Organisasi: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

  • Sosok Muhammad Fawait, Karir Moncer Mulai Anggota DPRD Jatim hingga Jadi Bupati Jember Terpilih

    Sosok Muhammad Fawait, Karir Moncer Mulai Anggota DPRD Jatim hingga Jadi Bupati Jember Terpilih

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Iman Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER– Muhammad Fawait alias Gus Fawait , Bupati Jember terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Jawa Timur kini jadi sorotan publik.

    Nama Kader Partai Gerindra bersama Djoko Susanto makin moncer. Usai menggulingkan Pasangan Calon (Paslon) Petahana Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember 2024 Hendy Siswanto- Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Chotib Al-Qodiri IV Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Jember ini unggul dengan 54,30 persen suara. Sementara Paslon Petahana hanya mendapatkan 45,70 persen dari total pemilih.

    Tribun Jatim Network mencoba menemui Gus Fawait Bupati Jember terpilih di kafe kawasan jalan PB. Sudirman Jember, Selasa (17/12/2024).

    Pria kelahiran 1988 ini masih menemui para relawan pendukungnya di Pilkada Jember 2024 kemarin. Sembari menunggu masa pelantikan sebagai kepala daerah.

    “Saya anak kampung, anak desa yang ada di ujung Barat Kabupaten Jember, dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Saya awalnya tidak pernah berfikir untuk masuk ke dunia politik,” ucap Gus Fawait.

    Gus Fawait mengaku ketika masih kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, sering ikut dosen melakukan riset kebijakan pemerintah. Namun hasil penelitian itu tidak pernah digunakan oleh pemangku kebijakan.

    “Ternyata hasil riset itu, cuma digunakan untuk referensi saja (tidak digunakan sebagai dasar kebijakan),” ucapnya.

    Menurutnya hal tersebut membuat geram dan jiwa aktivis mahasiswanya meronta ronta. Hingga akhirnya memutuskan bergabung di partai politik pada 2009 ketika masih berusia 21 tahun.

    “Tetapi saat itu belum bisa maju (calon legislatif) karena usianya terlalu muda. Dan masih belum genap 21 tahun,” ulasnya.

    Presiden Laskar Sholawat Nusantara ini pun baru mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2014 lewat Partai Gerindra untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Dapil Jember-Lumajang.

    “Saya diberi amanah oleh masyarakat Jember-Lumajang menjadi Anggota DPRD Jatim termuda, dengan perolehan suara 38 ribu pemilih,” ungkap Gus Fawait.

    Meskipun saat itu sebagian masyarakat beranggapan, kalau menjadi Anggota DPRD Provinsi Jatim termuda hanya jadi bumbu kosong dan tidak bisa berbuat apapun di parlemen.

    “Tetapi kami tetap memanfaatkan kesempatan jadi anggota DPRD periode pertama semaksimal mungkin. Keliling menyapa masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka, terutama emak-emak,” katanya.

    Berkah memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama perempuan. Gus Fawait mengaku kembali dipercaya menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode ke-2 di Pileg 2019.

    “Dan suara Saya di periode pertama cuma 38 ribu. Kemudian pada Pileg 2019 naik signifikan menjadi 228 ribu dan menjadi anggota DPRD dengan suara terbanyak di Jawa Timur,” bebernya.

    Ketika periode ke-2 jadi Anggota DPRD Jatim, Gus Fawait mengaku selalu mengawal seluruh aspirasi masyarakat. Sebab hal tersebut adalah pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kadernya.

    “Kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, memberikan solusi ketika masyarakat punya masalah dan menjadi pelipur lara ketika rakyat bersedih,” jlentrehnya.

    Berkat menjalankan pesan Ketua Umum Partai Gerindra ini. Gus Fawiat mengaku kembali diberikan kepercayaan oleh masyarakat Jember-Lumajang menjadi Anggota DPRD Jatim di Pileg 2024.

