Xcloud.id

Organisasi: Hizbullah

  • Warga Suriah Bantu Serahkan Senjata Termasuk ‘Granat Kimia’ ke Pasukan Israel – Halaman all

    Warga Suriah Bantu Serahkan Senjata Termasuk ‘Granat Kimia’ ke Pasukan Israel – Halaman all

    Warga Suriah Bantu Serahkan Senjata Termasuk ‘Granat Kimia’ ke Pasukan Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Suriah membantu pasukan Israel mengumpulkan senjata, termasuk granat berisi bahan kimia, sisa perang saudara yang telah berkecamuk di negara Arab tersebut selama lebih dari satu dekade, media Ibrani, melaporkan pada Senin (16/12) kemarin.

    Senjata-senjata tersebut diserahkan di desa-desa di atau dekat wilayah yang dikuasai Israel di Suriah, menurut Channel 12 News.

    “Kami menemukan beberapa senjata berisi bahan kimia,” kata seorang tentara Israel yang tidak disebutkan namanya, yang wajahnya tidak terlihat di kamera, dalam video yang disiarkan media tersebut.

    “Anda dapat melihat granat murah berisi bahan kimia, dan Anda harus menambahkan fuse (sekering) untuk mengaktifkannya. Ada kotak berisi granat, dengan bahan kimia yang disebut ‘CS,’” tambahnya.

    Laporan tersebut menampilkan foto seorang pria berpakaian sipil di dekat senjata.

    Laporan tersebut tidak merinci pihak mana di Suriah yang menyerahkan senjata kepada pasukan Israel.

    Israel merebut wilayah di Suriah dekat perbatasan bersama setelah runtuhnya rezim Bashar Assad pada 8 Desember.

    Kehadiran Pasukan Israel di Suriah diklaim Tel Aviv bersifat sementara dan dirancang untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan, menurut Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.

    Israel juga telah melakukan serangan intensif di Suriah sejak rezim tersebut runtuh, untuk mencegah senjata berbahaya jatuh ke tangan yang salah, tambah Katz.

    Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024.

    Bendera Israel Dicabuti Pasukan PBB

    Terkait keberadaan pasukan Israel di Suriah, bendera-bendera Israel di sepanjang zona penyangga Dataran Tinggi Golan di Suriah telah dicabut pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (17/12/2024).

    Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pasukan perdamaian senantiasa melaksanakan tugas untuk mengamati dan melaporkan apa yang terjadi di zona penyangg aitu.

    “Rekan penjaga perdamaian kami di Dataran Tinggi Golan, Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF), terus melaksanakan mandatnya untuk mengamati dan melaporkan dari posisinya di seluruh wilayah pemisahan,” ujar Dujarric, Selasa, dikutip dari Anadolu Ajansi.

    Dujarric menambahkan adanya Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di zona penyangga berdampak serius terhadap UNDOF.

    Sebab, hal itu membuat operasi UNDOF menjadi lebih kompleks.

    “Kehadiran tentara Israel di wilayah operasi UNDOF telah berdampak serius pada pasukan kami,” ungkapnya.

    “Dalam konteks, saat ini UNDOF biasa melakukan sekitar 55 hingga 60 tugas operasional dan logsitik.”

    “Saat ini, UNDOF dibatasi pada tiga hingga lima pergerakan logistik penting per hari. (Adanya) IDF di zona penyangga berdampak signifikan pada operasinya (UNDOF)” urai Dujarric.

    Ia juga menekankan pentingnya mengizinkan pasukan penjaga perdamaian untuk melaksanakan tugas mereka “tanpa halangan dan dengan cara yang aman dan terjamin”.

    Menurut UNDOF, tentara Israel memasuki wilayah zona penyangga dan mengerahkan pasukan di beberapa “lokasi penting”, termasuk Gunung Hermon dan “Tank Hill” di sebelah timur garis Bravo.

    “UNDOF juga mengamati bendera Israel di tiga posisi di dalam area pemisahan, semua bendera Israel telah diturunkan setelah adanya protes dari pejabat UNDOF,” ujar perwakilan UNDOF.

    Ia mengatakan misi tersebut menegaskan kembali tuntutannya bagi semua pihak untuk mematuhi perjanjian pelepasan tahun 1974 dan mempertahankan gencatan senjata yang berlaku.

    Perjanjian pelepasan menetapkan batas-batas zona penyangga dan daerah demiliterisasi.

    Pasukan ini diawasi oleh UNDOF karena bertugas menjaga gencatan senjata antara Israel dan Suriah setelah Perang Timur Tengah 1973.

    Netanyahu Ngotot Tempatkan IDF di Puncak Hermon

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memastikan pasukannya akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah yang direbut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad, tepatnya di puncak Gunung Hermon.

    AP melaporkan Netanyahu berkunjung ke puncak Gunung Hermon pada Selasa (17/12/2024).

    Hal ini menjadikannya seorang pemimpin Israel yang masih menjabat, yang telah menginjakkan kaki sejauh itu ke Suriah.

    Netanyahu mengatakan ia pernah berada di puncak gunung yang sama 53 tahun lalu, sebagai seorang tentara.

    Ia menyebut kedatangannya ke puncak Gunung Hermon, penting bagi keamanan Israel saat ini.

    Di kesempatan itu, Netanyahu menegaskan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan tetap berada di puncak Gunung Hermon, sampai kesepakatan yang menjamin keselamatan Israel, bisa dibuat.

    “Kami akan tetap tinggal, sampai ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel,” kata Netanyahu dalam kunjungannya ke puncak Gunung Hermon bersama Menteri Pertahanan, Israel Katz, Selasa, dikutip dari Times of Israel.

    Katz, di kesempatan yang sama, memerintahkan militer Israel untuk segera memposisikan diri di puncak Gunung Hermon.

    Ia juga meminta militer Israel untuk segera membangun benteng pertahanan, guna mengantisipasi kemungkinan tinggal dalam waktu lama di tempat tersebut.

    “Puncak Hermon adalah mata negara Israel untuk mengidentifikasi musuh-musuh kami yang berada di dekat maupun jauh,” ujar Katz.

    Meski demikian, sehari sebelumnya, pemimpin HTS, Mohammed al-Julani, telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki.

    “Pembenaran Israel (menduduki Suriah) adalah karena Hizbullah dan milisi Iran. Pembenaran itu sudah tidak ada lagi,” kata al-Julani dalam wawancara eksklusif dengan The Times, Senin (16/12/2024).

    Permintaan itu disampaikan al-Julani yang menegaskan pihaknya tak ingin berkonflik dengan pihak manapun.

    Ia juga menekankan, tak akan membiarkan Suriah menjadi landasan serangan terhadap Israel ataupun negara manapun.

    “Kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasaran peluncuran serangan.”

    “Rakyat Suriah butuh istirahat, dan serangan harus dihentikan. Israel harus mundur ke posisi sebelumnya,” tegas dia.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Diketahui, rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, Minggu(7/12/2024), ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Kelompok oposisi bersenjata terlibat dalam perjuangan panjang dalam upaya menjatuhkan rezim al-Assad, dikutip dari Middle East Monitor.

    Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan banyak kendali atas banyak wilayah, mulai Aleppo, Idlib, hingga Hama.

    Akhirnya, saat rakyat turun ke jalanan di Damaskus, pasukan rezim mulai menarik diri dari lembaga-lembaga publik dan jalan-jalan.

    Sementara, kelompok oposisi mempererat cengkeraman mereka di pusat kota.

    Dengan diserahkannya Damaskus ke oposisi, rezim al-Assad selama 61 tahun resmi berakhir.

    Al-Assad bersama keluarganya diketahui melarikan diri dari Suriah, usai oposisi menguasai Damaskus.

    Rezim al-Assad dimulai ketika Partai Baath Sosialis Arab berkuasa di Suriah pada 1963, lewat kudeta.

