Xcloud.id

Organisasi: GP Ansor

  • Banser Siaga 24 Jam, Dirikan 573 Posko Mudik 2025 di Seluruh Indonesia

    Banser Siaga 24 Jam, Dirikan 573 Posko Mudik 2025 di Seluruh Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Barisan Ansor Serbaguna (Banser) berperan aktif dalam memastikan kelancaran arus mudik 2025 dengan mendirikan 573 posko di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia. Posko-posko ini beroperasi selama 24 jam, memberikan pelayanan kepada pemudik agar perjalanan menuju kampung halaman berlangsung aman dan nyaman.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan relawan Banser telah disiagakan untuk mendukung kelancaran arus mudik.

    “Ribuan relawan Banser siap siaga 24 jam untuk membantu pemudik di berbagai titik,” ujar Addin di Jakarta, Minggu 30 Maret 2025.

    Fasilitas Lengkap untuk Pemudik

    Setiap posko mudik Banser dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk tempat istirahat, makanan, hiburan, serta bengkel darurat bagi kendaraan pemudik. Salah satu contohnya adalah Posko Mudik Satkorcab Bangil, Jawa Timur, yang berlokasi di Wisata Pasar Chengho. Relawan di posko ini bertugas secara bergantian dan wajib melaporkan kondisi terkini arus mudik di sekitar lokasi.

    “Kami standby selama 24 jam di Posko Mudik Banser Satkorcab Bangil, melakukan pemantauan dan patroli ke 14 titik posko pantau dan bantuan,” kata Penanggung Jawab Posko Mudik Masjid Chengho, Nanang Supriyanto.

    Untuk meningkatkan layanan kepada pemudik, Posko Mudik Chengho juga menyediakan armada bantuan, termasuk mobil siaga PCNU Bangil dan empat unit sepeda motor patwal Balantas.

    Respons Cepat dalam Situasi Darurat

    Sementara itu, relawan di Posko Mudik Ansor Kota Bekasi menunjukkan kesigapan mereka dalam menangani kondisi darurat. Salah satu pemudik yang dalam perjalanan ke Purbalingga mengalami serangan asma pada pukul 01.00 WIB.

    “Tadi malam ada pemudik yang terkena asma saat menuju Probolinggo. Tim Basada segera mengevakuasi ke rumah sakit terdekat, memberikan oksigen di ambulans, dan menghubungi keluarga pemudik,” jelas anggota GP Ansor, Taufiq.

    Di wilayah Banten, relawan Banser juga bergerak cepat membantu dua pemudik yang mengalami luka saat dalam perjalanan ke Sumatera.

    “Sahabat-sahabat dari Banten langsung memberikan bantuan dan memastikan pemudik mendapat pertolongan yang diperlukan,” ujar Kasatkorwil Banten, Sukiman.

    Di Provinsi Bali, anggota Banser turut serta dalam pengamanan perayaan Hari Nyepi. Dedy Rismawan, salah satu anggota Banser Bali, menegaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketertiban dan kelancaran perayaan tersebut.

    “Kami juga ikut membantu menyukseskan pelaksanaan Perayaan Nyepi agar tetap kondusif,” ujarnya.

    Dengan kehadiran posko mudik Banser di berbagai daerah, pemudik diharapkan dapat menjalani perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Peran aktif relawan dalam memberikan pelayanan serta penanganan situasi darurat menjadi wujud nyata kepedulian Banser terhadap kelancaran arus mudik Lebaran 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gus Rozin Ajak Nahdliyin Rayakan Lebaran dengan Sederhana, Jauhi Hura-Hura

    Gus Rozin Ajak Nahdliyin Rayakan Lebaran dengan Sederhana, Jauhi Hura-Hura

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat belakangan ini sedang kurang baik.

    Hal demikian menjadikan banyak pihak prihatin sehingga dalam merayakan lebaran hendaknya dengan kesederhanaan.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin saat mengunjungi Posko Mudik Ansor-Banser Pati, Jumat (28/3/2025) malam.

    Kiai yang akrab disapa Gus Rozin ini singgah ke posko yang berada di depan Masjid Agung Baitunnur, Kawasan Alun-Alun Pati, bersama Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah M Shidqon Prabowo dan Ketua PC GP Ansor Pati Abdullah Syafiq.

