Organisasi: GP Ansor

  • GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dukungan terhadap langkah berani Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan terus mengalir.

    Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharuddin, yang menyebut kinerja Mentan bersama jajarannya “TOP” dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia.

    “Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” ujar Addin usai bertemu Mentan, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.

    “Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Addin menjelaskan bahwa GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.

    “Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.

  • KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Soal Barang Sitaan dari Penggeledahan Rumah Yaqut

    KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Soal Barang Sitaan dari Penggeledahan Rumah Yaqut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami barang bukti yang disita dari penggeledahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry pada Kamis (4/9/2025).

    Syarif Hamzah pada saat itu diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Dikonfirmasi terkait dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (8/9/2025).

    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Yaqut Cholil pada 15 Agustus 2025, dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • KPK Dalami Barang Bukti yang Disita dari Rumah Eks Menag Yaqut Saat Periksa Wasekjen GP Ansor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    KPK Dalami Barang Bukti yang Disita dari Rumah Eks Menag Yaqut Saat Periksa Wasekjen GP Ansor Nasional 8 September 2025

    KPK Dalami Barang Bukti yang Disita dari Rumah Eks Menag Yaqut Saat Periksa Wasekjen GP Ansor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami temuan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang disita dari rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, pada Kamis (4/9/2025).
    “Dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Senin (8/9/2025).
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, pada Kamis (4/9/2025).
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syarif Hamzah Asyathry memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta, pukul 09.30 WIB.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
    Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan Syarif Hamzah.
    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari penggeledahan rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat (15/8/2025).
    Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024.
    “Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.
    Budi mengatakan, dari barang bukti tersebut, penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk dan bukti yang mendukung penanganan perkara.
    “Barang bukti elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone. Nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ansor Dirikan 80 Posko untuk Serap Aspirasi Usai Bertemu Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 September 2025

    Ansor Dirikan 80 Posko untuk Serap Aspirasi Usai Bertemu Prabowo Nasional 6 September 2025

    Ansor Dirikan 80 Posko untuk Serap Aspirasi Usai Bertemu Prabowo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gerakan Pemuda Ansor mendirikan 80 posko di berbagai daerah usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.
    “Kita meneruskan apa yang menjadi arahan Presiden waktu pertemuan kemarin. Beliau sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat sekaligus melakukan langkah-langkah responsif strategis,” ujar Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Sabtu (6/9/2015), melansir
    Antara
    .
    Addin menjelaskan pendirian posko ini juga sebagai respons terhadap beberapa aksi demonstrasi yang belakangan terjadi. Namun, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi sehingga membuat aksi penyampaian pendapat di beberapa lokasi berubah menjadi ricuh.
    “Kami mendukung aspirasi masyarakat. Kami juga ikut mengawal dan menyampaikannya dengan baik. Tapi bagi provokator yang ingin menghasut, memecah belah, kami tidak akan diam. Tidak ada ruang bagi provokator,” kata dia.
    Menurutnya, di tengah beragam kesulitan yang dihadapi rakyat, seperti ekonomi, harusnya seluruh elemen bangsa bisa bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
    “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak bangsa yang bisa keluar dari beragam persoalan dengan gotong royong, saling bahu membahu. Tolong sekali jangan rusak fasum, jaga aset ekonomi. Karena itu untuk kita,” kata dia.
    Addin juga meminta kepada para elite dan pejabat publik agar berhati-hati dengan setiap kebijakan dan narasi yang diucapkan. Jangan menunjukkan sikap nirempati, arogan, dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengajak jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri untuk berkolaborasi mewujudkan Kota Kediri yang lebih MAPAN. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan PC Fatayat NU Kota Kediri Masa Khidmat 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Aula Masjid Agung, Sabtu (6/9/2025). Pelantikan ini mengambil tema Optimalisasi Peran Fatayat NU Menuju Perempuan Mapan dan Berdaya.

    “Selamat dan sukses atas dilantiknya jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat baru. Mari sama-sama memberikan kontribusi positif baik untuk umat, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Mbak Wali menyampaikan Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang pembangunan. Baik di bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan serta pendidikan.

