Organisasi: HMI

  • Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu Regional 17 Desember 2025

    Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com 
    – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Manokwari, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Papua ditanami Sawit demi menghasilkan Bahan Bakar Minyak BBM di Tanah Papua.
    Sekertaris Dewan Adat
    Papua
    DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota menegaskan bahwa Dewan Adat tidak mau mewarisi generasi Papua dengan bencana alam.
    “Kami tidak mau mewarisi bencana alam bagi anak cucu kami, berkaca pada bencana alam Sumatera dan Aceh,” kata Zakarias Horota, Rabu (17/12/2025)
    Menurut dia, bencana di Sumatra dan Aceh terjadi akibat dari pembukaan lahan 20-40 tahun lalu,
    illegal logging,
    dan perkebunan kelapa
    sawit

    Oleh karena itu, Horota meminta Gubernur dan Bupati terutama di Manokwari mengevaluasi kembali terkait perizinan lahan perkebunan kelapa sawit.
    “Tidak usah membuka lahan kelapa sawit yang baru,” ujarnya.
    Apalagi, dia menilai, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru membuat masyarakat adat kehilangan hutan adat.
    “Yang diuntungkan di situ nanti adalah investor dan masyarakat adat kehilangan hutan adat apabila kontrak bertahun-tahun, tidak ada jaminan bagi masyarakat adat dapat kembali hutannya,” katanya.
    Horota juga mengingatkan Gubernur dan Bupati belajar dari perusahan sawit yang beroperasi selama ini di Manokwari PT PIR Indonesia.
    Sebab, sampai sekarang status kepemilikan lahan sudah beralih ke perusahan sementara masyarakat adat suku Arfak yang punya wilayah adat mereka tidak mengetahui prosesnya seperti apa.
    “Pemerintah meninjau kembali izin kelapa sawit yang ada apakah produktif atau tidak dan menghasilkan pendapatan asli daerah atau tidak,” ujarnya.
    Secara terpisah, aktivis sekaligus pengurus Besar PB HMI yang bergelut di bidang Lingkungan, Fadli Rumagia menyebut bahwa pernyataan
    Prabowo
    seharusnya tidak disampaikan oleh seorang kepala negara di saat negara sedang berduka akibat deforestasi hutan yang terjadi di Sumatera.
    Pasalnya, kini seribu lebih nyawa manusia hilang karena bencana banjir di Sumatera.
    Menurut dia, bencana tersebut seharusnya menjadi pertimbangan negara dalam mengelola alam, agar tidak terulang di daerah lainnya.
    “Semakin ke sini, bumi semakin kekurangan hutan hujan tropis. Papua sebagai daerah hutan hujan tropis terbesar ke tiga di dunia harus dijaga,” kata Fadli di Manokwari, Rabu.
    “Namun kenyataannya hutan hujan Papua semakin berkurang. Terhitung dari tahun 2020-2024, Papua telah kehilangan hutan hujan tropis lebih dari 58.000 hektare, dan sekarang semakin bertambah,” ujarnya lagi.
    Fadli mengatakan, tidak menutup kemungkinan bencana yang terjadi Sumatera akan terjadi di Papua jika hutannya semakin dieksploitasi.
    Untuk mencegah hal itu, dia mengajak semua elemen yang ada di Papua bekerja sama, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    “Harus menghasilkan regulasi hukum yang berpihak pada masyarakat, bukan mendukung eksploitasi alam sebagaimana agenda-agenda kaum kapitalis yang kini menguasai negara, yang hanya menguntungkan segelintir orang saja,” katanya menegaskan.
    Sementara itu,
    aktivis lingkungan
    dari Pana Papua, Zulvianto Alias menyebut bahwa Presiden Prabowo punya pandangan sesat terkait Papua.
    Sebab, menurut dia, Prabowo mengartikan pembangunan Papua dengan membuka lahan untuk perkebunan sawit.
    “Pembangunan Papua bukan mengedepankan investasi ekstraktif, sebab akan berdampak hilangnya sumber kehidupan masyarakat,” kata Ketua LSM Pana Papua yang kerap mendampingi masyarakat adat di Papua Barat.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berharap Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo, saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
    Sehingga, diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Kepala Negara.
    Prabowo ingin daerah-daerah di Papua menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Bumi Cendrawasih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    Blitar (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah pusat yang dinilai lamban dalam menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh memicu reaksi keras.