    Pada 1970, ayah al-Assad, Hafez al-Assad, merebut kekuasaan dalam kudeta internal partai.

    Setahun setelahnya, Hafez al-Assad resmi menjadi Presiden Suriah.

    Ia terus berkuasa hingga kematiannya di tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Assad.

     

    (oln/jns/*)

  • Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

    Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

    Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

    Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024. 

    Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

    “Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

    Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

    Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

    Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

    Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

    “Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

    Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

    Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

    Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

    Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

    Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

    Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

    Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

    Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

    Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

    Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

    Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

    Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

    Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.
     
    Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

    Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

    Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

    Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

    Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

    Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

    Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

    Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

    Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

    Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. 

    Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

    Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

    Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

    Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania. 

    Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

    Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

    Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

    Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

    Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

    Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

    Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

    Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

    Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen. 

    Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

    Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

    Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

    Solusi dua negara

    Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

    Status Yerusalem

    Perbatasan yang disepakati

    Nasib Pengungsi Palestina

    Solusi Dua Negara

    Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. 

    Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

    Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

    Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

    Pemukiman Israel

    Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

    Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

    Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

    Status Yerusalem

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

    Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

    Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

    Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

    Nasib Pengungsi Palestina

    Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

    Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

    Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

    Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

     

    (oln/rtrs/*)
     

  • HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah menyatakan bahwa mereka akan menjadi kelompok pertama yang membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan militer nasional.

    Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa semua unit militer harus diintegrasikan menjadi satu institusi.

    “HTS akan menjadi, jika Tuhan berkehendak, salah satu kelompok pertama yang mengambil inisiatif ini,” ujarnya.

    Abu Qasra juga menambahkan bahwa para pemimpin wilayah Suriah yang dikuasai oleh Kurdi, juga harus diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru negara tersebut.

    “Orang-orang Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah. Suriah tidak akan terpecah,” kata Qasra.

    Ia turut meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan udara di wilayah Suriah, terutama ketika pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan.

    “Kami menganggap serangan Israel di instalasi militer dan wilayah selatan Suriah sebagai tindakan yang tidak adil,” tegasnya.

    Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham Abu Hassan al-Hamwi difoto saat wawancara di kota pelabuhan Latakia, Suriah barat, pada 17 Desember 2024. (AFP)

    Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan instalasi militer yang digunakan oleh kelompok militan Hizbullah, dengan izin dari pemerintahan Bashar al-Assad.

    Namun, Israel juga dituduh melakukan perampasan tanah setelah tentaranya mengambil alih zona penyangga demiliterisasi di wilayah Suriah.

    Abu Qasra menambahkan bahwa HTS menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mencabut status HTS sebagai kelompok teroris.

    HTS memiliki akar sejarah dengan al-Qaeda di Suriah.

    Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, HTS telah berusaha memperbaiki reputasinya dan berulang kali berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas di negara tersebut.

    Jerman Ikuti Langkah Negara-Negara Lain untuk Membahas Masa Depan Suriah

    Diplomat Jerman baru saja mengadakan pembicaraan di Damaskus dengan pemerintahan transisi baru Suriah, yang dipimpin oleh kelompok HTS, pada Selasa (17/12/2024), dilansir DW.

    Jerman mengikuti langkah sejumlah negara lainnya yang berupaya membangun kembali hubungan dengan Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

    “Pembicaraan difokuskan pada proses transisi politik dan harapan kami mengenai perlindungan kaum minoritas serta hak-hak perempuan, demi mendukung pembangunan damai di Suriah,” kata Kantor Luar Negeri Jerman di Berlin.

    Selain pembicaraan tersebut, delegasi Jerman juga melakukan inspeksi awal terhadap gedung Kedutaan Besar Jerman di Damaskus, menurut pernyataan kementerian luar negeri negara tersebut.

    Dalam unggahan di media sosial X, kementerian itu menyatakan, “Assad telah berulang kali menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri di Suriah.”

    “Sekarang ada peluang untuk penyelidikan penuh dan penghancuran senjata kimia Suriah.”

    “Kami menyediakan dana tambahan untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan juga membahas hal ini hari ini dalam pembicaraan di Damaskus.”

    Tobias Tunkel di Damaskus (X Tobias Tunkel)

    Kunjungan ini dipimpin oleh utusan Jerman untuk Timur Tengah, Tobias Tunkel, dan perwakilan dari Kementerian Pembangunan Jerman.

    Pada Senin (16/12/2024), diplomat Inggris juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin HTS, Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Mohammed al-Jolani.

    Uni Eropa juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan membuka kembali perwakilan diplomatiknya di Damaskus, setelah melakukan kontak dengan kepemimpinan baru Suriah.

    “Kita harus melangkah maju dan melanjutkan keterlibatan langsung kita dengan HTS dan faksi-faksi lainnya,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pembicaraannya di Ankara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Namun, Iran masih menutup kedutaannya di Damaskus untuk sementara, dengan alasan persiapan terkait politik dan keamanan, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita ISNA.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Pernyataan Tegas Suriah: Tidak Ada Serangan ke Israel – Halaman all

    Pernyataan Tegas Suriah: Tidak Ada Serangan ke Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Dalam wawancara eksklusif dengan The Times pada Senin (16/12/2024), Mohammed al-Julani, yang lebih dikenal dengan nama lahirnya Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa Suriah tidak akan dijadikan landasan perang terhadap Israel atau negara manapun.

    Ia meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik mundur pasukannya dari wilayah Suriah yang diduduki.

    “Pembenaran Israel untuk menduduki Suriah adalah karena Hizbullah dan milisi Iran. Pembenaran itu sudah tidak ada lagi,” tegas al-Julani yang juga pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Sambutan Positif dari Tokoh Oposisi

    Di sisi lain, tokoh oposisi Suriah, Fahd al-Masri, Kepala Front Keselamatan Nasional Suriah, menyambut baik potensi hubungan antara Suriah dan Israel.

    Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Israel atas kontribusinya dalam penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    “Tanpa serangan Israel terhadap Hizbullah dan Iran, kami tidak akan bisa membebaskan Suriah,” ujar al-Masri.

    Ia juga menekankan bahwa Israel telah berperan penting dalam perubahan situasi di Suriah.

    Abdul Jalil al-Saeed, mantan wakil Mufti Suriah, juga mengungkapkan optimisme tentang hubungan antara Suriah dan Israel.

    Ia menyatakan bahwa Turki menganggap Israel sebagai faktor penting dalam kejatuhan rezim al-Assad.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Rezim Presiden Bashar al-Assad diketahui telah tumbang setelah puluhan tahun berkuasa, dengan ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi pada Minggu (7/12/2024).

    Oposisi bersenjata terlibat dalam perjuangan panjang untuk menjatuhkan rezim tersebut.

    Setelah bentrokan meningkat pada 27 November 2024, rezim al-Assad kehilangan kendali atas banyak wilayah, termasuk Aleppo, Idlib, dan Hama.

    Dengan penguasaan Damaskus oleh oposisi, rezim al-Assad yang telah berkuasa selama 61 tahun resmi berakhir.

    Al-Assad dan keluarganya dilaporkan melarikan diri dari Suriah setelah oposisi menguasai Damaskus, menandai akhir dari era panjang pemerintahan yang dimulai dengan kudeta Partai Baath pada 1963.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Merajut Kembali Kebinekaan demi Membangun Peradaban Indonesia

    Merajut Kembali Kebinekaan demi Membangun Peradaban Indonesia

    loading…

    Hadi Susiono Panduk, Kolumnis kelahiran Undaan Kidul-Kudus. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang. Foto/Istimewa

    Hadi Susiono Panduk
    Kolumnis kelahiran Undaan Kidul-Kudus. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang

    SITUASI dunia jelas tidak dalam keadaan baik-baik saja, business as usual. Perang Rusia-Ukraina , diprediksi bertambah sengit, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat, Army Tactical Missile System (ATACMS) untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Rudal yang diproduksi perusahaan Lockheed Martin ini memiliki kemampuan menyerang target hingga jarak 300 kilometer. Senjata ini pertama kali dikembangkan pada era 1980-an untuk menghadapi Uni Soviet, seperti dilansir harian New York Times, 20 November 2024.

