Xcloud.id

Organisasi: GP Ansor

  • PCNU Bangkalan Prihatin Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji: Khawatir Meruntuhkan Marwah NU

    PCNU Bangkalan Prihatin Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji: Khawatir Meruntuhkan Marwah NU

    GELORA.CO – Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan Jawa Timur, Lora Dimyathi Muhammad, prihatin atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) untuk periode 2023–2024.

    Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) adalah struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di tingkat kabupaten atau kota. 

    NU sendiri merupakan organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan moderat dan tradisional.

    Terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK telah melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri kepada 3 orang terperiksa yakni mantan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz mantan Stafsus Menaf Yaqut dan Fuad Hasan Masyhur, bos travel Maktour.

    “Saya prihatin. Indikasi penyelewengan penyelenggaraan haji 2023-2024 yang dulu diawasi dan didalami penyelewengannya oleh Pansus DPR RI, dan hingga akhir Pansus, Menang RI tidak hadir memberikan keterangan, akhirnya harus ditangani oleh KPK RI”, kata Dimyathi Muhammad, dalam keterangannya Rabu (13/8/2025).

    “Padahal, pansus haji oleh DPR RI saat itu, memicu ketegangan terbuka melibatkan PBNU,” imbuhnya.

    Menurut Dimyathi, kasus kuota haji yang ditangani KPK saat ini, sangat memprihatinkan bagi komunitas Nahdliyyin.

    Gus Yaqut adalah mantan Ketua GP Ansor dan Isfah Abidal Aziz saat ini adalah Ketua PBNU.

    Namun demikian, dia berharap KPK bisa membukanya secara terbuka agar terang benderang, baik pelanggarannya maupun aliran dananya. 

    “Fakta adanya terduga saat ini dan pengembangannya nanti, dikhawatirkan bisa meruntuhkan marwah, integritas dan moralitas Ormas NU,” ujarnya

    “Dibuka saja agar terang benderang. Publik supaya tahu dan tidak perlu ditutup-tutupi. Semua ini akan menjadi pembelajaran dan pembenahan penyelenggaraan haji selanjutnya,” lanjutnya.

    Terhadap adanya kasus ini, Dimyathi mengajak kepada Nahdliyyin, struktur NU terutama PBNU 2022-2027 agar selalu berbenah diri dan senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

    “Bila tidak mampu, jangan memaksa diri, berikan kepada yang lebih mampu. Dan, perlu tindakan tegas kepada yang memaksakan diri, tapi melanggar hingga mencoreng nama baik perkumpulan,” ucapnya

    “Namun, khusus yang terlibat siapapun, misalnya oknum PBNU sekalipun, dalam kasus kuota haji dan tata kelola pemenuhan kebutuhan haji termasuk katering, karena ini hajat hidup beragama yang diamanatkan kepada negara, maka harus mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral kepada Nahdliyyin dan Muassis NU,” tandasnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. 

    Kepemilikan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Yaqut terkait pembagian kuota tambahan haji menjadi salah satu bukti kunci yang dipegang penyidik.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pencegahan terhadap Yaqut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami siapa pemberi perintah dan penerima aliran dana dalam kasus ini.

    “Ini yang dicekal, salah satunya Saudara YCQ. Ini juga disampaikan bahwa kita sedang mencari siapa yang memberikan perintah dan juga siapa yang menerima uang,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Asep menegaskan bahwa SK yang ditandatangani Yaqut tersebut kini menjadi salah satu bukti yang sangat potensial untuk menetapkan status tersangka.

    “Terkait dengan adanya SK yang ditandatangani Saudara YCQ, apakah ini sudah akan menjadi potential suspect? Nah, itu menjadi salah satu bukti. Jadi kita akan perlu banyak bukti ini, salah satunya sudah kita peroleh,” jelasnya.

    Fokus utama penyidikan KPK saat ini adalah menelusuri proses terbitnya SK tersebut. 

    KPK mendalami apakah kebijakan itu murni inisiatif Yaqut sebagai menteri, atau ada arahan dari pihak yang lebih tinggi. 

    Di sisi lain, KPK juga mendalami kemungkinan adanya usulan dari bawah yang sengaja “disodorkan” untuk ditandatangani.

