Xcloud.id

Organisasi: Hizbullah

  • 9 Update Perang Arab: Trump Ngamuk-Israel Rapat Darurat

    9 Update Perang Arab: Trump Ngamuk-Israel Rapat Darurat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika baru terus terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Hal ini disebabkan panasnya kembali tensi antara Israel dan milisi penguasa wilayah itu, Hamas, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mencaplok daerah pesisir Palestina itu.

    Perdamaian yang diharapkan terjadi setelah gencatan senjata pun terancam tak tercapai.

    Berikut sejumlah perkembangan terbarunya, Selasa (11/2/2025):

    1. Hamas Hentikan Pembebasan Sandera

    Hamas memutuskan untuk menghentikan pembebasan sandera Israel di Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini terjadi setelah Israel melanggar gencatan senjata pasca kematian tiga warga Gaza hari Minggu lalu.

    “Pembebasan sandera berikutnya… yang dijadwalkan Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, dikutip AFP.

    “Pertukaran sandera-tahanan menunggu kepatuhan pendudukan (Israel) dan pemenuhan kewajiban minggu lalu secara retroaktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan pula di tengah rencana bertemunya para negosiator perdamaian Gaza dalam beberapa hari mendatang di Qatar untuk membahas penerapan fase pertama gencatan senjata selama 42 hari, serta kemungkinan fase berikutnya yang belum diselesaikan. Pembicaraan tentang fase kedua dimaksudkan untuk memulai hari ke-16 gencatan senjata, tetapi Israel menolak untuk mengirim negosiatornya ke Doha untuk itu.

    2. Israel Rapat Darurat

    Seorang pejabat Israel memberi tahu Reuters bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konsultasi keamanan setelah Hamas mengumumkan penangguhan pembebasan tawanan Gaza yang dijadwalkan pada hari Sabtu.

    Radio Angkatan Darat Israel melaporkan Netanyahu bertemu dengan pimpinan angkatan darat dan keamanan di hadapan Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet keamanan juga akan bertemu pada Selasa pagi, kata pejabat itu.

    3. Militer Israel Perkuat Kehadiran di Gaza

    Tentara Israel mengatakan akan “memperkuat secara signifikan” wilayah di sekitar Gaza setelah Hamas mengumumkan akan berhenti membebaskan tawanan Israel hingga pemberitahuan lebih lanjut atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

    “Sesuai dengan penilaian situasi, diputuskan untuk meningkatkan tingkat kesiapan dan menunda cuti bagi prajurit tempur dan unit operasional di Komando Selatan,” kata Tentara Israel dalam sebuah pernyataan.

    “Selain itu, diputuskan untuk memperkuat wilayah tersebut secara signifikan dengan pasukan tambahan untuk misi pertahanan.”

    4. Israel Mau ‘Ubah’ Demografi Tepi Barat

    Menurut kelompok hak asasi Israel B’Tselem, tentara Israel sedang melancarkan “perang habis-habisan terhadap rakyat Palestina”.

    “Sejak gencatan senjata dimulai di Gaza, Tepi Barat telah terbakar,” katanya dalam sebuah posting di X, mengacu pada perjanjian gencatan senjata yang menghentikan perang Israel yang menghancurkan di Gaza pada 19 Januari.

    Hal yang sama juga disampaikan Gubernur wilayah Tulkarem Palestina, Abdallah Kamil. Ia menyebut ada niatan untuk menggeser dominasi warga Palestina di wilayah tersebut.

    “Tujuan dari operasi ini bukan terkait keamanan tetapi politik,” kata Kamil.

    “Mereka menghancurkan segalanya,” katanya tentang militer Israel. “Mereka mencoba mengubah demografi wilayah tersebut.”

    5. Trump Ancam Hamas

    Presiden AS Donald Trump turun tangan setelah Hamas mengumumkan akan menangguhkan pembebasan tawanan. Ia menyebut akan ada tenggat waktu yang perlu ditetapkan sebelum memang perjanjian gencatan senjata batal.

    “Jika semua sandera Gaza tidak dikembalikan pada hari Sabtu pukul 12 siang, saya akan mengatakan batalkan gencatan senjata,” kata Trump. “Namun, itu terserah Israel.”

    6. Sikap Hamas atas Rencana Trump

    Anggota biro politik Hamas, Izzat Al Risheq, mengatakan pernyataan terbaru Trump tentang kepemilikan AS atas Gaza sebagai ‘tidak masuk akal’.

    “Pernyataan tersebut mencerminkan ketidaktahuan yang mendalam tentang Palestina dan wilayah tersebut. Pendekatan Trump terhadap perjuangan Palestina akan gagal,” tambahnya.

    7. Seruan Penangguhan Israel

    Para peserta konferensi yang diadakan di Oslo menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di organisasi internasional. Konferensi tersebut, yang diselenggarakan oleh kelompok Free Speech, Jewish Voice, dan Lower the Arms, dan dihadiri oleh akademisi, tokoh politik, dan advokat hak asasi manusia dari 13 negara, menyerukan gerakan rakyat untuk meningkatkan tekanan mereka pada pemerintah Barat agar menegakkan hukum internasional di Palestina.

    Para peserta, termasuk European-Palestinian Initiative Against Apartheid and Colonial Settlement, juga menyerukan sanksi Eropa terhadap Israel jika gagal mengakhiri pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina.

    Departemen Anti-Apartheid dari Organisasi Pembebasan Palestina berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dengan kepala departemen Ramzi Rabah berbicara tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dan tindakan Israel terhadap UNRWA.

    8. Potensi Perang Baru Israel-Hizbullah

    Potensi perang baru antara Israel dengan milisi Lebanon Hizbullah tidak dapat dihindari. Hal ini disampaikan analis politik Robert Inlakesh dalam sebuah kolom di Russia Today.

    Dalam pernyataannya, ia meramalkan bahwa perang baru yang mungkin muncul kembali antara keduanya akan berlangsung lebih parah. Hal ini disebabkan kegagalan Israel dan Hizbullah untuk mencapai tujuannya dalam perang yang berlangsung tahun lalu.