    Selang sehari, Pemerintah Federasi Rusia, disebut membalas menyerang Ukraina, dengan meluncurkan rudal balistik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM), Oreshnik. Rudal ini biasanya dirancang dengan jangkauan ribuan kilometer dan dapat membawa hulu ledak nuklir, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dilengkapi dengan hulu ledak konvensional, seperti diberitakan dalam tajuk Explainer di Harian Surat Kabar Nasional Inggris The Guardian, 22 November 2024.

    Di belahan dunia lain, Timur Tengah , terjadi konflik tak berkesudahan antara Israel-Hamas, Hizbullah, Houthi, dan proksi pro-Iran lainnya. Perang besar antara Israel-Hamas terjadi, pada tanggal 8 Oktober 2023. Zionis Israel telah membumihanguskan Jalur Gaza dan membantai lebih dari 42.000 warga Palestina (VOA-Indonesia, 10/11/2024).

    Tidak sampai di situ, Pemerintahan Benjamin Netanyahu juga, menginvasi dan membombardir wilayah Lebanon, hingga lebih dari 3.000 warga Lebanon tewas, 13.492 luka-luka. Di antara korban yang tewas terdapat 589 wanita, dan 185 anak-anak (Aljazeera, 5/11/2024).

    Kini, genjatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah disepakati dengan menampilkan juru runding dari Amerika Serikat dan Prancis. Salah satu kesepakatan yang dibuat adalah bahwa Hizbullah diberikan waktu 60 hari untuk mengakhiri keberadaan pasukannya di Selatan Lebanon. Begitu juga, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah yang sama pada waktu yang sama pula (BBC News, 26/11/2024).

    Pada saat genjata senjata diumumkan, timbul pergolakan dan penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah yang dilakukan oleh koalisi pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang melancarkan serangan mengejutkan di wilayah Aleppo, Idlib hingga ke jantung Kota Damaskus (CNN.Com, 9/12/2024). Pemerintahan rezim Bashar al-Assad pun tumbang setelah berkuasa selama 24 tahun. Suriah pun sedang bergolak dan entah sampai kapan akan terbentuk pemerintahan yang stabil.

    Tantangan Indonesia ke Depan
    Konflik dan peperangan sebagaimana disebut, menyadarkan kepada kita sebagai bangsa harus senantiasa mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, prepare for the worst. Indonesia berada di pusaran pertarungan geopolitik Amerika-China. Dinamika geopolitik di Asia Pasifik, terkait revalitas negara-negara besar berpotensi memicu perang terbuka, dan hal ini mengancam negara-negara kawasan, termasuk Indonesia. Dunia begitu cepat berubah. Situasi kawasan regional bahkan internasional tidak mudah diterka. Lebih lanjut, Indonesia berada di kawasan yang paling dinamis dan cenderung bergejolak karena revalitas kekuatan besar yakni Amerika-China. Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Pasifik Selatan adalah titik-titik panas di kawasan karena menjadi bagian dari proyeksi kekuatan negara-negara adidaya dunia.

    Ilustrasi tersebut, meniscayakan berbagai tantangan bangsa Indonesia yang akan merayakan Indonesia Emas pada tahun 2045. Tantangan Indonesia bukan hanya tantangan yang bersifat domestik fundamental seperti swasembada pangan, kelangkaan pupuk dan tidak stabilnya 9 harga bahan pokok, tetapi juga tantangan bersifat eksternal yang mengharuskan Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam percaturan kancah internasional.

    Menangkal Disintegrasi dengan Keakuran Nasional
    Indonesia dihuni berbagai suku, agama, ras dan antargolongan, terdiri lebih dari 281,6 juta jiwa yang menyebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa serta pulau kecil sekitar 17.504. Dari sisi penganut agama, Indonesia menjamin berbagai agama hidup berdampingan, seperti Islam, Protestan, Katolik, Budha, Konghucu. Keberagaman juga terjadi pada 721 bahasa daerah di Indonesia

    Indonesia bukanlah Jawa, karena didiami lebih dari 151,6 juta penduduk. Bukan juga Papua, karena luas wilayahnya terbesar, yaitu 786.000 km2, juga demikian halnya Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Indonesia bukanlah ketiganya. Indonesia sejatinya, adalah kelima-limanya. Indonesia juga bukan islam, meskipun agama terpopuler tersebut, dipeluk oleh 87, 2 persen dari jumlah penduduk, sehingga Indonesia dilabeli negara dengan Muslim terbesar di dunia, yakni 241,7 juta pemeluk. Indonesia bukan juga Protestan, Katolik, Budha, Konghucu, atau yang lainnya. Tetapi, keseluruhan agama itulah Indonesia. Kebinekaan yang luar biasa tersebut, harus terus terjaga, terawat, dan terus tersampaikan kepada generasi muda Indonesia saat ini, sebagai modal dasar bagi penerus sejarah perjuangan anak bangsa.

  • Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan kalau Israel akan terus berupaya memperkuat cengkeramannya di seluruh kawasan, khaberni melaporkan, Selasa (17/12/2024).

    Smotrich juga menekankan kalau Israel tidak akan membiarkan negara-negara Arab memisahkan ‘Gush Etzion’ dari Yerusalem, pusat Israel.

    Sebagai informasi, Gush Etzion (Blok Etzion) adalah gugusan pemukiman Israel yang terletak di Pegunungan Yudea, tepat di sebelah selatan Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat.

    Pembentukan Negara Palestina, secara akan memutus Gush Etzion dari Yerusalem.

    Ia menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, mengingat hal itu merupakan ancaman bagi eksistensi Israel.

    Peta Tepi Barat. (credit foto Louisa Vieira/united nations)

    Israel Rebut 5 Ribu Hektare Tanah di Tepi Barat

    Terkait upaya menghalangi terbentuknya negara Palestina, sekitar 5.000 hektare tanah di Tepi Barat, Palestina telah direbut oleh zionis Israel.

    Hal itu juga diumumkan Bezalel Smotrich.

    Smotrich menyebut jumlah tepatnya tanah di wilayah Tepi Barat yang direbut, yakni seluas 24.000 dunum atau sekitar 5.930,5 hektar).

    Sementara Pusat Informasi Palestina menyebut Israel mengatakan tanah itu sebagai “tanah negara”.

    Pemerintahan zionis menyebut langkah itu diharapkan akan berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut.

    “Tepat pada waktunya, hari ini kami menyelesaikan proses rumit untuk mengumumkan 24.000 dunum tanah negara baru di Tepi Barat,” kata Smotrich, mengutip Al Mayadeen.

    Smotrich juga bersikeras akan menggunakan tanah yang direbut itu untuk dibangun, salah satunya sebagai pemukiman.

    “Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun pemukiman, infrastruktur, dan jalan.”

    “Serta menjamin bahwa kami akan terus memperkuat pemukiman, dan kami akan tetap di sini,” tambah Menteri Israel tersebut.

    Dalam sebuah posting di X, Smotrich menekankan bahwa lebih dari 23.000 dunam tanah untuk kepentingan pemukiman di Yosh.

    “Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina!”

    Media Channel 14 menjelaskan bahwa pemukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, yang terletak di sebelah timur al-Quds yang diduduki, akan diperluas sekitar 2.600 dunum (642 hektar) ke selatan.

    Hal ini menciptakan rantai pemukiman yang terkait dengan pemukiman ilegal Kedar.

    Perluasan tambahan direncanakan untuk pemukiman ilegal seperti Migdal Oz dan Susya di Tepi Barat selatan, serta Yafit di Lembah Yordan, catat media tersebut.