    “Tentunya kita harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan, dan juga kita akan memperdalam bagaimana proses dari SK itu terbit. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu kemudian memberi perintah atau bagaimana? Nah, itu yang sedang kita dalami,” papar Asep.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengangkat tiga komisaris baru PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sejumlah nama seperti Johan Budi Sapto Pribowo dan Muhammad Ainul Yaqin didapuk masuk ke dalam jajaran dewan komisaris.

    Asal tahu saja, Johan Budi Sapto Pribowo sendiri merupakan mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muhammad Ainul Yaqin saat ini merupakan pimpinan wilayah (PW) GP Ansor DKI Jakarta.

    Selain itu, Pemprov Jakarta turut menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh sebagai komisaris Transjakarta. Ketiga tokoh tersebut menggantikan komisaris PT Transjakarta yang resmi purna tugas yakni Mashuri Masyuhada dan Bambang Eko Martono.

    “Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau,” tulisan manajemen PT Trans Jakarta di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, nama Johan Budi cukup dikenal sebagai mantan juru bicara lembaga anti rasuah KPK periode 2006 – 2014. Dirinya juga sempat menjabat sebagai juru bicara kepresidenan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Johan Budi juga dikenal sebagai salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII dan mulai menjabat pada 2019.

    Pada awal karirnya, Johan Budi sempat menjadi bagian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996.

    Johan juga sempat terjun cukup lama di dunia jurnalistik. Dia sempat menjadi kolumnis Harian Media Indonesia, reporter dan editor Majalah Forum Keadilan hingga menjabat sebagai editor di Majalah Tempo.

    Selanjutnya, Johan juga sempat menjabat sebagai deputi pencegahan KPK (2014 – 2015) dan Plt pimpinan KPK pada 2015.

    Sementara itu, Muhammad Ainul Yakin yang turut ditunjuk menjadi komisaris baru PT Transjakarta saat ini merupakan pimpinan GP Anshor DKI Jakarta.

    Dirinya ditetapkan sebagai PW GP Ansor Kota DKI Jakarta pada 2022 dan bakal menjabat hingga 2026. Kala itu, Ainul Yaqin terpilih secara aklamasi yang disepakati oleh seluruh peserta Konferwil.

    Berikut susunan dewan komisaris Transjakarta terbaru:

    – Komisaris Utama : Untung Budiharto
    – Komisaris : Luky Arliansyah
    – Komisaris : Johan Budi Sapto Pribowo
    – Komisaris : Zudan Arif Fakrulloh
    – Komisaris : Muhammad Ainul Yakin

  • Mayjen Sungkono dalam Memori Kolektif Bangsa yang Ingin Besar

    Mayjen Sungkono dalam Memori Kolektif Bangsa yang Ingin Besar

    Nama Mayor Jenderal (Mayjen) Sungkono tak setenar Bung Tomo. Namun, perannya jelas tak kecil. Mayjen Sungkono adalah perancang strategi perang yang berjibaku langsung dalam pertempuran Surabaya, November 1945. Kisah Mayjen Sungkono ini adalah artikel pembuka dari Tulisan Seri khas VOI. Ini dia, “Menjadi Pahlawan Nasional”. Ingat, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka, mari menjadi bangsa besar!

    November 1945, Surabaya membara. Baku senjata selama 20 hari itu tercatat sebagai salah satu pertempuran paling heroik bagi bangsa Indonesia. Sebuah hari yang jadi puncak pertempuran itu bahkan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan: 10 November 1945.

    Beberapa bulan sebelum pertempuran November 1945 dimulai, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kondisi itu dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu diikuti aksi pelucutan senjata milik tentara Jepang. Pelucutan senjata yang jadi pemantik api pertempuran.

    Di tengah kondisi itu, tepatnya Oktober 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) datang ke Indonesia. Mereka menggandeng Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

    Kedatangan AFNEI dan NICA kala itu konon dibekali misi untuk ikut melucuti persenjataan tentara Jepang. Selain itu, mereka konon juga membawa misi untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang serta memulangkan tentara Jepang ke tanah mereka.

