Xcloud.id

Organisasi: GP Ansor

  • GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

    GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

    Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkomitmen mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

    “Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu.

    Di era digital saat ini, menurut dia, banjir informasi di media sosial dan berbagai platform digital telah melahirkan tantangan besar bagi masyarakat dalam memilah kebenaran. Hoaks, fitnah, dan berita yang terdistorsi sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan dengan fakta yang disampaikan oleh media yang memiliki standar jurnalistik yang kuat.

    “Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional,” kata dia.

    Selain itu, dia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi media arus utama, di mana gelombang digitalisasi yang tidak terkendali menyebabkan banyak perusahaan media harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis dan pekerja medianya.

    Hal tersebut, menurut dia, terjadi karena serbuan platform digital dan media sosial yang mendominasi distribusi serta monetisasi berita, sementara media arus utama yang mengedepankan prinsip jurnalistik mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya.

    Dia juga menegaskan bahwa media arus utama harus menjadi benteng utama dalam menghadapi tsunami informasi yang tidak terkendali dan menyerukan langkah konkret untuk mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, dia mendorong agar terjadi penguatan terhadap media arus utama dan mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan media berbasis jurnalistik sebagai sumber utama informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Dia juga menyerukan kepada para pengiklan, pemerintah, dan dunia usaha untuk lebih mengutamakan iklan di media arus utama dibandingkan dengan platform digital asing yang sering kali menjadi saluran utama penyebaran hoaks dan disinformasi.

    Selain itu, menurut dia, literasi digital di kalangan masyarakat perlu diperkuat, terutama generasi muda, agar lebih kritis dalam memilah informasi. Dia pun menuntut platform digital dan media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam menangkal hoaks dengan memperketat regulasi serta algoritma yang mencegah penyebaran konten menyesatkan.

    Menurut dia, sinergi antara media, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan dalam mengedukasi publik serta membangun sistem deteksi dini terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Transparansi dalam penanganan hoaks juga diperlukan guna memastikan bahwa setiap upaya melawan disinformasi tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan pers.

    Dia pun menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan kebhinnekaan di Indonesia. GP Ansor, kata dia, berkomitmen untuk terus memperjuangkan literasi digital, memperkuat peran media, serta mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap platform digital agar tidak menjadi alat penyebaran berita palsu.

    “Kita tidak bisa membiarkan media yang bekerja dengan standar jurnalistik yang tinggi terus tergerus karena dominasi platform digital. Jika hal ini dibiarkan, kita akan kehilangan jurnalisme yang berkualitas, dan masyarakat akan semakin rentan terhadap disinformasi,” tuturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • GP Ansor Desak Kerja Elaboratif Terkait Tata Kelola Ekonomi dan Keuangan Sehat

    GP Ansor Desak Kerja Elaboratif Terkait Tata Kelola Ekonomi dan Keuangan Sehat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekosistem ekonomi dan keuangan di Indonesia saat ini membutuhkan upaya kerja yang lebih elaboratif, melibatkan seluruh instrumen untuk menciptakan tata kelola yang sehat. Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) turut ambil bagian dalam membahas mekanisme untuk mewujudkan tata kelola ekonomi dan keuangan yang positif.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PP GP Ansor Yudiarto mengungkapkan kemajuan ekosistem ekonomi yang sehat sangat ditentukan pelaku ekonomi, perangkat pendukung, serta instrumen hukum yang mengatur tata kelola tersebut. “Tata kelola ekonomi dan keuangan yang baik harus melibatkan semua pihak, baik itu pelaku ekonomi maupun penegak hukum,” ujarnya.

    Hal itu disampaikan Yudiarto dalam diskusi ekonomi bertajuk “Evaluasi Kejahatan Keuangan Selama Tahun 2024: Modus dan Motif” di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurut Yudiarto, GP Ansor berupaya memetakan potensi kontribusi organisasi dalam memperbaiki ekosistem ekonomi yang ada. Kepedulian Ansor terkait masalah ini karena merupakan momentum untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penegak hukum.

    Diskusi tata kelola ekonomi dan keuangan ini juga sekaligus meningkatkan pemahaman kader Ansor mengenai modus kejahatan keuangan serta mencegahnya pada masa depan. Kejahatan keuangan yang marak terjadi, seperti manipulasi laporan keuangan, manipulasi harga saham di pasar modal, kejahatan perbankan, dan investasi bodong, membuat GP Ansor merasa perlu untuk ikut berperan dalam pencegahannya.

    “Kami ingin mencegah dan memperbaiki kondisi ini agar tidak merugikan ekonomi bangsa,” kata Yudiarto.