    “Harapan saya, dalam kondisi dan situasi sosial ekonomi seperti ini, nahdliyin memulai merayakan Idulfitri dengan kesederhanaan, dengan sederhana tanpa hura-hura, tanpa anggak-anggakan, saling pamer keberhasilan dan capaian, tidak perlu,” ujarnya dalam rilis GP Ansor Pati, Sabtu (29/3/2025).

    Dia menegaskan inti dari perayaan Hari Raya Idulfitri adalah silaturrahim dengan keluarga.

    Karena itulah Indonesia kental dengan tradisi mudik lebaran.

    Mantan Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU ini juga mengajak warga NU dan masyarakat untuk menghindari keramaian.

    Artinya menjauhi agenda atau kegiatan yang bersifat hura-hura tanpa makna.

    “Jauhilah agenda-agenda yang tidak mempunyai manfaat, yang sifatnya hura-hura, saatnya kita sudah harus berpikir menjauhi agenda atau acara ramai-ramai yang perlu dikaji kemanfaatannya,” tandasnya.

    Mengenai posko mudik, Gus Rozin menyebut pelayanannya dalam kondisi baik dan lancar.

    Tidak hanya yang dikelola GP Ansor, Lembaga Pendidikan Ma’arif PWNU Jateng juga membuka layanan posko mudik di sejumlah titik.

    Namun cuaca ekstrem dan jalan yang kurang mendukung menjadikan petugas posko lebih bekerja keras dalam melayani pemudik.

    Dia meminta petugas posko untuk selalu siaga dalam memberi pelayanan optimal kepada pemudik yang singgah.

    Di Jateng terdapat ratusan posko mudik yang didirikan GP Ansor untuk melayani pemudik dan masyarakat.

    Tidak hanya tempat istirahat, pihaknya juga memberikan sejumlah layanan di antaranya pijat refleksi, kesehatan, dan informasi jalur mudik.

    Sedangkan di Kabupaten Pati terdapat dua Posko Mudik Ansor-Banser yang berada di titik strategis.

    Kedua posko tersebut berada di samping Masjid Al Mukarromah Alun-Alun Juwana dan depan Masjid Agung Baitunnur Alun-Alun Simpanglima Pati.

  • KBNU Kota Bandung Kecam Kepemimpinan Bena Aji Satria, Ancam Mufaroqoh dari KNPI

    KBNU Kota Bandung Kecam Kepemimpinan Bena Aji Satria, Ancam Mufaroqoh dari KNPI

    JABAR EKSPRES – Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kota Bandung menyatakan sikap tegas terhadap hasil pleno formatur DPD KNPI Kota Bandung yang diumumkan oleh Ketua Terpilih, Bena Aji Satria.

     

    KBNU menilai keputusan tersebut bersifat sepihak dan mengabaikan prinsip musyawarah serta keterwakilan organisasi yang selama ini aktif membangun gerakan kepemudaan di Kota Bandung.

     

    Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Kota Bandung, Irwan, mewakili KBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan Bena Aji Satria dalam menyusun kepengurusan KNPI tidak mempertimbangkan aspirasi dari unsur KBNU dan mencederai semangat kolektif dalam wadah kepemudaan lintas organisasi.

     

    “Kami mengecam keras tindakan sepihak Ketua Terpilih yang tidak melibatkan KBNU dalam proses penyusunan kepengurusan. Ini bukan hanya soal representasi, tapi juga soal penghormatan terhadap kontribusi nyata KBNU selama ini,” ujar Irwan, Jumat (29/3).

     

    Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa KBNU menyesalkan sikap Bena Aji yang hanya memanfaatkan KBNU untuk kepentingan politik selama proses pemilihan, namun mengabaikan keberadaannya setelah terpilih.

     

    “Ada kesan bahwa KBNU hanya dijadikan alat legitimasi saat pemilihan. Setelah itu, ditinggalkan begitu saja. Ini mencederai etika dan integritas organisasi pemuda,” tambahnya.

     

    KBNU juga menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi memecah belah soliditas internal, dan menunjukkan kurangnya komitmen Ketua Terpilih dalam membangun KNPI sebagai rumah bersama bagi seluruh elemen kepemudaan.

