Xcloud.id

Organisasi: GP Ansor

  • GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

    “Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

    Terkait laporan dugaan pidana di bidang penyiaran, LBH PP GP Ansor meminta KPI untuk menindaklanjuti laporan ke Mabes Polri karena peran KPI berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara KPI-Polri mengenai penegakan hukum penyiaran.

    “Kami menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana karena merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta tersebut.

    Pihaknya juga mendesak KPI Pusat untuk bersikap tegas menghentikan secara permanen program ‘Xpose Uncensored Trans7 karena hingga saat ini gelombang protes dan kemarahan dari masyarakat semakin meluas.

    “Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” kata dia.

    LBH PP GP Ansor juga mendesak KPI meminta agar PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) melakukan tindakan tegas terhadap penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program siaran lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Stasiun televisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan budaya yang selama ini dijaga dan dihormati masyarakat Indonesia,” kata Ketua KPID Sumatera Barat periode 2014-2018 tersebut.

    Ketua LBH Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang, didampingi Idrus Maulana, Yapiter Marpi, Andi Muh Riski, Abdul Azis, dan Muhammad Arif Fathoni menyerahkan laporan terkait program Trans 7 ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/HO-GP Ansor)

    Sementara itu, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa menyatakan akan menindaklanjuti aduan LBH PP GP Ansor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10).

    Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    GP Ansor Jatim Laporkan Media TV Nasional ke Polda Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sebuah stasiun tv nasional terhadap pondok pesantren Lirboyo Kediri berbuntut ke jalur hukum.

    Perwakilan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada hari ini, Selasa (14/10/2025).

    Laporan ini terkait dengan konten tayangan program “Expose Uncensored” yang dianggap mendiskreditkan lembaga pendidikan pesantren.

    Ketua PW Ansor Jatim, Musaffa Safril, menyatakan bahwa tayangan tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan pesantren dan masyarakat luas.

    “Tayangan ini mengandung unsur fitnah dan framing negatif yang menggambarkan pesantren sebagai tempat perilaku menyimpang. Kami menilai ini adalah dekonstruksi nilai dan pelecehan terhadap institusi pendidikan pondok pesantren,” ujarnya di SPKT Polda Jatim.

    Musaffa menambahkan, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membangun literasi publik, bukan menebar stigma.

    PW Ansor Jatim menuntut permintaan maaf secara terbuka dari pihak stasiun tv tersebut dalam waktu 1×24 jam. “Ini bukan soal kebencian, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan informasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga telah melayangkan protes keras terhadap stasiun tv tersebut.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan keberatan atas tayangan yang sama.

    Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pihaknya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan dalam segmen acara ‘Expose Uncensored’ yang ditayangkan Senin kemarin, yang isinya terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren.

    ” PBNU menilai bahwa tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip etika jurnalistik, tetapi juga melecehkan pesantren serta para tokoh yang selama ini menjadi garda pendidikan dan pembinaan moral umat. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. [uci/ted]

  • GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    GP Ansor Sidoarjo Kecam Tayangan Trans7 yang Diskreditkan Pesantren dan Ulama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sidoarjo mengecam keras tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang disiarkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Tayangan tersebut dinilai melecehkan serta mendiskreditkan lembaga pesantren, para ulama, dan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

    Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mukminin, menuntut Trans7 segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren dan umat Islam.

    Ia juga mendesak manajemen stasiun televisi tersebut melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi “Expose Uncensored”.

    “Kami telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS,” tegas Choirul dalam rilisnya Selasa (14/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Kang Choi itu juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan santri serta anggota Ansor dan Banser, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

    Ia menegaskan, perjuangan menegakkan kebenaran akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah.

    “Kami akan menyiapkan langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak Trans7 untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan nama baik pesantren serta para ulama,” ujarnya.

    Kang Choi menegaskan, pesantren dan ulama bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan penjaga moral bangsa. Karena itu, GP Ansor Sidoarjo tidak akan tinggal diam ketika kehormatan mereka direndahkan melalui tayangan yang dianggap tidak beretika.