    Deklarasi ini mewakili hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status “tanah negara” sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor.

    Arab Saudi Tinggalkan Pakta Pertahanan AS karena Kebuntuan Status Negara Palestina

    Terkait manuver Israel Arab Saudi telah “menghentikan upayanya” untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel dan kini tengah mencari perjanjian yang “lebih sederhana”, Reuters mengutip pernyataan dua pejabat Saudi dan empat pejabat Barat pada 29 November lalu. 

    Sumber tersebut mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah menegaskan kembali syarat bahwa normalisasi dengan Israel harus bergantung pada komitmen Tel Aviv untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002. 

    Sumber-sumber yang dikutip di media-media Barat mengungkapkan bahwa Riyadh kini tengah mencari kesepakatan yang ‘lebih sederhana’ yang mengabaikan normalisasi dengan Israel.

    “Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi sebagai tonggak sejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab,” sumber tersebut menambahkan. 

    Namun Perdana Menteri Israel tahu bahwa langkah apa pun menuju solusi dua negara akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka. 

    Akibat posisi Arab Saudi dan Israel, “Riyadh dan Washington berharap pakta pertahanan yang lebih sederhana dapat dicapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari,” menurut sumber-sumber Saudi dan Barat. 

    Awal tahun ini, sejumlah laporan menyebutkan Arab Saudi tengah mengupayakan pakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan AS yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel.

    Namun, Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apa pun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina – sesuatu yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. 

    Namun, The Guardian melaporkan pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut mulai mendorong pakta pertahanan yang “lebih sederhana” dengan AS yang mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka. 

    Laporan Reuters muncul dua hari setelah gencatan senjata yang rapuh dan tidak pasti antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku di Lebanon. 

    Presiden AS Joe Biden mengatakan minggu ini bahwa gencatan senjata di Lebanon membawa Washington lebih dekat ke visinya untuk Asia Barat yang “lebih terintegrasi”, mengacu pada normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. 

    “Saya memuji keputusan berani yang diambil oleh para pemimpin Lebanon dan Israel untuk mengakhiri kekerasan. Keputusan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian itu mungkin,” imbuh presiden. 

    Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata Lebanon dalam dua hari terakhir dengan melakukan pengeboman, serangan artileri, dan upaya untuk masuk lebih dalam ke wilayah Lebanon. 

    Presiden AS melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington tetap siap menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Arab Saudi yang akan mencakup “jalur yang kredibel untuk mendirikan negara Palestina.”

     

    (oln/khbrn/*)

  • Media Israel Tuding Faksi Bersenjata Brigade Jenin Terafiliasi Iran, Singgung Soal Imam Mahdi – Halaman all

    Media Israel Tuding Faksi Bersenjata Brigade Jenin Terafiliasi Iran, Singgung Soal Imam Mahdi – Halaman all

    Media Israel Tuding Faksi Bersenjata Brigade Jenin Terafiliasi Iran, Ungkit  313 Pria dan Imam Mahdi

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel, Times of Israel, Selasa (17/12/2024) mengulas kalau kelompok bersenjata di Jenin, Tepi Barat memiliki hubungan sangat baik dengan Iran.

    Ulasan itu dilatarbelakangi konflik yang berubah menjadi ‘perang saudara’ antar-entitas Palestina, antara Otoritas Palestina dan Brigade Jenin, milisi perlawanan Palestina cabang militer dari Brigade Al-Quds, sayap bersenjata gerakan Palestine Islamic Jihad (PIJ).

    “Di tengah tindakan keras PA di Jenin, video tampaknya menunjukkan hubungan baik antara kelompok bersenjata dengan Iran,” tulis ulasan itu, Selasa.

    Ulasan juga menyertakan video -belum terverifikasi- yang beredar di media sosial menunjukkan orang-orang bersenjata Palestina di Jenin.

    Times of Israel menyatakan, orang-orang bersenjata di Jenin menerima hubungan mereka dengan Republik Iran dan pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei, dan “menjanjikan komitmen mereka terhadap tujuan Teheran untuk mengekspor Revolusi Islam.”

    “Dari sini, dari Palestina, dari Batalyon Jenin, dari rakyat Palestina yang merdeka dan terhormat, kami menyampaikan salam kami kepada Republik Islam Iran, kepada Imam Ali Khamenei, dan kami akan segera mendirikan negara Imam Mahdi,” kata seorang pria bersenjata bertopeng dalam salah satu video seperti dilansir ulasan tersebut.

    Merujuk pada tautan di X, ulasan itu menyinggung soal Imam Mahdi yang cenderung identik dengan kalangan Syiah.

    “Sosok tersebut (Imam Mahdi) sebagian besar dihormati di kalangan Islam Syiah yang dianut di Iran, dan kurang relevan dengan Islam Sunni yang dipraktikkan di wilayah Palestina,” tulis ulasan tersebut

    Berdasarkan pada hal tersebut, ulasan juga melaporkan sejumlah analisis yang menyatakan kalau video-video ini diduga bagian dari propaganda Otoritas Palestina.

    “Timbul pertanyaan tentang keaslian video tersebut, dengan beberapa kritikus PA mengklaim kalau klip tersebut adalah video palsu, dibuat oleh Otoritas Palestina sebagai bagian dari propagandanya melawan faksi-faksi saingannya,” tulis laporan Times of Israel.

    Selama beberapa hari terakhir, pasukan keamanan Otoritas Palestina telah terlibat dalam tindakan keras terhadap kelompok bersenjata di Jenin.

    Tindakan keras itu pada Sabtu lalu menewaskan pemimpin Brigade Jenin, Yazid Jaysa.

    Pada hari Minggu, AS dilaporkan meminta Israel untuk menyetujui pengiriman bantuan militer yang mendesak kepada Otoritas Palestina dalam upaya memulihkan ketertiban di Jenin.

    “Beberapa orang memandang tindakan keras Otoritas Palestina terhadap faksi-faksi bersenjata di Jenin sebagai upaya Ramallah untuk membuktikan kalau mereka dapat menegaskan  kontrol militer atas wilayah Tepi Barat yang berada di bawah yurisdiksinya, sebagai persiapan untuk mengambil peran dalam pemerintahan masa depan Jalur Gaza,” kata laporan itu.

    Laporan itu menyebut, setidaknya sejak tahun 2022, Iran telah membanjiri Tepi Barat dengan senjata, menyelundupkannya melintasi perbatasan Yordania untuk memicu kerusuhan dengan Israel, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan April oleh The New York Times.

    Iran telah lama memberikan dukungan finansial kepada Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina sebagai bagian dari Poros Perlawanan terhadap Israel, yang mengalami pukulan berat setelah hancurnya kemampuan militer Hamas dan Hizbullah di Lebanon dan jatuhnya Rezim Assad yang didukung Iran di Suriah,” kata dia.

    Cara Pandang Entitas Palestina

    Konflik antar-entitas Palestina berkembang menjadi perang saudara di Jenin, Tepi Barat antara personel keamanan Otoritas Palestina dan kelompok milisi perlawanan, khusunya dari faksi Brigade Al-Quds, sayap militer Palestine Islamic Jihad (PIJ).

    Otoritas Palestina, dianggap kelompok milisi Perlawanan Palestina justru bertindak untuk membela kepentingan Israel dalam hal pemberangusan gerakan pembebasan Palestian dari pendudukan Israel.

    Di sisi lain, Otoritas Palestina mengklaim tindakan mereka bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Tepi Barat, termasuk sejumlah wilayah ‘merah’ seperti Jenin, Tulkarm, dan Tubas.

    Tindakan ini diterjemahkan lewat aksi-aksi penangkapan sejumlah orang yang dianggap sebagai tokoh dan personel

    Belakangan, konflik ini berkembang hebat menjadi bentrokan langsung yang berhias baku tembak di antara entitas-Palestina tersebut.