     

    Oleh karena itu, KBNU Kota Bandung mendesak Ketua Terpilih untuk segera membatalkan hasil pleno dan melakukan revisi susunan kepengurusan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka dan inklusif.

     

    Jika seruan ini tidak diindahkan, KBNU menyatakan siap mengambil langkah tegas.

     

    “Apabila tuntutan ini diabaikan, maka dengan berat hati KBNU Kota Bandung akan mempertimbangkan untuk melakukan mufaroqoh atau memisahkan diri dari seluruh proses dan struktur kelembagaan KNPI Kota Bandung,” tegas Irwan.

     

    KBNU mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan, keadaban, dan integritas dalam membangun gerakan kepemudaan yang representatif dan kolaboratif.

  • GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik Berisi Layanan Medis hingga Hiburan Regional 26 Maret 2025

    GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik Berisi Layanan Medis hingga Hiburan Regional 26 Maret 2025

    GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik Berisi Layanan Medis hingga Hiburan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendirikan 573 posko mudik yang tersebar di titik-titik strategis di seluruh Indonesia.
    Posko tersebut menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi pemudik, seperti bengkel, hiburan, makanan, serta tempat istirahat.
    Selain itu, ratusan posko ini juga dijaga oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) guna memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik.
    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Addin Jauharudin, menyatakan bahwa komitmen GP Ansor dalam menjaga kondusifitas masyarakat menjelang Lebaran terlihat dari kehadiran 573 posko mudik dengan ribuan relawan Banser yang siap siaga 24 jam.
    “Komitmen GP Ansor dalam menjaga kondusifitas masyarakat jelang Lebaran terbukti dari tersedianya 573 posko mudik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ribuan relawan Banser yang siap siaga 24 jam,” kata Addin dalam keterangan tertulis kepada
    Kompas.com
    , Rabu (26/3/2025).
    Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, Addin, sapaan akrabnya, menekankan bahwa GP Ansor-Banser memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melayani masyarakat.
    Ia menegaskan bahwa Posko Mudik Banser 2025 tidak hanya menawarkan layanan dasar bagi pemudik, tetapi juga menjadi tempat bagi mereka untuk merasakan kehangatan dan kebersamaan.
    Adapun rincian lokasi posko tersebut adalah 11 posko di Provinsi Banten, 72 di Jawa Barat, 281 di Jawa Tengah, 155 di Jawa Timur, 2 di DKI
    Jakarta
    , 8 di Sumatera, 23 di Lampung, 1 di Kepulauan Riau, dan 20 di Sulawesi.
    “Situasi ekonomi 2025 yang masih bergejolak membuat mudik bukan sekadar ritual tahunan, melainkan uji ketangguhan. Dengan tekanan inflasi, penurunan daya beli, dan kompleksitas biaya perjalanan, mudik mengandung beban moral tersendiri,” ujarnya.
    “Oleh karena itu, di tengah bulan puasa dan problem ekonomi hari ini, posko mudik tidak sekadar menyediakan layanan, tetapi menjadi penopang moral perjalanan,” lanjutnya.
    Sementara itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser (Kasatkornas Banser) sekaligus Penanggung Jawab Posko Mudik Banser 2025, H Ahmad Syafiq Syauqi, menegaskan bahwa posko mudik ini bertujuan memberikan pelayanan, perlindungan, dan dukungan menyeluruh bagi para pemudik dalam perjalanan mereka kembali ke kampung halaman.
    “Melalui jejaring posko yang strategis dan tersebar luas, kami bermaksud menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pemudik, memberikan bantuan medis darurat, informasi perjalanan, tempat istirahat, hiburan, serta menciptakan ruang aman sepanjang perjalanan mudik,” ujar pria yang akrab disapa Gus Syafiq itu.
    Gus Syafiq juga menjelaskan makna tema dan logo Posko Mudik Banser 2025. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Mudik Aja Dulu” dengan logo Jatayu, tokoh dalam wiracarita Ramayana yang berwujud burung nasar.
    “Arti pemakaian Jatayu adalah Banser rela mengorbankan kesenangan pribadi untuk berkhidmat mengabdi masyarakat, memberikan bantuan, dan kemudahan bagi pemudik Lebaran 2025,” urainya.
    Selain itu, Gus Syafiq menekankan bahwa Lebaran adalah momen sakral yang harus dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan jiwa yang sentosa. Oleh sebab itu, keberadaan Posko Mudik Banser menjadi bagian dari upaya memastikan perayaan ini berlangsung dengan lancar dan nyaman.
    “Posko mudik ini merupakan tradisi kami dan wujud nyata kepedulian serta solidaritas sosial kami dalam menyambut momen sakral Lebaran, di mana setiap individu berhak mencapai kampung halaman dengan selamat dan khidmat bertemu keluarga,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layani Pemudik, GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik di Sejumlah Provinsi