    Kondisi ini menunjukkan masih banyak pelaku ekonomi yang mengabaikan tata kelola yang baik serta hukum yang berlaku. Tidak jarang, sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau entitasnya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

    “Ini menjadi hambatan dalam pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan oleh bangsa,” tegas Yudiarto.

    Diskusi tata kelola ekonomi dan keuangan ini dihadiri Ketua Umum PP GP Ansor H Addin Jauharudin, Ketua PP GP Ansor Ghufron Mabruri yang juga merupakan anggota Kompolnas, serta jajaran pengurus lainnya. Turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, yaitu Kanit II Subdit II Dittipidekdus Mabes Polri AKBP Rio Martin Ronikatua Ritonga.

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Ansor dan Banser Jatim: Kami Tak Tinggal Diam Jika HTI Hidup Kembali!

    Ansor dan Banser Jatim: Kami Tak Tinggal Diam Jika HTI Hidup Kembali!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musaffa’ Safril mengecam unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di beberapa titik di Indonesia, termasuk di Surabaya pada Minggu, 2 Februari 2024.

    Sebagaimana diketahui, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang membawa atribut, simbol, maupun gagasan HTI adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Musaffa’ mempertanyakan bagaimana mungkin kelompok yang telah dibubarkan secara hukum masih dapat melakukan aksi secara terbuka di berbagai kota, termasuk Surabaya. “Kami mempertanyakan apakah pihak kepolisian memberikan izin terhadap kegiatan ini. Jika benar ada izin, kami mendesak Kapolri untuk segera menindak tegas aparat yang telah mengeluarkan izin tersebut,” tegasnya.

    “Dari pengamatan di lapangan, serta ciri-ciri massa yang hadir, terdapat indikasi kuat bahwa gerakan ini merupakan bagian dari pendukung Khilafah, meskipun mereka mengatasnamakan aksi solidaritas untuk Palestina atau isu lainnya,” imbuhnya.

    Pihaknya menyayangkan, jika aparat kepolisian membiarkan aksi ini berlangsung, karena berpotensi menjadi embrio kebangkitan gerakan khilafah yang telah dilarang oleh negara. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk kegiatan yang berpotensi merongrong ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.

    Lebih lanjut, Ketua PW Ansor Jatim menegaskan, bahwa jika aparat penegak hukum tidak mampu membubarkan kegiatan ilegal semacam ini, maka Ansor dan Banser Jawa Timur siap turun tangan untuk memastikan tidak ada ruang bagi kelompok anti-NKRI di wilayah Jawa Timur.

    “Kami tidak akan tinggal diam, jika ada pihak-pihak yang mencoba menghidupkan kembali ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ansor dan Banser Jawa Timur akan tetap berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

    GP Ansor Jawa Timur juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap waspada terhadap gerakan kelompok-kelompok radikal yang berusaha menyusup melalui berbagai isu untuk mempengaruhi opini publik. Selain itu, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (tok/kun)

  • NU: Organisasi Terlarang HTI Muncul Lagi di Beberapa Daerah

    NU: Organisasi Terlarang HTI Muncul Lagi di Beberapa Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sempat dibubarkan pada 2017 silam dikabarkan kembali muncul di beberapa daerah di Indonesia.

    Kepala Satkornas Banser NU Syafiq Syauqi menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh HTI di sejumlah daerah, jika pemerintah  pusat dan daerah tidak mengambil sikap tegas.

    HTI sudah dibubarkan pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM karena dibulai bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI.

    “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI,” tuturnya di Jakarta, Minggu (2/2).

    Dia menilai bahwa kemunculan organisasi terlarang HTI di sejumlah daerah itu bisa mengancam kerukunan yang sudah tercipta sejak organisasi tersebut dibubarkan oleh pemerintah.

    “Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” katanya.

    Menurutnya, aksi unjuk gigi HTI di berbagai daerah merupakan pengingat bahwa tata kebangsaan masih bakal dihantui kehadiran mereka. 

    “Mereka menggunakan berbagai kedok acara, mereka mengampanyekan sistem Khilafah yang itu kan sudah sangat jelas bertentangan dengan keindonesiaan kita yang beragam,” ujarnya.

    Sebelumnya, sempat viral video sejumlah aksi yang mengibarkan bendera HTI di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Palembang dan Surabaya.

    Kegiatan aksi HTI itu berkedok kegiatan dan menyebarkan buletin-buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah.

  • HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali muncul di berbagai daerah dengan unjuk kekuatan. Kemunculan ini dianggap sebagai tantangan terhadap pemerintah, mengingat HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser H Syafiq Syauqi menegaskan, kemunculan kembali HTI merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.