    Dalam, bentrokan terbaru, baku tembak bahkan dilaporkan menewaskan seorang komandan milisi Brigade Jenin, sayap Brigade Al-Quds.

    Batalyon Tulkarm, cabang tempur Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan PIJ. (khaberni)

    Anggap Milisi Palestina Adalah Kriminal

    Juru bicara pasukan keamanan Otoritas Palestina Anwar Rajab mengatakan kalau mereka yang berada di Jenin bukanlah pejuang perlawanan.

    Juru bicara resmi pasukan keamanan Otoritas Palestina mengatakan itu apa yang terjadi di Jenin adalah kampanye keamanan yang menargetkan kriminal.

    “Para penjahat ini adalah mereka yang membunuh anak-anak, dan mereka yang menembak pasukan keamanan,” katanya dilansir Khaberni.

    Ia melanjutkan: “Kami mempunyai strategi, yaitu melindungi Palestina dari kehancuran.”

    “Kami bergerak di Tepi Barat dengan cara kami sendiri dan menghindari konfrontasi demi mempertahankan tujuan kami.”

    Ia menyimpulkan, “Apa yang terjadi di Gaza tidak akan terjadi di Tepi Barat, dan kami akan mencegahnya”.

    Kendaraan militer Israel berpatroli di kamp pengungsi Jenin, di Tepi Barat yang diduduki pada 29 November 2023, selama operasi militer yang sedang berlangsung di kamp tersebut. (Zain JAAFAR / AFP)

    Brigade Jenin: Kami Hanya Targetkan Israel

    Adapun Juru bicara Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – menyatakan dalam sebuah pernyataan kepada saluran satelit Al-Jazeera kalau pedoman mereka jelas, hanya menentang pendudukan.

    Pernyataan itu menunjukkan kalau mereka melakuka perlawanan terhadap entitas Israel di seluruh Tepi Barat.

    Terkait tudingan kalau mereka adalah kelompok kriminal dan bukan pejuang pembebasan Palestina, dia justru menyatakan pihak Otoritas Palestina juga melakukan kejahatan.

    “Dinas keamanan membunuh seorang pelaku Israel beberapa tahun lalu dan dua anak yang tidak bersalah,” kata dia dilansir Khaberni.

    Dia juga menunjukkan hipokrasi Otoritas Palestina di mana mereka meminta agar milisi perlawanan Palestina untuk menyerahkan diri di sisi lain meminta agar anggotanya dilindungi dari pendudukan Israel.

    “Juru bicara batalion mengatakan bahwa mereka menghormati hukum, namun dia bertanya-tanya: “Di mana hukum selama penyerbuan (oleh) pendudukan Israel?”,” kata dia dilansir Khaberni.

    Seperti dilaporkan, bentrokan kembali terjadi pada Minggu (15/12/2024), di kamp Jenin antara pasukan keamanan Palestina dan pejuang perlawanan, sebagai bagian dari operasi “Lindungi Tanah Air” yang diluncurkan oleh Otoritas Palestina.

    Operasi ini mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’ aysa, yang sedang dikejar oleh pendudukan Israel.

     

    (oln/khbrn/*)

     

     

     

     

     

  • Kelakuan Terbaru Israel Bakal Lipatgandakan Populasi di Golan

    Kelakuan Terbaru Israel Bakal Lipatgandakan Populasi di Golan

    Jakarta –

    Kelakuan Israel semakin menjadi-jadi. Terbaru, Israel berencana melipatgandakan populasi di Golan.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Senin (16/12/2024), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melipatgandakan populasi Israel di area Dataran Tinggi Golan. Golan diketahui wilayah Suriah yang diduduki Tel Aviv.

    Langkah tersebut menuai kontroversi, mengingat pemimpin oposisi Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pekan lalu, cenderung moderat.

    “Memperkuat Golan adalah memperkuat Negara Israel, dan hal ini sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, mengembangkannya, dan tinggal di dalamnya,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    Kantor Netanyahu mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel menyetujui rencana senilai lebih dari 40 juta Shekel untuk mendorong pertumbuhan demografis di Golan.

    Disebutkan bahwa Netanyahu telah mengajukan rencana tersebut kepada pemerintah Tel Aviv mengingat perang dan front baru yang dihadapi Suriah, dan karena keinginan untuk melipatgandakan populasi Golan.

    Analis Avraham Levine dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma, yang mengkhususkan diri pada tantangan keamanan Israel di perbatasan utaranya, menyebut sekitar 31.000 warga Israel telah tinggal dan menetap di Golan. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, termasuk perkebunan anggur, dan pariwisata.

    Lihat juga Video: Ancaman Serius Israel ke Hizbullah soal Serangan Roket ke Golan

    Baca halaman selanjutnya>>

  • Dihantui Hizbullah, Sepertiga Pemukim Yahudi di Israel Utara yang Mengungsi Tak Mau Kembali – Halaman all

    Dihantui Hizbullah, Sepertiga Pemukim Yahudi di Israel Utara yang Mengungsi Tak Mau Kembali – Halaman all

    Diintai Hizbullah, Sepertiga Pemukim Yahudi di Israel Utara yang Mengungsi Tak Mau Kembali

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sumber-sumber media Ibrani menunjukkan kalau 33 persen (sepertiga) pemukim Yahudi yang dievakuasi dari Israel utara tidak ingin kembali ke rumah mereka.

    Hal itu merujuk pada laporan situs media Israel, Walla, merujuk perkembangan situasi gencatan senjata Militer Israel dengan Gerakan Hizbullah Lebanon yang sudah berlangsung selama sekitar dua pekan.

    Ancaman serangan Hizbullah di waktu mendatang menjadi faktor utama para pemukim Yahudi di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel ini enggan untuk kembali.

    Terlebih, agresi militer tentara Israel (IDF) selama dua bulan sebelum gencatan senjata di sepakati, tidak menghasilkan apapun bagi pelemahan kelompok perlawanan Lebanon tersebut.

    Saat ini, Israel berhenti sementara berperang dengan Hizbullah.

    Ternyata Israel mengalihkan pasukan militernya untuk menyerang Suriah.

    Setelah jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, Israel telah merambah Suriah, wilayah tetangganya itu.

    Sejak pelarian dramatis al-Assad ke Rusia pada Minggu (8/12/2024), Israel telah menyerang Suriah lebih dari 400 kali meskipun ada protes dari PBB.

    Israel melancarkan serangan militer ke zona penyangga yang telah memisahkan kedua negara itu sejak 1974.

    Agresi militer Israel terjadi saat negara tersebut mencoba beralih dari 53 tahun pemerintahan keluarga dinasti.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menyerang tetangganya, Lebanon.

    Dan juga Israel terus melancarkan perang dan genosida terhadap penduduk Gaza di Palestina.

    Namun mengapa Israel kini menyerang Suriah?

    Israel telah membenarkan serangannya terhadap Suriah selama bertahun-tahun dengan mengklaim bahwa Israel menghancurkan target militer Iran.

    Namun, Iran mengatakan tidak ada satu pun pasukannya yang saat ini berada di Suriah .

    Sekarang, Israel mengatakan pihaknya fokus menghancurkan infrastruktur militer Suriah.

    Israel mengklaim bahwa mereka berusaha menghentikan senjata agar tidak jatuh ke tangan “para ekstremis”.

    Sebuah definisi yang diterapkannya pada sejumlah aktor, yang paling baru adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok oposisi utama Suriah yang memimpin operasi untuk menggulingkan al-Assad.

    Apa yang dilanggar?

    Israel mengatakan telah menargetkan fasilitas militer, termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut, dan pusat penelitian di Suriah.

    Israel juga telah mengerahkan unit militer ke zona penyangga di sepanjang Dataran Tinggi Golan yang memisahkan Suriah dan Israel.

