Organisasi: GP Ansor

  • Ansor Kota Kediri Kecam Pengeroyokan Banser di Tangerang, Desak Polisi Jangan Lamban

    Ansor Kota Kediri Kecam Pengeroyokan Banser di Tangerang, Desak Polisi Jangan Lamban

    Kediri (beritajatim.com) – Insiden pengeroyokan brutal terhadap seorang kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu masih menyisakan luka mendalam di tubuh organisasi sayap Nahdlatul Ulama tersebut.

    Gelombang kecaman terus bermunculan, salah satunya dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri bersama Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser yang menegaskan sikap tegas atas kasus tersebut.

    Mereka menyebut tindakan pengeroyokan yang menimpa Sahabat Rida, kader Banser Tangerang, sebagai perbuatan biadab, tindakan kriminal, dan bentuk premanisme yang mencederai tatanan kerukunan berbangsa.

    Peristiwa memilukan ini terjadi usai Sahabat Rida menghadiri sebuah pengajian di wilayah Kota Tangerang. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba dikeroyok sekelompok orang tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, korban menderita luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

    Video dan foto kondisi korban beredar luas di media sosial, memicu kegusaran publik dan gelombang dukungan terhadap Banser. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor bahkan langsung mendesak Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus tersebut, memastikan pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.

    Desakan serupa juga datang dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang serta jajaran Ansor di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Mereka menilai penanganan kasus ini akan menjadi ujian serius bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, H.M. Baihaqi Nabilunnuha, atau yang akrab disapa Gus Baihaqi, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait insiden ini. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa GP Ansor Kediri tidak bisa tinggal diam menyaksikan kadernya menjadi korban kekerasan.

    “Atas nama PC GP Ansor Kota Kediri, kami mengutuk keras tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap sahabat kami Rida, Kader Banser Kota Tangerang. Ini adalah tindakan kriminal yang tidak bisa ditolelir,” ujar Gus Baihaqi, Senin (29/9/2025).

    Ia menilai, insiden pengeroyokan tersebut merupakan tindakan biadab yang mengancam persatuan masyarakat. “Segala bentuk kekerasan, terlebih penganiayaan, adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme,” tegasnya.

    Selain mengutuk keras, Ansor Kediri juga menyoroti lambannya aparat penegak hukum dalam merespons kasus ini. Menurut Gus Baihaqi, bukti-bukti insiden sudah banyak beredar di publik, namun belum ada langkah cepat dan transparan dari kepolisian.

    “Kami meminta aparat khususnya Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas. Segera menangkap serta memproses hukum semua pelaku sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya dengan nada tegas.

    Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dipertaruhkan dalam kasus ini. “Kalau aparat lamban, publik akan menilai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” imbuhnya.

    Meski menyampaikan kecaman keras, Gus Baihaqi tetap mengingatkan seluruh kader Ansor dan Banser untuk tidak gegabah. Ia mengimbau agar kader menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan di luar komando.

    “Kami mengimbau kepada seluruh kader Ansor Banser untuk menahan diri, tidak bertindak di luar komando dan main hakim sendiri. Tetap percaya dan menempuh prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

    Menurutnya, sikap dewasa dan taat hukum justru akan menunjukkan bahwa Ansor dan Banser adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban, bukan memperkeruh keadaan.

    “Kita harus menjadi teladan. Banser itu dilahirkan untuk menjaga ulama, bangsa, dan negara. Bukan untuk membuat keributan baru,” tegasnya.

    Selain dari Ansor Kota Kediri, gelombang dukungan terhadap korban juga datang dari sejumlah organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. PCNU Kota Tangerang menekankan pentingnya aparat bergerak cepat agar insiden ini tidak memicu keresahan lebih luas.

    Ansor Jawa Timur turut menyuarakan kegusaran dan menuntut keadilan. Mereka menilai, kasus ini bukan hanya soal seorang kader Banser yang menjadi korban, tetapi juga soal keberanian negara untuk melindungi warganya dari aksi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

    Kasus pengeroyokan terhadap Sahabat Rida kini menjadi sorotan nasional. Publik menantikan keseriusan aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya, dalam menangkap dan mengadili para pelaku.