    “Pada akhir November, Israel gagal membuat kemajuan yang berarti di wilayah Lebanon selatan dan tidak mencapai tujuannya untuk mencapai wilayah Sungai Litani,” ungkapnya.

    “Sementara itu, Hizbullah tidak mampu menyamai tingkat kehancuran yang dilakukan Israel terhadap kota-kota Lebanon dengan menggunakan strategi rudal mereka, mereka juga bertempur dengan mata tertutup dan berdiri dengan satu kaki setelah pukulan yang dideritanya.”

    Inlakesh mengatakan meskipun kemenangan taktis Israel kini telah mengubah perang propaganda untuk membuat Hizbullah tampak seperti sedang sekarat, hal itu masih jauh dari kata kemenangan. Faktanya, Hizbullah masih memiliki pasukan darat yang tangguh sekitar 100.000 pejuang, kapasitas produksi senjata dalam negeri, dan amunisi yang melimpah, yang dipahami dengan baik oleh militer Israel.

    9. Presiden Iran Kecam Trump

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuduh Presiden AS Donald Trump berusaha menggulingkan tapuk kekuasaan di Iran, saat negara itu menandai revolusi 1979 yang berhasil menggulingkan Shah bekingan Washington .

    “Trump berkata, ‘Kami ingin berunding’, dan (lalu) dia menandatangani sebuah memorandum berisi semua konspirasi untuk membuat revolusi kami bertekuk lutut,” kata Presiden Masoud Pezeshkian kepada kerumunan, merujuk pada penerapan kembali sanksi Trump terhadap Teheran awal bulan ini.

    “Kami tidak mencari perang,” katanya, sambil menambahkan bahwa Iran “tidak akan pernah tunduk kepada pihak asing”.

    Sambil meneriakkan slogan-slogan anti-AS dan anti-Israel, kerumunan terbentuk pada hari Senin di jalan-jalan Shiraz dan Bandar Abbas di Selatan, Rasht di Utara, Kermanshah dan Sanandaj di Barat, dan kota suci Mashhad di Timur.

    (luc/luc)

  • Perang Israel-Hizbullah Jilid Berikutnya Akan Lebih Dahsyat, Pakar: Tak Terhindarkan – Halaman all

    Perang Israel-Hizbullah Jilid Berikutnya Akan Lebih Dahsyat, Pakar: Tak Terhindarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hizbullah dan Israel diprediksi akan kembali berperang meski saat ini kedua belah memberlakukan gencatan senjata.

    Robert Inlakesh, seorang pakar politik dan jurnalis di Inggris, meyakini perang Hizbullah-Israel jilid berikutnya tak akan bisa dihindari.

    Dalam opininya di Russia Today hari Senin, (10/2/2025), Inlakesh mengatakan Israel memang mendapatkan sejumlah kemenangan taktis dalam pertang terbaru di Lebanon. Namun, Israel tak punya kemampuan untuk menghancurkan Hizbullah secara total.

    Dia menyebut Israel telah memberikan ancaman kepada Hizbullah. Ancaman itu ialah perang yang lebih mengerikan daripada sebelumnya,

    “Pertanyaannya bukan apakah akan ada pertempuran lain di antara Lebanon dan Israel, melainkan kapan itu terjadi,” kata Inlakesh.

    Meletusnya perang Israel-Hizbullah

    Perang terbaru antara Israel dan Lebanon terjadi setelah perang di Jalur Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

    Demi membela Hamas, Hizbullah mulai menargetkan peralatan militer yang berada di kawasan pertanian Shenaa. Lalu, Israel membalasnya dengan melancarkan serangan udara ke Lebanon selatan yang menewaskan empat anggota Hizbullah.

    SERANGAN ISRAEL – Tangkapan layar dari video yang diambil dari I24 News tanggal 7 Februari 2025 diduga memperlihatkan serangan Israel yang menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah pada bulan September 2024. (I24 News)

    Pada tanggal 9 Oktober 2023 Hizbullah kembali beraksi dengan menyerang target militer di Israel.

    Inlakesh menyebut Hizbullah berupaya membantu kelompok Hamas di Gaza. Namun, Hizbullah enggan menyeret Lebanon ke dalam perang besar dengan Israel.

    “Dari tanggal 8 Oktober hingga 20 September 2024, Israel berada di balik sekitar 81 persen serangan di antara kedua belah pihak, menewaskan 752 orang di Lebanon, sedangkan serangan Hizbullah menewaskan 33 warga Israel,” ujar pakar itu.

    “Perang terakhir antara Lebanon dan Israel terjadi tahun 2006, yang dimulai ketika Hizbullah menyerbu dan menculik tentara Israel. Perang ini direncanakan dengan baik oleh Hizbullah sehingga berakhir dengan kemenangan kelompok itu karena pasukan Israel mundur dari wilayah Lebanon.”

    Inlakesh menyebut dari tahun 2006 hingga 2023, Israel berupaya menyusup ke dalam Hizbullah dan memata-matainya.

    Di sisi lain, Hizbullah sudah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kekuatan Hizbullah tahun 2006 bisa dikatakan sebanding dengan Hamas pada permulaan perang bulan Oktober 2023.

    Dia mengatakan Hizbullah lahir dari konflik antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel, yakni ketika Israel menginvasi Lebanon tahun 1982. Saat itu Israel membunuh sekitar 20.000 warga Palestina dan Lebanon.

    Gencatan terjadi setelah PLO menyerah dan menerima dideportasi ke Tunisia. Namun, setelah para pejuang PLO pergi, Israel tidak meninggalkan Lebanon, malah menduduki wilayah selatan.

    Inlakesh mengatakan peristiwa itu memberi satu pelajaran bagi para kelompok perlawanan terhadap Israel, yakni jangan pernah menyerahkan senjata.

    Perang tak bisa dihindari

    Inlakesh mengatakan Hizbullah tetap melancarkan pertempuran secara terbatas setelah peristiwa serangan pager oleh Israel yang melukai ribuan orang di Lebanon.