    Layani Pemudik, GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik di Sejumlah Provinsi

    loading…

    GP Ansor mendirikan 573 posko mudik yang tersebar di titik-titik strategis di seluruh Indonesia. Posko ini menyediakan aneka fasilitas dan pelayanan. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ( GP Ansor ) mendirikan 573 posko mudik yang tersebar di titik-titik strategis di seluruh Indonesia. Posko ini menyediakan aneka fasilitas dan pelayanan seperti bengkel, hiburan, makanan, dan tempat istirahat untuk melepas letih para pemudik, ratusan posko ini juga dijaga Banser.

    “Komitmen GP Ansor dalam menjaga kondusifitas masyarakat jelang Lebaran terbukti dari tersedianya 573 posko mudik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ribuan relawan Banser yang siap siaga 24 jam,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharudin, Rabu (26/3/2025).

    Di tengah situasi ekonomi hari ini, Addin menyebut, Ansor-Banser yang lahir dari rahim masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga dan melayani masyarakat. Posko Mudik Banser 2025 tidak hanya menyediakan layanan dasar, tapi juga jadi tempat pemudik merasakan kehangatan dan kebersamaan.

    Adapun rincian 573 Posko Mudik Banser ini antara lain, 11 posko di Banten, 72 posko di Jawa Barat, 281 Jawa Tengah, 155 Jawa Timur, 2 DKI Jakarta, 8 Sumatera, 23 Lampung, 1 Kepri dan 20 Sulawesi. “Situasi ekonomi 2025 yang masih bergejolak membuat mudik bukan sekadar ritual tahunan, melainkan uji ketangguhan. Dengan tekanan inflasi, penurunan daya beli, dan kompleksitas biaya perjalanan, mudik mengandung beban moril tersendiri,” ujarnya.

    “Karena itu, di tengah bulan puasa dan problem ekonomi hari ini, posko mudik tidak sekadar menyediakan layanan, tetapi menjadi penopang moral perjalanan,” lanjutnya.

    Kasatkornas Banser sekaligus Penanggung Jawab Posko Mudik Banser 2025, H Ahmad Syafiq Syauqi (Gus Syafiq) mengatakan posko mudik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan dukungan menyeluruh bagi para pemudik dalam perjalanan kembali ke kampung halaman.

    “Melalui jejaring posko yang strategis dan tersebar luas, kami bermaksud menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pemudik, memberikan bantuan medis darurat, informasi perjalanan, tempat istirahat, hiburan, serta menciptakan ruang aman sepanjang perjalanan mudik,” ujar Gus Syafiq.

    Gus Syafiq juga menyinggung tajuk dan logo Posko Mudik Banser 2025. Dengan mengusung tema Mudik Aja Dulu dan logo Jatayu tokoh dalam wiracarita Ramayana yang berwujud burung nasar. “Arti pemakaian Jatayu adalah Banser rela mengorbankan kesenangan pribadi untuk berkhidmat mengabdi masyarakat memberikan bantuan dan kemudahan bagi pemudik Lebaran 2025,” jelasnya.

    Di samping itu, Gus Syafiq beranggapan Lebaran merupakan momen sakral yang harus dirayakan oleh segenap bangsa Indonesia dengan jiwa yang sentosa. Karena itu, menurutnya, Posko Mudik Banser ada untuk menopang momen sakral itu berjalan dengan lancar.

    “Posko mudik ini merupakan tradisi kami dan wujud nyata kepedulian dan solidaritas sosial kami dalam menyambut momen sakral Lebaran, di mana setiap individu berhak mencapai kampung halaman dengan selamat dan khidmat bertemu keluarga,” tuturnya.