    GP Ansor Kota Kediri menegaskan, keadilan bagi korban adalah harga mati. “Kami tidak akan berhenti menyuarakan kasus ini sampai para pelaku benar-benar diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada lagi kekerasan yang dibiarkan di negeri ini,” pungkas Gus Baihaqi. [ian]

  • Ansor Magetan Kecam Penganiayaan Kader Banser: Luka Bagi Kami Semua

    Ansor Magetan Kecam Penganiayaan Kader Banser: Luka Bagi Kami Semua

    Magetan (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Magetan mengecam keras insiden penganiayaan yang menimpa kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sahabat Rida, usai menghadiri pengajian Habib Bahar Bin Smith di Kota Tangerang, Minggu (21/9/2025).

    Ketua PC GP Ansor Magetan, Agus H. Habib Mustofa, SS, MM atau akrab disapa Gus Toev, menyebut kejadian tersebut sebagai tindakan biadab yang mencederai nilai kemanusiaan sekaligus martabat bangsa.

    “Kami Ansor Magetan mengecam dengan sekeras-kerasnya! Kekerasan ini adalah tamparan bagi kita semua. Aparat penegak hukum harus segera bertindak cepat, tegas, dan adil. Jangan biarkan hukum mandul! Jangan sampai kader kami bergerak sendiri untuk mencari keadilan,” tegasnya.

    Menurut Gus Toev, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan warga, terlebih terhadap kader Banser yang selama ini mengabdi menjaga NKRI, adalah penghinaan terhadap hukum dan demokrasi.

    Lebih lanjut, Gus Toev mengingatkan bahwa Ansor dan Banser hadir bukan untuk menebar ketakutan, melainkan menjaga keselamatan bangsa.

    “Kami tidak akan tinggal diam. Kejahatan ini tidak boleh dibiarkan! Jika hukum tumpul dan keadilan diabaikan, jangan salahkan kami jika kader-kader kami menuntut dengan caranya sendiri. Kami tidak menginginkan itu, maka aparat harus bertindak sekarang juga,” tegasnya.

    GP Ansor Magetan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak kekerasan, mengedepankan dialog, serta menjaga persatuan. Menurutnya, kekerasan hanya meninggalkan luka, sementara persatuan akan membawa kekuatan bagi Indonesia. [fiq/suf]

    Dalam pernyataan sikap resminya, GP Ansor Magetan menegaskan:

    1. Mengecam keras penganiayaan terhadap kader Banser sebagai tindakan tidak beradab.

    2. Mendesak aparat kepolisian dan pemerintah untuk mengusut tuntas, menangkap, dan menghukum para pelaku tanpa pandang bulu.

    3. Mengingatkan seluruh kader Ansor dan Banser agar tetap solid, tidak mudah terprovokasi, namun tetap waspada serta menjaga marwah organisasi.

    4. Menegaskan komitmen Ansor-Banser untuk terus berada di garda terdepan menjaga NKRI, Ahlussunnah wal Jama’ah, dan melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

  • PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan DPRD Jawa Timur menggelar sosialisasi bertema “Optimalisasi Media dan Pemuda di Era Digital untuk Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Indonesia Emas”, di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (26/9/2025). Acara ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, sebagai narasumber.

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh anggota PWI dan kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo. Diskusi mengerucut pada pentingnya peran media di tengah derasnya arus informasi digital, sekaligus tantangan generasi muda dalam menghadapi gempuran berita bohong atau hoaks.

    Adam Rusydi menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam membentuk opini publik. Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial tidak jarang dimanfaatkan pihak tertentu dengan menyebarkan narasi provokatif.

    “Kejadian kemarin (demo Agustus, red) menjadi evaluasi bersama. Dalam siaran langsung di media sosial banyak kata provokatif yang bisa memicu keresahan. Karena itu, media harus hadir dengan informasi yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Adam juga menegaskan, peran media di era digitalisasi menjadi sangat penting, termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo. “Ramai sepinya Kabupaten Sidoarjo ini opo jare arek-arek media. Betul apa tidak? Masyarakat itu akan tahu segala bentuk informasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini juga dari media,” ungkap Adam.

    Meski demikian, kata Adam, terkadang masih ada berita yang disajikan tidak sesuai, misalnya antara judul dan isi berita yang berbeda. “Di sini kami meyakini bahwa PWI sebagai sebuah organisasi profesi wartawan yang berintegritas menjaga marwahnya, bisa mengambil peran dalam hal tersebut,” harap politisi Partai Golkar ini.