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar turun ke jalan, menggelar aksi panggung bebas di bawah Patung Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno di Pertigaan Herlingga, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Selain mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, HMI Cabang Blitar juga melakukan penggalangan dana. Aksi yang dipenuhi nuansa perlawanan ini menampilkan serangkaian lagu kritik, puisi, hingga bentangan banner bekas yang dihiasi tulisan-tulisan tajam. Ini adalah bentuk dukungan moril yang kuat, bukan hanya sekadar penggalangan dana.

    “Aksi ini bukan hanya galang dana semata, namun dukungan moril agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional,” tegas Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz pada Sabtu (13/12/2025).

    Lebih lanjut, Qithfirul Aziz tidak segan melontarkan spekulasi yang mengejutkan. Menurutnya, kelambanan pemerintah dalam menetapkan status bencana justru menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak elit yang ingin kasus ini tenggelam.

    “Kita bisa gali lebih dalam siapa yang memiliki atau mendapat hak guna paling banyak dari hutan yang ada disana, sehingga muncul dugaan sejumlah elit politik khawatir ini akan terbongkar media internasional,” imbuhnya dengan nada skeptis.

    HMI Cabang Blitar berkeyakinan penuh, jika status bencana nasional ditetapkan, peristiwa ini akan menarik perhatian media internasional. Sorotan global inilah yang dikhawatirkan akan memicu terkuaknya dalang hingga pihak-pihak yang turut andil dalam menyebabkan bencana alam tersebut, terutama yang terkait dengan isu deforestasi dan penguasaan lahan.

    Panggung Perlawanan dan Solidaritas

    Di tengah aksi, spanduk-spanduk berisi pesan-pesan kritis terpampang jelas menghadap jalan raya, menarik perhatian para pengguna jalan. Sejumlah kader HMI dengan sigap juga membawa kardus donasi, mendatangi setiap pengguna jalan yang hendak menyumbang. Aksi ini menjadi simbol solidaritas masyarakat Blitar terhadap korban bencana di ujung barat Indonesia.

    “Donasi dari masyarakat Blitar untuk warga Aceh dan Sumatera terdampak banjir kami lakukan di jalan serta online yang akan kami salurkan Senin mendatang,” pungkas Qithfirul.

    Aksi ini jelas mengirimkan pesan keras: penetapan status bencana bukan sekadar masalah administrasi, melainkan kunci pembuka transparansi dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diduga melibatkan ‘tangan-tangan’ tersembunyi. Publik kini menanti, apakah desakan mahasiswa ini akan menggoyahkan sikap pemerintah pusat. (owi/ian)

  • Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
    transmigrasi
    benar-benar dirasakan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
    Viva Yoga Mauladi
    menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
    HMI
    ) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
    Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
    ”.
    Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
    Pertama
    , transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
    Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
    “Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
    Amanat
    kedua
    adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
    Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan. 
    “Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva. 
    Ketiga
    , transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    . Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
    “Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
    Amanat
    keempat
    adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
    Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.  
    “Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
    Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
    Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
    Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
    Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
    Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
    “Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
    Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
    Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Berdasarkan data terkini dari BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 303 jiwa, korban hilang dilaporkan sebanyak 279 orang, ratusan orang terluka hingga puluhan ribu orang mengungsi dan terancam kehilangan rumah. Hal ini menunjukkan betapa genting dan belum tuntasnya proses evakuasi dan pencarian.

    “PB HMI menyampaikan seruan tegas bahwa prioritas utama harus ditempatkan pada keselamatan dan kesehatan korban,” kata Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Nur Hariyani melalui siaran pers diterima, Minggu (30/11/2025).

    Nur menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi situasi darurat sebab setiap nyawa berharga dan pemerintah tidak boleh lengah. Karenanya, PB HMI menyerukan untuk menetapkan status Bencana Nasional, agar semua sumber daya dan bantuan dapat digerakkan secara cepat dan maksimal.

    “PB HMI menilai skala kerusakan yang masif, kerusakan infrastruktur hingga akses jalan putus, meluasnya wilayah terdampak dan wilayah terisolir serta korban yang terus bertambah menjadi indikator yang cukup untuk menilai bahwa status Bencana Nasional harus segera ditetapkan,” tutur Nur.

    Nur berharap, situasi genting yang sedang dihadapi oleh ketiga provinsi ini bisa segera mendapatkan bantuan maksimal. Sebab saat ini korban sangat membutuhkan Kebutuhan Darurat Kesehatan, Logistik, dan Evakuasi.

    “Korban membutuhkan air bersih, makanan, layanan medis, tempat evakuasi, dan keselamatan dasar tanpa mobilisasi besar-besaran, banyak nyawa dalam risiko,” tegas Nur.