    “Ketika kami maju di Pileg 2024 kemarin, suara kami menjadi 239 ribuan bahkan jadi anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia katagori DPRD Provinsi,” ulasnya.

    Sepuluh tahun mejadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Gus Fawait mengaku sudah pernah menjadi, anggota biasa, ketua komisi dan fraksi. 

    Seharusnya hasil Pileg 2024 kemari, kata Gus Fawait, mengatakan  menjadi Pimpinan Anggota DPRD Jawa Timur. Namun kesempatan tersebut terpaksa harus dilepaskan.

    “Karena perintah partai. Perintah partai itu saya amini karena saya ketika di kampus dididik menjadi seorang aktivis yang tidak boleh menganggap lingkungan sekitar kita baik-baik saja,” ulas Alumni aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

    Selain itu, Gus Fawait mengaku tetap patuh dengan perintah partai, yang telah memerintahnya untuk maju sebagai Calon bupati Jember di Pilkada 2024. 

    “Samina wa athona dengan keputusan partai untuk maju sebagai calon bupati Jember. Agak gamang memang, di satu sisi sudah punya jabatan tetapi di sisi lain kemiskinan di kampung halaman kami masih tinggi,” urai kader GP Ansor ini.

    Setelah memantapkan diri dan menata niat, Gus Fawait memutuskan dan bertekad untuk maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember 2024, menantang kandidat petahana. 

    “Namanya Incumbent kan masih menjabat, incambent masib punya kekuasaan lebih leluasa. Dan punya pasukan birokrat yang luar bisa, begitu solid,” imbuhnya.

    Namun besarnya kekuatan miliki petahana. Gus Fawait mengaku tidak gentar melakukan perlawanan hingga memenangkan Pilbup Jember 2024.

    “Dengan niat baik dan ketulusan cinta itu. Mengantarkan kami, anak muda, anak petani, santri sekaligus kader partai dipercaya menjadi pemimpin di Kabupaten Jember 2024-2029,” omongnya.

  • Profil dan Harta Benyamin Davnie Menang Pilkada Tangsel, Dapat KTA Gerindra dari Marshel Widianto

    Profil dan Harta Benyamin Davnie Menang Pilkada Tangsel, Dapat KTA Gerindra dari Marshel Widianto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil dan harta Benyamin Davnie menduduki peringkat pertama rekapitulasi suara di Pilkada Kota Tangerang Selatan.

    KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan pasangan calon nomor 1 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan meraup suara terbanyak dengan memperoleh 354.027 suara. 

    Sementara pasangan calon nomor urut dua, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni meraih 212.740 suara.

    Pada Pilkada Tangsel 2024, Benyamin Davnie mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra dari komika Marshel Widianto.

    Marshel yang awalnya mendampingi Ahmad Riza Patria akhirnya pasangan tersebut mundur dari Pilkada Tangsel 2024.

    Marshel lalu diutus untuk memberikan KTA dan pin Partai Gerindra kepada Benyamin-Pilar di Kantor DPC Gerindra Tangsel.

    Jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka pasangan Benyamin-Pilar akan menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Terpilih.

    Profil Benyamin Davnie

    Benyamin adalah Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021 hingga 2024.

    Benyamin merupakan mantan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode mendampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany yang menjabat sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021, dilansir benyamindavnie.com.

    KLIK SELENGKAPNYA Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Profil

    Nama: Drs. H. BENYAMIN DAVNIE

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 1 September 1958

    Agama: Islam

    Alamat: Kota Tangerang Selatan, Banten

    Pendidikan Terakhir: S1

    Pekerjaan:

    Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2024

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    1977-1982 S1 UNIVERSITAS PADJAJARAN
    1974-1976 SMA SMAN 1 TANGERANG    
    1971-1973 SMP SMPN 1 TANGERANG    
    1963-1970 SD SDN 6 TANGERANG