    Ia juga berpesan kepada para pemuda agar tetap menjunjung hukum dan etika. “Sahabat Ansor dan organisasi kepemudaan lain harus membina pemuda pada jalan kebenaran. Jangan sampai mengakali hukum. Kolaborasi media dan pemuda penting untuk kemajuan bangsa,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Senada dengan itu, Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, menyampaikan pentingnya literasi informasi bagi generasi muda. Menurutnya, kemampuan memverifikasi untuk membedakan berita hoaks dari fakta, menganalisis informasi secara objektif, dan memvalidasi kebenaran informasi sebelum dibagikan adalah bekal utama di era digital.

    “Prinsip jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, keseimbangan, etika dan tanggung jawab, harus diterapkan dalam penggunaan media sosial,” tandasnya.

    Mustain juga mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif melalui komunitas digital, program pendampingan, hingga kerja sama lintas sektor. “Pemuda tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga harus menjadi produsen konten positif yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mu’minin, menyoroti peran pemuda dalam menyongsong bonus demografi 2045. Ia menilai, tanpa aktualisasi diri, pemuda akan mudah terpinggirkan oleh derasnya perkembangan zaman.

    “Pemuda Sidoarjo harus berdaya dan menjadi arus utama pembangunan. Sayangnya, perhatian pemerintah daerah masih setengah-setengah, misalnya soal fasilitas Youth Center,” ungkapnya.

    Choirul juga menekankan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar dengan letak strategisnya yang dekat bandara dan terminal. “Sidoarjo menarik, pemudanya kreatif, tetapi angka pengangguran masih tinggi. Potensi ini harus dikelola untuk mendorong kemajuan daerah,” pungkas Choirul Mu’minin. [isa/beq]

  • KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya mendalami peran individu kader NU yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons beredarnya informasi yang menyebut bahwa KPK membidik organisasi keagamaan tertentu, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 21 September 2025.

    Budi menegaskan, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

    Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Bupati Malang Ingin Banser Siap Hadapi Tantangan Global

    Malang (beritajatim.com) – Pembukaan Kursus Banser Lanjutan (SUSBALAN) Satkorcab Banser Kabupaten Malang, Jumat (19/9/2025), digelar di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda, Dusun Salatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

    Bupati Malang HM Sanusi, membuka langsung kursus lanjutan tersebut. Sanusi juga mendukung agar kolaborasi antara pemerintah daerah terhadap kaderisasi organisasi kepemudaan yang berakar kuat di tengah masyarakat.

    Salah satunya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Organisasi yang lahir dari rahim besar Nahdlatul Ulama (NU). Sanusi berharap, Banser menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan agama, bangsa, dan negara. Sekaligus menjadi benteng kokoh dalam merawat tradisi serta nilai-nilai kebangsaan.

    Pelaksanaan Kursus Banser Lanjutan, bukan sekadar proses pengkaderan lanjutan. Tetapi juga sebagai wadah penempaan jiwa, raga, dan mental agar para kader Banser memiliki kapasitas yang lebih matang dalam kepemimpinan, manajerial dan kemampuan teknis. Sekaligus memperkuat jati diri sebagai kader bangsa yang berdisiplin, loyal, serta berintegritas.

    Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya terhadap para peserta.
    “Saya yakin, para peserta yang mengikuti SUSBALAN ini akan lahir sebagai Banser yang lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tegas Sanusi.

    “Karena kita tahu bersama, tantangan hari ini berbeda dengan masa lalu. Saat ini kita menghadapi era globalisasi, digitalisasi, hingga arus ideologi transnasional yang kadang berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka, Banser harus hadir tidak hanya sebagai benteng fisik, tetapi juga benteng moral dan intelektual,” lanjutnya.

    Sanusi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kabupaten Malang yang terus berkomitmen membina serta menyiapkan kader-kader terbaik.

    “Saya percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, para ulama, GP Ansor, dan Banser, Kabupaten Malang akan semakin kokoh dalam persatuan. Semakin unggul dalam pembangunan, dan semakin bermartabat di mata bangsa. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang religius, berdaya saing, maju, dan sejahtera,” kata Sanusi.

    Bupati Malang juga berpesan kepada seluruh peserta SUSBALAN agar mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan. “Seraplah ilmu dan pengalaman dari para instruktur, karena bekal ini akan menjadi pijakan dalam mengabdi ke depan,” ujarnya.