    Daerah tersebut telah ditetapkan secara resmi sebagai zona demiliterisasi sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi PBB tahun 1974 .

    Israel menempati sekitar dua pertiga Dataran Tinggi Golan, dengan zona penyangga yang dikelola PBB yang mencakup wilayah sempit seluas 400 kilometer persegi (154 mil persegi). Sisanya telah dikuasai oleh Suriah.

    Pasukan keamanan Suriah juga melaporkan tank-tank Israel bergerak maju dari Dataran Tinggi Golan ke Qatana, 10 km (enam mil) ke wilayah Suriah dan dekat dengan ibu kota.

    Sumber-sumber militer Israel membantah adanya serangan semacam itu.

    Selain lebih dari 100 serangan terhadap ibu kota, Israel melakukan serangan di Al Mayadin di timur, Tartous dan Masyaf di barat laut, di perbatasan Qusayr dengan Lebanon, dan bandara militer Khalkhalah di selatan.

    Apa pembenaran Israel atas serangan terbaru ini terhadap negara berdaulat?

    Bahwa ia bertindak untuk membela diri.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa bekas wilayah Suriah di sepanjang Dataran Tinggi Golan, yang telah digolongkan sebagai zona demiliterisasi sejak tahun 1974, akan tetap menjadi bagian dari Israel “selamanya”.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar telah membela serangan Israel dengan mengatakan bahwa niat Israel hanya untuk menargetkan lokasi yang diduga memiliki senjata kimia dan lokasi roket jarak jauh.

    Tujuannya untuk mencegah perebutan lokasi tersebut oleh kelompok bersenjata yang menentang serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap negara-negara tetangganya.

    Dalam jumpa pers untuk media asing, Sa’ar mengatakan Israel bertindak “sebagai tindakan pencegahan”.

    “Itulah sebabnya kami menyerang sistem senjata strategis, seperti, misalnya, senjata kimia yang tersisa, atau rudal dan roket jarak jauh, agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis,” katanya.

    Apa yang diinginkan Israel dari Suriah?

    Pemerintah belum membuat pernyataan apa pun di luar “bertindak demi kepentingan pertahanan Israel” yang dapat menunjukkan niatnya.

    Namun, beberapa tokoh terkemuka Israel telah berbicara tentang pandangan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi selanjutnya.

    Benny Gantz, pemimpin partai Persatuan Nasional dan lawan Netanyahu, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa ini adalah “kesempatan bersejarah” bagi Israel.

    Ia meminta para pembuat kebijakan untuk “mengembangkan hubungan kita dengan Druze, Kurdi, dan kelompok lain di Suriah”, yang menunjukkan bahwa Israel mungkin dapat mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang secara tradisional menentang koalisi oposisi bersenjata yang menggulingkan al-Assad.

    Pada hari yang sama, The Times of Israel mewawancarai seorang peneliti dan mantan anggota militer Israel, yang mengembangkan saran Gantz lebih jauh, dengan menyarankan bahwa Suriah dapat dipecah menjadi serangkaian kanton, yang masing-masing bebas bekerja sama dengan aktor eksternal, termasuk Israel.

    “Negara-bangsa modern di Timur Tengah telah gagal,” kata mantan Kolonel Anan Wahabi, yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota minoritas Druze.

    Berniat Lanjutkan Perang dengan Hizbullah

    Belakangan, sejumlah indikasi menunjukkan kalau Israel memang berniat melanjutkan perang dengan Hizbullah meski gencatan senjata baru berjalan beberapa hari dari 60 hari yang disepakati.

    Satu di antaranya indikasi itu adalah Israel belum mau memulangkan para pemukim Yahudi wilayah Utara mereka ke rumah masing-masing.

    “Tentara Israel mengatakan bahwa perintah untuk tidak memulangkan penduduk daerah terbuka di utara di Galilea Barat dan Galilea Atas masih berlaku,” kata laporan Khaberni, Sabtu (30/11/2024)

    Tentara Israel (IDF) juga mengumumkan larangan kembalinya pengungsi Lebanon ke rumah-rumah mereka sendiri di berbagai daerah di Lebanon Selatan.

    “Adapun pihak pemerintah Lebanon menyatakan kalau Israel beberapa kali melanggar gencatan senjata,” tulis laporan tersebut.

    Sebagai rincian, Tentara Israel mengumumkan larangan kembalinya pengungsi Lebanon ke 10 kota di Lebanon selatan, yaitu: Shebaa, Al-Habbariyeh, Marjayoun, Arnoun, Yahmar, Al-Qantara, Shaqra, Baraashit, Bater, dan Al-Mansouri, hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Larangan pemulangan warga, menurut pengumuman tentara Israel, juga meluas ke sejumlah desa di Lebanon selatan, termasuk Khiam, Al-Adisa, Naqoura, dan kota-kota lainnya.

    Tentara Israel mengatakan, “Telah memantau operasi mencurigakan yang merupakan ancaman bagi Israel oleh Hizbullah, yang dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata,”.

    IDF menambahkan – dalam sebuah pernyataan – kalau mereka melihat dua militan yang tiba di infrastruktur militer di Lebanon selatan tempat rudal diluncurkan, dan menargetkan mereka dari udara.

    Ini, klaim IDF, menjadi pembenaran kalau tentara-tentara Israel harus terus ditempatkan di Lebanon selatan untuk melindungi Israel dan pemukimnya, khususnya di Utara.

    Situs web Israel, Walla mengutip sumber keamanan Israel yang mengatakan kalau pengurangan pasukan IDF di Lebanon selatan akan mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan gencatan senjata.

    Pasukan Israel (IDF) dari Divisi Lapis Baja melancarkan agresi militer di Lebanon Selatan. (khaberni/HO)

    Serangan Israel

    Dalam konteks yang sama, Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan pada Jumat (29/11/2024) kalau 4 tank Israel “menembus lingkungan barat kota perbatasan Khiam di Lebanon.”

    Tentara Lebanon mengatakan pada hari Rabu dan Kamis, Israel beberapa kali melanggar perjanjian gencatan senjata, melalui pelanggaran udara dan pemboman wilayah Lebanon dengan berbagai senjata.

    Pihak pemerintah Lebanon menambahkan kalau mereka menindaklanjuti pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

    Tentara Lebanon sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah mulai menjalankan misinya di selatan, Bekaa, dan pinggiran selatan, bersamaan dengan memperkuat penempatannya di selatan Sungai Litani setelah mulai menerapkan perjanjian gencatan senjata.

    Dalam sebuah pernyataan, Tentara Lebanon menjelaskan kalau tugasnya di wilayah ini termasuk memasang penghalang sementara, membuka jalan, dan meledakkan persenjataan yang tidak meledak.

    Pihak militer Lebanon menambahkan, apa yang dilakukannya bertujuan untuk mengimbangi pergerakan para pengungsi, membantu mereka kembali ke desa dan kota, serta menjaga keamanan dan keselamatan mereka.

    Layanan darurat Lebanon tiba saat kebakaran terjadi di lokasi serangan Israel yang menargetkan sebuah gedung di jalan Mar Elias, Beirut, pada 17 November 2024. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP) (AFP/IBRAHIM AMRO)

    Israel Targetkan Warga Sipil Lebanon

    Di sisi lain, tentara Israel menembaki penduduk kota Khiam dekat perbatasan di Lebanon selatan saat pemakaman seorang penduduk kota tersebut, menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon.

    Seorang juru bicara militer Israel mengatakan kepada Agence France-Presse, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang penembakan terhadap warga, bahwa “selama beberapa jam terakhir, pasukan militer Israel berupaya untuk mengusir orang-orang (terduga anggota Hizbullah) dari daerah Khiam di Lebanon selatan.”