    “Namun, Israel tidak berhenti di sini dan memutuskan untuk membunuh para pemimpin senior Hizbullah, termasuk Nasrallah, sehingga membuat perang tak bisa dihindari,” kata dia.

    Inlakesh menyebut pada permulaan perang di Gaza, Netanyahu sudah mengancam bakal membuat Hizbullah menghadapi penghancuran seperti yang terjadi di Gaza.

    Serangan yang dilancarkan Israel ke Lebanon membunuh hampir 2.000 orang. Namun, Inlakesh mengklaim Israel tidak memutuskan untuk melancarkan serangan yang mirip dengan serangan di Gaza.

    “Sementara itu, Hizbullah mulai menggunakan rudal lebih besar dari gudang senjatanya, tetapi jinak dalam pendekatannya dan berhati-hati agar membuat sebagian besar serangannya bersifat simbolis atau menargetkan fasilitas militer.”

    PIDATO QASSEM – Sekjen Hizbullah Naim Qassem mengungkapkan kemarahannya dalam pidato pada Senin (27/1/2025). Ia kesal karena Israel memperpanjang waktu penarikan pasukan IDF dari Lebanon selatan sesuai tenggat waktu pada 26 Januari 2025 dan malah diperpanjang hingga 18 Februari 2025. (Al Mayadeen)

    Inlakesh menyebut Israel pada bulan November gagal mendapatkan kemajuan yang berarti dalam invasi daratnya di Lebanon selatan dan gagal mencapai tujuannya di area Sungai Litani.

    Adapun Hizbullah tak bisa melancarkan serangan yang sama besarnya dengan serangan Israel terhadap kota-kota Lebanon.

    “Kedua belah pihak sadar bahwa kebuntuan adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Karena itu, untuk menghentikan kehancuran yang lebih luas, gencatan senjata disepakati.”

    Inlakesh menyebut Hizbullah terluka parah, tetapi tidak hancur. Israel berupaya melakukan propaganda untuk membuat Hizbullah tak berdaya, tetapi jauh dari kata hancur.

    “Kenyataannya Hizbullah masih memiliki angkatan darat kuat dengan sekitar 100.000 pejuang, kemampuan memproduksi senjata di alam negeri, dan amunisi berlimpah, yang diketahui dengan baik oleh Israel.”

    Sementara itu, tewasnya Nasrallah karena serangan Israel masih membuat banyak orang di Lebanon menginginkan balas dendam terhadap Israel.

    Menurut Inlakesh, Israel gagal menghancurkan Hamas dalam waktu 15 bulan meski sudah melakukan salah satu kejahatan terburuk sejak Perang Dunia Kedua.

    “Hizbullah masih menjadi kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada Hamas, tetapi ada sejumlah penghalang karena situasi politik/ekonomi/sosial di Lebanon.”

    Jika Israel memilih untuk tetap menduduki wilayah Lebanon dengan dalih apa pun, aksi militer pasti akan terjadi.

    “Sangat mungkin juga bahwa perang selanjutnya akan jauh lebih berdarah, dan jumlah kematian akan membuat konflik tahun lalu itu tampak kecil jika diperbandingkan,” katanya.

    “Ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan mungkin bisa memakan waktu lebih dari setahun, tetapi konflik ini jauh dari kata selesai dan karena saat ini tidak ada gencatan senjata yang benar-benar berlaku.”

    Inlakesh kemudian menyinggung berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel selama gencatan senjata.

    Israel pada tanggal 27 November melakukan pelanggaran lalu bergerak lebih jauh ke daerah Lebanon selatan.

    “Israel melakukan ratusan pelanggaran gencatan senjata,” kata dia.

    “Israel telah memperjelas bahwa realitas terbarunya adalah bahwa Israel punya kebebasan penuh dalam beraksi dan bisa tetap di wilayah kantong-kantong di Lebanon selatan sepanjang mereka memutuskannya.”

    “Maka, harus ada perang guna memastikan bahwa gencatan senjata yang sebenarnya bisa tercapai dan wilayah Lebanon tidak akan menjadi tempat menyerang bagi militer Israel untuk mengebom, menembak, dan menculik warga sipil.”

    Lalu, Netanyahu sudah membual tentang wacana mengubah peta Timur Tengah. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir sudah menyatakan 2025 akan terus menjadi tahun perang.

    “Israel bertindak agresif, memperluas perbatasannya, tampaknya tidak berhenti menghasut perang melawan Iran, yang akan menimbulkan kekacauan lebih besar.”

    Inlakesh mengatakan hal itu memberikan sinyal akan adanya eskalasi berbahaya.

    (*)

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Jakarta –

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jenderal IDF: Karena Gaza, Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir – Halaman all

    Jenderal IDF: Karena Gaza, Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir – Halaman all

    Jenderal IDF: Israel Hadapi Bahaya Kepunahan Setara Penghancuran Bom Nuklir

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kepala Militer Israel (IDF), Mayor Jenderal (Purn) Yitzhak Brick memberikan analisisnya terkait perkembangan situasi konflik yang dihadapi Israel di Gaza dan secara regional di Timur Tengah.

    Dalam analisisnya tersebut, Brick memperingatkan bahwa Israel menghadapi ancaman eksistensial yang mirip (setara) dengan penghancuran bom nuklir yang diawali dari penanganan yang salah atas Jalur Gaza sebagai respons serangan Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel Maariv, Brick menilai kalau rencana Israel dan Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memberi Hamas dan warga Gaza horison (cakrawala) dan solusi apa pun untuk masa depan Palestina.

    Rencana Israel-AS ini tergambar melalui niat mereka untuk mengusir penduduk Gaza dan merampas tanah mereka.

    Situasi ini, tambah Brick, dia kaitkan kalau Hamas masih ada dan pelucutan senjata gerakan pembebasan Palestina itu tidak terjadi.

    Artinya, tanpa ada solusi jelas, selain pengusiran dan perampasan tanah, Hamas terus akan melawan dan menghasilkan kerugian bagi Israel. 