    Tentu semua tahu Fatayat NU ini memiliki kiprah yang luar biasa. Yakni, selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta nilai kesatuan dan persatuan. Inilah nilai-nilai yang sangat penting, perlu diaplikasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saya yakin Fatayat NU akan semakin maju, semakin kuat, semakin solid dan sama-sama bisa mewujudkan masyarakat yang berdaya, berakhlak, dan sejahtera. Sehingga ke depan Kota Kediri bisa menjadi kota yang lebih MAPAN. Sesuai tema pelantikan pagi hari ini,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Wali kota termuda ini juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran PC Fatayat NU atas kontribusinya dalam membangun Kota Kediri. Diharapkan semua program-program baik dapat terus dilanjutkan. Sementara program yang masih kurang dan perlu dilakukan evaluasi dapat diperbaiki.
    “Dengan kepemimpinan baru saya yakin progran-program yang ada di Fatayat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga titip pesan agar kolaborasi dan komunikasi dengan Pemkot Kediri terus berjalan. Semangat untuk terus berkontribusi bagi kota kita tercinta,” pungkasnya.

    Pada pelantikan ini, jabatan ketua diemban oleh Dewi Nafi’ah. Wakil Ketua I Himatul Aliyah, Wakil Ketua II Khotim Maslikah, Wakil Ketua III Tri Latifatul Sakdiyah, dan Wakil Ketua IV Laila Na’imatul Muthoharoh. Sekretaris dijabat oleh Alfi Zahiroh dan Bendahara dijabat Amalia Mustikawati.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Kepala Kantor Kemenag A. Zamroni, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur Siti Maulidah, Ketua PCNU Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin.

    Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin, Ketua GP Ansor H.M. Baihaqi, Ketua DPD KNPI Munjidul Ibad, dewan kehormatan dan pembina PC Fatayat NU Kota Kediri, Ketua PC Fatayat NU se-Mataraman, Ketua Banom dan Lembaga NU, serta tamu undangan lainnya. [kun]

  • Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.

    Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.

    Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri

    Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.

    Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.

    Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Warsubi Ingatkan Masyarakat Jombang Agar Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

    Bupati Warsubi Ingatkan Masyarakat Jombang Agar Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, Warsubi, mengingatkan masyarakat agar menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi di tengah situasi nasional yang memanas akibat gelombang aksi unjuk rasa.

    Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Istigasah Bersama untuk Bangsa yang digelar GP Ansor Jombang di Sekretariat PC GP Ansor, Minggu malam (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi menegaskan pentingnya Jombang sebagai barometer ketenangan bangsa. “Selama Jombang damai, insyaallah akan menular ke daerah lain. Jangan mudah terprovokasi. Kita bersama-sama bangun Jombang dan Indonesia agar masyarakat makin sejahtera,” ujarnya.

    Ketua PC GP Ansor Jombang, Taufiqi Fakkaruddin Assilahi atau Gus Fiqi, menyatakan bahwa kegiatan istighosah merupakan instruksi dari pimpinan pusat GP Ansor. Ia juga menegaskan kesiapan Ansor dan Banser untuk membantu menjaga kondusivitas daerah.

    “Kita tidak ingin NKRI ini tercerai-berai. Kita siap siaga mendukung TNI-Polri dan Pemkab Jombang jika dibutuhkan, dan berkomitmen menjaga Jombang agar tetap kondusif,” tegasnya.

    Selain itu, Gus Fiqi menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan, salah satu korban dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

    Dukungan terhadap acara ini juga datang dari Wakil Ketua PCNU Jombang, KH M. Haris Munawir. Ia mengingatkan bahwa keamanan akan tetap terjaga selama ulama dan pemerintah bergandengan tangan.

    Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo, mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. “Jangan biarkan satu titik api menyala di Jombang. Kita harus bareng-bareng jaga ketenangan,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam insiden wafatnya Affan Kurniawan sedang berjalan. Ia memastikan bahwa Polri tidak menolak aspirasi yang disampaikan secara damai.

