Xcloud.id

Organisasi: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

  • Polda Kalsel dan HMI bangun sinergi positif mahasiswa dan aparat

    Polda Kalsel dan HMI bangun sinergi positif mahasiswa dan aparat

    “Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian,”

    Banjarbaru (ANTARA) – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sepakat terus berkomitmen membangun sinergi positif antara mahasiswa dan aparat keamanan guna menciptakan situasi yang kondusif di wilayah itu.

    “Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Jumat.

    Saat menerima audiensi pengurus Badko HMI Provinsi Kalsel, Kapolda mengaku mendukung sepenuhnya apabila organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Islam itu memiliki program dan kegiatan yang mendukung terciptanya Harkamtibmas di daerah.

    Dia berharap pertemuan seperti ini dapat terus dilakukan jajarannya guna menjalin silaturahmi sekaligus saling mengenal.

    “Polisi dan mahasiswa jangan hanya bertemu saat demo saja, silahkan anggota sesuai tupoksinya diatur jalinan komunikasi yang baik dengan adik-adik mahasiswa,” jelasnya.

    Berkaitan aksi demo yang kerap dilakukan mahasiswa, Yudha mengimbau agar dalam menyampaikan aspirasi tetap mengedepankan pendekatan damai dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

    Dia menegaskan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    “Aspirasi yang disampaikan secara damai dan sesuai aturan tentu akan lebih efektif dan mendapatkan perhatian yang baik,” tegasnya.

    Audiensi antara Kapolda Kalsel dan HMI menjadi wadah untuk meningkatkan sinergitas dengan OKP (Organisasi Kepemudaan), dimana HMI merupakan salah satu OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus dan selama ini telah bermitra dengan Polri baik di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

    Ketua Badan Koordinasi HMI Provinsi Kalsel Abdi Aswadi mengucapkan terima kasih atas bakti sosial yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Kapolda dengan sasaran mahasiswa.

    Dia menyebut kegiatan itu menunjukkan kepolisian tidak hanya bertugas dalam hal keamanan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat termasuk mahasiswa.

    Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat menerima audiensi pengurus HMI Kalsel di Banjarbaru. (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Pacitan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pacitan, pada Senin (25/2/2025).

    Sebelum menuju pendopo, para mahasiswa ini, terlebih dahulu berkumpul di Kampung Pacitan. Tepatnya di samping markas DPC PDI Perjuangan Pacitan.

    Dengan mengendarai sepeda motor, mereka bergerak menuju Alun-alun Pacitan sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Makan dijanjikan, sekolah masa depan dikorbankan, dihancurkan” serta “Program MBG, Modal Bacot Gede”.

    Setibanya di pendopo, massa sempat tertahan karena pintu utama dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun, mereka berhasil masuk ke halaman pendopo setelah mencari jalan lain.

    Koordinator aksi, Al Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi kabinet, bukan sekadar efisiensi anggaran. Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.

    “Program makan bergizi gratis, justru menyasar sekolah-sekolah bonafide, bukan sekolah-sekolah di pelosok desa yang seharusnya lebih membutuhkan,” ujarnya.

    Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari dan mendiskusikan materi tuntutan mahasiswa bersama OPD terkait.

    “Memang ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun ada pula kendala regulasi yang membatasi langkah kami. Aspirasi yang Anda sampaikan akan kami tampung, diteruskan kepada Bupati, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelas Gagarin. [end/but]

  • 15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendahara Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (YFAAHMI) Heikal Safar bersyukur, banyak aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipercaya untuk menduduki jabatan yang strategis pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mencatat, ada 15 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

    “Begitu juga sebanyak 57 orang total jumlahnya para kader HMI baik itu yang menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota. Sehingga hal tersebut menandakan betapa pentingnya para kader-kader dan keberadaan organisasi HMI di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam mendukung suksesnya program kerja Presiden Prabowo,” kata Heikal kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengaku bangga banyak kader HMI memiliki kemampuan profesional bisa menjadi kepala dan wakil kepala daerah. 

    Mereka pun menjadi bagian dari 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2024).

    Heikal memiliki data bahwa ada 57 guburnur, bupati, dan wali kota, maupun wakilnya yang berlatar belakang aktivis HMI.