    Di sisi lain, Israel terbukti memiliki langkah deterrent yang lemah. Dalam aksi ofensif, IDF juga terbukti gagal dalam invasi darat ke Jalur Gaza selama 15 bulan belakangan.

    Di skenario ini, dia menambahkan kalau saat ini militer Israel telah melemah dan belum mengembangkan konsep keamanan untuk perang saat ini maupun di masa mendatang yang dia prediksi akan menghadirkan lawan gabungan bagi Israel.

    Lawan gabungan ini akan menghadirkan perang multi-front yang lebih kompleks bagi Israel yang dalam 15 bulan agresi di Gaza terbukti kewalahan hanya menghadapi Hamas Cs di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. 

    Di sisi lain, Brick menggambarkan, pasukan darat Israel merupakan, “kekuatan kecil dan tidak mampu bertempur di lebih dari satu medan tempur.”

    TENTARA ISRAEL – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari publikasi resmi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Sabtu (8/2/2025) memperlihatkan tentara Israel dari Pasukan Komando Selatan dikerahkan ke beberapa titik di Jalur Gaza. (Telegram IDF)

    Jenderal purnawirawan itu mengatakan bahwa ancaman eksistensial terhadap Israel saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman di masa depan yang datang dari berbagai arah.

    Dia juga menekankan kalau “Israel menghadapi krisis keamanan yang mendesak dan dapat sama menghancurkannya dengan serangan nuklir.”

    Ia lalu mengkritik kepemimpinan militer dan politik Israel, dan menyerukan penggantiannya segera untuk mempersiapkan apa yang ia lihat sebagai “tantangan keamanan paling serius” dalam sejarah negara pendudukan tersebut.

    “Jenderal Brick (76 tahun) dijuluki “Nabi Murka” di Israel, karena ia meramalkan serangan ribuan militan Palestina terhadap permukiman di sekitar Gaza, mirip dengan Operasi “Banjir Nuh”, dan ia juga meramalkan serangan besar-besaran Palestina dalam waktu dekat terhadap para pemukim di Tepi Barat,” kata ulasan Khaberni, dikutip Senin (9/2/2025).

    BERJALAN BERBARIS – Pasukan infanteri militer Israel (IDF) berjalan berbaris di waktu yang tidak dicantumkan di wilayah pendudukan mereka di Palestina. IDF dilaporkan mundur dari Poros Netzarim setelah tercapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Hamas per 19 Januari 2025. (khaberni/tangkap layar)

    Bencana Memalukan

    Dalam artikel tersebut, Brick menyebut Israel kini dipimpin oleh para pemimpin militer dan politik yang tidak cakap.

    Terbukti, baik dari sisi militer maupun politik, Israel tidak berhasil menuntaskan apa yang ditargetkan saat melancarkan agresi dan bombardemen selama 15 bulan di Gaza.

    “Kepemimpinan yang membawa kita pada bencana yang memalukan dan tak termaafkan di Jalur Gaza tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk memimpin kebijakan keamanan Negara Israel di tahun-tahun mendatang,” katanya.

    Situasi yang dihadapi Israel saat ini, kata dia, sudah berada di ambang perang regional yang nantinya akan melibatkan banyak negara dan milisi perlawanan.

    “Negara Israel hampir memasuki perang regional dan mengancam eksistensinya. Hal itu hanya dapat dicegah oleh mukjizat, karena Hizbullah tidak datang untuk berperang melawan kita pada saat yang sama ketika Hamas menyerang permukiman pada 7 Oktober 2023. Negara yang mengandalkan mukjizat dan bukan kekuatan militer yang nyata tidak akan bertahan lama,” lanjutnya.

    Menurut artikel Brick, “Perang regional bisa saja terjadi dalam situasi yang lebih berbahaya, dan di luar nalar. Beberapa minggu setelah 7 Oktober 2023, ketika kabinet perang memutuskan untuk melancarkan serangan ke Gaza, Kepala Staf Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Galant menuntut, dalam sebuah diskusi kabinet, agar tentara melancarkan perang melawan Hizbullah secara bersamaan.”

    Jenderal purnawirawan itu yakin, tindakan seperti itu akan berujung pada perang regional, yang akan menimbulkan kerusakan dahsyat dan kerugian sangat besar di dalam negeri Israel, sebab tentara Israel dan dalam negeri sama sekali tidak siap menghadapinya.

    “Brick yakin bahwa Kepala Staf dan Menteri Pertahanan terus berkoar dengan cara dan perspektif yang sama, seperti yang mereka lakukan sebelum Hamas menyerang permukiman Yahudi Israel di sekitar Jalur Gaza,” tulis ulasan tersebut. 

    “Mereka bergabung dengan komentator hukum di saluran televisi utama, yang mengatakan bahwa setelah mengalahkan Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel perlu mengalahkan Hizbullah di Lebanon,” kata Brick.

    “Pendekatan ini merupakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Mereka tidak belajar apa pun dari pukulan mengerikan yang kami alami dalam perang Gaza, yang merupakan kesalahan langsung mereka, dan mereka terus melanjutkan pernyataan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sekali lagi kesombongan, keangkuhan, dan keterpisahan yang sama dari kenyataan,” kata Brick.

    Ia mengakhiri artikelnya dengan mengatakan, “Rakyat Israel harus berdoa agar ditemukan orang yang bertanggung jawab dan dewasa yang akan mencegah tindakan gegabah ini yang dapat membawa kita pada bencana yang puluhan kali lebih besar daripada bencana yang terjadi di Jalur Gaza.”

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Israel Klaim Serang Terowongan Hizbullah di Perbatasan Suriah-Lebanon

    Israel Klaim Serang Terowongan Hizbullah di Perbatasan Suriah-Lebanon

    Jakarta –

    Militer Israel mengatakan telah melaksanakan serangan udara dengan menargetkan terowongan di perbatasan antara Suriah, dan Lebanon. Mereka mengklaim telah menyerang terowongan yang digunakan oleh kelompok militan Lebanon Hizbullah untuk menyelundupkan senjata.