    Pasukan sekutu dalam pertempuran Surabaya (Sumber: Commons Wikimedia)

    Namun, nyatanya ada misi terselubung di balik kembalinya Belanda ke Tanah Air. NICA ternyata memiliki kepentingan untuk mengembalikan Indonesia ke pangkuan pemerintah Belanda. Ini yang kemudian membakar gejolak rakyat Indonesia.

    Gerakan perlawanan pun terbentuk. Salah satu gerakan perlawanan itu lah yang terjadi di Surabaya pada November 1945. Puncak peperangan Surabaya sendiri terjadi pada 10 November, satu hari setelah Mayjen Sungkono diangkat menjadi Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

    Peran Mayjen Sungkono

    Peran vital Mayjen Sungkono dalam “battle of Surabaya” dimainkan dari posisi Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya. Dalam perang tersebut, Sungkono mengambil posisi sebagai komandan pertempuran. Medan perang ia jajaki dengan penuh hasrat perjuangan.

    Bukan cuma pemberi komando atau perancang strategi yang ulung, Mayjen Sungkono juga berhasil menempatkan diri sebagai inspirasi pertempuran. Di tengah pertempuran Surabaya, para pejuang bangsa –prajurit dan masyarakat– sempat mengalami tekanan kala tentara sekutu mengultimatum Indonesia, khususnya Surabaya.

    Di tengah kondisi itu, Mayjen Sungkono memutuskan naik mimbar. Dalam pidatonya, Sungkono berseru di hadapan para pejuang, bahwa ia akan melawan tentara sekutu meski sendirian. Pidato itu lah yang menginspirasi semangat ribuan arek Surabaya dan prajuritnya yang tergabung dalam Unit 66.

    Seruan Mayjen Sungkono dalam pidatonya di atas pernah ditulis oleh Frank Palmos dalam Surabaya 1945: Sakral Tanahku (2016).

    Segala taktik perang dan kepemimpinan Mayjen Sungkono berhasil menguatkan kembali barisan perjuangan yang sempat kendur. Barisan perjuangan itu lah yang berhasil memukul mundur tentara sekutu yang sempat membombardir Surabaya dari berbagai lini.

    Pascapertempuran Surabaya, Mayjen Sungkono menjadi salah satu tokoh pendiri Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), organisasi yang jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nama Mayjen Sungkono juga diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di Kota Surabaya.

    Tenggelam oleh nama Bung Tomo

    Pertempuran 10 November 1945 adalah pertempuran besar. Bahkan teramat besar untuk digambarkan hanya lewat satu nama: Bung Tomo. Bukan mengecilkan peran Bung Tomo. Tapi, kemasyhuran Bung Tomo seakan menenggelamkan nama-nama lain macam Mayjen Sungkono.

    Bung Tomo adalah penyiar radio dan jurnalis pada masa itu. Namanya masyhur lewat pidato yang berhasil membakar semangat warga Surabaya di masa pertempuran. Pascaperang Surabaya, Bung Tomo ditarik ke Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat. Ia juga diberikan pangkat militer Jenderal Mayor.

    Tak berhenti sampai di situ. Bung Tomo juga dilantik menjadi Staf Tinggi Markas Besar Umum dan diangkat menjadi Kepala Perlengkapan di Kementerian Pertahanan. Posisi strategis lainnya, Bung Tomo belakangan juga diangkat sebagai anggota staf gabungan Angkatan Perang Repbulik Indonesia.

    Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981. Bertahun sejak kepergiannya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fraksi Partai Golkar (FPG) mendorong pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk mendiang Bung Tomo. Gelar itu dikabulkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 November 2007.

    Lalu, bagaimana dengan Mayjen Sungkono dan tokoh-tokoh lain? Mayjen Sungkono pasti bukan satu-satunya pahlawan yang luput dari memori kolektif bangsa yang sedang mencoba menjadi besar ini, kan?

    Artikel Selanjutnya: “Ajal Dua Jenderal Inggris dan Epos Lain yang Tak Tercatat”

  • GP Ansor Kutuk Aksi Bentrokan saat Habib Rizieq Tiba di Pemalang

    GP Ansor Kutuk Aksi Bentrokan saat Habib Rizieq Tiba di Pemalang

    Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk peristiwa kekerasan yang terjadi di acara peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2025 malam.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Muhammad Syafiq Syauqi mengemukakan bahwa kericuhan di Pemalang melibatkan dua organisasi massa, yakni Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI).

