Xcloud.id

Organisasi: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

  • Arief Rosyid siap dukung pemerintah melalui Partai Golkar

    Arief Rosyid siap dukung pemerintah melalui Partai Golkar

    “Mohon doa dari seluruh sahabat, saudara, dan para senior agar istiqomah dalam berkontribusi untuk umat dan bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan siap mendukung program-program pemerintah dengan bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar) per Sabtu (28/6).

    Pria yang akrab disapa Arief ini membulatkan diri bergabung untuk masuk partai koalisi pemerintah itu demi berkontribusi dalam memajukan bangsa.

    “Mohon doa dari seluruh sahabat, saudara, dan para senior agar istiqomah dalam berkontribusi untuk umat dan bangsa,” kata Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Selain karena ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara, Arief mengaku alasan lain bergabung dengan Golkar juga karena terinspirasi dengan sosok sang ketua umum Bahlil Lahadalia.

    “Salah satunya terinspirasi dari sosok Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang bukan siapa-siapa tapi mampu memuncaki karir sebagai pejuang politik,” jelas Arief.

    Latar belakang Arief yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 juga menjadi faktor pendorong dirinya masuk ke Partai Golkar.

    “Secara historis saya dibesarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), salah satu organisasi pendiri Sekber Golkar pada tahun 1964,” jelas Arief.

    Arief berharap dengan bergabung ke Partai Golkar, dirinya bisa lebih maksimal dalam mendukung program partai dan program pemerintah yang saat ini sedang berjalan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Walkot Pekanbaru Dinobatkan Jadi Anggota Kehormatan HMI

    Walkot Pekanbaru Dinobatkan Jadi Anggota Kehormatan HMI

    Pekanbaru –

    Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke XXXIV yang digelar di Kota Pekanbaru berjalan sukses. Agung Nugroho sebagai Wali Kota pun dinobatkan menjadi Anggota Kehormatan.

    Pada kongres yang digelar, Handy Muharam Nataprawira akhirnya menjadi Ketua Umum HMI. Penobatan Agung Nugroho tak terlepas dukungan yang diberikan kepada organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tahun 1947 silam.

    Penobatan ditandai dengan pemasangan medali (Gordon HMI) dan muts atau peci warna hijau putih khas HMI. Resmi, Agung Nugroho kini menjadi bagian dari organisasi HMI Badko Sumbagatera Gopin.

    “Pak Wali Kota Agung Nugroho banyak membantu dalam kelancaran dan kesuksesan kongres. Atas dasar hal tersebut, sudah layak beliau kami apresiasi dan berikan gelar anggota kehormatan,” ujar Ketua HMI Badko Sumbagatera, Gopinda Aditya Putra.

    Agung Nugroho yang didapuk jadi anggota kehormatan mengucap terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia meminta maaf jika dalam penyambutan ada kekurangan dan kealpaan.

    “Alhamdulillah kongres berjalan lancar. Ini bisa menjadi contoh organisasi lainnya dalam pelaksanaan kongres. Saya merasa terhormat jadi saksi lahirnya keputusan-keputusan penting HMI,” kata Agung usai penobatan.

    “Insyaallah, Kota Pekanbaru selalu siap menerima dan menjadi tuan rumah yang ramah akan kongres-kongres nasional. Prinsipnya kita siap berkolaborasi untuk membangun Kota Bertuah,” kata Agung.

    Bagi Agung, keberadaan kader HMI sangat berdampak positif. Apalagi, banyak tokoh-tokoh nasional yang lahir dari kader-kader HMI secara nasional.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • HMI ‘Geruduk’ Pendopo, Bupati Sidoarjo Teken Komitmen 14 Program Prioritas

    HMI ‘Geruduk’ Pendopo, Bupati Sidoarjo Teken Komitmen 14 Program Prioritas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian akan pembangunan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang setempat. Mereka mendatangi pendopo Delta Wibawa dan diterima Bupati Sidoarjo H. Subandi Selasa, (3/6/2025).