    Pesawat Israel “melakukan serangan berdasarkan intelijen yang tepat pada terowongan bawah tanah yang melintasi wilayah Suriah ke wilayah Lebanon yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyelundupkan senjata,” kata militer sehari setelah menyerang depot senjata yang digunakan oleh kelompok militan Palestina Hamas di Suriah selatan, dilansir AFP, Senin (10/2/2025).

    Dalam serangannya pada hari Minggu (9/2), militer mengatakan juga menyerang “beberapa lokasi Hizbullah lainnya” di Lebanon.

    Kantor Berita Nasional resmi Lebanon pada hari Minggu melaporkan “pesawat tempur Israel yang bermusuhan” melancarkan beberapa serangan di perbatasan Lebanon-Suriah, termasuk satu serangan yang menargetkan sebuah penyeberangan.

    Diketahui, gencatan senjata Israel-Hizbullah yang rapuh telah berlaku sejak 27 November, setelah lebih dari setahun permusuhan termasuk dua bulan perang habis-habisan.

    Meskipun ada gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon, dan kedua belah pihak telah berulang kali menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata.

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer Lebanon akan dikerahkan di selatan bersama pasukan penjaga perdamaian PBB saat tentara Israel mundur selama periode 60 hari.

    Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah sejak perang saudara meletus pada tahun 2011, terutama terhadap target yang terkait dengan Iran.

    Lihat juga Video: Israel Klaim Temukan Terowongan Hizbullah Dekat Pos PBB

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru, Terdiri dari 24 Menteri

    Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru, Terdiri dari 24 Menteri

    Jakarta –

    Otoritas kepresidenan Lebanon mengumumkan pembentukan pemerintahan baru hari ini. Pemerintahan tersebut mengakhiri krisis politik yang telah terjadi di negara itu selama dua tahun terakhir.

    Presiden Lebanon, Joseph Aoun, hari ini menandatangani dekrit terkait pemerintahan baru Lebanon. Dalam dekrit itu diketahui pemerintahan anyar Lebanon terdiri dari 24 Menteri.

    “Presiden Joseph Aoun menandatangani dekrit untuk membentuk pemerintahan yang terdiri dari 24 menteri,” kata pihak kepresidenan Lebanon dalam sebuah unggahan di X dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025).

    Otoritas Lebanon juga mengumumkan dua dekrit lainnya. Dekrit pertama, presiden menerima pengunduran diri dari Perdana Menteri Najib Mikati. Sebagai gantinya, Nawaf Salam ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon yang baru. Nawaf juga diminta untuk segera membentuk pemerintahan.

    Lebanon sempat mengalami krisis politik selama dua tahun terakhir. Krisis itu dipicu terkait konflik yang melibatkan kelompok Hizbullah dengan militer Israel.

    Pemerintahan baru Lebanon menghadapi tugas berat untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk menyalurkan miliaran dolar dari donor internasional setelah bertahun-tahun mengalami krisis ekonomi. Pemerintah baru ini juga harus mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah yang rapuh dan membangun kembali negara yang dilanda perang.

    Mereka juga harus meninjau kembali perjanjian-perjanjian termasuk dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan mempersiapkan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada tahun depan.

    Usai ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon yang baru, Nawaf Salam mengatakan akan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Dia juga berjanji akan membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat internasional setelah perang Israel-Hizbullah yang menghancurkan.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan penyelamatan,” kata Perdana Menteri Nawaf Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan dilansir AFP.

    Dia menambahkan, pemerintahannya akan berusaha untuk memulihkan kepercayaan antara warga negara dan negara, antara Lebanon dan negara-negara di kawasan Arab, sert antara Lebanon dan komunitas internasional.

    (ygs/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Khamenei Sambut Delegasi Hamas di Teheran – Halaman all

    Khamenei Sambut Delegasi Hamas di Teheran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada tanggal 8 Februari 2025, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyambut kedatangan delegasi Hamas di Teheran.

    Dalam pertemuan tersebut, yang dilaporkan oleh Press TV, Ketua Dewan Syura Hamas, Muhammad Ismail Darwish, hadir bersama dengan anggota biro politik lainnya.

    Khamenei memuji kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel sebagai “pencapaian besar.”

    Dia menyatakan, “Anda telah mengalahkan rezim Zionis dan, pada kenyataannya, juga Amerika Serikat. Dengan rahmat Tuhan, Anda tidak membiarkan mereka mencapai tujuan mereka.”

    Pernyataan ini mencerminkan posisi Iran yang mendukung perjuangan Hamas dalam konflik yang berkepanjangan.

    Siapa Muhammad Ismail Darwish?

    Muhammad Ismail Darwish, yang juga dikenal sebagai Abu Omar Hassan, ditunjuk sebagai pemimpin sementara politbiro Hamas pada 6 Agustus 2024.

    Menurut sumber terkait, Darwish akan memimpin politbiro hingga pemilihan resmi diadakan.

    Saat ini, ia tinggal di Qatar dan dianggap sebagai kandidat yang kuat untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas seminggu sebelumnya di Iran.

    Mengapa Darwish Dipilih?

    Mayoritas pimpinan Hamas mendukung Darwish sebagai pengganti Haniyeh.

    Meskipun sosoknya jarang tampil di publik dan tidak pernah membuat pernyataan resmi, Darwish telah berperan penting dalam pengelolaan ekonomi Hamas.

    Ia terlibat dalam aliran dana dari Iran ke Hamas serta dalam investasi global yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

    Darwish juga dianggap sebagai sosok penengah antara dua faksi di dalam Hamas, yaitu faksi militer yang lebih agresif yang dipimpin oleh Yahya Sinwar dari Gaza, dan kubu moderat yang dipimpin oleh Haniyeh, termasuk Khaled Mashaal.

    Meski hubungan Mashaal dengan Hizbullah dan Iran cukup rumit, keberadaan Darwish di Dewan Syura diyakini dapat membantu menyeimbangkan kedua faksi ini.