    “Keamanan adalah hak asasi. Kalau suasana tidak aman, semuanya rugi. Ekonomi tidak berputar, sekolah terganggu, ibadah tidak khusyuk. Maka mari kita jaga bersama,” pungkas Kapolres. [suf]

  • Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.

    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.

    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.

    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.

    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.

    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 

    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.

    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
     
    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
     
    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
     
    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

     
    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
     
    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
     
    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
     
    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 
     
    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
     
    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
     
    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
     
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • GP Ansor Magetan Ajak Masyarakat Ikut Jaga Perdamaian

    GP Ansor Magetan Ajak Masyarakat Ikut Jaga Perdamaian

    Magetan (beritajatim.com) — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Magetan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Afan, seorang driver ojek online yang akrab disapa Afan Ojol. Dalam pernyataannya, Ketua PC GP Ansor Magetan, H. Habib Mustofa (Gus Toev), mendoakan almarhum agar husnul khatimah, amal ibadahnya diterima Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

    “Semoga almarhum husnul khatimah, amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, segala khilafnya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Mari kita bersama-sama melangitkan doa untuk beliau, seraya memohon keselamatan dan keberkahan bagi bangsa Indonesia,” ucap Gus Toev, Minggu (31/8/2025)

    Lebih jauh, GP Ansor Magetan juga mengimbau seluruh kader, sahabat, dan masyarakat luas agar tetap menjaga kedamaian dan ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, dinamika sosial harus disikapi dengan bijak agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan kericuhan.

    “Hendaknya kita tetap waspada terhadap kemungkinan adanya penyusup atau provokator yang berusaha menodai perjuangan dengan menimbulkan kericuhan. Aspirasi yang baik harus disampaikan dengan cara yang santun, bermartabat, dan menyejukkan,” tegasnya.

    Dalam pernyataan tersebut, GP Ansor Magetan juga meminta pemerintah dan pihak terkait untuk membuka ruang dialog yang luas, serta tidak bersikap anti kritik. Kritik dan keluhan masyarakat, kata Gus Toev, seharusnya menjadi bahan introspeksi demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

    Selain menyoroti dinamika nasional, GP Ansor Magetan juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Magetan.

    “Magetan adalah milik kita bersama, yang harus kita rawat dan jaga bersama-sama,” ujar Gus Toev.
    Di akhir pernyataannya, GP Ansor Magetan mendoakan agar bangsa Indonesia senantiasa diberi perlindungan, kekuatan persatuan, serta keberkahan oleh Allah SWT. [fiq/aje]

  • DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    Bisnis.com, Jakarta — DPP Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor angkat bicara soal polemik yang melibatkan Bupati Pati Sadewo. 

    DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya di wilayah Pati Jawa Tengah untuk berada di barisan rakyat. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sadewo sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka dari itu seluruh kader Partai Gerindra yang ada di wilayah Pati Jawa Tengah harus mendesak Bupati Sadewo memperhatikan nasib rakyatnya.

    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

    Dia mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra, terutama di wilayah Pati Jawa Tengah bahwa partai berlambang burung garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto lahir dan besar karena perjuangan dari rakyat Indonesia.

    “Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil itu harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” katanya.

    Sugiono pun mengapresiasi unjuk rasa yang telah dilakukan rakyat Pati karena situasi sudah kembali kondusif. Dia berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

    “Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan saya berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ujarnya.

    Terpisah, LBH GP Ansor ingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi warganya. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat mengatakan bahwa gelombang aksi yang terjadi di wilayah Pati Jawa Tengah adalah buntut dari sikap arogan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo kepada warganya yang protes aras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250%.

    “Mestinya bupati ini sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan bupati adalah amanah yang semestinya dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kinerja. Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. 

    “Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu untuk mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen pendampingan hukum, LBH GP Ansor menurutnya juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demonstrasi melalui perwakilan LBH Ansor Pati dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah. 

    “Posko itu berlokasi di Jl Sudirman No 47, Puri, Pati,” ujarnya.