    “Ansor Sidoarjo akan berdiri di garda depan untuk menegakkan martabat pesantren dengan cara-cara hukum yang beradab,” tegasnya.

    Hasil Kajian LBH Ansor Sidoarjo

    Berdasarkan hasil kajian hukum (legal opinion) yang dilakukan oleh LBH Ansor Sidoarjo, ditemukan indikasi kuat bahwa tayangan tersebut melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, di antaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (5), yang mewajibkan lembaga penyiaran menjaga norma kesusilaan dan tidak menayangkan konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3), tentang larangan penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

    3. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS) KPI, yang menuntut lembaga penyiaran untuk berimbang, tidak menghakimi, serta menghormati nilai sosial dan agama.

    Ansor menilai, tayangan dengan narasi yang tidak akurat dan tidak berimbang itu telah menimbulkan keresahan publik serta merusak citra pesantren sebagai benteng moral dan pendidikan karakter bangsa.

    GP Ansor Sidoarjo memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap para kiai, santri, dan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

    “Kami menyerukan kepada seluruh media massa agar senantiasa menjunjung tinggi etika jurnalistik, menghormati nilai-nilai agama, serta menjaga keutuhan bangsa melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab,” pungkas Choirul Mukminin. (isa/ted)

  • Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Spirit Keagamaan Warnai World Clean Up Day di Mojokerto, Bupati Tekankan Iman dan Kebersihan

    Mojokerto (beritajatim.com) — Peringatan World Clean Up Day Indonesia (WCDI) di Kabupaten Mojokerto bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan. Acara yang digelar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, itu justru menjadi ajang menanamkan nilai keagamaan dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. “Rasulullah sudah mengingatkan kita sejak lama, annadhofatu minal iman — kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujar Gus Barra dalam sambutannya, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, menjaga lingkungan bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan panggilan moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

    Gus Barra menilai pendekatan keagamaan bisa menjadi kekuatan baru dalam mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup.

    “Persoalan kebersihan bukan sekadar urusan rumah tangga atau daerah, tapi masalah global. Karena itu, perlu sinergi semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Saya bangga atas inisiatif sahabat-sahabat Ansor yang menanamkan kepedulian lingkungan lewat aksi nyata. Ini contoh nyata bagaimana nilai keagamaan berpadu dengan gerakan sosial,” tambahnya.

    Semangat kolaborasi itu diwujudkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui berbagai program berbasis lingkungan dan keagamaan, seperti Gerakan Santri Hijau Mojokerto, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan Bank Sampah dan UMKM daur ulang.

    Program tersebut melibatkan pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas lingkungan, dengan tujuan menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup beriman dan berilmu.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang menjadi salah satu penggerak kegiatan WCDI di Kabupaten Mojokerto.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) yang akan diperingati pada 22 Oktober mendatang.

    Melalui peringatan WCDI, Pemkab Mojokerto berharap gerakan peduli kebersihan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
    [tin/kun]

  • Kronologi GP Ansor Kota Malang Keluarkan 13 Poin Bela Nurul Sahara

    Kronologi GP Ansor Kota Malang Keluarkan 13 Poin Bela Nurul Sahara

    Malang (beritajatim.com) – Ketua LBH Ansor Kota Malang Moh Zakki menyatakan 13 poin alasan mendampingi Nurul Sahara dalam kasus viral dengan Imam Muslimin alias Yai Mim benar dikeluarkan atas nama lembaga. Zakki menyebut 13 poin itu berisi kronologis rentetan persoalan antara Sahara dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.

    “Saya pikir itu sudah cukup jelas. Itu kronologis yang kemudian beberapa waktu lalu LBH Ansor Kota Malang menerima kuasanya Bu Sahara. Tapi saat ini kami pertegas (laporan baru) bukan lagi sebagai LBH Ansor Kota Malang tapi law firm pribadi,” kata Zakki di Polresta Malang Kota, Rabu, 8 Oktober 2025.