    Hingga saat ini, politbiro Hamas dan Dewan Syura belum secara resmi menentukan pengganti Ismail Haniyeh.

    Kunjungan Darwish dan timnya ke Teheran juga merupakan bagian dari tur regional yang sebelumnya membawa mereka ke Qatar dan Turki.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen – Halaman all

    Klaim Israel Bisa Habisi Hizbullah Sekali Tepuk Sebelum Sempat Bantu Hamas, Gallant: Netanyahu Cemen!

     

    TRIBUNNEWS.COM – Cemen. Kata tidak baku, istilah dari bahasa Sunda yang berarti lembek atau lemah, sepertinya cocok untuk menggambarkan pengakuan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant soal mantan atasannya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam menghadapi situasi negara pendudukan tersebut di masa perang.

    Dalam wawancara yang disiarkan media Israel, Channel 12, Kamis (6/2/2025), Gallant menuduh Netanyahu terlalu ragu menggunakan kekuatan militer melawan Hamas dan Hizbullah.

    Keraguan Netanyahu ini, kata Gallant, akhirnya merusak peluang terjadinya kesepakatan gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas yang ‘layak’  (menguntungkan Israel) pada Mei tahun lalu.

    Keraguan Netanyahu ini, tambahnya, juga berujung kegagalan menghasilkan rencana politik untuk memanfaatkan capaian operasi militer pasukan Israel (IDF) di Gaza.

    Dalam wawancara tersebut — yang pertama bagi Gallant dengan televisi Israel sejak ia dipecat dari jabatannya oleh Netanyahu pada bulan November 2024 — jenderal yang kini menjadi anggota parlemen Israel (Knesset) itu juga membahas kegagalan pemerintah dan militer Israel dalam mencegah dan merespons serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Gallant meminta dibentuknya komisi penyelidikan negara atas apa yang terjadi dan mengatakan dia akan bekerja sama sepenuhnya dan menerima apa pun yang ditemukan sehubungan dengan kegagalannya sendiri.

    Di antara topik pertama yang dibahas dalam wawancara dengan berita Channel 12 adalah dorongan Gallant di balik layar untuk melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon, pada 11 Oktober 2023, hanya empat hari setelah Hamas melancarkan invasinya dari Jalur Gaza.

    Mantan menteri pertahanan Israel itu menyebut sarannya saat itu untuk segera memerangi Hizbullah, dicueki Netanyahu.

    Gallant menyebut hal itu sebagai “kesempatan terbesar yang hilang dari Negara Israel, dari segi keamanan, sejak negara itu didirikan.”

    Bukan apa-apa, menurut Gallant, Israel punya kesempatan untuk mengeleminasi para pentolan Hizbullah, termasuk para penasihat senior militer Iran, sekali gebuk saat itu.

    Jika itu dilakukan, menurutnya, maka serangan-serangan Hizbullah sepanjang Perang Gaza berkecamuk untuk mendukung Hamas, tidak akan terjadi.

    “Kami tahu bahwa pejabat senior dari Hizbullah akan berkumpul. Kami bisa saja menyerang dari udara dan menghabisi kepala-kepala Hizbullah, dan juga orang-orang Iran, [pemimpin Hizbullah Hassan] Nasrallah, dan semua yang lainnya. Seluruh jajaran atas Hizbullah,” kata Gallant.

    Dia meneruskan penilaiannya dengan mengatakan, andai serangan cepat Israel tersebut terlaksana saat itu, maka sebagian besar kekuataan persenjataan Hizbullah, akan habis sebelum sempat digunakan. 

    “Segera setelah itu (jika rencana eleminiasi pentolan Hizbullah cepat dilaksanakan), kami dapat melaksanakan rencana serangan terhadap seluruh sistem rudal dan roket, seperti yang (baru) kami lakukan hampir setahun kemudian, pada bulan September, dan kami tidak hanya akan mendapatkan 70 atau 80 persen, tetapi 90 persen atau lebih (kehancuran persenjataan Hizbullah), karena sebagian besarnya terkonsentrasi di gudang penyimpanan,” tambahnya.

    Hizbullah akan Musnah

    Gallant juga menyinggung soal “operasi beeper” — serangan Israel yang melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan anggota Hizbullah.

    Serangan pager ini menandai dimulainya serangan balasan Israel ke Hizbullah Lebanon saat itu.

    Gallant menyesalkan kalau serangan itu baru terjadi pada 17 September 2024, padahal, 11 bulan sebelumnya, serangan itu sudah bisa dilakukan.

    “Operasi beeper telah siap jauh sebelum perang dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan serangan yang saya sarankan dilakukan pada Oktober 2023,” kata dia dilansir Times of Israel.

    Kembali berandai-andai, jika Netanyahu menuruti sarannya, Gallant menyebut Hizbullah akan ‘musnah’ sebelum bisa merongrong Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

    “Hizbullah sebagai organisasi militer akan berhenti beroperasi — tidak ada pemimpin, tidak ada rudal atau roket, sebagian besar anggotanya (akan) tewas di lapangan,” tegas Gallant.

    Menurut menteri pertahanan yang digulingkan itu, ketika ia menyampaikan rencana tersebut kepada Netanyahu, perdana menteri bersikeras membahas usulan tersebut dengan Amerika Serikat.

    Pada saat itu, kata Gallant, ia tahu serangan itu tidak akan dilakukan oleh IDF atas keputusan Netanyahu.

    “Sesuai dengan permintaannya, saya berbicara dengan [Penasihat Keamanan Nasional AS] Jake Sullivan. Setelah beberapa menit, [Menteri Urusan Strategis] Ron Dermer bergabung dalam percakapan, dan saya mendapat jawaban ‘tidak’ yang mutlak,” kenang Gallant.

    “Saya kembali ke perdana menteri, dan saya katakan kepadanya, ‘Kita harus melakukan ini.’ Dia menunjuk ke luar jendela ke semua gedung, dan berkata kepada saya: ‘Anda lihat gedung-gedung ini? Semua ini akan dihancurkan, oleh sisa kapasitas Hizbullah. Setelah kita menyerang mereka, mereka akan menghancurkan semua yang Anda lihat,’” kata Gallant menirukan ucapan Netanyahu.