     

  • Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

    “Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.

    Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

    Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

    Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

    “Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.

    Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

    Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

  • Bos ITSEC (CYBR) Beberkan Pola Baru Serangan Siber di Sektor Manufaktur

    Bos ITSEC (CYBR) Beberkan Pola Baru Serangan Siber di Sektor Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) melihat telah terjadi pergeseran tren serangan siber di sektor manufaktur Indonesia dari yang awalnya menyasar sektor perkantoran beralih ke pabrik, yang mengancam jalannya produksi.

    Presiden Direktur & CEO, Patrick Dannacher mengatakan profil risiko bagi pelaku industri manufaktur berubah sangat cepat seiring meningkatnya konektivitas cloud, adopsi IoT, serta penyatuan sistem operational technology (OT) dan information technology (IT).

    Menurutnya, serangan yang sebelumnya berfokus pada jaringan perkantoran kini mulai menyasar lini produksi dan lingkungan pabrik. Artinya, serangan kini bertujuan untuk melumpuhkan operasional, tidak lagi mencuri data krusial.

    “Gangguan operasional yang berlangsung hanya selama beberapa menit dapat langsung berdampak pada hilangnya output, potensi risiko keselamatan, hingga penalti kontraktual,” kata Dannacher dikutip Jumat (21/11/2025).

    ITSEC Asia, lanjutnya, menemukan pola ransomware dan serangan supply-chain yang kini telah berkembang pesat di Indonesia dan kawasan regional.

    Berdasarkan catatan ITSEC, organisasi industri dan manufaktur mengalami pemantauan dan percobaan serangan setiap hari, dengan sejumlah insiden yang telah berdampak pada sistem produksi.

    Sementara itu, tingkat kesiapan sektor manufaktur Indonesia masih bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan kontrol keamanan yang kuat, namun banyak pabrik kecil hingga menengah yang masih berada pada tahap awal perjalanan keamanan sibernya.

    “Satu perangkat laptop yang terinfeksi, akun pemasok yang dibajak, atau koneksi jarak jauh yang tidak aman dapat langsung mengganggu jalur produksi dan menimbulkan dampak bisnis yang signifikan,” ujarnya.

    Dia menambahkan sumber kerentanan lain muncul dari integrasi peralatan lama dengan sistem digital modern. Banyak pabrik masih mengoperasikan mesin OT berusia puluhan tahun yang tidak dirancang untuk konektivitas always-on.

    Ketika perangkat ini terhubung langsung ke jaringan IT atau cloud tanpa pengaman yang tepat, risiko terbuka seperti jaringan datar (flat network), protokol industri yang tidak aman, firmware kedaluwarsa, hingga kredensial bawaan yang tidak pernah diganti dapat muncul.

    Pada praktiknya, kondisi ini dapat menjadi jalur pergerakan serangan dari meja kerja menuju PLC atau HMI di lingkungan produksi, membuka peluang ransomware atau malware destruktif yang dapat menghentikan operasi.

    Menurut Dannacher, pendekatan integrasi yang lebih disiplin dapat mengubah risiko ini menjadi peluang.

    Dia merekomendasikan agar pabrik memisahkan lingkungan OT dan IT melalui segmentasi jaringan yang jelas, penggunaan industrial gateway, penyaringan protokol lama, kontrol akses berbasis identitas yang kuat untuk seluruh koneksi jarak jauh termasuk akses vendor, serta continuous monitoring untuk mendeteksi perilaku anomali.

    Tantangan Terbesar

    ITSEC Asia juga mengungkap tantangan terbesar dalam pengamanan smart factory lebih terkait tata kelola daripada teknologi. Perangkat tersedia dan SDM dapat dilatih, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, standar seragam, dan pendanaan berkelanjutan, upaya keamanan sering tidak terintegrasi.

    Dannacher menyarankan perusahaan manufaktur menunjuk pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keamanan siber OT dan IT secara menyeluruh, menetapkan standar kontrol dasar yang wajib diterapkan di semua pabrik, dan memantau kinerja melalui indikator seperti persentase aset teridentifikasi, kecepatan penutupan kerentanan, serta waktu pemulihan insiden.

    Terkait ancaman ransomware di lingkungan produksi, ITSEC Asia menekankan bahwa organisasi harus menganggap risiko ini sebagai “kapan”, bukan “jika”.

    “Ketika OT dan IT terhubung, peluang pergerakan lateral dari aset IT tersebar menuju sistem OT meningkat drastis. Dampaknya berkisar dari berhentinya lini produksi hingga isu keselamatan dan kerugian reputasi,” kata Dannacher.