    “Jadikan keikutsertaan dalam SUSBALAN sebagai titik awal untuk semakin mempertegas niat pengabdian. Ingatlah, menjadi Banser bukanlah sekadar atribut atau seragam, melainkan sebuah jalan khidmah, jalan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara,” pungkas Sanusi. [yog/suf]

  • Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    GELORA.CO – Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) Zainal Abidin mangkir dari pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/9/2025). Komisaris Independen PT Sucofindo itu, sedianya bakal diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

    “Kalau saya tidak salah ingat, yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu,” kata Jubir Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

    Budi belum bisa memastikan apakah pemanggilan Zainal terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU 2021–2026. Pasalnya, materi pemeriksaan baru bisa diumumkan setelah Zainal memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaan rampung.

    “Pemeriksaannya kan belum jadi dilakukan, sehingga kan materinya belum bisa disampaikan,” ucap Budi.

    Sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan delapan orang saksi dalam kasus dugaan TPK kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kemenag.

    Saksi yang dipanggil antara lain Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, dan Ketua Asosiasi Travel Haji Sarikat Penyelenggara Umroh & Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi.

    “Hari ini Kamis (4/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Selain keduanya, KPK juga memanggil: Rizky Fisa Abadi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022–November 2023; Muhammad Al Fatih, Sekretaris Eksekutif Kesthuri; Juahir, Divisi Visa Kesthuri; Firda Alhamdi, Karyawan PT Raudah Eksati Utama; Syarif Hamzah Asyathry, Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor; dan M. Agus Syafi’, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023–2024.

    Dari hasil pemeriksaan terungkap, penyidik KPK mengecar Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, terkait dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang disita dari rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang juga pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor.

    “(Syarif Hamzah) dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara YCQ,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    Syarif Hamzah menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/9/2025) dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan TPK kuota haji tahun 2023–2024.

    Rumah Yaqut Digeledah

    KPK sebelumnya menyita sejumlah dokumen dan BBE dari penggeledahan di rumah Yaqut di Jakarta Timur pada Jumat (15/8/2025), termasuk ponsel milik Yaqut yang kini tengah dianalisis secara forensik digital. Walaupun kuasa hukum Yaqut membantah ponsel tersebut milik kliennya, KPK tetap membongkar isi BBE.

    “Handphone begitu. Nah nanti itu nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Budi, analisis forensik digital dilakukan untuk menelusuri aktivitas komunikasi Yaqut yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji.

    “Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    KPK menjelaskan konstruksi perkara secara umum. Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat kabar adanya tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, diperoleh setelah pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel melalui asosiasi kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu membuahkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 15 Januari 2024. Dalam SK tersebut, tambahan kuota dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Sementara itu, 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur memperoleh porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenag.

    Namun, pembagian tersebut diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi kuota 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum sampai ke pejabat Kemenag.

    Uang setoran tersebut berasal dari penjualan tiket haji kepada calon jemaah dengan harga tinggi, dengan janji bisa berangkat di tahun yang sama, 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Dari hasil korupsi kuota tersebut, oknum Kemenag diduga membeli sejumlah aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) senilai Rp6,5 miliar. Rumah itu diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen bagi-bagi kuota tambahan haji yang menyalahi aturan.

  • Kami Hanya Follow The Money

    Kami Hanya Follow The Money

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup berani dalam menangani kasus korupsi kuota haji.

    Sebab, saat ini arah penyidikan sedang menyasar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

    Tentu saja ini mencoreng citra PBNU, sebagai organisasi keagamaan yang sarat mebgajarakn soal moral, malah diduga terlibat dalam praktik korupsi.

    Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024 penuh praktik korupsi, terutama dalam penenruan kuota haji.

    Kala itu Menteri Agama dipegang oleh Yaqut Cholil Qoumas.

    Gus Yaqut adalah Ketua Umum GP Ansor, adik kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

    Terkait KPK menyasar PBNU, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, coba meluruskan. 

    Menurut Asep, KPK tak ada niat obrak abrik PBNU, namun pihaknya hanya menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji ini.

    “Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu,” ujar Asep dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Asep, penelusuran aliran dana hingga ke organisasi masyarakat keagamaan dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari peran ormas. 

    “Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama,” ujarnya. 

    “Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan,” jelasnya. 

    Meski demikian, Asep menegaskan bahwa penelusuran tersebut tidak berarti KPK mendiskreditkan ormas tertentu. 

    “Tentunya bukan dalam artian kami mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut, tidak,” ucapnya. 