    RAPAT BAWAH TANAH – Foto selebaran yang dirilis oleh kantornya pada tanggal 26 Oktober 2024, memperlihatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan komandan IDF. Pertemuan ini terjadi di bunker di bawah pangkalan militer Kirya di Tel Aviv. (Avi Ohayun/GPO)

    Pembelaan Netanyahu

    Adapun Netanyahu membela keputusannya untuk menolak usulan Gallant pada tanggal 11 Oktober, dengan mengatakan kepada jaringan Channel 14 pada Kamis kalau akan menjadi “kesalahan besar” untuk membuka perang dua front segera setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

    Netanyahu juga mengklaim hanya ada sekitar 150 alat penyadap bom di tangan Hizbullah pada Oktober 2023 “dibandingkan dengan ribuan yang kami kumpulkan” pada bulan-bulan berikutnya.

    Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Gallant, yang menulis di X bahwa “operasi pager telah dipersiapkan bertahun-tahun sebelum perang dan siap diaktifkan pada tanggal 11 Oktober.”

    “Bertentangan dengan apa yang dikatakan, ribuan pager sudah berada di tangan para teroris pada saat saya mengusulkan untuk menyerang Hizbullah,” kata Gallant.

    Ia menegaskan, jika rencana itu benar-benar dijalankan pada Oktober 2023, kerusakan yang ditimbulkan oleh pager itu akan menjadi kerusakan sekunder dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perangkat walkie-talkie yang juga dipasangi bahan peledak.

    Sementara puluhan anggota Hizbullah terbunuh dan ribuan lainnya terluka dalam serangan pager dan walkie-talkie pada 16-17 September, jauh lebih banyak orang yang tidak dapat bertugas akibat ledakan pager dibandingkan akibat walkie-talkie.

    Alasannya, kata Gallant, adalah karena pada September 2024, “sebagian besar walkie-talkie berada di gudang, dan ledakannya tidak menimbulkan kerusakan.”

    Berbicara dengan Channel 12, Gallant mengatakan perangkat tersebut sedang diperiksa setelah menimbulkan kecurigaan dari Hizbullah.

    Dalam wawancara tersebut, Gallant juga membahas serangan yang menewaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah, Hasan Nasrallah oleh serangan Israel pada 27 September 2024.

    Dia mengingat bagaimana ia dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi menelepon Netanyahu — yang sedang mengunjungi Amerika Serikat — untuk mendapatkan izin atas serangan tersebut.

    Setelah memberi mereka lampu hijau, Netanyahu meminta mereka menunggu hingga setelah ia menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB, kenang Gallant.

    “Delapan puluh empat ton bom jatuh… dan Nasrallah meninggal dunia.”

    AGRESI MILITER – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Invasi Darat Gaza

    Menurut Gallant, Netanyahu tidak hanya terlalu ragu untuk menyerang Hizbullah di awal perang — ia bahkan enggan mengirim pasukan darat ke Gaza.

    Lagi-lagi, kata Gallant, Netanyahu terlalu cemen karena takut akan ‘harga’ mahal yang akan dibayar Israel atas keputusannya.

    “Sebelum operasi darat (agresi IDF ke Gaza), perdana menteri memberi tahu saya bahwa akan ada ribuan [tentara] yang terbunuh di Gaza. Saya katakan kepadanya, tidak akan ada ribuan yang terbunuh — dan lebih dari itu, untuk apa kita memiliki tentara? Jika setelah mereka membunuh ribuan warga negara kita dan menculik mereka serta membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, kita tidak akan melakukannya (agresi ke Gaza)?”

    “Dan kemudian muncullah alasannya: ‘Mereka akan menggunakan para sandera sebagai perisai manusia,’” kenang Gallant.

    “Saya katakan kepadanya, kami dan Hamas, hanya punya satu kesamaan, ingin melindungi para sandera,” kata Gallant, menjelaskan kalau Hamas membutuhkan para sandera hidup-hidup untuk menggunakan mereka sebagai alat melawan Israel.

    “Itu adalah perjuangan,” kata Gallant lagi, tentang upaya meyakinkan pemerintah untuk meluncurkan operasi darat.

    “Semua ini butuh waktu — pada akhirnya, kepala staf IDF dan saya, kami sampai pada keputusan ini,” katanya.

    SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan sandera Israel, Ofer Calderon (tengah), berdiri bersama anggota Brigade Al-Qassam selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Harga Lebih Mahal Bagi Israel Karena Kelamaan Putuskan Gencatan Senjata

    Ketika ditanya apakah ia yakin pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memulangkan mereka yang diculik pada tanggal 7 Oktober dan disandera di Gaza, mantan kepala pertahanan itu berkata, “Saya rasa tidak.”

    “Kita bisa saja membawa [pulang] lebih banyak sandera, lebih awal, dan dengan biaya yang lebih rendah. Usulan awal Juli, yang disetujui Hamas, identik dengan kesepakatan sekarang, hanya [yang sekarang] lebih buruk dalam beberapa hal,” kata Gallant.

    “Sayangnya, jumlah sandera yang hidup semakin sedikit, waktu telah berlalu lebih lama, dan kita membayar harga yang lebih mahal — karena setidaknya ada 110 pembunuh lagi yang akan dibebaskan dalam proses ini.”

    Ketika ditanya siapa yang menurutnya harus disalahkan atas kegagalan kesepakatan bulan Juli, Gallant menuturkan kisah berikut, dari akhir bulan April:

    “Dalam kabinet perang, kami membuat keputusan bulat untuk bergerak menuju kesepakatan, di mana kami akan menarik diri dari Koridor Netzarim, dan ada beberapa kunci yang berbeda untuk berapa banyak sandera yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas berapa banyak tahanan.