    Pada hari Kamis, komandan Komando Utara di Israel, Uri Gordin, melakukan tur di Lebanon selatan dan menilai situasi, didampingi oleh sejumlah komandan pasukan.

    Menurut pernyataan militer, Gordin menekankan pentingnya kehadiran pasukan di lapangan dan menjaga kesiapan yang tinggi untuk mempertahankan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

    Gordin sekali lagi menyebutkan kepada pasukannya pencapaian militer yang telah dicapai dalam kerangka operasi militer baru-baru ini di Lebanon, yang menurutnya menghasilkan serangan yang kuat terhadap berbagai sistem Hizbullah.

    Dalam konteks terkait, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan kalau beberapa pejabat di lembaga keamanan Israel memperkirakan kemungkinan kembalinya pertempuran di Lebanon sebesar 50 persen, situasi riskan untuk sebuah gencatan senjata.

    Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kemungkinan ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah Israel tidak mengembalikan pemuim wilayah utara untuk kembali ke rumah mereka.

    Tangkap layar lokasi pemukiman Avivim, Galilea, wilayah pendudukan Israel yang dihajar rentetan rudal Hizbullah dari Lebanon Selatan. (tangkap layar twitter)

    Para Pemukim Israel Takut untuk Kembali ke Rumah

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menggarisbawahi bahwa Hizbullah tidak hampir dikalahkan oleh Israel di utara karena para pemukim Israel berteriak-teriak tentang kekalahan.

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menggambarkan perjanjian gencatan senjata baru-baru ini dengan Lebanon sebagai “implementasi luas Resolusi 1701 di bawah kepemimpinan AS,” sembari mengakui tantangan yang dihadapi oleh pendudukan Israel selama perang.

    Dalam sebuah laporan, surat kabar tersebut menyatakan bahwa para pengkritik perjanjian di Israel mengabaikan kenyataan mendasar, khususnya bahwa ” Hizbullah tidak dikalahkan , dan tidak juga hampir dikalahkan.” 

    Meskipun kelompok tersebut mengalami pukulan yang signifikan, mereka “terus bertempur” selama konflik tersebut, demikian yang dicatat dalam laporan tersebut.

    Artikel tersebut menyoroti sentimen umum di kalangan orang Israel yang mempertanyakan mengapa superioritas militer pendudukan Israel tidak berhasil menciptakan status quo baru yang bebas dari ancaman atau memaksa Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah dan membangun zona penyangga keamanan.

    “Siapa pun yang benar-benar memahami Lebanon tahu bahwa hasil tertentu tidak dapat dicapai melalui tank, roket, atau bahkan dengan menghancurkan infrastruktur,” tambah laporan itu.

    Mantan kepala intelijen militer Israel, Tamir Hayman, menyuarakan rasa frustrasi ini, dengan mengakui bahwa militer Israel “gagal mencapai satu pun tujuannya dalam agresi terhadap Lebanon.” 

    Hayman mengakui bahwa tujuan pasukan pendudukan Israel untuk memastikan pemulangan cepat dan aman para pemukim utara tidak terwujud.

    Hayman juga memuji para pejuang Hizbullah, dengan menyatakan bahwa “pertempuran berani mereka melawan militer Israel memperkuat prinsip bahwa persamaan ditentukan di medan perang saja.”

    Gencatan senjata tersebut telah membuat banyak pemukim Israel, khususnya di pemukiman utara, merasa kecewa. 

    Ketika penduduk desa Lebanon bersuka cita kembali ke rumah mereka , beberapa pemukim Israel berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan melawan Hizbullah maupun mencapai tujuan perang. 

    Rasa frustrasi ini telah memicu seruan di dalam pendudukan Israel untuk menghentikan gencatan senjata dan melanjutkan permusuhan.

    ‘Para pemukim Israel takut dan frustrasi’

    Hal ini menggemakan sentimen serupa yang dibuat oleh media Israel, di mana mereka mengatakan penduduk di Lebanon selatan kembali ke rumah mereka setelah penerapan perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan pendudukan Israel.

    Sementara ketakutan dan frustrasi tersebar luas di kalangan pemukim Israel di pemukiman perbatasan utara.  

    Saluran 12 Israel melaporkan adanya “rasa tidak percaya yang mendalam” antara para pemukim utara dan pasukan pendudukan Israel, dengan menyatakan bahwa “tidak seorang pun yang membahas kenyataan di utara selama lebih dari setahun.” 

    Jaringan tersebut mengutip seorang penduduk Metula, sebuah pemukiman perbatasan utara, yang mengatakan, “Sebagai tetangga Lebanon , militer Israel harus berbuat lebih banyak untuk memulihkan rasa aman kami.”   

    Meskipun pemerintah menyerukan agar para pemukim kembali, banyak yang menyatakan keraguan, dengan Channel 12 menambahkan bahwa “tidak ada tempat untuk kembali.” 

    Penggusuran tersebut juga mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, karena keluarga berjuang untuk kembali menjalani rutinitas normal.  

    Penasihat strategis Eyalet Frisch mengkritik evakuasi massal sekitar 100.000 pemukim utara selama perang, menggambarkannya sebagai “kesalahan strategis” yang didorong oleh “histeria atas Hizbullah.” 

    Mantan juru bicara militer Israel Avi Benayahu menyuarakan pandangan ini, dengan menyatakan bahwa militer berada dalam keadaan panik setelah evakuasi dari utara. 

     

    ‘1-0 untuk kemenangan Hizbullah’

    Channel 14  memperingatkan bahwa jika pemerintah meneruskan pendekatannya saat ini, wilayah utara berisiko menjadi “batas perbatasan Lebanon” mirip dengan situasi genting yang dihadapi masyarakat di dekat Gaza.

    Moshe Davidovich, kepala “Forum Pemukiman Garis Depan,” menyebut hari kesepakatan itu sebagai “hari yang menyedihkan bagi para pemukim utara dengan mengklaim bahwa kesepakatan itu gagal memberikan kepulangan yang aman. 

    Ia menolak kesepakatan itu sebagai “bukan kemenangan,” dan menggambarkannya sebagai “1-0 untuk Hizbullah.”

    Mantan juru bicara militer Israel, Ronen Manelis, semakin membantah klaim pemerintah bahwa Hizbullah telah didorong mundur 15 kilometer dari perbatasan, dan menyebut pernyataan tersebut sebagai “omong kosong belaka.”

     

    (oln/khbrn/*)

     

     

  • Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump – Halaman all

    Media Ibrani: Suriah Jatuh, AU Israel Siapkan Misi Besar ke Iran, Didukung AS dan Trump
     
    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar Israel berbahasa Ibrani, Haaretz melaporkan, seorang pejabat senior di tentara Israel (IDF) mengatakan kalau Angkatan Udara Israel (IAF) sedang mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai ‘misi besar berikutnya’.

    Pejabat militer tersebut mengungkapkan, misi besar berikutnya itu kemungkinan mendapat dukungan dari pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

    “Terutama karena misi tersebut menargetkan Iran,” menurut surat kabar tersebut dikutip Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Kemarin, Minggu (15/12), media-media Israel membahas kemungkinan melakukan serangan terhadap Iran mengingat apa yang digambarkannya sebagai “peluang bersejarah” bagi tentara Israel.

    Fokus lain pemberitaan media Israel adalah meningkatnya ketegangan internal akibat campur tangan otoritas eksekutif dalam urusan peradilan Israel, merujuk pada sidang korupsi perdana menteri, Benjamin Netanyahu.

    Serangan skala besar Israel ke wilayah Suriah di masa transisi kekuasaan pasca-tergulingnya Rezim Bashar al-Assad. (MNA/screenshot)

    Faktor Suriah

    Mengenai Iran, Or Heller, koresponden urusan militer untuk media Israel Channel 13, menggambarkan situasi saat ini sebagai peluang potensial bagi Israel untuk memperluas operasi militernya terhadap Iran.