    “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Dan sekarang bermunculan di beberapa daerah, tersebar di sosial media dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” kata H Syafiq Syauqi secara tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Gus Syauqi juga menyoroti modus HTI yang menggunakan berbagai kedok acara untuk mengkampanyekan sistem khilafah, yang jelas bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

    GP Ansor dan Banser, sebagai organisasi yang patuh terhadap hukum dan ajaran para ulama, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini.

    “Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45,” tegas Gus Syafiq.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan bahwa GP Ansor bersama jutaan kader Banser siap mendukung pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok terlarang yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Pemerintah ke depan mempunyai mimpi mulia, menuju Indonesia Emas 2045. Ini akan mengganggu ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia. GP Ansor dan jutaan kader Banser  se-Indonesia siap bersama pemerintah memberantas kelompok-kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa,” tegasnya.

    Diketahui, beberapa aktivitas HTI, seperti pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah, terjadi di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

  • LBH GP Ansor Nilai PAW 2 Kader PKB Tidak Sah

    LBH GP Ansor Nilai PAW 2 Kader PKB Tidak Sah

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor menilai penggantian antar waktu (PAW) dua anggota DPR dari Fraksi PKB Mohammad Irsyad Yusuf dari dapil Jatim II dan Ach Ghufron Sirodj dari dapil Jatim IV tidak sah.

    Diketahui keduanya di-PAW pada 20 Januari 2025 di DPR dan kini gugatan atas pemecatan sebagai anggota PKB itu masih berproses di pengadilan.  

    “Seharusnya proses PAW dilakukan berdasarkan aturan undang-undang baik yang diatur dalam UU Parpol, UU MD3 maupun Tatib DPR tentang PAW. Setiap anggota DPR terpilih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak perlindungan hukum,” ujar Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finza dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya, PAW tidak boleh dilaksanakan selama proses hukum masih berjalan. “PAW tersebut tidak menghormati proses hukum. Proses gugatan Ra Gopong dan Gus Irsyad atas pemberhentiannya masih berproses di pengadilan. Mana ada PAW dilakukan di tengah proses hukum masih berjalan,” katanya.

    Dikatakan Dendy, gugatan untuk Ra Gopong terdaftar di PN Jaksel Nomor Perkara: 72/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN.JKT.SEL dan untuk yang Gus Irsyad terdaftar di PN Jakpus dengan nomor 705/PDT.G/2024/PN.JKT.PST.

    Menurutnya, pelantikan PAW ini sah apabila yang di-PAW tidak melakukan gugatan ke pengadilan. Namun, apabila ada gugatan Pengadilan seharusnya DPP PKB tidak bisa melakukan PAW di tengah-tengah proses gugatan masih berjalan. 

    “Karena hal itu melanggar UU Parpol, UU MD3 dan Tatib DPR sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) atas pemecatan Ra Gopong dan Gus Irsyad,” katanya.

    Dendy melanjutkan, DPP PKB seharusnya menjunjung tinggi asas-asas hukum dan aturan hukum dalam mengambil keputusan terhadap anggotanya. Apalagi dalam memecat dan melakukan PAW terhadap anggotanya. 

    “Karena Anggota DPR ini dipilih dengan mewakili suara ratusan ribu dari konstituen dapilnya. Jangan sampai PAW ini menjadi preseden buruk masyarakat dan menimbulkan kesan kesewenang-wenangan DPP PKB kepada anggotanya,” tutup Dendy.

  • Organisasi Pemuda Lintas Agama Diharapkan Mampu Wujudkan Perdamaian

    Organisasi Pemuda Lintas Agama Diharapkan Mampu Wujudkan Perdamaian

    TRIBUNJAKARTA.COM – Organisasi pemuda lintas agama, diharapkan mampu wujudkan perdamaian di Indonesia.

    Harapan ini dikemukakan oleh gabungan wartawan yang berasal dari lintas media.

    Perdamaian yang dimaksud, yakni menawarkan toleransi dan saling menghormati serta menjunjung tinggi kebhinnekaan. 

    Ini hanya bisa tercapai jika para pemuda dari berbagai kalangan bersatu, sebagaimana yang diharapkan oleh Founding Father, Soekarno. 

    Dalam hal ini, Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) memberi penghormatan kepada organisasi pemuda lintas agama, melalui anugerah ‘Terimakasihku Kepadamu’.

    Menurut Ketua PWKI Asni Ovier Dengen Paluin, organisasi pemuda lintas agama layak diberi penghargaan sebagai sebuah tanda hormat.

    Alasannya karena mereka telah menunjukkan komitmen untuk berjalan bersama membangun perdamaian di Indonesia.

    “Komitmen seperti ini perlu digaungkan oleh generasi muda lain karena sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran dan komitmen mereka mendorong PWKI untuk juga terus menjadi bagian dari perjuangan dalam menjaga semangat toleransi di tengah keberagaman Indonesia,” kata dia.

    Penganugerahan tersebut diadakan dalam acara Buka Tahun Bersama PWKI ke-18 yang berlangsung di Aula Universitas Tarumanagara, Jakarta, Sabtu (25/01/2025). 

    Anugerah diterima oleh Addin Jauharudin (Ketum GP Ansor), Sahat MP Sinurat (Ketua Pemuda Kristen GAMKI), I Gede Ariawan (Ketum Pemuda Hindu Peradah), Bagus Ardeni (Waketum Pemuda Muhamadiyah), Wiryawan (Waketum Pemuda Budha GEMABUDHI) dan Freddy Simamora (Waketum Pemuda Katolik). 

    Anugerah yang sama juga diterima Rm Markus Solo Kewuta SVD, satu-satunya pejabat Vatikan yang berasal dari Indonesia. 

    Wakil Pemimpin Umum Harian KOMPAS, Tri Agung Kristanto ingat betul pernyataan Soekarno, yang berbunyi ‘Beri saya sepuluh pemuda, dan saya akan guncangkan dunia’.

    Dalam pernyataan ini pemuda artinya dalam banyak hal menentukan nasib suatu bangsa, nasib dunia.

    “Jika pemuda Indonesia dari berbagai kalangan bisa berdamai, ini bisa menjadi modal besar bagi perdamaian dunia.

    Mereka tak tergoda politik praktis yang terkadang menghalalkan segala cara dan ‘membunuh’ persaudaraan,” ungkapnya

    “Berpolitiklah sebagai cara untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan persaudaraan, perdamaian. Bukan untuk kekuasaan semata. Ingatlah, tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali persaudaraan dan perdamaian sejati,” kata dia. 

    Wadir Pemberitaan Tribun Network / Pemimpin Redaksi Warta Kota, Domu D. Ambarita, menyebut bahwa sejarah telah menjelaskan ikatan kuat para pemuda. 

    “Karena terlampau banyak peserta, Johannes Leimana, Jong Ambon beragama Katolik, mengusulkan, Kongres Pemuda Oktober 1928 dilaksanakan di aula Gedung Katholieke Social Bond yang terletak di samping Gereja Katedral Jakarta,”

    “Hari kedua Kongres, 28 Oktober 1928, dipindah ke gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Gedung ini milik Sie Kok Liong, rumah kos para pelajar pejuang. Di sanalah dibacakanlah ikrar Sumpah Pemuda yang kita kenal sebagai roh dan semangat untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Artinya cikal bakal kolaborasi lintas agama antara pemuda sudah ada,” kata dia.

    Ia pun menyebut, organisasi yang berbasis keagamaan tersebut dianggap berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

    Tekad tersebut tertuang dalam ‘Deklarasi Jakarta-Vatikan’ yang disaksikan Paus Fransiskus Vatikan, pada Rabu (21/01/2024).   

    Sementara itu, News Achor Radio El Shinta, Yudianto Budiman (Didit) menilai

    persatuan pemuda lintas agama sudah seharusnya terjadi.

    Sebab dengan bersatunya pemuda lintas agama, ia menilai tidak hanya masalah perdamaian yang teratasi tetapi juga masalah lain.

    Misalnya narkoba, berita hoaks dan lain sebagainya.

    “Setelah melihat pemberian anugerah itu, prospek perdamaian sangat besar terjadi. Ketika pemuda bersatu maka perdamaian Indonesia akan selalu terjaga. Untuk itu, kegiatan pemuda lintas agama di Tingkat akar rumput jangan dilupakan,”

    “Jika ada pertemuan akbar pemuda lintas agama, pasti menjadi gerakan yang dahsyat dan indah. Namun upaya organisasi pemuda lintas agama tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Lembaga atau Kementerian terkait harus ikut mendukung, mengawal dan membarengi,” bebernya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Ketum GP Ansor Addin Jauharudin Raih Penghargaan Atas Kontribusi dalam Deklarasi Jakarta-Vatikan

    Ketum GP Ansor Addin Jauharudin Raih Penghargaan Atas Kontribusi dalam Deklarasi Jakarta-Vatikan

    loading…

    Ketum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin meraih penghargaan atas peran aktif dalam membangun hubungan visioner antara Jakarta-Vatikan. Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin meraih penghargaan atas peran aktif dalam membangun hubungan visioner antara Jakarta-Vatikan.