    Dia mengemukakan bentrokan dipicu ketika Muhammad Rizieq Shihab tiba di lokasi pengajian, kemudian massa aksi PWI-LS yang menolak kehadiran Rizieq Shihab langsung memukul mundur.

    “Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam, khususnya dalam peristiwa di Pemalang. Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja, namun semua pihak wajib menahan diri dan menjaga suasana damai,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Akibat bentrokan tersebut, kata Syafiq, ada lima orang terluka, termasuk satu anggota kepolisian, akibat serangan senjata tajam dan lemparan batu. Saat ini, seluruh korban tengah menjalani perawatan di RS Siaga Medika Pemalang.

    Syauqi pun menegaskan bahwa siapa pun pelaku kekerasan harus diproses hukum dan diberi hukuman yang berat.

    “Kami mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dengan sanksi setimpal. Namun penanganannya harus tetap bijak agar tidak memperuncing konflik di akar rumput,”  katanya.

    Melihat situasi yang belum sepenuhnya kondusif itu, GP Ansor mendorong agar peristiwa tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat ruang komunikasi antar organisasi keagamaan.

    Syauqi juga menyerukan kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyejuk suasana dan mencegah provokasi lebih lanjut.

    “GP Ansor siap menjadi fasilitator dialog untuk menghindari disinformasi dan kekerasan berulang. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan memperlebar jurang perpecahan,” ujarnya.

  • Bandung Go International! Wagub Jabar Ingin Industri Printing dan Konveksi Rambah Mancanegara

    Bandung Go International! Wagub Jabar Ingin Industri Printing dan Konveksi Rambah Mancanegara

    Dilansir kanal Ekonomi, Liputan6, Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) membuka usaha konveksi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ke depan, unit-unit bisnis serupa akan dibangun di seluruh wilayah dan cabang di seluruh Indonesia dengan sektor yang beragam mulai dari peternakan, perkebunan, pertanian, hingga pengolahan residu minyak sawit untuk memperkuat pondasi ekonomi organisasi serta pemberdayaan kader Ansor.

    “Hari ini kita datang ke Bandung meresmikan sublime konveksi milik sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Bandung. Ini usaha yang luar biasa dan sangat cepat, satu mesin bisa sampai kapasitas 300 meter per jamnya, 1 meter itu tergantung ukuran bisa 1 atau 2 baju. Kaos yang kita pakai hari ini adalah hasil kerja cepat tapi berkualitas dengan bahan yang bagus. Keren dan terus semangat, BUMA pecah telor,” ujar Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin usai, seperti dikutip Selasa (8/7/2025).

    Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan kader memang menjadi komitmen utama Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) melalui pengembangan BUMA.

    Badan usaha ini berfungsi sebagai kendaraan vital untuk mewujudkan kesejahteraan kader di seluruh Indonesia, sejalan dengan konsep “BISA” (Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak Muda) yang menjadi pilar pengembangan organisasi dalam menghadapi bonus demografi Indonesia.

    Ketika kader Ansor bersatu dengan pemahaman yang sama, jelas Addin, jaringan kolektif akan bertransformasi menjadi rantai pasok bisnis yang kokoh, menopang pondasi ekonomi Nahdlatul Ulama. Visi ini merupakan bagian dari misi GP Ansor yang lebih luas untuk memperkuat kemandirian organisasi dan menjadi pusat lalu lintas informasi serta peluang usaha bagi anggotanya.

    Addin berharap unit usaha konveksi di Bandung ini ditopang bersama sehingga tumbuh dan berkembang menjadi besar.

    “Oleh karena itu saya sebagai ketua umum GP Ansor, kepada para sahabat-sahabat se-Indonesia apabila membutuhkan produk-produk seperti kaos untuk kegiatan-kegiatan apapun silakan berhubungan dengan PW Jawa Barat biar disambungkan dengan teman-teman Kabupaten Bandung. Dijamin secara kualitas sangat bagus dan enggak kalah dengan yang lain. Harga bersaing bahkan bisa lebih murah, bisa grosir dan eceran,” serunya, mempromosikan.