    Riwayat Kursus/Diklat

    1. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa UNPAD Bandung    UNPAD Bandung
    2. Basic Training HMI cabang Bandung, Jawa Barat    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung
    3. Training Administrasi Kependudukan Pemda Tingkat I se-Indonesia    Departemen Dalam Negeri.
    4. Diklat Pemantapan Administrasi Penduduk    Departemen Dalam Negeri
    5. Diklat Penyuluhan Hukum PTUN    Kejaksaan Tinggi.
    6. SPALA Angkatan XIII    Kepolisian Republik Indonesia.
    7. Diklat Pembangunan Desa terpadu    Departemen Dalam Negeri.
    8. SPAMA Angkatan I    Kepolisian Republik Indonesia
    9. Penataran Satu Atap Aparatur Kewilayahan    Departemen Dalam Negeri
    10. Diklat Orientasi Camat dan Pengelola Pembangunan Perkotaan    Departemen Dalam Negeri
    11. DIKLATPIM Tingkat II Angkatan IX    Departemen Dalam Negeri
    12. Diklat Pemantapan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan    Departemen Dalam Negeri
    13. Workshop Brainware Management Depdagri    Departemen Dalam Negeri
    14. Diklat Teknis Fungsional Kehumasan Nasional Angkatan VIII    Departemen Dalam Negeri
    15. Diklat Pembekalan Strategi Manajemen Reynald Kashali,Ph.D    Rumah Perubahan.com    
    16. Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia Lemhanas P3DA
    17. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
    18. Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

    Riwayat Organisasi

    1. Anggota Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Tangerang.
    2. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Tangerang    
    3. Anggota Pengurus Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Tangerang
    4. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Bandung    
    5. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung Jabar 
    6. Anggota Pengurus Senat Mahasiswa UNPAD Bandung.
    7. Perintis GP52 / Gedung Pemuda 52 Tangerang    .
    8. Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Tangerang 
    9. Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tangerang
    10. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang
    11. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang.
    12. Pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang
    13 Wakil Ketua Paguyuban Warga Tangerang (PAWANG).    
    14. Pelindung Forum Komunitas Warga Tangerang, Provinsi Banten    
    15. Penasehat Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Tangerang
    16. Pembina Forum Kajian Kineja Muda (FK2M)    
    17. Penasehat Keluarga Alumni Mahasiswa Tangerang (GALANG)
    18. Anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
    19. Pendiri Radio El-Mizan Cakrawala Cemerlang Tangerang
    20. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang.
    21. Penasehat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten
    22. Penasehat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tangerang.
    23. Pembina Banten Education Centre
    24. Penasehat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Tangerang
    25. Anggota Komunitas Kybernolog (Ilmuan Pemerintah)
    26. Pembina The Tangerang Centre
    27. Pembina The Academia Centre
    28. Ketua Umum DKM Masjid Al Amjad Tigaraksa Tangerang
    29. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tangerang.
    30. Pendiri Yayasan Tangerang Institute    Pendiri
    31. Penasehat Community Centre Bandara Soekarno Hatta.
    32. Wakil Ketua Komunitas Warga Banten, Kota Tangerang
    33. Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangerang Selatan. 
    34. Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Tangerang Selatan

    Riwayat Tanda Penghargaan

    1990 Sertifikat Panglima Komando Daerah Militer Jaya oleh Panglima Komando Daerah Militer Jaya
    1992 Certificate of Participation Borobudur Run oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
    1993 Satya Lencana Karya Satya X Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 10 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    1995 Lencana Pasca Warsa II Pramuka    Gerakan oleh Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2002 Sertifikat Penghargaan Pejabat Aktivis Versi Koalisi LSM Forum Tangerang    
    2003 Lencana Dharma Bhakti Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2003 Satya Lencana Karya Satya XX Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 20 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    2006 Lencana Pasca Warsa IV Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia
    2006 Lencana Melati Pramuka    Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Republik Indonesia    
    2013 Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun    Penghargaan Atas Prestasi Kerja selama 30 Tahun tanpa cacat diberikan oleh Presiden (SK Presiden)
    2022 Satya Lencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha Karang Taruna

    Harta Kekayaan

    Menjadi kepala daerah tiga periode, TribunJakarta menyoroti harta kekayaan Benyamin dari periode ke periode.

    2010

    Pada 2010, Benyamin Davnie yang terpilih menjadi Wakil Wali Kota Tangsel periode pertamanya (2011-2016).

    Benyamin pun melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp 1.188.485.663.

    Mantan Camat Ciledug itu memiliki dua bidang tanah di Kota Tangerang senilai Rp 560.780.000 dan Rp 366.880.000.

    Benyamin yang hobi mengoleksi mobil tua, saat itu memiliki Toyota Corolla (1977), Toyota Starlet (1992), Honda Stream (2002) dan motor Kawasaki (2005) senilai Rp 260.000.000.

    Harta Benyamin saat itu juga berupa kas dan setara kas senilai Rp 825.663.

    2016

    Setelah satu periode menjabat, harta Benyamin melonjak. Hal itu terlihat dari laporan LHKPN pada 27 Mei 2016.

    Pada awal periode keduanya menjadi Wakil Wali Kota Tangsel, harta Benyamin menjadi sebesar Rp 4.637.903.444.

    Kepemilikan tanah Benyamin berkurang di Kota Tangerang menjadi hanya sebidang, namun ia memiliki bidang ytanah baru di Tangsel. Jika ditotal nilainya Rp 1.602.275.000.

    Sementara, kepemilikan mobil Benyamin berubah. Ia kini memiliki mobil Toyota (1996) tidak dijelaskan mereknya, Toyota Kijang (2015), Mitsubishi Pajero (2016), Honda HR-V (2016) dan motor Piaggio (2014), yang jika ditotal nilainya Rp 1.385.500.000.

    Kas dan setara kas Benyamin pada 2016 sebanyak Rp 2.572.006.979.

    Pada tahun 2016 ini, Benyamin juga punya utang senilai Rp 921.878.535.

    2021

    Dua periode menjabat orang nomor dua di Tangsel, harta Benyamin justru turun jumlahnya.

    Benyamin lapor LHKPN pada 21 Maret 2022 untuk periode 2021, sebesar Rp 3.650.539.116.

    Benyamin mengawali periode pertamanya sebagai Wali Kota Tangsel dengan kekayaan yang merosot sebanyak Rp 987.364.328, jika dibandingkan dengan periode 2016.

    Sebagian besar harta Benyamin tahun ini berupa tiga bidang tanah, satu di Tangsel, dua di Kota Tangerang, dengan total nilai Rp 2.650.000.000.

    Sementara, untuk kendaraan, Benyamin tidak punya motor, tapi memiliki empat koleksi mobil.

    Mobil Benyamin adalah Mitsubishi Pajero (2016), Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), dengan total nilai Rp 635.000.000.

    Benyamin juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp 25.000.000 dan kas senilai Rp 1.355.971.95.

    Sementara, utang Benyamin pada 2021 sebanyak Rp 1.015.432.842.

    2023

    Terkini, Benyamin melaporkan LHKPN pada 5 Januari 2024 untuk periode 2023.

    Jumlah kekayaannya pada 2023 sebesar Rp 5.558.710.979, naik Rp 1.908.171.863 dari periode 2021.

    Pada 2023, kepemilikan tiga bidang tanah Benyamin masih sama dengan 2021, hanya saja nilainya naik menjadi Rp 3.250.000.000.

    Sementara itu, kepemilikan mobil Benyamin bertambah.

    Di garasinya kini ada Mitsubishi Honda Cielo (1997), Mercy (1989) dan Mercy (1984), Hyundai Creta (2022), Toyota Innova Zenix (2023) dan Mercy (1985). Total nilai semua mobil milik Benyamin sebesar Rp 1.290.000.000.

    Selain itu Benyamin memiliki harta bergerak lainnya Rp 20.000.000 dan kas sebesar Rp 1.238.358.248.

    Utang Benyamin tahun 2023 sebanyak Rp 239.647.269. (TribunJakarta.com/TribunSumsel

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • HMI Pertanyakan Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada Polman ke Polres

    HMI Pertanyakan Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada Polman ke Polres

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah keramaian dan kedamaian di kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ternyata ada satu masalah yang belum tuntas di Bumi Tipalayo ini.

    Saat jam jam digital menunjukkan pukul 10.00 Wita, sejumlah pemuda dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi Mapolres Polewali Mandar, Selasa, 26 November 2024.

    Satu tujuan mereka mendatangi Mapolres Polman. Pihaknya menanyakan soal perkembangan laporan dugaan politik uang salah satu kandidat Pilkada Polman, yang beredar di media sosial.

    Ketua HMI Polman, Ahmad Idris, mengatakan, laporan yang ia masukkan ke Sentra Gakkumdu beberapa Waktu lalu harus diusut tuntas. Mengapa? Ya, itu karena masa pencoblosan sisa menghitung beberapa jam lagi.

    “Ini harus cepat diproses. Besok sudah pencoblosan,” jelasnya usai melakukan audiens dengan penyidik Polres Polman.

    Selanjutnya, Ahmad menjelaskan hasil pertemuannya dengan sejumlah personel. Salah satunya Kasat Reskrim Polres Polman, AKP M Reza Pratama.

    Hasilnya, kata Ahmad, penyidik masih terkendala pada orang yang menyebarkan video bagi-bagi uang tersebut.

    “masih ada kendala teknis karena masih ada beberapa yang belum memenuhi panggilan untuk diperiksa Gakkumdu kepada salah satu pihak yang menyebar video,” katanya.

    Kendati mengalami kendala, pihaknya tetap mengawal laporannya ini hingga tuntas. Harapan Ahmad, politik uang tidak bisa mendarahdaging di Polman.

    “Kami akan tetap mengawal ini proses, baik itu yang terlapor dan mengawal proses Pilkada ini dengan baik dengan tidak mencederai demokrasi di Polewali Mandar,” pungkasnya. (*)

  • Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjerat OTT KPK

    Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjerat OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas dugaan kasus pungutan dan pemerasan pegawai untuk pendanaan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Rohidin yang masih menjabat sebagai gubernur Bengkulu ini dijaring pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (23/11/2024) malam, yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye Pilgub Bengkulu 2024.

    Terjeratnya Rohidin dalam kasus ini tidak akan menggugurkan pencalonannya pada Pilgub Bengkulu meski dia sudah berstatus sebagai tersangka. Diskualifikasi Rohidin akan dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Lantas, bagaimana sosok Rohidin Mersyah? Berikut ini profilnya.

    Profil Rohidin Mersyah
    Rohidin Mersyah lahir pada 9 Januari 1970 di Bengkulu. Rohidin menikah dengan Derta Wahyulin dan dikaruniai tiga orang anak. Rohidin menyelesaikan studi S-1 di Universitas Gadjah Mada (UGM), program studi kedokteran hewan.

    Rohidin mengambil studi S-2 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi manajemen agribisnis pada 2000, dan studi S-3 program studi pengelolaan SDA dan lingkungan di universitas yang sama pada 2002.

    Semasa kuliah, Rohidin juga aktif dalam organisasi, sebagai ketua senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM pada 1993, dan ketua bidang diklat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta pada 1994.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Rohidin menjabat sebagai kepala Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bengkulu Selatan pada 1998. Rohidin kemudian bekerja di kantor pemerintahan Bengkulu Selatan dengan beragam jabatan.

    Ia pernah menjabat sebagai kepala sub-bagian program kerja bagian pembangunan pada 2006, dan jabatan terakhirnya adalah kepala bidang perencanaan fisik prasarana pada 2009.

    Karier politiknya diawali sebagai wakil bupati Bengkulu Selatan, mendampingi Reskan Effendi Awaluddin mulai periode 2010-2015. Sejak saat itu, kariernya Rohidin terus berkembang.