    Penghargaan ini diberikan kepada Addin Jauharudin oleh anggota DPR RI Nurul Arifin di Aula Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta pada Sabtu (25/1/2025). Selain Addin, Sejumlah pimpinan OKP juga, seperti Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu, serta Romo Markus Solo Kewuta dari Vatikan, juga menerima penghargaan tersebut.

    Pendiri sekaligus Penasihat Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) AM Putut Prabantoro menyampaikan bahwa penganugerahan penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas peran aktif Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan organisasi kepemudaan lintas agama lainnya dalam mendukung perdamaian global.

    Penghargaan ini diberikan atas inisiatif dan kontribusi GP Ansor dalam berbagai kegiatan kerukunan beragama dari toleransi dengan menjaga keamanan beribadah saat Natal 2024, penandatanganan Deklarasi Jakarta-Vatikan.

    Deklarasi Jakarta-Vatikan ditandatangani di Paul VI Audience Hall, Vatikan, pada 21 Agustus 2024, sebagai hasil kolaborasi organisasi kepemudaan lintas agama dari Indonesia, termasuk GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan GAMKI.

    Deklarasi ini mengusung tema “Keadilan dan Perdamaian untuk Dunia” dan menegaskan komitmen untuk membangun masyarakat dunia yang berlandaskan toleransi, solidaritas, dan gotong royong.

    AM Putut Prabantoro yang juga menjabat sebagai Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI menyebutkan bahwa dokumen ini sangat visioner.

  • Ketum GP Ansor Addin Jauharudin Raih Penghargaan Berkat Deklarasi Jakarta-Vatikan

    Ketum GP Ansor Addin Jauharudin Raih Penghargaan Berkat Deklarasi Jakarta-Vatikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin meraih penghargaan atas peran aktif dalam membangun hubungan visioner antara Jakarta-Vatikan. Penghargaan ini diberikan kepada Addin di Aula Universitas Tarumanegara pada Sabtu (25/1/2025). 

    Pendiri sekaligus Penasihat Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) AM Putut Prabantoro, menyampaikan penganugerahan penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas peran aktif Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan organisasi kepemudaan lintas agama lainnya dalam mendukung perdamaian global.

    Penghargaan ini diberikan atas inisiatif dan kontribusi GP Ansor dalam berbagai kegiatan kerukunan beragama dari toleransi dengan menjaga keamanan beribadah saat Natal 2024 dan penandatanganan Deklarasi Jakarta-Vatikan.

    Deklarasi Jakarta-Vatikan ditandatangani di Paul VI Audience Hall, Vatikan, pada 21 Agustus 2024, sebagai hasil kolaborasi organisasi kepemudaan lintas agama dari Indonesia, termasuk GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan GAMKI.

    Deklarasi ini mengusung tema “Keadilan dan Perdamaian untuk Dunia” dan menegaskan komitmen untuk membangun masyarakat dunia yang berlandaskan toleransi, solidaritas, dan gotong royong.  

    AM Putut Prabantoro yang juga menjabat sebagai Taprof Bidang Ideologi Lemhannas menilai dokumen ini sangat visioner. “Ini bukanlah hal yang main-main. Deklarasi ini berisi ajakan untuk membangun masyarakat dunia dengan nilai-nilai toleransi dan solidaritas, serta mendorong penyebaran prinsip-prinsip yang tertuang dalam Dokumen Abu Dhabi. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan yang sangat relevan untuk meredakan ketegangan global,” ujarnya.  

    Putut juga mengingatkan penghargaan ini hanyalah permulaan. “Penghargaan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh para pemuda lintas agama. Ini seperti sebuah titik start, tempat mereka memulai perjalanan menuju masa depan. Kelak mereka akan menjadi pemimpin bangsa yang harus terus melanjutkan estafet perjuangan ini,” tambahnya.  

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. “Penghargaan ini bukan hanya milik GP Ansor, tetapi juga menjadi simbol kerja bersama lintas agama dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Kami berkomitmen untuk terus menyebarkan nilai-nilai toleransi, sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta-Vatikan,” ujar Addin.  

    Ia menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi bagi GP Ansor dan seluruh pemuda Indonesia untuk terus bergerak maju. “Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan deklarasi ini adalah salah satu langkah menuju dunia yang lebih baik,” tegasnya.  

    “Apresiasi ini saya peruntukan untuk seluruh kader Ansor-Banser yang terus berjibaku berkhidmah di organisasi, melayani masyarakat, dan merawat dan menjaga NKRI,” tutup Addin.