    13 poin alasan LBH GP Ansor Kota Malang membela Sahara adalah

    1. Paling penting yang perlu disampaikan, LBH GP Ansor Kota Malang, dalam hal ini hanya ikut mendampingi masalah hukum yang terjadi, bukan permasalahan hubungan bertetangga yang isunya liar kemana-mana.

    2. Awal mulanya, LBH GP Ansor Kota Malang tidak menyangka kasus ini akan menjadi viral dan menjadi perhatian nasional. Oleh karena itu, kasus ini awalnya diberlakukan sebagaimana kasus biasanya, yakni kami membela kaum rentan perempuan.

    3. Semuanya bermula ketika salah seorang pengurus inti PC GP Ansor mendapatkan pengaduan dari masyarakat pada awal September 2025. Inti dari pengaduan itu adalah sudah terjadi dugaan pelecehan seksual serta dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Imam Muslimin kepada Sahara.

    4. Kasus ini kemudian dipelajari oleh LBH GP Ansor Kota Malang. Kasus ini menjadi atensi karena menyangkut dugaan kekerasan seksual dan verbal yang diterima perempuan.

    5. Sesuai tekad kepengurusan GP Ansor Kota Malang Periode 2024-2028, kami tidak akan menolak kasus yang menyangkut dugaan kekerasan pada perempuan dan anak. Bantuan hukum ini bersifat gratis atau pro bono.

    6. Tepat pada Senin, 15 September 2025, LBH GP Ansor Kota Malang secara resmi menjadi penasihat hukum Nurul Sahara

    7. Pada Kamis, 18 September 2025 setelah menerima kuasa dari Nurul Sahara, LBH GP Ansor melaporkan Imam Muslimin terkait dugaan pencemaran nama baik yang sering ia lakukan. Ada beberapa hal yang menguatkan Imam Muslimin melakukan dugaan pencemaran nama baik. Salah satunya adalah menuduh Nurul Sahara sudah berhubungan i**** dengan beberapa dosen dan pejabat dari berbagai kampus di Kota Malang.

    8. Selain itu, Imam Muslimin juga sering melakukan dugaan pelecehan seksual verbal kepada Nurul Sahara. Salah satunya, saat istri Imam Muslimin melaksanakan ibadah haji pada musim haji 2025, Imam Muslimin sering berkunjung ke gazebo garasi Nurul Sahara.

    Hal tersebut tak biasanya ia lakukan. Di saat yang bersangkutan berkunjung ke garasi, ia melontarkan kalimat yang menurut kami sudah termasuk dugaan pelecehan seksual. Yakni

    “Mbak Sahara kok wangi terus, tolong belikan parfum untuk istri saya. Biar wanginya kayak Mbak Sahara. Tak lama setelah itu, saat klien kami berkeinginan untuk masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan mengikuti klien kami. Kemudian yang bersangkutan memberhentikan klien kami dan mengatakan, “Harum banget lho Mbak Sahara. Saya jadi n******. Jadi kepengen k****.”

    9. Suatu ketika, klien kami kedatangan costumer. Imam Muslimin tiba-tiba datang dan ikut nimbrung. Di sela obrolan, tiba-tiba ia menunjukkan video mesum dia dengan istrinya. Dikarenakan risih, klien kami berniat untuk masuk ke dalam rumah.

    Tanpa disadari, yang bersangkutan menghampiri klien kami yang sedang cuci kaki dan menunjukkan video itu lagi sambil berkata, ”Mbak Sahara, g******* enak kayak gini. Apa sampean nggak pengen?” Selain itu, Imam Muslimin juga mengirim video aktivitas s****** bersama istrinya kepada dua karyawan klien kami yang bernama Agiel.