    Rohidin kemudian terpilih sebagai wakil gubernur Bengkulu untuk 2016-2021 yang mendampingi Ridwan Mukti. Namun, Ridwan Mukti mengundurkan diri setelah ditahan oleh KPK. Rohidin kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) pada 2017 dan diangkat sebagai gubernur pada 2018 hingga selesai masa jabatannya. Pada 2021, Rohidin kembali terpilih menjadi gubernur Bengkulu didampingi oleh Rosjonsyah Syahili.

    Demikian profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK pada Sabtu (23/11/2024) dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

  • HMI Cabang Serang  tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    HMI Cabang Serang tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,”

    Tangerang (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Banten mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi secara menyeluruh terhadap netralitas dan kinerja Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto pada proses Pilkada 2024.

    Tuntutan itu, disampaikan kelompok mahasiswa pada digelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Selasa.

    Menurutnya, HMI meminta kepada pimpinan tertinggi Polri untuk mencopot Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga marwah institusi kepolisian.

    Eman menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat yang wajib dipatuhi. Namun, dugaan keterlibatan oknum Polda Banten dalam politik praktis mencederai demokrasi dan kepercayaan publik.

    “Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan hancur,” tuturnya.

    Selain itu, HMI Cabang Serang juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, seperti pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian tahanan di dalam sel.

    “Penegak hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman. Jika oknum-oknum ini tidak ditindak tegas, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi,” ungkapnya.

    Dalam kesimpulan aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan. Yakni evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024, tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta copot Kapolda Banten yang gagal menjaga netralitas dan integritas institusi.

    Banyak kasus yang mencuat ke media massa terkait dugaan kuat ketidaknetralan kepolisian di Banten. Mulai dari pemanggilan para kepala desa dengan dalih pemeriksaan dugaan korupsi.

    Kemudian seperti berkaitan dengan pemanggilan tersebut, banyak oknum kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah. Termasuk di Kabupaten Serang, oknum kepala desa mencuat berkampanye untuk pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas.

    Bahkan Ketua Apdesi Serang Muhammad Maulidin Anwar yang sudah ditetapkan tersangka kasus pidana Pemilu, justru dihentikan perkaranya oleh Polda Banten. Kasus serupa tidak berlanjut, juga terjadi terhadap Ketua Apdesi Kabupaten Lebak Rusyadianto.

    Eman menegaskan bahwa HMI Cabang Serang akan terus mengawal netralitas jajaran Polda Banten, sampai ada tindakan nyata dari Mabes Polri.

    “Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang dan massa yang lebih besar. Jangan biarkan demokrasi dan keadilan terkubur oleh kesewenang-wenangan,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menggugah spirit kepahlawanan lewat Film Lafran

    Menggugah spirit kepahlawanan lewat Film Lafran

    Jakarta (ANTARA) – Pada masa era Orde Baru, sosialisasi film tema-tema kepahlawanan dilakukan dengan nonton bersama warga. Awalnya pertunjukan dilakukan melalui layar tancap di sebuah lapangan kemudian bergeser ke televisi. Itu seperti pemutaran Film G-30-S PKI yang diputar setiap tanggal 30 September.

    Zaman kemudian berganti seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era digital sekarang ini, menayangkan sebuah film hanya di gedung bioskop tidak cukup, namun mesti beradaptasi dengan perkembangan platform apalagi kalau mau menyasar segmentasi anak-anak muda atau Gen Z.

    Anak-anak muda sekarang adalah “penduduk asli” jagat digital atau digital native. Begitu lahir mereka sudah berhadapan dengan telepon pintar atau smartphone. Mereka tidak mengenal lagi layar tancap. Oleh karena itu pula untuk membangkitkan nasionalisme melalui film perjuangan, mesti beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka saat ini.

    Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) secara resmi meluncurkan pemutaran Film Lafran melalui platform digital MaxStream Telkomsel memanfaatkan momentum Hari Pahlawan 10 November 2024 ini.