    Addin meyakini jika upaya semacam ini terus dilakukan secara berkelanjutan, Ansor akan kian berkontribusi bagi penciptaan ekosistem kemaslahatan. “Mari kita makmurkan usaha ini, dari BUMA Ansor, untuk kader dan masyarakat sekitar, berkontribusi besar untuk negeri. Saya ingin lihat usaha ini terus tumbuh dan berkembang, menginspirasi daerah lain, bisa menjadi bapak asuh bagi para pemula, dan menjadi ekosistem rantai pasok ekonomi. Dari ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan distribusi barang murah dan berkualitas,” tutur Addin.

     

  • Marak LGBT, Ansor Tuban Teguhkan Komitmen Edukasi Kaum Muda Jaga Moralitas

    Marak LGBT, Ansor Tuban Teguhkan Komitmen Edukasi Kaum Muda Jaga Moralitas

    Tuban (beritajatim.com) – Maraknya keberadaan grup LGBT di media sosial yang aktif di wilayah Kabupaten Tuban mendorong Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Tuban untuk mempertegas komitmen mereka dalam menjaga moralitas publik, terutama di kalangan generasi muda. Langkah ini ditegaskan menyusul diamankannya dua admin grup “Gay Tuban” oleh Polres Tuban pada Rabu (18/6/2025).

    Ketua PC GP Ansor Tuban, H. Abdul Muiz, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menindak aktivitas online yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah cepat dan tegas Polres Tuban dalam menangani kasus tersebut,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

    Ia menyebut fenomena ini sebagai peringatan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam menjaga ruang publik, khususnya media sosial, dari pengaruh negatif terhadap moral generasi muda. Menurutnya, GP Ansor akan terus menggiatkan edukasi publik mengenai bahaya perilaku menyimpang.

    “Kami akan terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya perilaku menyimpang, baik dari sisi agama, sosial, maupun kesehatan, dan akan kami fokuskan pada sekolah, pesantren, dan lingkungan komunitas melalui pendekatan persuasif dan berbasis nilai keagamaan,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari upaya konkret, GP Ansor Tuban mengandalkan peran Badan Siber Ansor yang aktif melakukan patroli media sosial. Gus Muiz, sapaan akrab Abdul Muiz, mengatakan bahwa pengawasan digital ini penting untuk mencegah penyebaran konten berbahaya, terutama di kalangan remaja.

    “Kami akan pantau secara berkala untuk mencegah penyebaran konten berbahaya di kalangan remaja,” ujarnya.

    Selain itu, GP Ansor Tuban juga membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi pemerintah dalam rangka mengawal nilai-nilai luhur bangsa yang dinilai terancam oleh budaya luar yang bertentangan, termasuk aktivitas LGBT.

    “Kami tidak akan tinggal diam. Media sosial bukan ruang bebas nilai. Patroli digital akan kami intensifkan demi menjaga ruang publik tetap sehat dan bermoral,” pungkas Gus Muiz. [dya/beq]

  • Targetkan 1 Juta Pengusaha Muda, GP Ansor Gaungkan Jihad Ekonomi

    Targetkan 1 Juta Pengusaha Muda, GP Ansor Gaungkan Jihad Ekonomi

    Lahat, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menyerukan jihad ekonomi sebagai langkah strategis untuk melahirkan jutaan pengusaha muda di seluruh pelosok Nusantara, guna memperkuat fondasi perekonomian bangsa.

    Seruan tersebut disampaikan Addin saat meresmikan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) PC GP Ansor Lahat sekaligus melantik pengurus PW GP Ansor Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat, pada Minggu (15/6/2025).

    “Saya mengapresiasi dan bangga atas semangat para kader yang mendirikan wadah usaha. Saya berharap semangat ini menular ke daerah-daerah lain, sehingga tumbuh pengusaha muda Ansor yang siap menopang perekonomian umat,” ujar Addin.