    10. Ada banyak hal contoh dugaan kekerasan seksual secara verbal yang dilakukan yang tidak mungkin kami tulis semuanya di sini. Beberapa kejadian inilah yang membuat LBH GP Ansor Kota Malang turun tangan meski tanpa imbalan dalam bentuk apapun. Dalam waktu dekat, LBH GP Ansor Kota Malang akan ikut serta melaporkan dugaan kekerasan seksual ini kepada polisi.

    11. Ada banyak hal lagi sifat tidak terpuji dari Imam Muslimin yang seharusnya ikut serta melindungi kaum rentan, yakni perempuan. Seperti tindakan dugaan perusakan mobil, pemblokiran jalan, mendatangkan massa ke usaha milik Sahara, dan lain sebagainya. Sebagai tokoh agama dan orang yang disebut paham agama Islam, tidak selayaknya Saudara Imam Muslimin melakukan tindakan yang melenceng dari agama Islam. Seharusnya ia menjadi teladan.

    12. Klien yang kami dampingi secara sukarela, Nurul Sahara juga melakukan beberapa kesalahan etis. Ia sudah meminta maaf kepada Imam Muslimin dan sudah kami imbau untuk tidak lagi proaktif dalam kasus ini.

    13. LBH GP Ansor hanya ikut serta menangani masalah hukum di kasus ini. Kami tidak ingin larut dalam masalah-masalah lain, termasuk penggiringan opini publik serta framing di media sosial soal siapa yang benar dan salah. LBH GP Ansor berharap aparat hukum bisa menangani kasus ini seadil-adilnya.

    “Itu rilis sebelum hari ini berkaitan dengan isu liar seolah-olah ada sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan kronologi kenapa kemudian kami menerima aduan dari Mbak Sahara. Tapi saat ini kami tegaskan kami datang (laporan) bukan lagi atas nama LBH (Ansor Kota Malang),” ujar Zakki. [luc/aje]

  • Ketum Pimpinan Pusat GP Ansor: Ini Musibah Berat, Tapi Kita Harus Tetap Bersama

    Ketum Pimpinan Pusat GP Ansor: Ini Musibah Berat, Tapi Kita Harus Tetap Bersama

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H. Addin Jauharudin, menyampaikan belasungkawa dan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Addin hadir langsung bersama sejumlah pimpinan GP Ansor lainnya dalam acara tahlilan, yasinan, dan doa bersama di lingkungan Lembaga Pesantren Al Khoziny. Dalam suasana haru, doa dipanjatkan untuk para santri dan korban yang meninggal dunia akibat musibah tersebut.

    “Saya sebagai khodimul Ansor, pelayan organisasi, dan seluruh jajaran Pimpinan Pusat menyampaikan belasungkawa dan luka yang mendalam buat para santri dan juga pihak keluarga yang berduka, tentu juga keluarga besar pondok pesantren,” ujar Addin dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Ia berharap, para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. “Mudah-mudahan bagi yang meninggal dunia, Allah berikan tempat mulia beserta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran,” tambahnya.

    Addin menggambarkan musibah ini sebagai perjalanan takdir yang tak bisa diduga oleh manusia. Karena itu, menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah memperkuat doa dan kebersamaan.

    Selain menyampaikan doa, Addin juga menyoroti perjuangan para relawan dan anggota Banser yang terlibat dalam proses evakuasi korban.

    “Proses evakuasi ini bukan tugas yang ringan. Meskipun tidak dilengkapi kemampuan teknis kebencanaan, tapi keberanian dan keyakinan mereka melampaui kemampuannya. Bahkan mereka bekerja sif-sifan selama 24 jam selama delapan hari,” jelas Addin.

    Ia menginstruksikan seluruh kader Ansor dan Banser untuk terus mengawal proses pemulihan di pondok pesantren hingga benar-benar aman. “Pondok pesantren dan keluarga korban tidak sendirian. Sahabat Ansor dan Banser akan selalu membersamai,” tegasnya.

    Addin juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang menyesatkan. “Kita harus berjabat tangan erat, tidak boleh gaduh. Ini adalah musibah, jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita,” ujarnya.