    “Kami memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi akan meneliti dan menelusuri ke mana uang-uang itu pergi,” imbuhnya. 

    Ia menambahkan, kewajiban KPK adalah melakukan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara. 

    “Kami diberikan kewajiban untuk melakukan asset recovery, sehingga kami bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara,” tegas Asep. 

    KPK secara resmi mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. 

    Pengumuman itu dilakukan usai meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025. 

    Tak lama setelah itu, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara. 

    Pada 11 Agustus 2025, KPK menyebutkan kerugian awal akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. 

    Sebagai langkah pencegahan, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas. 

    Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan pada pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tahun 2024. 

    Kemenag membagi kuota itu menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, padahal aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan haji khusus hanya boleh 8 persen, sedangkan reguler 92 persen. 

    Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana korupsi kuota haji mengalir secara berjenjang hingga level tertinggi di Kemenag. 

    “Kalau di Kementerian, ujungnya ya Menteri. Kalau di Kedeputian, ujungnya Deputi,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

    Meski tidak menyebut nama langsung, sosok Menteri Agama saat itu adalah Yaqut Cholil Qoumas, yang sudah dimintai keterangan oleh KPK. 

    Menurut Asep, pejabat tinggi biasanya tidak menerima uang secara langsung, melainkan melalui staf khusus, kerabat, atau asisten. 

    Namun, tetap ada indikasi mereka ikut menikmati dana tersebut. 

    “Masalah menerima langsung atau tidak, itu akan menjadi salah satu bahan kami untuk membuktikan. Itu salah satunya,” tegas Asep. 

    KPK menemukan bahwa aliran dana berawal dari agen travel yang membayar antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota haji yang diberikan. 

    Dana tersebut kemudian mengalir secara berjenjang melalui staf ahli, kerabat pejabat, hingga ke pucuk pimpinan. 

    “Masing-masing orang ini kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri, sehingga kami sedang mengumpulkan uang-uang tersebut, yang walaupun sekarang sudah jadi rumah, sudah jadi kendaraan, dan lain-lain, kami lakukan penyitaan,” ungkap Asep.

  • Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menjaga distribusi hingga keamanan pangan nasional dengan memperkuat pengawalan sehingga mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan melalui program Banser Jaga Pangan, pihaknya berkomitmen dalam mengawal distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan agar berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

    “Kami siap dukung penuh program pangan pemerintah. Semua elemen kami akan bergerak dari bawah sampai tingkat desa, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan. Dengan cara ini, suasana pangan yang stabil bisa tercapai,” kata Addin seusai audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

    Addin menyampaikan kesiapan penuh untuk mengerahkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program pangan pemerintah.

    Menurutnya, kekuatan jaringan Ansor yang tersebar di 22.800 desa akan menjadi motor pergerakan dalam menjaga pangan.

    “Sepenuhnya, kita gerakkan semua elemen sampai tingkat desa. Karena kami memiliki 22.800 desa, ini akan melijangkan (menggerakkan) pergerakan kita. Jadi semuanya aktif, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dukungan Ansor tidak sebatas simbolis, tetapi menjadi komitmen penuh yang siap dijalankan di lapangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk mewujudkan suasana pangan yang stabil dan berdaulat. Ini gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah,” tambahnya.

    Ansor menekankan gerakan Banser Jaga Pangan juga merupakan ruang partisipasi pemuda untuk membangun pertanian. Dirinya juga menegaskan hal itu bukan program baru, tetapi dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, maka pihaknya optimistis gerakan itu dapat berjalan lebih optimal.

    “Kami mengajak generasi muda agar bersemangat membangun kampung dan desa. Jangan biarkan lahan tidur. Mari kita maksimalkan kontribusi agar menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Melalui sinergi Kementan dan Ansor ini, diharapkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat. Kolaborasi pusat dan masyarakat sipil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi antara Kementan dan Ansor akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Dengan jaringan yang luas hingga desa, GP Ansor melalui Bansernya akan menjadi mitra strategis dalam memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan terlindungi dari praktik mafia pangan maupun penyimpangan lainnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banser Kota Kediri Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat Lewat Posko Jaga Indonesia

    Banser Kota Kediri Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Rakyat Lewat Posko Jaga Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Satkorcab Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kediri resmi meluncurkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia pada Senin, (8/9/2025).