    Dia menunjukkan, perhatian militer Israel kembali ke ‘wilayah timur’ (Iran) setelah operasi intensif IDF di Gaza, Lebanon dan Suriah.

    “Dia menekankan kalau tentara Israel sekarang melihat peluang untuk menyerang fasilitas nuklir Iran,” kutip Khaberni dari laporan tersebut.

    Keberadaan Pasukan Israel di Puncak Gunung Hermon, Suriah. Israel mengklaim perjanjian pasca-perang tahun 1973 yang mengharuskan mereka melepaskan penguasaan sejumlah wilayah Suriah, termasuk Gunung Hermon, bubar dengan sendirinya sejak rezim pemerintahan Bashar al-Assad tumbang. (rntv/tangkap layar)

    Sementara itu, Yossi Yehoshua, seorang analis urusan militer di saluran “I24” dan surat kabar “Yedioth Ahronoth”, menjelaskan, ada konsensus yang berkembang di Israel mengenai peluang menyerang Iran.

    “Peluang terutama karena adanya koridor melalui Suriah yang memfasilitasi operasi militer Israel,” kata ulasan tersebut.

    Namun ia juga menunjukkan kekhawatiran kalau serangan Israel di wilayah tersebut mungkin mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya.

    Yossi menambahkan kalau tentara Israel kini mengalihkan sumber dayanya untuk mempersiapkan aksi militer ke Iran.

    “Manuver ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan dukungan Amerika untuk mencapai hal ini (serangan besar ke Iran),” katanya.

    Fasilitas Nuklir Teheran Jadi Incaran

    Dalam konteks yang sama, Alon Ben David, seorang analis urusan militer di Channel 13, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Israel sebagian besar berfokus pada Iran sebagai target utama di periode mendatang.

    Dua hari yang lalu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Israel sedang mempersiapkan misi besar mendatang yang mungkin mendapat dukungan dari Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Menurut surat kabar tersebut, tentara Israel sedang berupaya merumuskan rencana terbaru untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran.

    Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa sejak pecahnya perang, Angkatan Udara Israel telah menjatuhkan sekitar 83.000 bom di berbagai medan pertempuran, termasuk lebih dari 1.800 bom berat yang dijatuhkan dalam waktu satu minggu terhadap sasaran tentara Suriah, menghancurkan sekitar 80 persen sistem pertahanan udara Suriah.

    Patut dicatat bahwa Israel mengintensifkan serangan udaranya terhadap Suriah dalam beberapa hari terakhir setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad, menargetkan situs-situs militer di berbagai wilayah negara tersebut, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah.

    Sebelumnya mereka juga mengumumkan bubarnya perjanjian penarikan diri dengan Suriah pada tahun 1974, dan pengerahan tentara pendudukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan Suriah, yang telah menduduki sebagian besar wilayahnya sejak tahun 1967, dalam sebuah tindakan yang dikutuk oleh PBB, AS, dan negara-negara Arab.

    Suriah Titik Pukul Iran

    Angkatan Udara Israel sedang menyiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Informasi ini dibocorkan pejabat militer kepada Times of Israel.

    Negara Yahudi tersebut percaya bahwa pengambilalihan Suriah secara tiba-tiba oleh pemberontak jihadis telah melemahkan posisi Teheran di wilayah tersebut, yang dapat mendorong Iran untuk mempercepat program atomnya, kata outlet tersebut.

    Sementara itu, serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah, sehingga membuka jalan bagi operasi melawan Iran.

    Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bersifat sipil, bertolak belakang dengan tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran sedang mencari bom atom.

    DI 2015, lima negara kekuatan nuklir terbesar di dunia membuat perjanjian dengan Iran untuk memantau aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Namun AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Israel dilaporkan mempertimbangkan serangan terhadap situs nuklir Iran setelah serangan rudal Teheran pada tanggal 1 Oktober, namun tidak menindaklanjuti rencana tersebut.

    Pemerintahan Netanyahu telah memanfaatkan penggulingan pemerintahan di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya dengan meluncurkan “salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah” angkatan udaranya. 

    Awal pekan ini, jet Israel menyerang lebih dari 250 sasaran di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan, lokasi pertahanan udara dan rudal, fasilitas industri militer, dan gudang.

    Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dan mengklaim Gunung Hermon.

    Pemerintahan Bashar Assad di Suriah digulingkan oleh militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pekan lalu. Kelompok HTS sejauh ini belum mengkonsolidasikan kekuatan.

    Israel Yakin Iran Kini Terisolir

    Israel yakin, kini Iran “terisolasi” setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya lainnya di wilayah tersebut, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan oleh serangan IDF baru-baru ini di sana.

    Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel, menurut Times of Israel.

    IAEA Larang Israel Serang Fasilitas Nuklir Iran

    Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, telah memperingatkan kepada Israel agar tidak menyerang instalasi nuklir Iran.

    Dia beralasan, hal ini dilarang oleh hukum internasional dan dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh kawasan.

    Grossi menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers di Teheran, di mana dia melakukan kunjungan dua hari untuk membicarakan program nuklir Iran.

    Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi di konferensi pers di Teheran, Iran, 14 November 2024.

    “Serangan seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi radiologis yang sangat serius. IAEA dan negara-negara anggotanya sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap tindakan tersebut,” kata Grossi menanggapi pertanyaan tentang ancaman serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Ketegangan antara Teheran dan Yerusalem Barat telah meningkat sejak pecahnya perang terbaru Israel-Hamas di Gaza tahun lalu dan serangan Israel ke Lebanon yang menargetkan Hizbullah.

    Iran mengecam Israel atas kedua konflik tersebut, dan kedua negara telah saling melancarkan serangan rudal beberapa kali tahun ini.

    Para pejabat Israel sebelumnya menyebut situs-situs nuklir Iran sebagai target serangan potensial, namun sejauh ini dilaporkan telah ditekan oleh AS untuk tidak menindaklanjuti ancaman tersebut.

    Namun awal pekan ini, menteri pertahanan Israel yang baru diangkat, Israel Katz, mengatakan, Iran “lebih rentan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya.” 

    Dia mengatakan, Israel sekarang memiliki peluang “untuk mencapai tujuan terpenting kami – untuk menggagalkan dan menghilangkan ancaman nyata terhadap Negara Israel.”

    Pernyataanya ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yerusalem Barat akan segera menyerang situs tersebut.

    Selama konferensi pers, Grossi mencatat bahwa ketegangan regional saat ini “menunjukkan bahwa ruang untuk negosiasi dan diplomasi” mengenai program nuklir Iran “semakin kecil.”

    Upaya Iran dalam pengayaan uranium telah lama dipandang oleh Barat sebagai upaya terselubung untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Meskipun perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar membatasi program tersebut dengan imbalan keringanan sanksi yang signifikan bagi Teheran, perjanjian tersebut gagal setelah Amerika menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018.

    Hal ini menyebabkan Iran meningkatkan kemampuan pengayaannya, yang menurut Grossi, kini mendekati ambang batas yang diperlukan untuk persenjataan.

    IAEA telah mendorong lebih banyak pemantauan dan kerja sama di situs nuklir Iran. Grossi mengatakan dia bertekad menjadikan kunjungannya “sukses” dalam hal ini mengingat “keadaan serius di wilayah tersebut.”

    Iran telah lama membantah mempunyai ambisi untuk membuat senjata nuklir, dan berulang kali menekankan bahwa program pengayaannya selalu bersifat damai dan hanya ditujukan untuk penggunaan sipil.

    Setelah pertemuan dengan Grossi pada Kamis malam, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dan bernegosiasi dengan IAEA mengenai program nuklirnya, namun tidak akan melakukannya “di bawah tekanan dan intimidasi.”

    (oln/khbrn/*)