    Usai menemuai para mahasiswa, bupati juga bersedia menandatangani pakta integritas tentang komitmen pelaksanaan 14 program prioritas pemerintah daerah.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kedatangan puluhan HMI Cabang Sidoarjo. Ia mengajak mereka dialog di dalam pendopo. Ada beberapa kepala dinas yang mendampingi bupati saat dialog.

    Bupati ingin mereka menyampaikan segala uneg-unegnya untuk ikut bersama membangun Sidoarjo. Meski sebelumnya mereka telah berorasi terkait seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi-Hj. Mimik Idayana di depan pendopo.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan sejumlah capaian yang dilakukannya selama seratus hari menjabat. Bahkan ia berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Ia juga tegaskan bahwa berbagai program pembangunan telah berjalan. Mulai dari proyek betonisasi, bantuan permodalan bagi UMKM serta pemberian beasiswa.

    “Terkait infrastruktur, kami telah membentuk 18 Satgas (Satuan Tugas) untuk menangani jalan rusak sehingga jika ditemukan jalan rusak bisa segera diperbaiki,” ujar H. Subandi.

    Bupati H. Subandi menegaskan komitmen dirinya untuk terus memperbaiki Kabupaten Sidoarjo. Aduan masyarakat secepat mungkin diresponnya. Ia bersama wakil bupati telah membagi tugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. “Tugas bupati dandan-dandan untuk Kabupaten Sidoarjo,” tukasnya.

    Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo Dandi Amar Rizky mengatakan kedatangannya menemui bupati untuk memberikan evaluasi terkait seratus hari kinerjanya dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu beberapa tuntutan juga disuarakannya. Menurutnya seratus hari kerja adalah tolak ukur untuk kinerja selanjutnya.

    “Kami datang kemari tidak untuk membenci pemerintah tetapi kami sebagai warga Sidoarjo kami cinta pemerintah dan memberikan evaluasi karena cinta,” tandasnya.

    Dandi juga mengatakan kedatangannya juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dirangkumnya bersama dalam policy brief. Menurutnya dokumen tersebut sebagai bahan solusi untuk pembangunan pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Ia sendiri ingin 14 program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo kedepan dapat berjalan lancar sesuai keinginan masyarakat.

    “Kami datang kemari tidak hanya memberikan tuntutan saja, namun kami memberikan rangkaian dasar pemikiran kami melalui bentuk policy brief agar kedepan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar,” pungkas Dandi. (isa/kun)

  • Demo di 100 Hari Pemerintahan Subandi-Mimik, HMI Beri Catatan Hitam

    Demo di 100 Hari Pemerintahan Subandi-Mimik, HMI Beri Catatan Hitam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tepat usia 100 hari pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo melakukan aksi demo bertajuk Catatan Hitam 100 Hari Kerja di depan Pendopo Delta Wibawa, Selasa (3/6/2025).

    Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo, Dandi Amar Rizky B menyampaikan bahwa janji-janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut masih jauh dari realisasi di lapangan. Masih banyak persoalan mendasar dinilai belum tersentuh secara substansial.

    “100 hari ini bukan hanya soal seremoni. Kami menilai belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama soal banjir dan transparansi anggaran,” ucap Dandi.

    Dalam aksi demo yang juga diwarnai coret-coret pagar pendopo dan bakar ban tersebut, HMI menyoroti tujuh poin utama kelemahan kinerja pemerintahan Subandi-Mimik. Diantaranya soal penanganan banjir dinilai masih lemah, terutama di wilayah Waru, Taman, dan Porong.

    Begitu juga soal transparansi program prioritas tidak terbuka ke publik, program 20.000 beasiswa belum dijelaskan secara rinci. Dan masih kurangnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan, minimnya inovasi dan keberanian dalam penyelesaian substansi masalah publik.

    “Begitu juga evaluasi kinerja OPD belum dilakukan secara terbuka. Dan Kesan simbolis lebih dominan ketimbang capaian nyata di lapangan,” urainya.