    Masih menurut Addin Lembaga Pesantren Al Khoziny memiliki sejarah panjang dalam melahirkan para ulama besar, seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. As’ad Syamsul Arifin. Karena itu, kehormatan pesantren harus dijaga dari serangan opini negatif.

    “Di tengah beragam informasi yang sumir, jihad sosial media sahabat-sahabat diperlukan untuk menyebarkan kabar positif. Ini adalah musibah, tidak ada yang menginginkannya. Mari sebarkan informasi yang benar agar para kiai dan pesantren tidak menjadi sasaran suara sumbang,” pungkas Addin. [isa/suf]

  • GP Ansor Ngawi Berhentikan Agus Black Hoe Budianto dari Jabatan Wakil Bendahara

    GP Ansor Ngawi Berhentikan Agus Black Hoe Budianto dari Jabatan Wakil Bendahara

    Ngawi (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Ngawi resmi memberhentikan Agus Black Hoe Budianto, S.H., dari jabatannya sebagai Wakil Bendahara PC GP Ansor Ngawi. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 001/PC/SK-PEMB/GP-ANSOR/X/2025 yang dikeluarkan pada 3 Oktober 2025 atau bertepatan dengan 11 Rabi’ul Akhir 1417 H.

    Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua PC GP Ansor Ngawi, Helmi Masulin, disebutkan bahwa pemberhentian Agus Black Hoe Budianto didasarkan pada evaluasi dan pertimbangan organisasi. Ia dinilai tidak lagi dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan etika organisasi.

    “Organisasi ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung etika. Demi menjaga marwah dan kelangsungan organisasi, kami menilai perlu adanya langkah tegas, termasuk pemberhentian pengurus yang tidak lagi bisa menjalankan amanah,” tegas Helmi Masulin.

    Pihak PC GP Ansor Ngawi menegaskan, segala bentuk tugas dan wewenang yang berkaitan dengan jabatan Wakil Bendahara PC GP Ansor Ngawi atas nama Agus Black Hoe Budianto tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

    Adapun data identitas yang tercantum dalam surat keputusan, Agus Black Hoe Budianto pada tahun 1982, dengan alamat di Jl. M. Duryat, GG. Cenderawasih I, Ngawi, Jawa Timur.

    Helmi Masulin menambahkan, keputusan pemberhentian ini bersifat final dan mengikat, serta menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar GP Ansor Ngawi bisa berjalan lebih baik ke depan. [fiq/but]

  • Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjalin sinergi membangun jaringan distribusi pangan yang kuat guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

    “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas semangat sinergi yang terjalin. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Perum Bulog bersama GP Ansor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan. Penandatanganan itu telah dilakukan di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta.

    Menurut Rizal, kerja sama strategis itu menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya bersama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kerja sama itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian dan kedaulatan bangsa.

    Oleh karena itu, kata Rizal lagi, Perum Bulog terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk GP Ansor yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi sinergi pengadaan pangan, kolaborasi stabilisasi harga, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), pengembangan jaringan kemitraan, serta program literasi dan inklusi pangan.

    “Ke depan berbagai bentuk kerja sama tambahan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya pula.

    Ketua Umum GP Ansor Assin Jauharuddin menegaskan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut sebab Perum Bulog selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga pangan nasional.

    “Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kader dan unit usaha GP Ansor, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Dia menuturkan, GP Ansor memiliki basis jaringan kuat dengan lebih dari 8 juta kader yang tersebar di 34 pimpinan wilayah (provinsi), 483 pengurus cabang (kabupaten/kota), 4.886 pimpinan anak cabang (kecamatan), hingga 22.542 pimpinan ranting (desa/kelurahan).

    Menurutnya, dukungan jaringan itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi Perum Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, GP Ansor telah mendaftarkan 116 unit usaha dan anggota sebagai Rumah Pangan Kita (RPK) hingga 2 Oktober 2025. Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan tingginya minat kader GP Ansor untuk berperan aktif sebagai mitra distribusi pangan Bulog.

