan berkontribusi bagi pemerintahan.

    Lebih lanjut, Nasbi menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirimkan pada 21 April 2025 kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk meninggalkan jabatan tersebut.

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme.

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008.

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count).

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.

  • Resmi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Perjalanan Karir Hasan Nasbi – Page 3

    Resmi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Perjalanan Karir Hasan Nasbi – Page 3

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme. 

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008. 

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count). 

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.

     

  • Polres Pacitan Didemo Gegara Kasus Polisi Perkosa Tahanan

    Polres Pacitan Didemo Gegara Kasus Polisi Perkosa Tahanan

    GELORA.CO – Polres Pacitan, Jawa Timur didemo sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait kasus dugaan oknum polisi perkosa tahanan perempuan.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan poster dan banner bertuliskan kecaman, serta menaburkan bunga di depan Mapolres Pacitan sebagai bentuk kritik atas dugaan kekerasan seksual yang mencoreng institusi kepolisian.

    Koordinator aksi mahasiswa, Yusuf Mukib menuntut evaluasi total terhadap sistem perlindungan tahanan di lingkungan Polres Pacitan, serta permintaan maaf secara terbuka dari pihak kepolisian kepada masyarakat.

    “Menyikapi kelakuan bejat oknum polisi yang diduga melakukan rudapaksa, kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan perlindungan tahanan,” kata Yusuf, Selasa (22/4/2025).

    Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pemerkosaan, termasuk jika berasal dari internal institusi kepolisian.

    Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.

    “Atas nama pribadi dan institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata AKBP Ayub.

    Dia menyebut anggota yang diduga terlibat telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur, dan proses hukum tengah berjalan.

    Sebelumnya, pihak Polda Jatim menyatakan akan menindak tegas anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan bahwa personel berinisial LC saat ini sedang menjalani proses hukum secara internal di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim.

    “Memang benar, saat ini Propam Polda Jatim sedang memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota Polres Pacitan berinisial LC. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita,” ujar Kombes Jules di Surabaya, Senin (21/4/2025).

    Dia menerangkan bahwa LC telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak lebih dari sepekan lalu, dan kini sedang menjalani penahanan di tempat khusus milik Bidang Propam Polda Jatim.

    “Saat ini, LC berada di ruang tahanan khusus Propam. Proses pemeriksaan masih terus berlangsung,” ungkapnya.

    Jules menjelaskan pelanggaran yang dilakukan LC tergolong berat dan berpotensi dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari Polri.

    “Tindakan ini mencoreng nama baik institusi. Polda Jatim tidak akan menoleransi pelanggaran hukum apa pun, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri. Sanksi tegas menanti, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat,” tuturnya.

    Polda Jatim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang mencoreng citra kepolisian tersebut.

    Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto juga telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tersebut.

    “Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami. Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan kembali komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian,” kata Jules.

  • Tahanan Diperkosa Oknum Polisi, Kapolres Pacitan Minta Maaf

    Tahanan Diperkosa Oknum Polisi, Kapolres Pacitan Minta Maaf

    Pacitan (beritajatim.com) – Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya di hadapan puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan. Yang menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum polisi terhadap seorang tahanan wanita.

    “Atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan,” kata Ayub dalam orasinya di hadapan massa aksi Selasa (22/4/2025).

    Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Pacitan, Aiptu LC, terhadap korban berinisial PW (21), seorang perempuan asal Slogohimo, Wonogiri, yang saat itu tengah menjalani proses hukum sebagai tersangka kasus mucikari.

    Kapolres menjelaskan bahwa sejak hari pertama menjabat, ia telah melakukan klarifikasi dengan media serta pihak Polda Jatim untuk mengawal perkembangan kasus ini.

    Saat ini, penanganan kasus telah diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Dua divisi terlibat dalam penanganan Bidang Propam yang mengusut pelanggaran etik, dan Ditreskrimum yang memproses unsur pidana.

    “Langkah ini kami ambil demi ketenteraman dan keadilan bagi masyarakat Pacitan,” ujarnya.

    Jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam sanksi berat mulai dari demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, Polres Pacitan masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari Ditreskrimum Polda Jatim. (tri/ian)

  • HMI Geruduk Mapolres Pacitan, Desak Pengusutan Dugaan Rudapaksa oleh Oknum Polisi

    HMI Geruduk Mapolres Pacitan, Desak Pengusutan Dugaan Rudapaksa oleh Oknum Polisi

    Pacitan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Pacitan, Selasa (22/4/2025), sebagai bentuk protes terhadap dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Aiptu LC, oknum polisi berdinas di Polres Pacitan.

    Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster dan baliho yang berisi kecaman keras terhadap institusi kepolisian. Salah satu baliho bertuliskan, “Turut Berduka Cita atas Matinya Moral Kepolisian”. Aksi simbolik juga ditunjukkan melalui tabur bunga di depan gerbang Mapolres sebagai bentuk kritik atas matinya nurani aparat penegak hukum.

    Tidak hanya itu, massa aksi membawa ilustrasi visual yang menggambarkan kekerasan seksual, sebagai bentuk protes terhadap dugaan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan di ruang tahanan wanita pada awal April 2025 terhadap korban berinisial PW.

    Yusuf Mukib, koordinator aksi, menegaskan bahwa pihaknya menuntut agar kasus tersebut diusut secara transparan, adil, dan tuntas.

    “Polisi seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku. Kami sangat prihatin dan mengecam keras tindak kekerasan seksual, apalagi jika dilakukan oleh aparat di ruang tahanan,” tegas Yusuf.

    Mahasiswa juga menyerukan penghentian segala bentuk intimidasi terhadap korban, serta memberikan perlindungan maksimal selama proses hukum berlangsung.

    Sebelum membubarkan diri secara tertib, para demonstran menyerahkan petisi berisi tuntutan kepada pihak kepolisian.

    Sebagai informasi, Aiptu LC diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW di ruang tahanan wanita Mapolres Pacitan. Kasus ini tengah dalam penanganan aparat dan menuai sorotan luas dari masyarakat. [tri/beq]

  • Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara Megapolitan 20 April 2025

    Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara Megapolitan 20 April 2025

    Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Masa dari Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Gambir, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
    Ketua Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, Gustar, menjelaskan, aksi tersebut membawa tuntutan penghentian genosida di Palestina dan mendesak negara-negara muslim, termasuk Indonesia, mengirimkan pasukan militer ke Palestina.
    “Isu yang kami angkat hari ini adalah ‘hentikan genosida, kirim tentara ke Bumi Al-Aqsa, selamatkan Palestina’. Genosida tidak cukup direspons dengan bantuan kemanusiaan, tapi harus secara nyata mengirim tentara,” ujar Gustar kepada
    Kompas.com
    dilokasi.
    Sementara, koordinator aksi, Muhammad Haidar Hilmi (20) menyebut, aksi ini merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang agresi militer Israel yang didukung oleh Amerika Serikat.
    “Kami mengecam keras peran Amerika Serikat dalam agresi Israel. Harapannya, pemerintah Indonesia dapat memutus hubungan diplomatik dengan AS dan mengirim bantuan militer ke Palestina,” kata Haidar.
    “Aksi ini juga menjadi ajakan kepada masyarakat luas untuk terus menunjukkan solidaritas kepada Palestina melalui aksi jalanan maupun kampanye boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” tambah Haidar.
    Adapun aksi ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.
    Peserta aksi berasal dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan seperti Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Indonesia, dan lain-lain.
    Dalam aksi ini, massa mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia, serta membawa spanduk bertuliskan “Stop Genocide”, “Stop Killing Babies”, dan “Stop Funding Genocide”.
    Ada juga spanduk bertulisan “Indonesian Students, Call Army To Liberate Palestine, #jihadforpalestine #callthearmy #stopgenoside” dan “Ceasefirw Will Not Stop, Occupation And Genocide, #jihadforpalestine #callthearmy #stopgenocide” yang dibawa mengelilingi kawasan Kedubes AS hingga Patung Kuda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.