    (poe)

  • GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik Lebaran 2025

    GP Ansor Dirikan 573 Posko Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendirikan 573 posko mudik yang tersebar di sejumlah titik di seluruh Indonesia, selama Lebaran 2025.

    Adapun lokasi 573 posko tersebut, di antaranya yakni 11 posko di Provisi Banten, 72 posko di Jawa Barat, 281 posko di Jawa Tengah, 155 posko di Jawa Timur, 2 posko di Jakarta, 8 posko di Lampung, 1 di Kepulauan Riau (Kepri) dan 20 posko di Sulawesi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan, didirikannya posko mudik ini bertujuan untuk menjaga mudik Lebaran 2025 tetap kondusif. Ribuan relawan Banser akan disiagakan selama 24 jam untuk melakukan penjagaan.

    “Posko mudik tidak sekadar menyediakan layanan, tetapi menjadi penopang moral perjalanan,” kata Addin secara tertulis, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser (Kasatkornas Banser) sekaligus penanggung jawab posko mudik Banser 2025, Ahmad Syafiq Syauqi menuturkan, posko mudik Lebaran 2025 ini sengaja didirikan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan dukungan penuh untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

    “Melalui jejaring posko yang strategis dan tersebar luas, kami bermaksud menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pemudik, memberikan bantuan medis darurat, informasi perjalanan, tempat istirahat, hiburan, serta menciptakan ruang aman sepanjang perjalanan mudik,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Syafiq itu mengungkapkan bahwa posko mudik Lebaran 2025 merupakan bagian dari tradisi Banser untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama pulang ke kampung halaman.

  • LBH GP Ansor Akan Dampingi Mahasiswa Demonstran yang Belum Kembali

    LBH GP Ansor Akan Dampingi Mahasiswa Demonstran yang Belum Kembali

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor memerintahkan wilayah dan cabang untuk mendampingi mahasiswa demonstran yang ditangkap polisi dan belum kembali. Mahasiswa tersebut ditangkap karena demonstrasi menolak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Ketua LBH GP Ansor Pusat Dendy Zuhairil Finsyah menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan lebih dari 180 kantor wilayah dan cabang di seluruh Indonesia untuk membuka pengaduan masyarakat terkait pelanggaran selama aksi.

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan pendampingan hukum kepada demonstran yang mengalami tindakan tidak adil. Dia juga meminta kepolisian transparan terkait jumlah demonstran yang ditahan, baik yang telah dibebaskan maupun yang masih ditahan.

    “Transparansi ini penting untuk memastikan advokasi berjalan maksimal,” tegas Dendy dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

    LBH GP Ansor juga menyerukan agar jaringannya aktif dalam advokasi hukum demi memastikan hak para demonstran terlindungi. “Kami berkomitmen memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa tindakan berlebihan terhadap mereka yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat,” tambahnya.

    Tak lupa Dendy menyuarakan keprihatinannya terkait tindakan represif aparat terhadap demonstran yang berujung pada penangkapan dan kekerasan.

    Menurut dia, tindakan tersebut melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya. Penangkapan sewenang-wenang terhadap demonstran merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

    “Hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan internasional, seperti UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,” pungkas Dendy terkait seruan LBH GP Ansor.

  • Kecam Teror Terhadap Tempo, LBH Ansor: Jika Dibiarkan Semakin Merusak Demokrasi