    Atas dasar tersebut, HMI menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain evaluasi transparan terhadap kinerja 100 hari, realisasi program secara konkret, hingga penghentian politik transaksional dalam pengambilan kebijakan.

    Salah seorang pendemo melakukan aksi coret-coret di gapura Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo

    HMI menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.

    “Kritik ini adalah bentuk cinta terhadap daerah. Sidoarjo butuh perubahan yang nyata, bukan hanya janji,” tegas dia.

    Menanggapi kritik itu, Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana sebelumnya telah menandatangani Pakta Integritas bersama HMI, sebagai bentuk komitmen moral dan politik dalam mengawal 14 program prioritas Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam pakta tersebut, pemerintah menyatakan kesiapan membuka informasi pelaksanaan program prioritas, memberikan ruang evaluasi bersama, dan menerima kritik secara terbuka.

    “Kami menyepakati prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. Kelompok rentan dan pemuda akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program,” tertulis dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

    Pakta tersebut juga memuat ketentuan bahwa jika ditemukan penyimpangan, maka mahasiswa berhak menyampaikan koreksi terbuka kepada publik. (isa/ian)

  • Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Doli Kurnia adalah salah satu tokoh sentral di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, pengelolaan tanah, serta pelaksanaan pemilu.

    Sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029, Ahmad Doli Kurnia dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pemilu adil dan peningkatan kualitas demokrasi.

    Profil Ahmad Doli Kurnia

    Lahir di Medan pada 26 Juli 1971, Ahmad Doli Kurnia adalah putra dari pasangan H Zainuddin Tandjung dan Hj Nurhafni Tambunan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada program studi matematika FMIPA dan lulus pada 1996. 

    Gelar magister ia raih dari program studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2000. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di fisip Unpad dan meraih gelar doktor ilmu politik pada 2018.

    Aktif dalam organisasi sejak muda, Ahmad Doli Kurnia pernah tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (HMI) dan ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI). Pengalaman ini memperkuat kepemimpinan dan komitmennya terhadap perubahan sosial.

    Peran di Komisi II DPR RI

    Sebagai anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia memegang tanggung jawab besar dalam merancang dan mengawasi kebijakan seputar urusan pemerintahan. 

    Ia aktif mendorong reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur negara, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan transparan. Bagi Doli, demokrasi yang sehat tidak bisa lepas dari proses pemilihan umum yang kredibel.

    Di Senayan, ia terlibat dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi dan transparansi pemerintahan. Kiprahnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap akuntabilitas publik dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

    Di luar aktivitas formal DPR, Ahmad Doli Kurnia kerap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tujuannya jelas, yakni mendengar langsung suara rakyat dan memastikan kebijakan pusat relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini mencerminkan representasi politik yang autentik dan bertanggung jawab.

  • Parkir Rp1.000 Bikin Gaduh Blitar, HMI Desak Wali Kota Dengarkan Aspirasi Dua Sisi

    Parkir Rp1.000 Bikin Gaduh Blitar, HMI Desak Wali Kota Dengarkan Aspirasi Dua Sisi

    Blitar (beritajatim.com) – Wacana perubahan tarif parkir di Kota Blitar menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar mendorong Walikota Blitar mengambil keputusan yang bijaksana.

    Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz mengatakan jika permasalahan parkir di Kota Blitar sudah semakin kompleks. Ia mengharap Pemerintah dan dinas terkait dapat mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan satu sumber.

    “Selayaknya pemangku kebijakan ini lebih banyak mendengar ya, tidak hanya sekedar mendengar permasalahan yang dianggap viral kemudian langsung menetapkan wacana keputusan,” tegas Qithfirul, Kamis (29/5/2025).

    HMI Cabang Blitar menilai jika parkir ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah perlu mendengar pandangan Jukir dan masyarakat umum. Bahkan di Kota Blitar sendiri terdapat paguyuban yang mengakomodir juru parkir, sehingga yang perlu ditertibkan yakni parkir liar yang mulai menjamur.