    Putra asli Cirebon ini menegaskan gerakan ekonomi ini merupakan bentuk jihad ekonomi, sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian umat yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan ideologi Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya menyebut ini sebagai jihad organisasi di bidang ekonomi. Tujuannya jelas: untuk kemandirian umat dan kemaslahatan organisasi,” tegasnya.

    Addin menambahkan, jihad ekonomi adalah respons logis terhadap dinamika kehidupan bangsa saat ini. Ia menilai bahwa di tengah tantangan ekonomi, GP Ansor tidak cukup hanya hadir dengan semangat, melainkan juga dengan aksi nyata. Salah satunya adalah membentuk BUMA yang menjadi wadah pengembangan usaha bagi kader-kader muda.

    “Jihad kita hari ini tidak hanya di medan dakwah, tetapi juga di sektor ekonomi. Memperkuat ekonomi umat adalah bagian dari perjuangan kita,” jelasnya.

    Peresmian BUMA Ansor Lahat turut dirangkai dengan kegiatan penanaman 1.000 kecambah kelapa sawit. Addin berharap kegiatan ini dapat terintegrasi dengan PT Erindo, perusahaan di bawah naungan BUMA.

    “Saya ingin dari gerakan seperti ini lahir satu juta pengusaha muda Ansor. Kita bangun kemandirian dari bawah: dari desa, kecamatan, hingga ke tingkat pusat,” tegasnya lagi.

    Dalam pelantikan pengurus PW GP Ansor Sumatera Selatan, Addin juga menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan ekonomi. Menurutnya, kedua hal ini harus menjadi gerakan terpadu secara nasional. Terlebih, mayoritas kader Ansor berada di usia produktif yang perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam berbagai profesi.

    “Melalui BUMA, mari kita jadikan sebagai wadah konsolidasi ekonomi yang merangkul seluruh jenis usaha—baik PT, CV, hingga koperasi. Kita juga harus membangun kelompok-kelompok usaha hingga ke tingkat desa agar langsung menyentuh kader-kader di akar rumput, terutama di sektor ketahanan pangan,” pungkas Addin.

    Seruan Addin ini disambut positif oleh Ketua PW GP Ansor Sumatera Selatan, Muhammad Erwinsyah. Ia mengapresiasi penuh gerakan ekonomi yang dicanangkan oleh pimpinan pusat.

    “Seluruh kader Ansor dan Banser di Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Ketum dan rombongan. Perjalanan jauh ini menjadi pemantik semangat kami, khususnya dalam menjalankan gagasan kemandirian dan pengembangan ekonomi kader,” ungkap Erwinsyah.

    Apresiasi juga datang dari Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang menilai inisiatif ekonomi GP Ansor akan memperkuat kemandirian organisasi dan memberi dampak nyata bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

  • Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Andi Muawiyah Ramly adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali duduk di kursi legislatif Komisi X DPR RI periode 2024-2029.

    Mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, nama Andi Muawiyah Ramly sempat menjadi sorotan publik saat terjadi perdebatan panas dengan Dedi Mulyadi dalam salah satu rapat di DPR.

    Namun di balik insiden tersebut, Andi memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Lantas, bagaimana kiprahnya di dunia politik Indonesia?

    Sosok Andi Muawiyah Ramly

    Lahir pada 10 Oktober 1957 di Watampone, Sulawesi Selatan, Andi menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Watampone dan lulus pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan ke PGA Negeri Watampone dan menamatkannya pada 1972.

    Tekadnya untuk menuntut ilmu membawa Andi ke Yogyakarta, ia bersekolah di PHIN (SPIAIN Yogyakarta) hingga lulus tahun 1975. Jenjang pendidikan tinggi ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1983.

    Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan meraih gelar magister ilmu pemerintahan pada 2016.

    Aktivitas Organisasi

    Sejak muda, Andi telah menunjukkan dedikasinya dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat ketua IP NU Watampone (1971-1972), ketua rayon PMII Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1976), dan ketua komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga (1978).

    Andi juga memimpin PMII Cabang Yogyakarta selama lebih dari dua dekade (1980-2004). Perjalanan organisasinya berlanjut hingga tingkat nasional, dengan menjadi wakil sekjen PP GP Ansor (1984-1986), ketua PB PMII (1984-1988), dan ketua PP LKKNU sejak 1988.