    “Pada malam harinya, ada diskusi kabinet, dan datanglah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak tahu — atau tidak seharusnya tahu — tentang rencana tersebut, dan dia berkata: ‘Ada rencana untuk mengembalikan 18 sandera sebagai imbalan penarikan pasukan dari Netzarim,’ dan dia berkata dia akan menentangnya dan meninggalkan pemerintahan,” kenang Gallant.

    “Saya tidak tahu [siapa yang memberi tahu dia]. Saya tidak memberi tahu dia. Kami katakan di lembaga keamanan — kami perlu membawa [pulang] 33 sandera, dan jumlah minimumnya adalah 18. Jumlah yang keluar, beberapa jam kemudian, ke media, adalah 18.”

    “Butuh beberapa hari bagi Hamas untuk memahami apa yang terjadi dari media Israel, dan mereka berkata, kami menarik diri dari kesepakatan itu — dan, dalam praktiknya, semuanya berantakan. Dan itu baru muncul kembali pada akhir Mei, melalui pidato presiden.”

    Ketika ditanya apakah tekanan Trump yang menyebabkan Netanyahu akhirnya menerima kesepakatan tersebut, dalam bentuk terburuknya, kali ini, Gallant menjawab:

    “Netanyahu lebih mempertimbangkan Trump daripada [Itamar] Ben Gvir,” katanya, merujuk pada pemimpin sayap kanan yang partainya, Otzma Yehudit, keluar dari pemerintahan untuk memprotes perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari. “Itu tidak berlaku untuk [Presiden AS] Biden. Itulah inti ceritanya.”

    Gallant juga — bukan untuk pertama kalinya — menuduh pemerintah gagal memanfaatkan kemajuan militer IDF di Gaza dengan menolak melaksanakan rencana untuk menggantikan Hamas sebagai kekuatan pemerintahan di Jalur Gaza.

    “Selama setahun… saya katakan ‘bangun alternatif.’ Perdana menteri, meskipun mereka menyerang saya, menyetujuinya,” kata Gallant.

    “Namun apa yang dibutuhkan tidak dilakukan.”

    Gallant sangat menentang prospek pemerintahan militer Israel di Gaza “untuk memenuhi impian orang-orang yang terputus dari kenyataan, untuk membangun pemukiman di jantung Gaza.”

    “Hasilnya akan membawa bencana,” ia memperingatkan.

     

    (oln/toi/chnn12/*)

  • Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah

    Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah Netanyahu Hadiahi Pager Emas ke Trump, Simbol Serangan ke Hizbullah

    Washington DC –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah yang tidak biasa untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pekan ini. Hadiah Netanyahu itu berupa pager emas, yang disebut menyimbolkan perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon.

    Hadiah khusus untuk Trump itu, seperti dilansir AFP dan Middle East Eye, Jumat (7/2/2025), diungkapkan oleh kantor PM Israel dalam pernyataannya.

    Disebutkan bahwa hadiah pager emas itu menyimbolkan “titik balik dalam perang” melawan Hizbullah, ketika Israel melancarkan operasi mematikan terhadap kelompok yang didukung Iran di Lebanon tersebut dengan menggunakan ribuan pager yang meledak massal pada September tahun lalu.

    “(Hadiah itu) Melambangkan keputusan Perdana Menteri yang membawa titik balik dalam perang dan titik awal untuk menghancurkan tekad organisasi teroris Hizbullah,” sebut kantor PM Israel dalam pernyataannya pada Kamis (6/3) waktu setempat.

    “Operasi strategis ini menunjukkan kekuatan, keunggulan teknologi, dan kecerdikan Israel dalam menghadapi musuh-musuhnya,” imbuh pernyataan itu.

    Trump, menurut laporan Middle East Eye, mengatakan “operasi yang hebat” saat menerima hadiah dari Netanyahu tersebut.

    Foto yang beredar online dan dipublikasikan Reuters menunjukkan sebuah pager emas yang dipasang pada alas kayu dengan plakat emas mencantumkan tulisan dalam bahasa Inggris berbunyi: “Kepada Presiden Donald J Trump, sahabat terhebat dan sekutu terhebat kami. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”.

    Para pejabat Gedung Putih tidak bisa dimintai tanggapan terkait laporan hadiah Netanyahu untuk Trump tersebut.

    Lihat Video ‘Netanyahu Sebut AS Tak Perlu Kirim Pasukan untuk Relokasi Warga Gaza’:

    Middle East Eye melaporkan bahwa Netanyahu sebenarnya memberikan dua pager sebagai hadiah kepada Trump, yang terdiri atas satu pager emas dan satu lagi pager biasa.

    Menurut laporan Channel 12 News, Trump membalas dengan memberikan hadiah kepada Netanyahu sebuah foto mereka berdua dari kunjungan ini, dengan tulisan berbunyi: “Untuk Bibi, pemimpin yang hebat”. Bibi merupakan panggilan akrab untuk Netanyahu.

    Hadiah pager itu mengingatkan serangan mengejutkan Israel terhadap Hizbullah pada 17 September 2024, ketika ribuan pager meledak secara serentak di Lebanon. Ledakan pager massal itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 3.000 orang lainnya.

    Sehari kemudian, alat komunikasi lainnya seperti walkie-talkie juga meledak massal di Lebanon. Sedikitnya 20 orang tewas akibat ledakan walkie-talkie massal itu.

    Rentetan ledakan alat komunikasi itu telah diakui oleh Israel sebagai operasi militer mereka, yang diklaim menargetkan para anggota Hizbullah yang tersebar di Lebanon. Namun kenyataannya, banyak individu yang tidak terafiliasi dengan Hizbullah juga menjadi korban luka.

    Perang antara Israel dan Hizbullah diakhiri dengan gencatan senjata pada November tahun lalu. Namun demikian, pasukan Israel masih beroperasi di beberapa wilayah Lebanon hingga kini dan baru-baru ini, serangan udara kembali mengguncang Lebanon.

    Lihat Video ‘Netanyahu Sebut AS Tak Perlu Kirim Pasukan untuk Relokasi Warga Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu