Organisasi: GP Ansor

  • Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal menghitung hari, proses pemilihan Kepala Daerah makin dekat yaitu pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebelum mencoblos, berikut profil cagub di Pilkada Jawa Barat 2024, mulai dari Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, dan Acep Adang Ruhiat. 

    Profil cagub dan cawagub perlu diketahui agar masyarakat tidak salah dalam memilih cagub dan cawagub, khususnya di Jawa Barat. 

    Terdapat empat pasangan calon (paslon) yang meramaikan kontestasi politik tersebut mulai dari kandidat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina. Lalu, nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. Untuk nomor urut 3 ada nama Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie serta pasangan terakhir adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin di Jawa Barat, berikut rangkuman profil cagub-cawagub yang akan berlaga di Pilkada Jabar 2024. 

    Profil Cagub dan Cawagub Jabar 2024 

    1. Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina

    Acep merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, pada 1 Agustus 1958 yang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi pada 1984 dan meraih gelar doktorandus (Drs.) di Universitas Siliwangi pada 1988, serta gelar master of sains (M.Si) di Universitas Garut pada 2000. 

    Dari pengalaman organisasi, dia sempat menjadi Ketua BP KNPI Kecamatan Singaparna, Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Organisasi KNPI Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat. 

    Acep Adang Ruhiat memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfindz PKB Kabupaten Tasikmalaya pada 2008. Lalu, pada 2011—2016, Aceng menjabat menjadi Ketua Dewan Suro Partai PKB.

    Melenggang ke Senayan, Acep menjadi anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut mulai dari 2014 lalu di Komisi VI DPR RI.

    Sementara itu, Acep didampingi oleh Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal Gita KDI yang merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 10 Oktober 1985. 

    Untuk pengalaman politik, Gita memulai sejak 2011 dengan dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan almarhum Cecep Syafrudin. Di DPR, Gita duduk di Komisi XI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

     

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja

    Jeje merupakan kelahiran Pangandaran pada 14 Februari 1965 yang memulai kariernya di dunia politik sejak 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga 2009.

    Melangkah di jalur eksekutif, dia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis pada 2014—2015 dan menempati jabatan sebagai Bupati Pangandaran pada 2016.

    Selain memiliki pengalaman politik, Jeje juga pernah bergabung ke beberapa perusahaan yakni menjadi Staff Ahli, Samudra Farmindo Luas pada 1987—1991 dan menjadi Manager Produksi, PT. Wicakarya pada 1991—1993. 

    Kini terpilih menjadi cagub Provinsi Jawa Barat, Jeje bakal ditemani oleh Ronal Surapradja yang merupakan komedian yang namanya diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jabar 2024, tepatnya pada Kamis malam (29/8/2024).

    Putra kelahiran Bandung 26 Mei 1977 ini mulai berkecimpung di ranah politik pada 2024, saat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR lewat PDIP. Sayangnya, kurang beruntung dirinya tak lolos karena di Dapil Jawa Barat XI.

    3. Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie

    Ahmad Syaikhu lahir pada 23 Januari 1965 yang merupakan putra kelahiran Desa Ciledugkulon. Untuk ranah pendidikan, dirinya mengenyam ilmu ke jenjang D3 ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan belajar agama dari keluarga dan guru besar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

    Mengawali karir sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan tahun 1986—1989, Syaikhu tak langsung terjun ke politik tetapi menjadi profesional juga sebagai auditor BPKP Pusat di Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

    Pada 2004 menjadi awal dirinya masuk ranah politik sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan, hasil Pemilu 2009, dia terpilih menduduki jabatan anggota DPRPD Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komisi C.

    Pada 2013, Syaikhu menjadi Wakil Walikota Bekasi periode 2013—2018 dan setelahnya maju untuk mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Lalu sejak, 2020—2025, Syaikhu dipercayai menduduki posisi sebagai Presiden PKS. 

    Kembali memilih maju di Jawa Barat, Syaikhu merangkul Ilham yang merupakan anak dari B.J. Habibie. Putra sulung yang lahir pada 16 Mei 1963 itu merupakan teknokrat di dunia teknologi pesawat. 

    Mengikuti jejak ayah, dirinya bersekolah Technical University of Munich untuk menyelesaikan gelar insinyur dan doktor. Bahkan, dia sempat mengambil bidang yang berbeda pada 2003, yaitu pendidikan ilmu manajemen di School of Business, Universitas Chicago, Singapura dengan gelar MBA. 

    Karier profesionalnya dimulai di perusahaan pesawat Boeing. Lalu, menjadi Direktur Marketing di PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang berhasil menciptakan pesawat dalam negeri kode N-250.

    Pada 2004, Ilham melanjutkan perusahaan keluarga yakni Grup Ilthabi Rekatama dan sempat terpilih menjadi CEO beberapa perusahaan, seperti PT Industrial Mineral Indonesia, PT Global Group Asia, dan berbagai jabatan komisaris lainnya.

     

    4. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Lahir di Subang pada 11 April 1971, Dedi mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta pada 1999. Mendalami hukum, dirinya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstra. Seperti, menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 

    Dedi pun memulai karier politiknya sebagai legislator dengan bergabungnya ke partai Golkar pada 1999-2004 dann terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Komisi E.

    Namun, periode kerjanya tidak selesai hingga akhir, sebab pada 2003, Dedi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan memilih untuk meminpin Purwakarta secara langsung pada 2008. Dia bahkan berhasil menjabat sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut.

    Melangkah ke jenjang lebih tinggi, Dedi maju saat Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Namun, karier eksekutifnya harus beralih sementara untuk kembali ke legislatif sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 di dapil Jabar VII dari fraksi partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dedi menyelesaikan perannya di Golkar pada 2023 dan memutuskan bergabung bersama partai Gerindra. Saat ini pun, Dedi kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon gubernur. Dengan menggandeng Erwan Setiawan.

    Erwan pun merupakan politikus dan pengusaha kelahiran Bandung 29 Juli 1970 dengan ayahnya yang seorang manajer klub sepak bola Persib Bandung, Umuh Muchtar.

    Lulusan Politeknik Industri dan Niaga Bandung pada 1996 ini juga meraih gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada 2008 yang setelah lulus lebih memilih dunia bisnis sebagai Direktur CV Ganeca Kiara pada 2010. 

    Karier politiknya justru dimulai di ranah legislatif dengan bergabung ke Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009—2014 dan melanjutkan menjadi Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pada periode 2014—2019.

    Kemudian pada 2018, Erwan didapuk Donny Ahmad Munir untuk menemaninya sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Sumedang dan menjabat hingga 2023 

    Di tengah perjalanan sebagai Wabup Sumedang, Erwan berseberangan dengan Partai Demokrat yang dipicu oleh Musda Partai Demokrat Jawa Barat. Sehingga memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Partai Golkar pada 2022.

  • Mahfud MD Sebut LHKPN Tidak Efektif Jaga Perilaku Pamer Harta Pejabat

    Mahfud MD Sebut LHKPN Tidak Efektif Jaga Perilaku Pamer Harta Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan kian marak fenomena pamer harta atau flexing di kalangan pejabat menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menekan perilaku koruptif.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024). 

    “Fenomena flexing itu kalau terkait dengan pejabat itu membuktikan kegagalan Negara untuk mengendalikan pejabat dari perilaku korupsi. Kalau Swasta enggak apa-apa deh, karena kita merdeka agar orang yang ingin bermewah bisa dilakukan agar sesuai dengan landasan hukum dan melalui usaha sendiri,” tuturnya dalam forum itu

    Menurutnya, ada alasan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dibentuk oleh pemerintah adalah untuk mengukur dan menjadi batasan jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum menjadi pejabat Negara. 

    Sayangnya, kata Mahfud, peran LHKPN sudah mulai kurang berimbas terhadap pengawasan keuangan pejabat Negara.

    Mahfud mencontohkan bahwa kasus Rafael Alun yang menjadi sorotan sejak putranya yakni Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan putra pengurus GP Ansor. 

    Saat itu, Mahfud menyebut bahwa media sosial ramai membahas kasus kekerasan tersebut usai videonya viral. Tak hanya itu, publik pun mengusut siapa Mario Dandy Satrio hingga diketahui sebagai anak dari Rafael Alun.

    Sejak itu, harta kekayaan fantastis Rafael selaku pejabat eselon III sebesar Rp56 miliar mendapat sorotan tajam dari publik. Sedangkan, Mario Dandy divonis 12 tahun penjara karena bersalah menganiaya David. 

    “Ini sekarang nggak ada efek dari sebuah LHKPN. Saya tanya PPATK ‘itu [Rafael] hartanya berapa sih? Kok anaknya punya kayak gini? Pak, ini orang ini sudah kami laporkan punya masalah pencucian uang di Kementerian Keuangan sejak 2009. Tidak ada yang menindak, udah dilaporkan, tidak ditindak,” imbuhnya.

    Mahfud menegaskan bahwa melalui LHKPN sebenarnya pejabat Negara bisa diawasi dengan baik untuk tak melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat rekam jejak hartanya bisa terus diperhatikan perkembangannya. 

    “Nah, oleh sebab itu, bagi saya, pengawasan terhadap perkembangan harta kekayaan penjabat sesuai dengan profilnya itu harus diperiksa. Oleh sebab itu kita dulu mengajukan undang-undang perampasan aset. Itu agar terkontrol,” pungkas Mahfud.

  • Polisi Usut Pencucian Uang Mafia Tanah di Dago Elos Rp 3,6 Triliun, Asetnya Akan Disita Negara

    Polisi Usut Pencucian Uang Mafia Tanah di Dago Elos Rp 3,6 Triliun, Asetnya Akan Disita Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, polisi mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus mafia tanah di Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat yang nilainya mencapai Rp 3,6 triliun.

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/11/2024), Nusron mengatakan pekan lalu Polda Jawa Barat dan tim Satgas Mafia Tanah sudah menggelar perkara kasus mafia tanah di Dago Elos.

    “Sudah melakukan gelar perkara atas kasus penyerobotan tanah di Dago Elos yang nilai ekonominya mencapai Rp3,6 triliun di mana tindak pidana murninya sudah terbukti serta (pelaku) sudah divonis 3,5 tahun penjara, dan mulai ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU,” kata Nusron seperti dikutip dari Antara.

    “Ini merupakan yang pertama di mana mafia tanah sudah berhasil dilakukan tindak pidana pencucian uang dan sudah terbukti,” tambah mantan ketua umum GP Ansor ini.

    Dengan dijeratnya pelaku dengan Undang-Undang TPPU, maka aparat hukum nantinya akan melacak (tracing) aset-aset dan kekayaan para pelaku mafia tanah tersebut, kemudian akan disita oleh negara.

    “Selanjutnya nanti kalau itu memang merupakan milik masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat, untuk mengganti rugi ke masyarakat, dan bukti-buktinya sudah jelas dari pihak kepolisian, kejaksaan kepada kami sebagai (Kementerian) ATR/BPN,” kata Nusron.

  • GP Ansor Dukung Presiden Prabowo Berantas Oknum Pejabat Beking Judi Online

    GP Ansor Dukung Presiden Prabowo Berantas Oknum Pejabat Beking Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) H Addin Jauharudin mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas oknum pejabat negara yang membekingi judi online.

    Addin mengungkap, judi online sudah mengakar di masyarakat dan menyasar semua lapisan, mulai usia sekolah, remaja, hingga para lansia.

    Praktik judi online sudah sangat meresahkan, GP Ansor dan Banser sangat mendukung Presiden Prabowo, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dan kepolisian dalam memberantas judi online.

    “Langkah presiden sudah benar, dimulai dari oknum pejabat negara yang menjadi beking ekosistem judi online,” kata Addin, Sabtu (9/11/2024).

    “Jika presiden instruksikan, kami Ansor Banser dan semua jajaran siap turut andil bekerja sama dengan negara untuk menumpas judi online,” lanjut Addin.

    Hingga saat ini, GP Ansor sudah mengintruksikan kepada Rijalul Ansor (RA), salah satu sayap Ansor yang diisi oleh kiai-kiai muda untuk terus menyerukan bahaya judi online ketika membawakan pengajian di tengah masyarakat.

    Lebih lanjut, menurut Addin, apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini merupakan langkah berani dengan melakukan pembersihan oknum-oknum pegawai di Kementerian komunikasi dan digital.

    “Ini langkah berani dan tegas dari Presiden Prabowo dalam menyelamatkan rakyat yang dijerat judi online,” kata Addin.

    Data dari Alvara Reserach pada September 2024 menunjukkan, penduduk Indonesia yang pernah menyentuh judi online mencapai 4,5%, setara dengan kurang lebih 12 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia.

    PPTAK melansir data transaksi judi online terus meningkat setiap tahun. Pada 2021, transaksi judi online mencapai Rp 57,91  triliun, 2022 mencapai Rp 104,42 triliun, 2023 mencapai Rp 327,05 triliun, dan paruh pertama 2024 mencapai Rp 174, 56 triliun.

    Meningkatnya transaksi disebabkan jumlah minimal transaksi di bawah Rp 10.000, sehingga anak-anak juga terlibat. Data Kemenko PMK tercatat, sebanyak 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun pernah terlibat judi online.

  • Ikuti China Economic and Social Forum 2024 di Shanghai, Gus Addin: GP Ansor Terus Membangun Jejaring Internasional

    Ikuti China Economic and Social Forum 2024 di Shanghai, Gus Addin: GP Ansor Terus Membangun Jejaring Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin atau Gus Addin mengikuti forum ekonomi internasional, yakni China Economic and Social Forum (CESC) 2024 di Shanghai, China. Sebagai organisasi besar di Indonesia, GP Ansor juga terus membangun jaringan pada dunia internasional.

    Gus Addin mengatakan, GP Ansor terus membangun jaringan internasional karena merupakan hal yang penting untuk memperkuat supply chain management (SCM) untuk sumber daya kader. Jadi, hal itu tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

    “Kita ingin memahami dan belajar langsung bagaimana transformasi masyarakat bukan sekadar mimpi, melainkan menjadi kenyataan, seperti yang terjadi di Shanghai,” ucap Gus Addin dikutip dari keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Ia melanjutkan, Shanghai merupakan salah satu kota terbesar di China dengan kekuatan besar dan keinginan untuk terus berinovasi, khususnya dalam bidang teknologi, artificial intelligence (AI), dan energi terbarukan.

    “Keinginan yang kuat untuk terus maju dan berinovasi menjadi kekuatan Shanghai,” ucap dia.

    Ia pun berharap GP Ansor tidak terlena dengan sumber daya besar yang dimiliki. Dengan inovasi dan visi global, GP Ansor bisa terus berkembang seperti Shanghai.

    Pada ajang ini, Gus Addin juga ditemani Ketua Bidang Hubungan Internasional GP Ansor Dianta Sebayang, yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta, serta Wasekjen Bidang Hubungan Internasional Budy Sugandi, alumni doktoral dari Southwest University, China.

    Diketahui, forum CESC 2024 ini mengusung tema “Building a Community with a Shared Future for Mankind, Working Together to Make a Modern World”.

    Forum yang memasuki tahun ke-19 ini bertujuan mendorong sinergitas global dalam pembangunan sosial dan ekonomi inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama.

    CESC telah berperan sebagai think tank tingkat tinggi di bawah naungan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC).

    Sejak pertama kali digelar pada 2006, forum ini telah menjadi platform dialog strategis bagi pemimpin dunia, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas berbagai isu global. Fokus utamanya adalah menciptakan kerja sama internasional yang berkelanjutan.

    CESC 2024 menegaskan komitmen China dalam membangun komunitas global berbasis perdamaian dan kemakmuran bersama. Forum ini menjadi jembatan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan global, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

  • Nabi Muhammad Dituduh Zina, Gempa Laporkan Tiktokers Prof Dr Metatron ke Polda Jatim

    Nabi Muhammad Dituduh Zina, Gempa Laporkan Tiktokers Prof Dr Metatron ke Polda Jatim

    Liputan6.com, Surabaya – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama (Gempa) melaporkan nama tiktok Prof. Dr. Metatron LC, MA ke Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

    Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Qur’an.

    Menurut Basori Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun tiktok Prof. Dr. Metatron, Lc, MA, namun juga melaporkan tiga nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam, dan ujaran kebencian terhadap kitab suci Al-Qur’an, yakni masing-masing bernama kanal YouTube suara kebenaran, blesmigad dan sang debaters.

    “Kalau melihat tayangan video dari kanal YouTube suara kebenaran, blesmigad dan sang debaters terlapor ini benar benar ada niat jahat dengan membawa kitab suci Al-Qur’an sambil memelintir arti maupun tafsir isi Al-Qur’an,” ujar pemuda aktivis GP Ansor PAC Wonocolo Surabaya ini di Mapolda Jatim, Kamis malam (7/11/2024).

    Alwi menambahkan, selain itu tiktokers Prof Dr. Metatron, Lc, MA tersebut juga beberapa kali melontarkan kalimat dengan tuduhan dan fitnah serius kepada Nabi Muhammad SAW.

    “Narasi mereka begitu melukai saya sebagai umat Islam, karena nabi Muhammad dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila, dan punya grup Whatsap dengan Allah,” ucapnya.

     

  • Ketum GP Ansor Sambut Delegasi Humanitarian Islam: Selamat Datang di Rumah Toleransi

    Ketum GP Ansor Sambut Delegasi Humanitarian Islam: Selamat Datang di Rumah Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) menerima kunjungan delegasi Konferensi Internasional Humanitarian Islam yang akan digelar oleh PBNU di Universitas Indonesia pada 4-9 November 2024.

    Para delegasi tersebut terdiri dari 17 akademisi yang pernah atau cukup lama melakukan penelitian di Indonesia. Mereka diterima oleh Ketua Umum PP GP Ansor H Addin Jauharudin beserta jajarannya di Rumah Toleransi, Gedung GP Ansor, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Selamat datang di Gedung GP Ansor. Semoga kunjungan kali ini berkesan, karena ini Rumah Toleransi, bukan hanya rumah GP Ansor tetapi rumah semua suku, etnis, dan rumah anak-anak muda dari seluruh dunia,” kata Addin. 

    Menurut Addin, GP Ansor hari ini menghadapi tugas yang cukup berat perihal menjaga dan mempromosikan perdamaian di dunia yang tidak baik-baik saja. 

    “Selama 4 bulan terakhir, kami berjibaku, selain membangun SDM, kami mengunjungi Paus Fransiskus di Vatikan dan Grand Syaikh Al Azhar di Mesir,” terang Addin.  

    “Kami bersama enam pemimpin agama se-Indonesia, berjuang membawa misi dan mempromosikan Dokumen Abu Dhabi terutama di kalangan anak muda,” lanjutnya. 

    Setelah kunjungan dan penandatangan Dokumen Vatikan, Paus Fransiskus menitipkan pesan khusus kepada GP Ansor untuk membangun sekretariat agama di wilayah Asia Pasifik. 

    Holland C Taylor, salah satu delegasi menyebut GP Ansor sebagai inisiator awal terbentuknya gerakan Humanitarian Islam. 

    “Rumah Toleransi ini merupakan rahim yang melahirkan gerakan Humanitarian Islam, melalui kerja-kerja intelektual yang tak kenal lelah, GP Ansor adalah garda terdepan dalam mengarusutamakan perdamaian di Indonesia,” katanya. 

    Sehubungan dengan hal ini,  Addin menilai dalam kerja perdamaian GP Ansor tidak ingin berjalan sendirian. Ia mengharap terbangunnya jalinan kerja sama yang solid untuk berjuang mempromosikan perdamaian di dunia.

    “Kami dengan tangan terbuka dan rendah hati membuka kerja sama lebih dalam untuk menggali kekayaan bangsa ini, agar Indonesia dengan Pancasila bisa menjadi jawaban atas kemelut yang terjadi di dunia,” kata Addin.

  • Ini respons Bamus Betawi terkait guyonan Suswono soal janda kaya

    Ini respons Bamus Betawi terkait guyonan Suswono soal janda kaya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pilkada DKI Jakarta 2024

    Ini respons Bamus Betawi terkait guyonan Suswono soal janda kaya
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 08:47 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifqi merespons polemik yang muncul imbas pernyataan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Suswono soal janda kaya menikahi pemuda pengangguran.

    “Sebenarnya kalau saya lihat dari videonya tidak ada maksud, secara implisit tidak disampaikan bahwa Pak Suswono menyamakan Rasulullah kepada pengangguran, enggak ada di situ,” kata Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).

    Dia berpendapat tak ada yang salah dengan pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia menyayangkan pihak-pihak yang tidak memahami secara utuh apa yang disampaikan oleh Suswono.

    Oleh karena itu, ia menilai membawa pernyataan Suswono ke ranah hukum sangat mengada-ada. Pernyataan Suswono itu tak bisa disamakan dengan kasus penistaan agama pada Pilgub Jakarta 2017.

    “Beda nih, ini kan mau ditarik ke kasus 2017 nih zaman Ahok, ditarik-tarik ke situ nih, ini kan politik. Jadi kalau saya melihatnya ini berlebihan dan mengada-ngada. Sebenarnya kalau itu dianggap menjadi sebuah pelecehan agama terlalu dini,” kata pria yang biasa disapa Eki Pitung.

    Dia pun meyakini laporan dari pihak tertentu kepada kepolisian akan ditolak karena tak ada bukti yang memperlihatkan Suswono secara implisit menghina Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengangguran.

    “Menurut saya orang-orang yang melaporkan ke polisi saya yakin itu menurut saya akan ditolak, kenapa, karena tidak ada temuannya. Pelecehannya di mana? Karena itu tafsir. Karena hukum itu tidak boleh pakai tafsir,” paparnya.

    Dia pun meminta semua pihak tak memperkeruh Pilkada Jakarta 2024 dengan memainkan politik identitas. Terlebih, Suswono secara pribadi telah meminta maaf.

    “Kita ini udah jangan lagi membawa politik identitas, Jakarta udah selesai lah 2017 kemarin kita belajar, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan juga. Kan di sini Muslim, di sana Muslim. Lebih baik bermain wacana program, agenda yang mencerdaskan, bagaimana membangun ibu kota dengan ide dan gagasan yang positif,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Santri Jakarta (Alaska) Abdul Azis berpendapat tak ada yang salah dengan pernyataan Suswono tersebut.

    “Saya pikir tidak berlebihan dan ini kan hanya imbauan, terus salahnya di mana? Imbauan dan sekedar saran saja dan ga perlu diperbesar dan gak perlu melebar-lah,” ujarnya.

    Mantan Ketua GP Ansor DKI ini mengatakan, memang benar Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah pada saat seorang wanita janda kaya dan membantu dakwah Rasulullah.

    “Jika Pak Suswono itu mengimbau demikian salahnya dimana? Itu pun jika janda kaya-nya mau, kan enggak salah dong, dan beliau juga sudah minta maaf kan,” papar Azis.

    Menurut dia, tidak perlu pernyataan Suswono itu dipersoalkan hingga diseret ke ranah agama karena sebuah pernyataan harus dilihat dari sisi manfaat dan kemaslahatannya dan pilkada ini harus sejuk dengan gagasan dan program untuk membangun Jakarta.

    “Jangan memperkeruh dan dianggap sebagai sebagai sebuah penistaan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta maaf usai pernyataannya yang menimbulkan polemik dalam pertemuannya dengan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang terjadi pada Sabtu (26/10).

    “Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut, ” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Senin (28/10).

    Suswono menjelaskan, pernyataan tersebut dia sampaikan dalam konteks bercanda menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

    “Tidak ada maksud sama sekali menyinggung tentang janda apalagi Manusia Agung sepanjang zaman, Rasulullah SAW. Yang menjadi teladan dalam setiap kehidupan saya, ” katanya.

    Namun begitu Menteri Pertanian periode 2009-2014 tersebut mengakui jika guyonan tersebut dinilai kurang tepat dan bijaksana.

    “Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya,” terang Suswono.

    Sumber : Antara

  • Pernyataan Suswono soal Janda Kaya, Dewan Adat Bamus Betawi Bereaksi Begini

    Pernyataan Suswono soal Janda Kaya, Dewan Adat Bamus Betawi Bereaksi Begini

    Eki meminta semua pihak terkait tak memperkeruh Pilkada Jakarta 2024 dengan memainkan politik identitas. Terlebih, Suswono secara pribadi telah meminta maaf.

    “Kita ini udah jangan lagi membawa politik identitas, Jakarta udah selesai lah 2017 kemarin kita belajar, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan juga. Kan di sini Islam, di sana Islam,” kata Eki.

    “Lebih baik bermain wacana program, agenda yang mencerdaskan, bagaimana membangun ibu kota dengan ide dan gagasan yang positif,” tandasnya.

    Sementara itu, Aliansi Santri Jakarta (Alaska) juga ikut membela Suswono. Menurut Ketua Umum Alaska, Abdul Azis, tak ada yang salah yang diucapkan oleh Suswono dan tak perlu dibesar-besarkan.

    “Saya pikir tidak berlebihan dan ini kan hanya himbauan, terus salah nya dimana? Himbauan dan sekedar saran saja dan ga perlu di perbesar dan gak perlu melebar lah,” ungkap Abdul Azis.

    Mantan Ketua GP Ansor DKI ini mengatakan, memang benar Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah pada saat seorang wanita janda kaya dan membantu dakwah Rasulullah.

    “Jika Pak Suswono itu menghimbau demikian salah nya dimana? Itu pun jika janda kaya-nya mau, kan enggak salah dong, dan beliau juga sudah minta maaf kan,” papar Azis.

    Menurut dia, tidak perlu pernyataan Suswono itu dipersoalkan hingga diseret ke ranah agama. Lanjut dia, sebuah pernyataan harus dilihat dari sisi manfaat dan kemaslahatan nya dan Pilkada ini harus sejuk dengan gagasan dan program untuk membangun Jakarta. “Jangan memperkeruh di anggap sebagai sebagai sebuah penistaan” papar dia.

  • Buntut Panjang Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur, Kini Ada Rencana Dilaporkan

    Buntut Panjang Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur, Kini Ada Rencana Dilaporkan

    GELORA.CO  – Guyonan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono berbuntut panjang. 

    Adapun guyonan Suswono itu adalah terkait janda kaya di Jakarta yang sebaiknya menikahi pemuda pengangguran. Dia menyebut hal itu demi meningkatkan kesejahteraan.

    Perkataan itu terlontar dari mulut Suswono ketika dia bercerita ada warga yang bertanya terkait ada atau tidaknya program kartu janda.

    “Kemarin ada yang nyeletuk, waktu dialog ini. ‘Pak ada kartu janda enggak?’,” ujar Suswono saat kampanye di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan pada Sabtu (26/10/2024).

    Lantas, guyonan terkait janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu muncul dari Suswono setelah pertanyaan dari warga tersebut.

    “Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada (kartu janda -red). Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur,” celetuk Suswono.

    Suswono juga mencontohkan kisah pernikahan dinikahinya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW.

    Dia mengungkapkan Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan status sebagai janda kaya.

    “Setuju ya? Coba ingat Khadijah enggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah, itu contoh kaya begitu,” tutur Suswono.

    Guyonan Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur Bikin Suswono Minta Maaf

    Ternyata, pernyataan Suswono itu pun menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dia meminta maaf atas kegaduhan dari guyonannya tersebut dan mencabut pernyataannya itu.

    “Atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabutnya,” kata Suswono pada Senin (28/10/2024).

    Suswono menegaskan tidak berniat menyinggung pihak manapun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama dalam guyonannya tersebut.

    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujarnya.

     

    Dia menyadari bahwa perumpamaan yang disampaikannya tidak tepat. Suswono mengungkapkan dirinya hanya ingin menyampaikan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan janda.

    Selain itu, Suswono juga menegaskan isu tersebut bukan sebagai program yang diusung bersama pasangannya, calon gubernur Ridwan Kamil.

    “Saya tegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari program ‘Rido’ (Ridwan Kamil-Suswono). Kami berkomitmen pada program pemberdayaan kelompok lemah dan rentan,” jelasnya.

    Dia juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di publik demi tidak memicu kontroversi di tengah masyarakat.

    “Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Meski Sudah Minta Maaf, Ada Rencana Suswono Tetap Dilaporkan

    Suswono tetap direncanakan akan dilaporkan ke polisi buntut guyonannya itu meski sudah meminta maaf.

    Dikutip dari Warta Kota, pihak yang bakal melaporkan adalah Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta.

    Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Sulton menuturkan guyonan Suswono itu dinilai menyakiti umat Islam yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW.

    “Yang paling fatal, Nabi Muhammad jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Kami mengutuk keras pernyataan itu dan akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” ucap Sekretaris PW GP Ansor DKI Jakarta Sulton pada Selasa (29/10/2024).

    Sulton mengingatkan Suswono agar persoalan kontestasi Pilkada 2024 ini jangan menjadi alasan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW.

    “Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Suswono, apalagi hanya untuk candaan ke publik ketika kampanye,” ujarnya.

    Ia pun menyebut, Suswono bakal dikenakan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

    “Rencananya minggu ini kami akan melapor, tapi untuk harinya belum kami putuskan. Sambil kami melihat juga apakah ada itikad baik dari pak Suswono untuk meminta maaf