    Dari sisi sumber daya manusia, ITSEC Asia menilai bahwa Indonesia belum memiliki jumlah profesional siber yang memadai untuk mengamankan infrastruktur industri yang berkembang pesat, khususnya dalam peran OT Security, incident response, dan governance untuk sektor teregulasi. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan berinvestasi melalui Cybersecurity & AI Academy dan inisiatif terkait guna membangun talenta lokal dan jalur karier yang lebih jelas bagi para tenaga ahli di Indonesia.

  • Jusuf Kalla: Muhammadiyah Teladan Pendidikan dan Penggerak Ekonomi Umat

    Jusuf Kalla: Muhammadiyah Teladan Pendidikan dan Penggerak Ekonomi Umat

    Liputan6.com, Bandung Wakil Presiden Republik Indonesia, ke 10 & 12 sekaligus Ketua Umum DMI, HM. Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pentingnya pendidikan, akhlak, serta penguatan semangat kewirausahaan bagi kemajuan bangsa. Hal tersebut disampaikan saat memberikan testimoni dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-113 di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Selasa (18/11/2025). 

    “Ada tiga poin penting yang menjadi kontribusi utama Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama, peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan pembinaan akhlak. Kedua, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai fondasi kemajuan negara serta ketiga, penumbuhan semangat kewirausahaan di kalangan kader Muhammadiyah,” kata JK di hadapan ribuan kader Muhammadiyah dari seluruh Indonesia tersebut.

    JK menambahkan, Muhammadiyah selama ini berperan besar dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Semangat tersebut juga harus didukung oleh pengembangan entrepreneur agar umat mampu mandiri dan berdaya saing. 

    “Muhammadiyah harus mencontoh Rasulullah yang berwirausaha sejak muda,” tambah JK.

    Pada kesempatan tersebut, JK juga mengisahkan latar belakang kehidupannya yang mengaku tumbuh dalam tradisi moderat (wasathiyah). Ia menyebut bahwa keluarganya berasal dari dua organisasi besar umat Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiyah. Hal itulah yang turut membentuk pandangan hidupnya yang inklusif dan terbuka, walau pada masa mahasiswa, JK aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Dalam sambutannya juga, JK memberikan apresiasi atas perjalanan panjang Muhammadiyah yang telah memasuki usia 113 tahun. Menurutnya, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dan terus maju selama lebih dari satu abad. Ia juga menyoroti besarnya aset Muhammadiyah yang berkembang di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

    “Muhammadiyah telah berhasil membangun lebih dari 100 universitas, hampir 200 rumah sakit, serta ribuan sekolah dan pesantren. Ini merupakan kontribusi luar biasa bagi bangsa,” ujar JK.

    “Kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa kerja keras dan semangat kewirausahaan. Muhammadiyah sudah sangat maju dalam pendidikan dan sosial, namun semangat entrepreneur harus terus diperkuat,” tambahnya.

    JK juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk pendidikan bangsa ini. Pasalnya, posisi dua menteri pendidikan dijabat dari petinggi. “Jadi kalau pendidikan tidak maju, maka Muhammadiyah harus memikul tanggung jawab moral untuk terus memajukan pendidikan nasional,” tegas Ketua Umum DMI tersebut.

    Menutup testimoninya, JK menyampaikan ucapan selamat Milad ke-113 kepada Muhammadiyah dan berharap agar organisasi ini semakin kokoh dalam memberikan kontribusi bagi umat, bangsa dan negara.

  • Gandeng HMI, KP2MI Edukasi Migrasi Aman-Advokasi Hukum bagi PMI Muda

    Gandeng HMI, KP2MI Edukasi Migrasi Aman-Advokasi Hukum bagi PMI Muda

    Jakarta

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mendorong kolaborasi antara KP2MI dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam memperkuat edukasi dan literasi migrasi aman di kalangan muda.

    Mukhtarudin menilai PB HMI memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi terkait tata cara migrasi yang aman sebagai bagian dari perlindungan pekerja migran ke berbagai lapisan masyarakat.

    “HMI selama ini banyak berkiprah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Saya melihat HMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sistem migrasi yang aman dan manusiawi,” ujar Mukhtarudin, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    HMI dinilai memiliki jaringan yang luas hingga ke kampus dan daerah, sehingga dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam sosialisasi migrasi aman dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Mukhtarudin menyebut pihaknya membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi organisasi kepemudaan seperti PB HMI untuk ikut terlibat dalam mendorong kesadaran migrasi aman bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah.