    Di dunia politik, ia pernah menjabat sebagai sekretaris dewan syuro DPP PKB, lalu naik menjadi wakil ketua dewan syuro DPP PKB selama dua periode berturut-turut (2014-2019 dan 2019-2024).

    Karier Profesional

    Pengalaman Andi Muawiyah Ramly di pemerintahan dan BUMN cukup luas. Ia memulai karier sebagai karyawan di Kementerian Agama RI, kemudian menjadi tim ahli wakil ketua DPR RI (1999-2004) dan staf ahli ketua DPR/MPR RI (2004-2009).

    Kariernya berlanjut sebagai staf khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2009-2013), lalu menjabat sebagai komisaris di Perum Bulog Pusat (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik (2016-2018).

    Andi pertama kali masuk DPR RI melalui mekanisme PAW pada 2013 menggantikan Effendy Choirie di Dapil Jawa Timur X. Ia kembali ke DPR sebagai wakil Sulawesi Selatan II periode 2019-2024, dan kini terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Saat ini, ia duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Nama Andi Muawiyah Ramly semakin dikenal publik setelah menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pernyataan tersebut dilontarkan oleh politisi PKB yang duduk di Komisi X saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) pada 21 Mei 2025.

    Dalam kesempatan itu, Andi bahkan menjuluki Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut bermula dari kekecewaan Andi terhadap ketidakhadiran perwakilan KORMI Jawa Barat dalam Festival Olahraga Nasional (Fornas), sebuah ajang dua tahunan yang diselenggarakan oleh KORMI.

    Meski sempat memancing reaksi, hal tersebut menunjukkan sikap tegas Andi Muawiyah Ramly dalam menyuarakan pandangan politik, khususnya di Komisi X DPR RI.

  • Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Jombang (beritajatim.com) – Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap ulama ditunjukkan dalam kegiatan Riding to Muassis yang digelar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jombang Kota, Minggu (15/6/2025).

    Acara yang diikuti oleh sekitar 200 peserta ini menggabungkan kegiatan ziarah ke makam para muassis pondok pesantren di Jombang dengan kampanye keselamatan berkendara atau safety riding.

    Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jombang. Hadir dalam rombongan di antaranya jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Jombang, PAC GP Ansor Jombang Kota, Fatayat dan Muslimat NU se-Kecamatan Jombang, serta Banser senior seperti Muhdlor.

    Para anggota Ansor-Banser dari seluruh kelurahan di Kecamatan Jombang turut memeriahkan acara ini. Kehadiran Gus Hikam, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Kalibening, juga memberi sentuhan spiritual dan khidmat pada rangkaian kegiatan.

    Rombongan dilepas dari Lapangan Pulo Jombang oleh Bupati Jombang H. Warsubi, didampingi Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid dan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Seluruh peserta menggunakan helm berstandar nasional (SNI), mematuhi peraturan lalu lintas, dan tertib dalam iring-iringan yang dikawal aparat.

    Ketua PAC GP Ansor Jombang Kota, Akhdanil Farikhi, menjelaskan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran sejarah dan spiritual para pemuda Jombang dengan melakukan ziarah ke makam para pendiri pesantren.

    “Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, untuk berziarah ke makam para pendirinya. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke komplek makam pendiri Pondok Pesantren Tebuireng,” ungkapnya.

    Bupati Jombang H. Warsubi mengapresiasi inisiatif GP Ansor Jombang Kota. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi cara efektif menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme kepada generasi muda.

    “Ini bukan sekadar touring, tapi perjalanan spiritual dan historis. Kita belajar menghargai jasa para ulama yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan dan kebangsaan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Riding to Muassis mencerminkan perpaduan antara spiritualitas, tradisi, dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi Ansor Jombang Kota yang bisa memadukan ziarah muassis dengan kampanye keselamatan. Ini bentuk nyata menjaga nilai dan juga menjaga nyawa,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan pentingnya generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. “Anak-anak muda Jombang jangan hanya semangat dalam organisasi, tapi juga harus menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Karena itu juga bagian dari akhlak dalam bermasyarakat,” imbuhnya.