    Ia meminta pemangku kebijakan dapat menertibkan parkir liar yang tidak terdaftar sebagai mitra Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar.

    “Kemarin saya sempat berdialog dengan salah satu juru parkir di Kota Blitar yang khawatir dengan wacana tersebut, dan disitu saya mengetahui jika terdapat sekitar 285 jukir yang tergabung dalam paguyuban tersebut,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Qithfirul menilai jika wacana perubahan tarif tidak disertai pertimbangan dan dialog bersama juru parkir beserta masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan lagi. Pasalnya setiap jukir di Kota Blitar ini harus membagi pendapatan dengan PAD sebesar 60% melalui Dishub.

    “Salah satu jukir dari Paguyuban Jukir se-Kota Blitar menjelaskan jika mereka harus membagi komisi 60:40 dengan Dishub Kota Blitar,” tegasnya.

    Sehingga dengan merubah besaran tarif parkir akan berpotensi mengorbankan taraf kesejahteraan jukir yang terdaftar sebagai mitra Dishub. Namun dengan banyaknya parkir di Kota Blitar juga membuat sejumlah masyarakat merasa resah, karena mereka harus menambah pengeluaran setiap kali keluar.

    Secara singkat, HMI Cabang Blitar memiliki pandangan jika pengelolaan parkir harus ditertibkan antara yang terdaftar di Dishub dan tidak terdaftar. Misalnya dititik mana saja yang bisa ditepati parkir berbayar, atau juga para jukir direkrut sebagai tenaga kontrak yang digaji setiap bulan sehingga taraf kesejahteraannya tidak terganggu apabila ada perubahan tarif.

    “Ini sebatas contoh solusi singkat ya, namun tetap harus ada dialog antara Jukir, masyarakat dan pemangku kebijakan agar semua merasa dihargai,” tambahnya.

    Qithfirul menilai jika lapangan parkir di Kota Blitar sekarang semakin sulit, jika regulasi yang dibuat pemerintah tidak mampu mengakomodir masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

    “Peran pemerintah ini harus jelas berpihak pada masyarakat, jadi jangan sampai hanya mendengar dari satu kelompok dan rela mengorbankan kelompok lain,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wacana tarif parkir sepeda motor sebesar Rp.1000 menuai pro dan kontra. Para juru parkir yang ada di Kota Blitar sepakat untuk menolak wacana tersebut. Mereka meminta agar tarif parkir sepeda motor tetap Rp.2000.

    Penolakan dari para jukir ini mendapatkan balasan masyarakat Kota Blitar. Mayoritas masyarakat Kota Blitar pun setuju jika tarif parkir sepeda motor diturunkan menjadi Rp.1000.

    Warga beramai-ramai membanjiri kolom komentar di berbagai platform media sosial yang mengupload berita tentang aksi penolakan juru parkir tersebut. Mayoritas para netizen serta warga Blitar ini kontra dengan pendapat para juru parkir.

    “Masa aku cuma duduk di Taman Pecut. Motorku di depanku duduk pas, aku ditarik parkir,” tulis @Oviiaka.

    Selain setuju adanya penurunan tarif parkir, masyarakat ini juga menyoroti pelayanan yang diberikan para tukang parkir ini. Masyarakat mayoritas tidak puas dengan cara parkir dan penarikan uang yang dilakukan oleh juru parkir di wilayah Kota Blitar.

    “Kalau diparkirin, ditata, dibantu keluarin 2000 oke lah, wes mak bedunduk ujuk-ujuk nongol koyok mantan yang tiba-tiba pengen balikan, kan kesel jadinya,” tulis @Ade_nws.

    Masyarakat pun berharap wacana tarif parkir Rp.1000 itu bisa segera direalisasikan. Bahkan beberapa diantara warga meminta agar parkir bisa gratis, alasannya karena mereka sudah dikenakan retribusi parkir tahunan saat pajak kendaraan.