    “Kita ingin anak muda ikut turun tangan memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh perekrut ilegal. HMI punya jaringan yang luas sampai ke kampus dan daerah, ini kekuatan besar yang bisa kita sinergikan,” kata Mukhtarudin.

    Kolaborasi ini akan difokuskan pada sosialisasi, pendidikan hukum, peningkatan kapasitas, riset sosial, hingga program pemberdayaan bagi calon maupun purna pekerja migran.

    “Kami siap berkolaborasi dengan PB HMI agar kegiatan edukasi dan perlindungan pekerja migran bisa lebih luas, terukur, dan berkelanjutan. Nanti kita tuangkan dalam MoU supaya programnya tidak berhenti di diskusi saja, tapi benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Mukhtarudin.

    “Kami tidak lagi mengejar angka penempatan, tapi kualitas perlindungan. Negara harus hadir memastikan pekerja migran kita berangkat dengan aman, bekerja dengan tenang, dan pulang dengan sejahtera,” kata Mukhtarudin.

    Upaya tersebut, lanjut Mukhtarudin, menjadi bagian dari penyusunan Grand Design Ekosistem Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia, yang memuat arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Kabid Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan Pusat Studi dan Layanan Advokasi Pekerja Migran Indonesia yang akan melibatkan cabang-cabang HMI di seluruh Indonesia.

    “Kami ingin membangun sistem pendampingan hukum yang humanis dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia. Melalui pusat studi ini, HMI di seluruh cabang akan aktif melakukan edukasi, riset, serta menyediakan layanan konsultasi hukum bagi calon maupun mantan pekerja migran,” ujar Rifyan.

    Rifyan menjelaskan program tersebut akan dikembangkan secara nasional dengan dukungan struktur HMI di 266 cabang di seluruh Indonesia, mencakup riset migrasi aman, kampanye publik, hingga pembentukan posko advokasi di sepuluh daerah sebagai tahap awal.

    “Kami juga menargetkan terbentuknya sepuluh posko advokasi hukum pekerja migran di tingkat cabang, serta menjangkau sepuluh juta audiens digital melalui kampanye edukasi migrasi aman. Ini menjadi bentuk nyata kontribusi HMI dalam melindungi pekerja migran sebagai bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” jelas Rifyan.

    Rifyan menambahkan roadmap program akan dimulai dengan penandatanganan MoU bersama KP2MI, dilanjutkan dengan peluncuran pusat studi, kegiatan edukasi di kampus dan daerah, serta riset bersama pada 2026 mendatang.

    (prf/ega)

  • Ada Tiga Titik Demo Hari Ini di Jakarta Kamis 6 November 2025

    Ada Tiga Titik Demo Hari Ini di Jakarta Kamis 6 November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah elemen massa dijadwalkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya pada, Kamis (6/11/2025). Tiga titik di Jakarta Pusat menjadi pusat konsentrasi aksi.

    Massa Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) akan menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

    Aksi tersebut akan dikawal ribuan personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

    “Pelayanan unjuk rasa di DPR sebanyak 1.464 personel,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Iptu Ruslan Basuki dalam keterangannya, Kamis.

    Sementara itu, di tempat lain giliran BEM Nusantara 2025/2026 bersama sejumlah elemen massa menggelar unjuk rasa di kawasan Silang Selatan Monas.

    Berikutnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan Kementerian Haji dan Umroh.

    Guna mengamankan dua aksi itu, polisi juga mengerahkan ratusan personel gabungan. “Pelayanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 734 personel,” ucap dia.

    Ruslan menegaskan pengamanan akan dilakukan secara persuasif. “Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Ruslan.

    Ruslan menambahkan, menyuarakan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun harus dilakukan damai.

    “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” ujar dia.

     

  • HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran merupakan mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bogor Fathan Putra Mardela dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect alias efek berganda secara luas.

    Melalui program itu, kata dia, pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak.

    Untuk itu, dirinya berpendapat MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, disebutkan bahwa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.

    “Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” tuturnya.

    Kendati demikian, Fathan memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.

    Kalau pelaksanaan MBG tidak dikawal secara transparan dan digital, menurut dia, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional, padahal tujuan utama program membangun ekonomi dari bawah.

    Selain itu, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas.

    Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance secara konsisten.

    “Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan, karena itu reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” kata Fathan.

    Meski begitu, ia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif, sehingga penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.

    Dikatakan bahwa MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tetapi tanpa pengawasan publik yang kuat, sambung dia, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya.

    Oleh karenanya, dia menilai sinergisitas antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.

    “Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.