    Harapan agar kegiatan serupa menjadi agenda rutin juga disampaikan. “Jombang ini kota santri, kota ulama. Kalau kita rawat nilai-nilai itu dengan kegiatan positif seperti ini, saya yakin generasi muda Jombang akan menjadi pelopor kebaikan di mana pun berada,” tutup Warsubi.

    Wakil Bupati Jombang, H. Salmanudin Yazid, turut menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan nilai-nilai pesantren di tengah modernisasi. “Ziarah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan hari ini tidak lepas dari perjuangan para muassis. Kita wajib menjaga warisan itu dengan akhlak dan kerja nyata,” ujarnya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menegaskan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menerapkan safety riding, terutama di kalangan organisasi pemuda. “Ansor hari ini memberikan contoh bahwa berkendara itu tidak hanya soal gaya, tapi juga harus mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi dan kampanye keselamatan, Kapolres Jombang menyerahkan helm SNI kepada 10 peserta yang dinilai paling tertib dan disiplin selama berkendara. “Ini bukan hanya kegiatan ziarah biasa. Kita ingin menanamkan bahwa menghormati para pendiri bangsa dan ulama harus dibarengi dengan etika berlalu lintas yang baik. Apalagi generasi muda hari ini sangat aktif berkendara,” ujarnya.

    Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan tabur bunga di makam Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai simbol penghormatan terhadap tokoh bangsa yang lahir dari rahim pesantren Jombang. [suf]

  • GP Ansor Salurkan 10.000 Ton Minyak Sawit, BUMA Siap Ekspansi

    GP Ansor Salurkan 10.000 Ton Minyak Sawit, BUMA Siap Ekspansi

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Komitmen GP Ansor dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional semakin nyata. Melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA), organisasi kepemudaan ini resmi melepas 10.000 ton minyak residu sawit untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Minggu (8/6/2025).

    Pelepasan distribusi perdana ini dilakukan anak perusahaan BUMA, PT Energi Residu Indonesia (Erindo), di halaman UIN Raden Intan Lampung. Momentum tersebut menjadi tonggak penting bagi GP Ansor dalam membangun kekuatan ekonomi strategis yang berbasis komoditas lokal.

    “Ini simbol kerja nyata, bukan sekadar retorika. Ansor harus hadir dan memimpin sektor-sektor masa depan bangsa,” tegas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin saat menghadiri inaugurasi PW GP Ansor Lampung.

    Sebagai bagian dari strategi global, PT Erindo juga menandatangani MoU dengan perusahaan asal Tiongkok, Chongqing One Oath Co Ltd guna memperluas jaringan kemitraan internasional dalam distribusi minyak sawit sebagai energi alternatif.

    “Erindo adalah bukti bahwa BUMA tumbuh adaptif dan progresif. Lampung bisa menjadi simpul logistik energi sawit,” ujar CEO BUMA Firmana Tri Andika.

    Saat ini, PT Erindo telah beroperasi dengan kapasitas 10.000 metrik ton (MT) per bulan, dan ditargetkan meningkat menjadi 30.000 MT per bulan dalam dua bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan ekspansi rantai pasok dan rencana distribusi berkelanjutan.

    “Kami akan meningkatkan kapasitas secara signifikan untuk memperkuat pasokan nasional,” jelas Direktur Utama PT Erindo Sutarwi.

    Selain sektor energi, Addin juga menyoroti peran penting kader GP Ansor dalam mengembangkan ketahanan pangan daerah. Lampung dinilai sebagai wilayah strategis yang perlu dimaksimalkan melalui peran kader pada bidang pertanian, perkebunan, logistik, dan pengelolaan limbah.

    “Ekonomi Ansor harus tumbuh. Kita maksimalkan sumber daya sesuai potensi wilayah masing-masing,” kata Addin.

    Ia juga menekankan tiga arah gerakan strategis bagi kader Ansor di Lampung, yaitu meningkatan kualitas SDM pada sektor kesehatan, pembangunan lembaga pendidikan modern, dan memperluas distribusi komoditas ekonomi.

    “Kondisi kondusif hingga 2029 harus kita manfaatkan untuk menata organisasi dan ekonomi kader secara berkelanjutan,” imbuhnya.