    Mereka terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang berjiwa nasionalis hingga bisa mendapat kepercayaan mengendalikan pemerintah daerah.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ucap Heikal

    Dia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dulunya merupakan kader HMI.

    Adapula Bupati Lahat (Sumsel) Bursah Zarnubi, Bupati Situbondo (Jatim) Yusuf Rio Prayogi, Wali Kota Probolinggo (Jatim) dr Aminuddin, Bupati Aceh Barat (Aceh) Tarmizi, hingga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sulut) Sirajuddin Lasena.

    “Selanjutnya ada Setyo Wahono sebagai Bupati Bojonegoro (Jatim), Oskar Pontoh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sulut), dan Amir Hamzah selaku Wakil Bupati Lebak (Banten) juga dari HMI,” kata Heikal.

  • Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Bagja dorong generasi muda HMI pahami dinamika politik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mendorong generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memahami dinamika politik nasional serta berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI di Cilegon, Banten, Jumat (21/2).

    “Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau kita ingin memperbaiki sistem maka kita harus masuk ke dalamnya. Ketika telah mencapai kekuasaan, tetaplah idealis,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia juga menjelaskan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga transisi besar pasca reformasi 1998. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan kepemiluan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

    Diskusi semakin menarik ketika peserta antusias mengajukan pertanyaan, termasuk soal pengaruh platform digital seperti TikTok dalam politik.

    Menanggapi hal tersebut, Bagja menilai bahwa media sosial telah mengubah pola kampanye dan komunikasi politik secara signifikan.

    “Platform digital memberikan ruang bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun di sisi lain, tantangan utama yang muncul adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya.

    Di akhir sesi, dia berharap forum ini bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan demokrasi pasca-pemilu serentak.

    Ia juga mengajak kader HMI untuk turut serta dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia.

    aca juga: Ketua Bawaslu RI sebut beberapa dugaan “serangan fajar” dapat dicegah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    Viva Yoga Ajak Alumni Kelompok Cipayung Plus Kolaborasi Bangun Bangsa

    JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) yang juga politikus Viva Yoga Mauladi mengajak alumni kelompok Cipayung Plus untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi membangun bangsa.

    Demikian disampaikan Viva Yoga, saat menghadiri pembukaan Munas VII Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) di Jakarta, Jumat (21/1), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    “Karena visi kelompok Cipayung adalah membangun demokrasi dan peradaban bangsa,” kata Viva Yoga.

    Menurut dia, kelompok Cipayung Plus dapat berkolaborasi membangun bangsa karena dinilai mampu melahirkan tunas-tunas muda bangsa, dan turut mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan himpunan organisasi mahasiswa yang strategis. Terlebih, kata dia, di masa awal Orde Baru, mereka menjadi kekuatan mahasiswa yang berpengaruh dalam transisi kekuasaan dari masa Orde Lama ke Orde Baru.

    “Pada masanya, kelompok Cipayung mendorong agar pemerintahan yang ada melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Viva yang pernah menjabat Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

    Ia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut dapat diajak berkolaborasi karena dapat berkontribusi terhadap program pembangunan.

    “Banyak alumni Kelompok Cipayung Plus ada di berbagai lembaga negara dan berperan penting dalam proses mencerahkan serta meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.

    Adapun kelompok Cipayung Plus terdiri atas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

  • Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Bawaslu minta kader HMI tingkatkan kemampuan pengawasan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) makin memperbaiki kemampuannya dan meningkatkan kapasitasnya, terutama kemampuan dalam pengawasan partisipatif.

    Rahmat Bagja menyebut salah satu caranya dengan menempuh pendidikan lanjutan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

    “Seandainya di antara kawan-kawan ingin aktif di penyelenggara pemilu, bisa mulai dari pengawas TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Jadi, jangan malu memulai dari bawah demi meningkatkan kemampuan. Saya juga saat memulai menjadi penyelenggara dari bawah,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam bidang kepemiluan lainnya, Bagja mencontohkan kader dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu seperti panwaslu kecamatan.

    Dalam meningkatkan pengetahuan, menurut dia, tidak perlu malu untuk memulainya dari bawah.

    Bagja juga mengingatkan kepada kader HMI bahwa sebagai anak muda harus berperan aktif di tengah masyarakat, terlebih di organisasi ini belajar banyak terkait dengan demokrasi.