    Kecam Teror Terhadap Tempo, LBH Ansor: Jika Dibiarkan Semakin Merusak Demokrasi

    Kecam Teror Terhadap Tempo, LBH Ansor: Jika Dibiarkan Semakin Merusak Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam aksi teror terhadap media massa
    Tempo
    dengan pengiriman paket berisi potongan kepala babi dan bangkai tikus.
    Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menyatakan, peristiwa ini tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak demokrasi di Indonesia.
    “Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis dan merusak prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia,” kata Dendy dalam keterangan pers, Minggu (23/3/2025).
    Dendy menilai, aksi teror itu adalah bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan
    kebebasan pers
    yang merupakan pilar keempat demokrasi.
    “Teror semacam ini bukan hanya ancaman bagi individu jurnalis, tetapi juga merupakan serangan terhadap fungsi pers sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi,” kata dia..
    Dendy menekankan, segala bentuk teror dan intimidasi, baik kepada pribadi jurnalis saat menjalankan tugas maupun kantor media massa, adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi.
    Untuk itu, segala bentuk penghalang kerja jurnalistik, tak terkecuali teror dan intimidasi, harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
    “Tindakan teror ini juga mengancam hak atas rasa aman bagi jurnalis serta menghambat tugas media dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar dia.
    Dendy pun mendesak kepolisian segera mengusut kasus teror terhadap Tempo dan jurnalisnya, serta menangkap pelakunya.
    Ia menyatakan, negara tidak boleh diam apalagi mengabaikan persoalan tersebut.
    “Pemerintah harus bersikap tegas terhadap setiap tindakan yang mengancam kehidupan demokrasi. Negara tidak boleh lemah dalam menghadapi aksi-aksi yang dapat merusak kebebasan berekspresi dan prinsip transparansi dalam berbangsa dan bernegara,” kata dia.
    Diketahui, Tempo diteror dengan pengiriman paket berisi kepala babi yang kupingnya sudah dipotong pada Rabu (19/3/2025) lalu.
    Paket tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana (Cica), wartawan Desk Politik Tempo.
    Tiga hari berselang, pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali mendapat kiriman paket mencurigakan.
    Kali ini, isinya adalah enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal.
    Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yarsa menyatakan, rentetan paket misterius yang diterima Tempo memperjelas bahwa media massa tersebut tengah diteror.
    Setri mengaku tidak gentar menghadapi teror tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman terhadap kebebasan pers.
    “Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar. Tapi, setop tindakan pengecut ini,” kata Setri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teror Kepala Babi ke Tempo, LBH GP Ansor Desak Polisi Segera Bertindak

    Teror Kepala Babi ke Tempo, LBH GP Ansor Desak Polisi Segera Bertindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor mengecam keras aksi teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo di Jakarta. Paket berisi kepala babi dikirimkan kepada jurnalis kanal politik Tempo yang juga host siniar Bocor Alus Politik.

    Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menegaskan, segala bentuk teror dan tekanan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap hak kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.

    “Pers bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga segala bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik harus ditindak tegas,” kata Dendy dalam keterangan resminya, Sabtu (22/3/2025).

    Ia menambahkan, ancaman ini mengganggu rasa aman para jurnalis dan berpotensi menghalangi media dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi yang benar kepada masyarakat. Apabila dibiarkan, teror semacam ini dapat menciptakan iklim ketakutan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

    Menghadapi ancaman serius ini, LBH PP GP Ansor mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku di balik aksi teror kepala babi ke kantor Tempo tersebut. Sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.

    Sebagai negara hukum yang menjunjung kebebasan pers, Dendy menegaskan Indonesia harus bersikap tegas terhadap segala bentuk ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.

    “LBH PP GP Ansor akan mendukung dan mengawal proses hukum agar kejadian ini tidak terulang lagi, dan juga memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa ancaman serta intimidasi,” kata Deddy terkait teror kepala babi ke kantor Tempo. 

  • GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan semangat reformasi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam ranah politik masih terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

    “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Addin menuturkan bahwa GP Ansor meyakini supremasi sipil semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Terlebih, fungsi kontrol juga semakin menguat.

    “Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait kekhawatiran publik akan munculnya kembali dwifungsi militer lewat RUU TNI, GP Ansor mengajak masyarakat untuk menganalisis secara jernih substansi RUU tersebut beserta landasan hukumnya.

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin menegaskan.

    Dalam pandangan GP Ansor, ketentuan terkait pembolehan anggota TNI menduduki jabatan sipil telah memiliki koridor jelas, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari karier keprajuritan.

    Sementara itu, perihal penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, GP Ansor mendorong adanya proporsionalitas demi menjaga profesionalitas TNI.

    Maka dari itu, imbuh Addin, substansi UU TNI baru nantinya masih berada pada koridor implementasi yang benar.

    Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa dalam mengawal pembahasan RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Addin berharap semua pihak dapat mempelajari langkah Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam melakukan perubahan atas UU TNI.

    Menurut dia, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

    Gus Dur, kata dia, tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi juga menciptakan fondasi etis bahwa TNI mesti tunduk di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025