    Siapakah Lafran? Ia adalah seorang profesor yang dikenal sebagai pendiri organisasi ekstrakampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah ditetapkan sebagai pahlawan oleh Pemerintah pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Organisasi ini dikenal mencetak tokoh-tokoh bangsa. Dalam Kabinet Merah Putih, misalnya, tercatat sejumlah alumnus HMI seperti Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, serta masih banyak lagi.

    Lafran Pane nama lengkapnya. Ia bukan sosok biasa karena dia juga merupakan adik dari sastrawan pejuang, Sanusi dan Armijn Pane. Sanusi dan Armijn Pane menjadi inspirasi perjuangan Lafran kecil sebelum ia pindah ke Jakarta, selanjutnya pindah ke Yogyakarta.

    Penayangan film pahlawan nasional asal Padang Sidempuan, Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melalui platform over-the-top (OTT) ini secara resmi dilakukan di CGV FX Sudirman oleh Presidium MN KAHMI, Ahmad Doly Kurnia, Selasa (5/11/2024).

    MaxStream adalah layanan streaming video OTT yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Telkomsel. Layanan ini menayangkan beragam konten dalam bentuk video sesuai permintaan, siaran langsung, dan serial televisi.

    Penayangan Film Lafran Pane melalui platform OTT layak diapresiasi karena memang sudah eranya melakukan diseminasi konten melalui sejumlah platform, termasuk platform OTT dan platform sosial media.

    Makroen Sanjaya dalam buku Sistem Pertelevisian Indonesia: Perspektif Historis, Bisnis, Budaya dan Teknologi memaparkan data beberapa pemain yang semula merajai layar televisi sebagai produsen sinetron dan layar lebar bioskop, seperti MD Pictures dan Tripar Multivision, juga turut meramaikan bisnis OTT.

    Turut pula sejumlah pemain OTT berbasis televisi, seperti Mola TV, We TV, Vidio, dan lainnya, ikut menambang pelanggan OTT yang gurih dan renyah tersebut.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Ketua DPP Golkar Yahya Zaini: dari Kasus Video hingga Dekat dengan Akbar Tanjung

    Profil Ketua DPP Golkar Yahya Zaini: dari Kasus Video hingga Dekat dengan Akbar Tanjung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Yahya Zaini menjadi sorotan publik. Setelah ia diangkat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia jadi Ketua DPP Golkar.

    Yahya Zaini ditunjuk Bahlil mengisi jabatan sebagai Ketua Bidang Organisasi untuk 2024-2029. Diumumkan pada Kamis 7 November 2024.

    Sejak saat itu, nama Yahya disebut-sebut warganet. Hal tersebut terkait dengan video syurnya yang sempat viral 2006 lalu.

    Video itu sempat viral saat itu. Lalu kini, di media sosial, seperti X, tangkapan layar video itu kembali mencuat.

    Lalu siapakah sebenarnya Yahya Zaini?

    Dikutip Kabar Golkar, Yahya Zaini, lahir di Dusun Teluk Jati (Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur). Ia putra dari KH Zaini dan Khosniyah pada 24 April 1964.

    Dusun tempat tinggal kedua orang tua Yahya Zaini merupakan dusun yang terpencil di Jawa Timur. Letaknya berada di kawasan perbukitan

    Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Telukjati Bawean pada 1970 hingga 1976. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Umar Maslud Bawean. 

    Lanjut SMA, ia bersekolah di Yayasan sama, Umar Maslud Bawean. Yahya lulus 1983.

    Setelah tamat di bangku sekolah, Yahya menempuh perguruan tinggi di Universitas Airlangga mengambil jurusan hukum. Di kampus itu ia aktif si Himpunan mahasiswa Islam (HmI).

    Karena aktif di organisasi, ia baru lulus setelah tujuh tahun berkuliah. Yakni pada 1990.

    Dekat dengan Akbar Tanjung

    Karena kiprahnya di HMI, Yahya dekat dengan Akbar Tanjung. Baru lulus kuliah, ia langsung diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Akbar Tandjung sampai tahun 1993.

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024