    Posko tersebut berlokasi di depan Masjid Agung Kota Kediri dan akan beroperasi selama lima hari, hingga Jumat, 12 September 2025.

    Kepala Satkorcab Banser Kota Kediri, Muryanto, menegaskan bahwa pendirian posko ini dijalankan berdasarkan arahan Satkornas Banser. Digelar selama lima hari. Secara teknis, personel Banser akan bergantian bertugas di posko tersebut.

    “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan dan instruksi Satkornas Banser sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor,” terangnya.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, H.M. Baihaqi Nabilunnuha atau Gus Baihaqi, menambahkan bahwa posko ini adalah wujud komitmen GP Ansor untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

    “Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan kami siap menjadi jembatan untuk menyampaikan itu. Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga Indonesia dengan mendengar suara rakyat,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa GP Ansor tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memprovokasi dan memecah belah masyarakat.

    “GP Ansor mendukung aspirasi masyarakat. Kami juga ikut mengawal dan menyampaikannya dengan baik. Tapi bagi provokator yang ingin menghasut atau memecah belah, kami tidak akan diam. Tidak ada ruang bagi provokator,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Gus Baihaqi mengingatkan para kader Ansor agar kembali pada esensi organisasi, yakni menjadi penolong masyarakat.

    “Kita ini Ansor — artinya penolong. Mari kita jadikan posko ini sebagai sarana kita untuk benar-benar hadir menolong dan mendengarkan masyarakat,” pungkasnya.

    Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini terbuka bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi, saran, maupun keluhan. Aspirasi yang dihimpun akan diteruskan ke pihak-pihak terkait sebagai bentuk kontribusi menjaga kondusifitas dan persatuan bangsa. [ian]

  • GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi menilai isu yang akhir-akhir ini digoreng sebagian pihak mengenai krisis beras merupakan narasi menyesatkan yang penuh kepentingan.

    “Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras. Padahal data resmi justru membuktikan sebaliknya,” kata Syafiq dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Menurut Gus Syafiq sapaan akrab Kepala Satkornas Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi pola semacam itu kerap dimainkan setiap kali produksi nasional menunjukkan tren naik dan surplus.

    “Cerita yang mereka dorong menyesatkan publik dan penuh dengan nuansa kepentingan, seakan ingin menciptakan keresahan agar publik tidak percaya pada capaian pemerintah,” ujar Gus Syafiq.

    Ia menegaskan, narasi semacam itu kerap dimanfaatkan kroni mafia pangan maupun simpatisannya untuk mendorong agenda impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

    “Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Ujung-ujungnya selalu ada desakan agar ada impor. Padahal impor yang tidak perlu justru merugikan petani kita sendiri,” tuturnya.

    Gus Syafiq mencontohkan beberapa waktu terakhir muncul pernyataan dari perseorangan maupun mengatasnamakan kelompok masyarakat melalui media sosial maupun podcast, yang meragukan produksi beras nasional.

    Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan diduga bagian dari serangan balik kelompok mafia pangan.

    “Kalau ada pihak-pihak yang meragukan, patut dipertanyakan motifnya. Apakah ingin memunculkan kebijakan impor, atau justru bagian dari kepentingan mafia pangan?” tegasnya.

    Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) justru menunjukkan produksi beras Indonesia aman bahkan surplus. BPS mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dengan luas panen 10,22 juta hektare, ketersediaan beras dipastikan surplus sekitar 3,7 juta ton. Data USDA pun memperkuat capaian tersebut, dengan proyeksi produksi beras Indonesia mencapai 35,5 juta ton tahun ini.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap masalah pupuk maupun anomali distribusi beras di hilir.

    Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi sudah diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian pula praktik penimbunan, pengoplosan, maupun permainan harga beras di tingkat penggilingan dan ritel modern yang kini sedang ditindak Satgas Pangan.

    “Saya tidak meragukan integritas dan keberanian Mentan. Beliau sudah bekerja secara transparan. Kalau ada penyimpangan internal langsung diusut. Ini bukti komitmen agar tata kelola pangan lebih bersih,” kata Gus Syafiq.

    Ia juga menegaskan hilangnya beras medium dan premium di sejumlah ritel modern meskipun data menunjukkan surplus, merupakan indikasi kuat adanya permainan mafia beras bahkan upaya penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah, Satgas Pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas mafia pangan. Jangan sampai ada celah bagi siapapun yang mencoba memainkan perut rakyat,” kata Gus Syafiq.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.