    “Anak-anak muda ini silakan mengabdi di tengah masyarakat dalam berbagai bidang, ada yang di dunia bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    Kalender Februari 2025, Adakah Tanggal Merah, Hari Besar, dan Libur Panjang?

    PIKIRAN RAKYAT – Tidak terasa kita sudah berada pada pengujung bulan Januari. Pertanyaannya, adakah libur panjang seperti bulan lalu di Februari 2025? Berapa banyak tanggal merah dan hari besar dalam kalender bulan Februari 2025?

    Februari adalah bulan terpendek karena hanya memiliki 28 atau 29 hari. Dalam kalender tahun 2025, ada 28 hari pada bulan Februari 2025. Ada 6 tanggal merah; 4 hari Minggu, dan 2 hari libur sekolah terkait Ramadhan 2025. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

    Tanggal Merah Hari Minggu Minggu, 2 Februari 2025 Minggu, 9 Februari 2025 Minggu, 16 Februari 2025 Minggu, 23 Februari 2025 Hari Libur Sekolah

    Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2025/Nomor 400.1/32O/SJ, libur sekolah jatuh pada:

    Kamis, 27 Februari 2025 Jumat, 28 Februari 2025

    Selain itu, ada berbagai peringatan hari besar nasional dan internasional sepanjang Februari ini.

    Hari Besar Nasional

    5 Februari:

    Hari Ulang Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Peringatan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincien)

    9 Februari:

    Hari Pers Nasional (HPN) Hari Kavaleri TNI AD Hari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

    13 Februari: Hari Persatuan Farmasi Indonesia

    14 Februari: Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air

    19 Februari: Hari Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS)

    22 Februari:

    Hari Istiqlal Hari Peduli Sampah Nasional

    24 Februari: Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

    25 Februari: Hari Gizi Nasional Indonesia

    27 Februari: Hari Jadi Kabupaten Sinjai

    Hari Besar Internasional

    1 Februari:

    Hari Hijab Sedunia Hari Aspergillosis Sedunia

    2 Februari:

    Hari Kesadaran Artritis Reumatoid Hari Lahan Basah Sedunia

    4 Februari:

    Hari Persaudaraan Manusia Internasional Hari Kanker Sedunia

    6 Februari: Hari Internasional Nol Toleransi terhadap Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

    10 Februari:

    Hari Kacang-kacangan Sedunia Hari Epilepsi Internasional

    11 Februari: Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains

    12 Februari: Hari Darwin

    13 Februari: Hari Radio Sedunia

    14 Februari:

    Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day). Hari Pemberian Buku Internasional. Hari Bonobo Sedunia.

    15 Februari:

    Hari Kanker Anak Internasional. Hari Antropologi Sedunia. Hari Kuda Nil Sedunia. Hari Trenggiling Sedunia.

    16 Februari: Hari Paus Sedunia

    20 Februari:

    Hari Keadilan Sosial Sedunia Hari Antropologi Dunia

    21 Februari: Hari Bahasa Ibu Internasional

    22 Februari:

    Hari Kepanduan Internasional (Hari Pramuka Sedunia). Hari Berpikir Sedunia.

    23 Februari: Hari Perdamaian dan Kesepahaman Dunia

    27 Februari:

    Hari Beruang Kutub Internasional Hari LSM Sedunia

    28 Februari: Hari Internasional Menentang Perundungan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur tingginya tingkat kepercayaan publik di 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata AHY di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara diskusi publik “100 Hari Kabinet 100 Menteri Antara Harapan dan Tantangan”, sekaligus peluncuran buku yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Dia menyebut kepercayaan publik yang tinggi itu didasarkan pada sejumlah hasil lembaga survei teranyar.

    “Paling tidak ada sejumlah lembaga survei yang menempatkan persepsi publik, harapan, dan sekaligus ekspektasinya begitu tinggi di atas 80 persen terhadap pemerintahan yang baru berusia tiga bulan ini,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut capaian positif dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo tersebut masih terlalu dini pula untuk dijadikan sebagai indikator kesuksesan.

    “Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar capaian positif itu justru dijadikan sebagai dorongan motivasi dalam menjaga kepercayaan publik yang tinggi tersebut.

    “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan optimisme dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hingga lompatan kebijakan (leap frog).