    Untuk menjamin transparansi, setiap transaksi antara anggota GP Ansor sebagai Sahabat RPK dengan Bulog akan melibatkan perbankan, khususnya dalam rangka penugasan yang terkait penganggaran dari pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pernyataan kepala daerah yang seakan menyoroti soal bangunan lantai 3 milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran yang roboh dan ratusan santri menjadi korban saat salat ashar, mendapatkan kecaman dari PW GP Ansor Jawa Timur.

    Menurut Wakil Ketua GP Ansor Pusat M Hasan Basri, tidak elok kala pengasuh pesantren dan keluarga berduka, seorang Bupati melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “Mestinya yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu empati di saat pihak pesantren berduka dan keluarga korban menunggu evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatement bangunan yang roboh tidak memiliki ijin,” ucapnya Selasa (30/9/2025).

    Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur itu kesal karena pernyataan kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media.

    Parahnya hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. saat berkunjung  mengucapakan berduka atas musibah ini.

    “Mari kita fokuskan untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan. Sangat tidak terpuji itu,” tambahnya tegas.

    Menurut Hasan Basri, saat pembangunan di pesantren-pesantren, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak pondok disalahkan.

    Memang bangunan tidak ber IMB dinilainya hal yang salah. Namun sebagai pemerintah harus mengerti, karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan.

    “Ingat Lembaga Pesantren Al Khoziny ini termasuk pesantren yang usianya tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar, harus dihargai semuanya. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren itu agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini kesalahan yang ada disoroti pemerintah dengan tajam,” urainya kesal.

    Mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapka turut berduka yang mendalam dan seluruh korban bisa diketemukan secara baik-baik, serta pihak keluarga diberikan kesabaran.

    Masih kata Hasan Basri, untuk tindakan Ansor pusat setiap hari berkordinasi dengan PC GPAnsor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya.

    “Sejak kejadian sampai hari ini, Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada,” paparnya. (isa/ted)

  • PB PORDI, GP ANSOR, dan KTC Deklarasi di Shanghai, Komitmen Jadikan Domino Olahraga Dunia Tanpa Judi

    PB PORDI, GP ANSOR, dan KTC Deklarasi di Shanghai, Komitmen Jadikan Domino Olahraga Dunia Tanpa Judi

    FAJAR.CO.ID, SHANGHAI – Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama Kreasi Tunas Cerdas (KTC) dan PP GP ANSOR menggelar Deklarasi bersama di Shanghai, China, Sabtu (27/9/2025). Deklarasi ini memuat dua poin utama, yakni menjadikan domino sebagai cabang olahraga populer di dunia serta menolak segala bentuk perjudian dalam olahraga domino, baik secara offline maupun online.

    Deklarasi yang diberi nama “Deklarasi Shanghai” tersebut menjadi bentuk komitmen bersama PB PORDI sebagai induk cabang olahraga Domino profesional, GP ANSOR sebagai organisasi kepemudaan, serta KTC sebagai pengembang platform game internasional. Tujuannya adalah menjadikan Permainan Domino sebagai cabang olahraga Resmi , Profesional serta terbebas dari praktik judi, Miras, dan narkotika.

    Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, menegaskan tekadnya untuk memperluas pengakuan domino sebagai olahraga resmi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Dunia Internasional.

    “Ini merupakan langkah besar bagi olahraga domino. Komitmen ini berupaya mengubah persepsi domino dari sekadar permainan rakyat yang masih rentan terpapar perjudian menjadi cabang olahraga resmi berbasis kecerdasan intelektual yang profesional dan menjangkau semua kalangan,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa PORDI konsisten menjauhkan domino dari perjudian.

    “Sejak awal, kami berkomitmen penuh menjauhkan domino dari unsur judi. Visi PB PORDI adalah menjadikan domino sebagai cabang olahraga resmi yang sehat, mendidik dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami membangun sistem kompetisi yang berkelanjutan, terukur dan mengutamakan nilai-nilai fair play,” tambahnya.