    “Masih bertanya dengan nada lembut, fungsinya retribusi parkir motor 35 ribu tiap her (pajak kendaraan) apa ya, toh tiap parkir di fasilitas publik tetap aja bayar parkir lagi,” tulis @Herp_sgt.

    Sebelumnya, Perwakilan juru parkir (Jukir) se-Kota Blitar mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar pada Rabu (28/05/2025) siang. Kedatangan para juru parkir ini untuk menolak wacana tarif parkir sebesar Rp1.000 untuk setiap sepeda motor.

    Para juru parkir ini khawatir dengan menurunnya tarif parkir tersebut kesejahteraan mereka juga akan turun. Puluhan juru parkir tersebut pun berharap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin tidak jadi merealisasikan tarif parkir sepeda motor yang baru tersebut.

    “Selama kita tidak diturunkan kesejahteraan jukir itu saya rasa tidak masalah, tapi kalau seandainya tarif parkirnya menjadi Rp.1000 kan ya pendapatan pemerintah berkurang otomatis kan ya kesejahteraan jukir kan juga berkurang, paling tidak kesejahteraan jukir dipertahankan juga tidak masalah,” ucap Trisna Nur Cahyo, juru parkir. [owi/aje]

     

  • Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Bupati Gowa pada periode 2016-202 dan 2021-2025, Adnan Purichta Ichsan, mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mempersiapkan pemimpin masa depan bangsa. Sebagai organisasi yang berfokus pada kaderisasi, HMI dianggap memiliki peran yang begitu besar sebagai inkubator kepemimpinan nasional.

    Hal itu diungkapkan Adnan saat menjadi pemateri dalam Forum Advance Training LK III HMI Badko Sulselbar, di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Selasa, 27 Mei. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan bonus demografi yang dialami negara kita saat ini,” kata Adnan.

    Jika fenomena ini, kata Adnan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka negara ini akan melewatkan momentum yang akan sulit untuk kembali terulang. “Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik, maka dampak positifnya sangat banyak. Seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan rasio ketergantungan dan keuntungan lainnya,” kata Adnan.

    Meski demikian, lanjut Adnan, memang tidak akan mudah mewujudkan itu jika tidak didukung oleh semua pihak, utamanya generasi muda saat ini. Tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan itu semua kata Adnan juga cukup banyak karena harus diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang baik, penciptaan lapangan kerja yang cukup, kesehatan dan produktivitas penduduk usia kerja harus dijaga serta tantangan lainnya.

    Di forum itu, Adnan juga banyak berbagi pengalaman memimpin baik sebagai anggota DPRD Sulsel maupun saat menjadi Bupati Gowa dua periode. Adnan berharap melalui HMI akan lahir banyak pemimpin muda yang akan menorehkan catatan dalam sejarah kepemimpinan muda Indonesia. “Sejarah sudah mencatat kontribusi generasi muda dari masa ke masa. Mulai dari pra kemerdekaan, era proklamasi, orde lama, orde baru dan reformasi,” ujarnya.

  • Bupati Situbondo Tetapkan Baluran Jadi Kecamatan agar Tak Identik Banyuwangi

    Bupati Situbondo Tetapkan Baluran Jadi Kecamatan agar Tak Identik Banyuwangi

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menetapkan kawasan Baluran menjadi kecamatan di Kabupaten Situbondo. Jawa Timur, agar kawasan itu tidak identik dengan Kabupaten Banyuwangi. Situbondo dan Banyuwangi memang berbatasan.

    “Ini strategi pengembangan kepariwisataan,” kata Rio kepada Beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Nama Baluran diambil dari nama gunung di sana dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Banyuputih. Di sini terletak kawasan taman nasional yang dikenal julukan “Africa van Java” atau “Little Africa in Java”.

    Dengan luas 25 ribu hektare, Taman Nasional Baluran memliki bentang alam mirip savana Afrika yang dihuni berbagai jenis flora dan fauna, seperti rusa dan banteng.

    Rencana penetapan Baluran menjadi kecamatan in merupakan respons dari keluhan dari masyarakat pelaku wisata Situbondo. Selama ini Baluran identik dengan Kabupaten Banyuwangi, karena setiap paket promo wisata Banyuwangi senantiasa menawarkan Baluran sebagai salah satu destinasi.

    Rio sempat menyampaikan rencana penetapan Baluran sebagai kecamatan di sebuah forum literasi. “Saya menyampaikan niatan agar nama Baluran biar tidak terlalu sering dipakai oleh tetangga,” katanya.

    Rencananya itu sempat memunculkan reaksi sentimen dari warganet Banyuwango. Rio diserang di media sosial. Namun dia justru bersyukur dengan munculnya reaksi tersebut.

    “Dari situ akhirnya publik tahu, bahwa Baluran adalah Situbondo. Selama ini kan jarang ada yang mau menyebutkan itu wilayah Situbondo. Bahkan kita bisa cek paket-paket wisata menyebutkan itu Baluran, Banyuwangi,” kata Rio.

    “Bahkan sekelas menteri saja, Pak Muhaimin (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar) baru ngeh kalau Baluran itu wilayah Situbondo,” kata Rio.

    Rio sebenarnya tidak mempermasalahkan masyarakat Banyuwangi memanfaatkan Baluran untuk jasa pariwisata selama ini. “Tidak masalah. Cuma kan perlu juga mereka memikirkan branding Situbondo. Jangan semuanya Banyuwangi,” katanya.

    Namun Rio juga menantang kesiapan pelaku pariwisata Situbondo untuk memaksimalkan potensi Baluran. “Ini pertarungan kompetisi jasa wisata. Arenanya sudah mau saya buat nih. Sekarang kemauan dari (pelaku wisata) Situbondo ada tidak? Jangan cuma mengeluh, jangan cuma komplain,” katanya.

    Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini tengah menggoda dan membangkitkan kebanggaan generasi muda Situbondo terhadap daerah mereka sendiri.

    “Kita harus akui Situbondo itu skala ekonominya kecil. Tapi apakah opportunity dan kondisi itu membuat kita menjadi lemah, lalu mengatakan: ‘enggak usahlah sudah kalah’? Tidak. Saya tidak mau begitu. Kita mau kejar. Infrastrukturnya mau kita perbaiki,” kata Rio.

    Bupati Rio mengaku kebijakannya itu didukung Taman Nasional Baluran. “Literasi kepariwisataan kita buka. Akhirnya muncul banyak gagasan. Saya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan,” katanya. [wir]

  • 5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    Sebelum menjabat sebagai Kepala PCO, Nasbi telah malang melintang di dunia politik. Ia pernah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka dan pernah menjadi sekretaris Harry A. Poeze, seorang peneliti tentang Tan Malaka. Bahkan, Nasbi pernah terlibat dalam tim sukarelawan Jokowi-Ahok.

    Pengunduran diri Nasbi dikonfirmasi pada 29 April 2025 setelah sebelumnya sempat dibantah. Berbagai spekulasi bermunculan terkait alasan di balik keputusan ini. Namun, Nasbi sendiri telah memberikan klarifikasi.

    Ia menegaskan, keputusannya bukan berdasarkan emosi sesaat, melainkan telah dipikirkan secara matang.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan.

    Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan telah dipikirkan secara matang dan bukan keputusan yang emosional atau mendadak.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Menurutnya, memberikan kesempatan kepada figur lain yang dianggap lebih baik adalah hal yang tepat untuk kemajuan komunikasi pemerintah ke depannya.

    Hasan juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang. Ia percaya bahwa ada figur lain yang lebih tepat untuk menjalankan tugas sebagai Kepala PCO dan berkontribusi bagi pemerintahan.

    Lebih lanjut, Nasbi menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirimkan pada 21 April 2025 kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk meninggalkan jabatan tersebut.

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme.

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008.

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count).

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.