    “Lompatan-lompatan, bukan hanya business as usual, bukan hanya berjalan seperti biasa saja, tetapi ada lompatan-lompatan, kecepatan-kecepatan yang akan kita lakukan,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, maka target-target yang dicanangkan dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo akan mampu diwujudkan.

    “Insya-Allah dengan ini maka target-target seperti apa yang telah ditetapkan dalam Astacita, bisa kita wujudkan dan ini butuh kerja keras,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ANTARA/ (HO-Kemen UMKM)

    Menteri UMKM: Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya transformasi oleh gerakan organisasi dari pendekatan politik menuju orientasi kewirausahaan.

    “Orientasi gerakan organisasi tidak lagi cukup hanya berbasis pendekatan politik semata, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan organisasi serupa harus mulai menggeser fokus pada gerakan kewirausahaan,” kata Menteri UMKM dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, paradigma gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KAHMI harus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga dapat sejalan dengan program strategis Kementerian UMKM untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menuju Indonesia sebagai negara maju.

    “Saya mengajak seluruh alumni HMI untuk mulai beralih pada gerakan kewirausahaan sebagai bagian dari upaya besar ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM. Ia menyoroti pentingnya perluasan akses pembiayaan dengan mendekatkan akses dan menyederhanakan proses.

    Selain itu, peningkatan kapasitas usaha juga menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Soal tantangan atau persaingan terbesar, hal yang dihadapi produk UMKM lokal adalah produk impor terutama dari Tiongkok yang dikenal memiliki harga lebih murah karena mereka memiliki kapasitas produksi yang besar.

    Menghadapi hal ini, Kementerian UMKM telah memperkenalkan konsep Holding UMKM, sebuah sistem konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing.

    “Holding UMKM memungkinkan kita untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan. Jika satu UMKM memproduksi sendiri, biaya per produknya mungkin tinggi. Namun, dengan sistem holding, biaya tersebut dapat ditekan, sehingga produk UMKM kita mampu bersaing,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas Regional 18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas Regional 18 Januari 2025

    Jaga Kekondusifan Wilayah, Pemkot Semarang dan FKSB Gelar Konsolidasi Antarormas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (
    Kesbangpol
    )
    Kota Semarang
    dan Forum Komunikasi
    Ormas
    Semarang Bersatu (FKSB) menggelar koordinasi dan konsolidasi pada Jumat (17/1/2025).
    Koordinasi yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (
    ormas
    ) se-Kota Semarang tersebut digelar sebagai upaya antisipatif atas bentrokan antara Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) Jaya dan Pemuda Pancasila yang terjadi di Blora serta beberapa daerah beberapa waktu lalu.
    Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah elemen, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono dan Ketua FKSB AM Jumai beserta pengurus.
    Pada kesempatan itu, Joko menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas untuk menjaga stabilitas sosial serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat.  
    “Melalui dialog dan sinergi seperti ini, seluruh pihak dapat memperkuat nilai-nilai persatuan dan sekaligus menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan sosial,” ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).
    Lewat kegiatan seperti itu pula, Badan Kesbangpol Kota Semarang pun berharap dapat menciptakan ruang dialog yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. 
    “Kami optimistis, dengan semangat kebersamaan, Kota Semarang menjadi kota yang lebih aman, damai, dan sejahtera,” kata Joko. 
    Pada kesempatan tersebut, Jumai mengapresiasi peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Kesbangpol yang rutin menggelar forum diskusi. 
    Menurutnya, ormas merupakan bagian penting dari tatanan sosial yang berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah. 
    “Kami semua di sini berkomitmen untuk menjaga dan mempererat persatuan demi kemajuan bersama, khususnya di Kota Semarang,” kata Jumai. 
    Ia menambahkan, gelaran koordinasi dan konsolidasi dapat mempererat silaturahmi serta membangun kesepahaman berbagai elemen masyarakat. 
    “Para peserta berdiskusi mengenai strategi penguatan kebersamaan, pencegahan konflik, serta peran ormas dalam mendukung program-program pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.
    Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai ormas, seperti Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Squad Nusantara, Lindu Aji, Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (PPM), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
    Perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pagar Nusa, Tapak Suci, dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) juga turut hadir.
    Acara tersebut disertai pula dengan doa bersama sebagai simbol komitmen untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Semarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.